~Jejak Kehidupan~

Kongres Rakyat Papua III Tetap Digelar

2012-01-20T22:51:00.000-08:00

JAYAPURA –Ketua Panitia Pelaksana Kongres Papua III, Selpius Bobii, didampingi beberapa tokoh adat dan tokoh pemuda Papua menyatakan kongres Papua III tetap akan digelar di Jayapura, Papua, sejak tanggal 16-19 Oktober 2011.

“Kongres Papua III akan tetap digelar sesuai rencana. Tadi pagi kami hanya menggelar doa pembukaan bersama-sama di lapangan terbuka. Secara resmi akan dimulai besok (red: hari ini),” urainya.

Menurut Bobii, awalnya panitia berniat menggelar kongres digedung tertutup, namun karena ijin pemakaian gedung yang tak kunjung jelas, sehingga panitia memilih menggelar dilapangan terbuka.

“Kami tidak mendapat ijin menggunakan Auditorium Uncen, karena itu kami akan tetap buat di Lapangan terbuka. Tempat tidak menjadi kendala untuk kami,” katanya.Sekitar 12.000 ribu massa rakyat Papua dari berbagai wilayah di tanah Papua telah berkumpul di Jayapura. Mereka dari perwakilan tokoh adat, tokoh pemuda, dan tokoh agama.

“Rakyat Papua Barat dari Sorong sampai Samarai telah datang. Perwakilan 273 suku di tanah Papua juga telah hadir untuk berpartisipasi. Tidak ada seorangpun yang bisa menghalangi agenda rakyat,” tegas Bobii.

Bobii melanjutkan, bahwa Menteri Kordinator Politik Hukum dan HAM di Jakarta telah memberikan ijin resmi agar kongres ini bisa diselenggarakan. “Surat ijin dari Menko Polhukam telah kami kantongi, artinya kami telah mendapat ijin resmi dari pemerintah pusat di Jakarta.”

Sementara itu Asisten Koordinator Bidang Otsus pada Kementerian Polhukam, Brigjen TNI Sumardi ketika dihubungi media mengatakan bahwa yang berhak memberikan ijin penyelenggaraan kongres adalah aparat kepolisian setempat.

“Kami tidak punya hak memberikan ijin penyelenggaraan kongres ini. Panitia kongres ke Jakarta bukan meminta ijin, tetapi meminta Presiden atau Menko Polhukam menjadi keynote speaker. Karena Presiden maupun Menko Polhukam sedang sibuk, apalagi ini kegiataan bukan level nasional tapi level lokal, maka kami menyarankan agar Dirjen Otonomi Daerah yang membuka acara, itupun tergantung ijin dari Mendagri,” jelasnya.

Lanjut Sumardi, setelah dikonfirmasi ke Jayapura, sepertinya tidak ada kesiapan dari panitia. “Dirjen tidak datang ke Jayapura membuka kongres ini karena tidak ada kesiapan dari panitia setempat, karena itu kami membatalkan keberangkatannya ke Jayapura.”

Sumardi juga meminta rakyat Papua tidak salah persepsi, Dirjen Otda tidak hadir bukan karena ketidakmauan pemerintah pusat, tapi karena agenda kongres yang persiapannya tidak begitu matang. Kongres Papua III sendiri sebagai kelanjutan dari Kongres Papua II tahun 2000 yang juga membahas tentang aspirasi murni dan hak-hak dasar orang asli Papua.

Kongres Papua III juga nantinya menyoroti tentang masalah yang sudah dan sedang terjadi di Papua. Sekaligus melalui Kongres tersebut merumuskan pembangunan di Papua yang lebih tepat dan terarah sehingga rakyat Papua diharapkan dapat mengemukakan gagasan dan pandangan mereka tentang Pembangunan Tanah Papua pada masa yang akan datang. (oktovianus pogau)

TNI/Polri Telah Bertindak Brutal!

2012-01-20T22:44:00.002-08:00

Laporan: Oktovianus Pogau

RABU 19 OKTOBER 2011, SEKITAR PUKUL 15.30 WIT, sekitar 3.100 aparat gabungan dari TNI dan Polri bersenjata lengkap membubarkan secara paksa Kongres Rakyat Papua (KRP) III yang sedang berlangsung di Lapangan Santo Zakheus, Padang Bulan, Abepura.

Mereka mengeluarkan tembakan secara bertubi-tubi ke udara, termasuk ke arah peserta kongres. Bertindak secara brutal dan ganas tanpa sedikitpun kompromi.

Saya bersama seorang rekan wartawan tepat berada 20 meter dari arah tembakan. Kami melihat ribuan aparat TNI dan Polri tumpah ruah ke jalan-jalan raya. Mereka terus mengeluarkan tembakan ke atas sambil menakut-nakuti peserta kongres yang sedang berada di sekitar jalan Yakonde, tepat di jalan masuk ke lapangan kongres.

Pintu pagar ukuran empat meter, dan tinggi tiga meter yang menjadi batas antara peserta kongres dan aparat didobrak secara paksa. Mereka memukul mundur sekitar 100an anggota Penjaga Tanah Papua (PETAPA) yang sedang berjaga-jaga dipintu gerbang tersebut.

Ratusan anggota PETAPA yang mengamankan jalannya kongres ditangkap. Mereka dipukul pakai pentongan. Ditendang dengan sepatu laras. Dan bahkan ada yang dipopor dengan senjata laras panjang jenis M16 dan AK47.

“Kalian ini yang dibilang polisi Papua kha. Maju kalau berani. Ayo maju sudah,” teriak salah anggota Brimob yang menggenakan seragam hitam dan menggendong senjata laras panjang.
Aparat berhamburan masuk ke tempat kongres sambil teriak “Bubarkan....bubarkan...bubarkan segera. Mereka telah melakukan tindakan makar dan melawan negara. Bubarkan mereka sekarang juga.” Saking emosinya, bahkan ada aparat yang melompat pagar untuk masuk ke lapangan.

PETAPA dan pasukan Koteka tak punya kekuataan untuk menghalau, apalagi melawan. Memang sejak pukul 08.00 WIT aparat telah bersiaga sebelum peserta kongres ada di lapangan.

Ada 5 mobil bercuda yang diparkir tak jauh dari arena kongres. 2 mobil bercuda milik aparat TNI, sedangkan 3 mobil lagi milik polisi. Sedangkan truck milik polisi ada 7 buah, TNI 3 buah, diparkir tak jauh dari arena kongres, tepat di depan SMP Santo Paulus. Dan ada lagi yang diparkir tepat di belakang Korem 172/PWY.

Aparat juga dengan leluasa terus menangkap. Yang ditangkap termasuk anak-anak sekolah dan ibu-ibu yang saat itu hanya sedang menyaksikan jalannya kongres.

Karena sangat ketakutan, saya bersama rekan wartawan tadi lari dan bersembunyi di salah satu warung makan terdekat. Diluar masih terus dihujani tembakan. Kami bersembunyi tepat dipertigaan jalan masuk ke lapangan tempat kongres, dan jalan yang menghubungkan ke arah Abe-Waena.

Penyisiran juga dilakukan sampai ke biara-biara pastor, dan asrama frater-frater yang jaraknya kurang lebih 100 meter dari Lapangan. Kampus Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Fajar Timur yang jaraknya kurang lebih 50 meter juga menjadi sasaran amukan aparat.

“Jangan ada yang keluar dari rumah. Tetap berada di dalam rumah,” teriak beberapa aparat TNI sambil mengarahkan tembakan keatas, juga ke arah rumah-rumah pastor, dan bahkan ke kaca-kaca biara, cerita salah satu Pater yang enggan disebutkan namanya.

Ketika saya mengunjungi lokasi biara Fransisikan sore hari, sempat menemukan beberapa songsongan peluru aparat yang mengenai tembok rumah. Dan bahkan ada peluru aparat jenis SSI yang masuk sampai ke kamar-kamar tidur.

“Karena sangat ketakukan kami bersembunyi di dalam kamar. Puluhan aparat hampir dua jam lamanya terus mondar-mandir di depan kami,” kata Frater Adrianus Tuturu, salah satu saksi mata yang menyaksikan kebegisan aparat TNI dan Polri disekitar kampus.

Melihat aparat TNI dan Polri semakin brutal, peserta kongres yang berada di lapangan semakin panik. Semua berusaha lari menyelamatkan diri. Ada yang melarikan diri ke arah kiri lapangan, tepat di Asrama Taboria. Daerah ini hampir 50 meter bersebelahan dengan kampus Universitas Cenderawasih, Abepura.

Ada juga yang melarikan diri ke sebelah kanan tak jauh dari markas Korem 172/PWY. Dan paling banyak melarikan diri ke arah atas, tepatnya di Kampus Sekolah Theologi dan Filsafat Fajar Timur, termasuk biara keuskupan Jayapura, derah missi, Gereja Katholik.
Kurang lebih sekitar 300 peserta kongres berhasil diringkus. Mereka ditangkap secara paksa. Setelah ditangkap mereka terus dipukul pakai pakai popor senjata. Peserta kongres yang ditangkap dikumpul ditengah-tengah lapangan. Mereka diperlakukan sangat tidak manusiawi.

Presiden dan Perdana Menteri pemerintahan transisi, Forkorus Yoboisembut dan Edison Waromi juga ikut ditangkap saat berusaha melarikan diri.

“Kamu ini yang mau menjadi presiden Papua kha. Coba lindung wargamu yang sedang kami tangkap,” cerca beberapa anggota TNI/Polri terhadap Presiden Papua terpilih.

Sebelum digiring ke Mapolda Papua, hampir dua jam lamanya peserta kongres yang ditangkap mengalami penyiksaan hebat. Baju dan celana panjang mereka disuruh buka. Kemudian mereka disuruh tiarap diatas lapangan sambil dicerca berbagai pernyataan.

“Papua tidak mungkin merdeka. Kalian jangan bermimpi. Forkorus tidak akan membebaskan kalian,” ucap salah satu anggota Polisi yang berpakaian preman cerita Yustinus Ukago, salah satu peserta kongres yang ikut diringkus dan disuruh tiarap di lapangan.

Ukago juga bercerita ketika aparat memaksa mereka keluar dari asrama-asrama frater. “Kami dikeluarkan secara paksa. Mereka masuk sampai di kamar-kamar tidur. Hanya frater yang menggunakan jubah yang tak digiring ke lapangan,” katanya.

Seluruh lapangan dikelilingi aparat TNI dan Polri bersenjata lengkap. Tampak juga aparat intelijen menggunakan seragam preman.

Semua mengendong senjata jenis laras panjang. Beberapa lagi memegang pistol revolver. Lain halnya dengan peserta kongres yang sedang berdiri 20 meter dari tempat kongres berlangsung. Tepatnya di Jalan Yakonden, depan SMP Santo Paulus.

Ketika mendengar bunyi tembakan beruntun secara membabi-buta mereka berhamburan menyelamatkan diri. Ada yang bersembunyi di warung-warung makan terdekat. Ada yang bersembunyi di got-got. Dan bahkan ada yang tiarap dan sembunyi di hutan-hutan terdekat.

Tembakan masih terus dilakukan oleh aparat TNI dan Polri secara tak manusiawi. Teriakan dan bentakan dari aparat untuk menakut-nakuti warga terus diperdengarkan.

Arus kendaraan dari arah Sentani menuju Jayapura terhenti total. Begitu juga dengan yang dari arah Jayapura menuju sentani. Melihat massa berhamburan di jalan-jalan semakin banyak orang yang panik dan melarikan diri. Tembakan masih terus terdengar sana-sini.

Semua yang ditangkap digiring secara paksa ke mobil polisi yang diparkir tak jauh dari lapangan tempat kegiatan berlangsung.
Mereka terus ditendang dengan sepatu laras. Bahkan ada yang berdarah-darah. Mereka diperlakukan secara kasar dan sangat tak manusiawi hinggsa sampai di Mapolda di Jayapura.

Keesokannya, Kamis (20/20/2011) sekitar 300 peserta kongres yang ditangkap dibebaskan oleh pihak aparat.

Polda Papua menetapkan lima orang tersangka, dan dikenakan pasal makar. Mereka adalah Forkorus Yaboisembut, Edison Gladius Waromi, August Makbrawen Sananay Kraar, Dominikus Sorabut, dan Gat Wenda, dan Selpius Bobii. Dari lima tersangka empat orang dikenakan Pasal 110 Ayat (1) KUHP dan Pasal 106 KUHP dan Pasal 160 KUHP. Sementara satu orangnya lagi (Gat Wenda) dikenakan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 karena terbukti membawa senjata tajam.

Kapolresta Jayapura, AKBP Imam Setiawan, S.Ik mengatakan kepada media bahwa tak ada korban nyawa dalam peristiwa itu. Bahkan menurutnya aparat bertindak dengan baik-baik, dan tak melakukan penembakan terhadap warga sipil. Namun berbeda dengan fakta di lapangan.

Pagi harinya, Kamis (20/10) ada tiga mayat ditemukan dibelakang Korem 172/PWY, sekitar 50 meter dari lapangan tempat kongres berlangsung. Ketiganya adalah Daniel Kadepa (25) mahasiswa STIH Umel Mandiri, Jayapura. Maxsasa Yesi (35), anggota PETAPA dari Kampung Sabron. Dan Yacob Samonsabra (53) anggota PETAPA dari kampung Waibron.
Menurut Wakil Ketua Komnas HAM Papua, Matius Murib, aparat memang melaukan tembakan secara membabi-buta.

“Seharusnya aparat menggunakan pendekatan dialog. Sampai saat ini korban meninggal ada enam orang,” katanya kepada Wartawan. “Kami sedang lakukan identifikasi korban-korban tersebut, dan akan kami kabarkan,” katanya.

Benny Giay, Tokoh Agama di Papua menyayangkan tindakan tak proposional yang dilakukan aparat TNI dan Polri. Menurutnya yang harus ditangkap adalah panitia dan orang yang punya gagasan pemerintah transisi.

“Tidak semua rakyat Papua Papua punya keinginan membentuk pemerintahan transisi,” kata Benny seperti di kutip koran Kompas.

Pemerintah Indonesia harus bertanggung jawab terhadap nyawa ketiga warga sipil, dan ratusan korban luka-luka dalam aksi membubar paksakan kongres ini. Pendekatan keamanan yang dipakai justru semakin pertebal nasionalisme orang Papua untuk meminta keluar dari negara Indonesia. (*)

*Laporan ini dibiayai oleh YAYASAN PANTAU di Jakarta

Politik devide et impera Dalam Pembentukan MRP Papua Barat?

2011-10-04T18:14:00.004-07:00

Oleh Oktovianus Pogau*

Kantor Majelis Rakyat Papua. @Doc Google

Tak ada satu pasal pun dalam Undang-Undang Otsus yang menyatakan Majelis Rakyat Papua (MRP) bisa dibagi menjadi dua, tapi jika pemerintah pusat bersama segelintir orang Papua berusaha membagi lembaga ini jadi dua, mereka adalah kelompok yang selama ini berusaha kacaukan situasi di tanah Papua.

PADA tanggal 12 April 2011, pukul 10.30 WIT, bertempat di Aula Sasana Krida, Kantor Gubernur Papua, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi telah melantik 73 anggota Majelis Rakyat Papua (MRP), baik yang berasal dari Provinsi Papua maupun Provinsi Papua Barat.

Pelantikan di hari itu berjalan dengan lancar. Tampak hadir Gubernur Provinsi Papua Barnabas Suebu, Gubernur Provinsi Papua Barat Abraham Octovianus Ataruri, serta beberapa Bupati asal Papua maupun Papua Barat.

Hanya dua orang anggota terpilih yang tak dilantik –Agus Alue Alue dari unsur Agama, dan Hana Hikoyabi dari unsur Perempuan. Agus Alua yang pada periode 2005-2010 menjabat ketua MRP tak dilantik karena tiga hari sebelum upacara pelantikan, ia lebih dulu meninggal dunia, tapi sebelumnya juga sudah ada kabar dari Jakarta bahwa ia tidak akan dilantik karena dinilai bermasalah.

Lain halnya dengan Hana Hikoyabi, yang pada periode sebelumnya telah menjabat sebagai Wakil Ketua II MRP. Ia tidak dilantik karena Mendagri dalam surat tertulis menyatakan bahwa Hana Hikoyabi tidak setia terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, ia juga dicurigai melakukan tindakan makar yang mengancam keutuhaan Negara Indonesia.(Media Indonesia, 9 Mei 2011)

Berikutnya, dua minggu setelah pelantikan seluruh anggota MRP, rapat pleno pemilihan struktur pimpinan MRP digelar. Dari setiap unsur, baik Adat, Agama dan Perempuan mengajukan dua nama calon untuk dipilih menjadi Ketua, Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II. Enam orang dari Provinsi Papua Barat, dan enam orang dari Provinsi Papua.

Dari 12 calon nama tersebut, melalui voting, Dorkas Dwaramuri dari unsur Perempuan, yang juga dari wilayah pemilihan Papua Barat terpilih menjadi Ketua dengan mengantongi 48 suara, disusul Pdt. Herman Saud dari unsur Agama menjadi Wakil Ketua I dengan mengantongi 29 suara, dan disusul Timotius Murib dari unsur Adat menjadi Wakil Ketua II dengan mengantongi 28 suara.

Setelah semua proses dalam pembentukan MRP –pemilihan anggota, struktur pimpinan, juga pembentukan kelompok kerja (Pokja)– telah dilakukan, maka lembaga MRP siap bekerja sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua (MRP).

Beberapa Anggota MRP asal Papua Barat “Ngambek”

Tapi yang membuat kaget seluruh masyarakat Papua, satu bulan setelah pelantikan unsur pimpinan, dan dua bulan setelah pelantikan seluruh anggota MRP, beberapa anggota asal Provinsi Papua Barat, yang juga telah ikut dilantik memilih membentuk sendiri Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Barat, yang berkedudukan di Ibukota Provinsi Papua Barat, Manokwari.

Dari 33 anggota MRP asal Papua Barat itu, hanya enam anggota yang memilih tetap bertahan di Papua, dan tetap berada di bawah payung MRP, salah satunya Ketua MRP terpilih Dorkas Dwaramuri.

Dari pertemuaan ke pertemuan terus dilakukan di Manokwari, Papua Barat. Juga menggelar pertemuaan baik secara tertutup, maupun terbuka dengan Gubernur Abraham O Ataruri. Akhirnya terpilih Vitalis Yumte dari unsur Agama menjadi Ketua Definitf dengan 22 suara, Anike T.H Sabami dari unsur Perempuan sebagai Wakil Ketua I dengan jumlah 21 suara, dan Zainal Abidin Bay dari unsur Adat menjadi Wakil Ketua II dengan jumlah 20 suara.

Pada tanggal 15 Juni 2011, pukul 10.00 WIT, bertempat di Ruang Rapat Kantor Gubernur Papua Barat, acara pelantikan dilangsungkan. Mereka dilantik untuk yang kedua kalinya oleh Gubernur Provinsi Papua Barat, Abraham O Ataruri mewakili Mendagri Gamawan Fauzi.

Saat dilangsungkan acara pelantikan tersebut, hanya 17 anggota MRP terpilih asal Papua Barat yang hadir dari jumlah keseluruhaan 33 orang anggota, artinya 16 orang anggota MRP terpilih tak hadir dalam acara pelantikan tersebut.

Ketidakhadiran mereka dengan alasan bahwa pada keputusan rapat pleno MRP pada tanggal 27 Mei lalu di Jayapura, Papua, telah ditetapkan dan disepakai oleh 73 anggota MRP asal Papua juga Papua Barat, bahwa hanya ada satu MRP, satu tata tertib, tiga ketua terpilih dan dua sekertariat masing-masing di Papua dan Papua Barat.

Ketua MRP terpilih, Dorkas Dwaramuri yang juga berasal dari Papua Barat mengatakan bahwa Pelantikan MRP Papua Barat oleh Gubernur Papua Barat, Abraham O Ataruri dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Pasalnya, pelantikan itu hanya didasarkan pada surat keputusan Menteri yang kedudukannya jauh lebih rendah dari sebuah Undang-Undang.

“Adanya perpecahan MRP menjadi dua, bukan kemauan baik semua anggota, tetapi hanya ambisi pribadi dari ketiga anggota yang kini menjadi pimpinan MRP Papua Barat. Mereka harus ingat, MRP bukan perorangan, tetapi MRP ada karena kepentingan seluruh rakyat Papua,” katanya kepada wartawan beberapa saat lalu di Jayapura.

Komentar terkait penolakan pembentukan MRP Papua Barat juga datang dari tokoh masyarakat adat di tanah Papua, kali ini melalui Sekertaris Umum Dewan Adat Papua (DAP) Wilayah III Manokwari, Zeth Rumbobiar.

Ia menyatakan MRP merupakan lembaga representatif kultural orang asli Papua, karena itu orang asli Papua yang berhak menentukan, juga meminta pembentukan MRP di Papua Barat. Jika orang asli Papua tak menghendaki, tentu tak bisa kita paksakan. Ia menilai jika tetap dipaksakan, maka tentu dapat menimbulkan konflik internal antara orang Papua sendiri, karena telah jelas-jelas bertentangan dengan amanat UU Otsus.

“Jangan ada kepentingan lain di MRP, selain kepentingan rakyat adat Papua. Jadi, sebelum membentuk MRP Papua Barat, sebaiknya tanyakan apakah rakyat setuju atau tidak," kata Zeth seperti di kutip Koran Kompas di Jakarta.

MRP Dipolitisir Bram-Katjong Untuk Pilkada

Cikal bakal pembentukan MRP Papua Barat bermula ketika tiga orang anggota MRP terpilih asal Papua Barat –Vitalis Yumte. Anike T.H Sabami dan Zainal Abidin Bay– menghadap Gubernur Provinsi Papua Barat, Abraham O Ataruri di Manokwari pada awal Juni lalu.

Dalam pertemuan itu berlangsung pembicaraan mengenai rencana pembentukan MRP Papua Barat yang akan berkedudukan di Manokwari. Padalah, mereka telah bersepakat di Jayapura untuk hanya memiliki satu anggota MRP, tapi dua sekertariat. Berikutnya, beberapa anggota MRP asal Papua Barat yang masih di Jayapura juga menyusul ke Manokwari dan bergabung dengan tiga anggota yang telah lebih dulu datang.

Saat yang bersamaan ketika MRP Papua dibentuk di Papua, tahap pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Papua Barat sedang berlangsung. Salah satu ketentuan utama yang ada dalam amanat UU Otsus, juga merupakan tugas utama MRP menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua (MRP) dalam pasal ke-36 adalah memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang diusulkan oleh DPRP, diimana mereka adalah harus orang asli Papua.

Jimmy D Ijie, anggota DPR Papua Barat mengatakan, keputusan membentuk MRP Papua Barat tidak tepat. Dia melihat adanya kesan anggota MRP dari wilayah Papua Barat tidak independen, dan mendapat intervensi pihak legislatif. Campur tangan itu terkait dengan upaya memuluskan jalan salah satu kandidat, terkait persyaratan pasangan calon.

Salah satu kandidat yang dimaksud oleh Jimmy D Ijie adalah pasangan Abraham O Ataruri-Rahimin Katjong. Sesuai ketentuan UU Otsus, juga PP No. 54/2004 calon wakil gubernur, Katjong tidak berhak menyalonkan diri karena beliau bukan orang asli Papua seperti ketentuan dalam UU Otsus.

Artinya, jika MRP Papua yang memberikan pertimbangan dan persetujuan pada keempat bakal calon dalam Pilkada Papua Barat, tentu Bram -Katjong tak akan lolos verifikasi, juga bisa terancam tak bias diikutkan dalam pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Papua Barat.

Caranya agar Bram-Katjong bisa ikut dalam Pilkada Papua Barat, juga lolos dalam tahapan pertimbangan dan persetujuan MRP, maka Abraham Ataruri dengan segala “kekuasaan” mendesak anggota MRP asal Papua Barat, dan memerintahkan membentuk MRP baru di Papua Barat, yang tujuannya agar dapat meloloskan dia dalam bursa pemilihan kepala daerah nanti.

Usaha pasangan Bram-Katjong terbukti berhasil. Pada tanggal 17 Juni 2011, pukul 10.00 WIT, dua hari setelah acara pelantikan, pimpinan MRP Papua Barat akhirnya merestui empat pasang bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang diusulkan KPUD Papua Barat untuk maju dan mengikuti pemilihan kepala daerah 20 Juli 2011 mendatang, termasuk Bram-Katjong yang dinilai bermasalah oleh masyarakat Papua.

Keluarnya rekomendasi MRP tersebut tergolong sangat singkat, yakni hanya sehari setelah KPUD menyerahkan nama-nama bakal calon yang maju pada pemilu kada tersebut. Padahal, berdasarkan tata tertib yang dibuat MRP sendiri, proses penentuan keaslian orang Papua bagi calon kepala daerah dilakukan selama seminggu.

Beberapa kesalahan yang dilakukan oleh MRP Papua Barat semakin memperlihatkan bahwa pembentukan MRP di Papua Barat adalah untuk kepentingan Bram-Katjong dalam Pilkada Papua Barat. Padahal kita tahu, bahwa MRP dibentuka untuk memperjuangkan kepentingan orang asli Papua, bukan segelintir orang.

MRP Papua Barat Ilegal

Banyak pihak menyatakan pembentukan MRP Papua Barat adalah illegal. Ia tak punya dasar hukum yang jelas, karena dalam Undang-Undang Otsus, pada pasal ke 19 menjelaskan bahwa Provinsi Papua maupun Provinsi Papua Barat hanya memiliki satu MRP, dan berkedudukan di Ibukota Provinsi Papua.

Gubernur Provinsi Papua, Dr. Barnabas Suebu, SH mengatakan jika sampai Mendagri kemudian melantik MRP Papua Barat, maka itu bukan menyangkut masalah Menteri Dalam Negeri, tetapi ini menyangkut masalah keutuhan bangsa dan negara Indonesia.

Kalau MRP mau jadi dua, 73 anggota MRP yang dilantik harus kembali menanyakan kepada konstituennya, apakah itu yang rakyat Papua kehendaki? Karena mereka adalah wakil yang mewakili kepentingan seluruh rakyat Papua.

“Ini kembali kepada rasa tanggung jawab dari semua anggota MRP terhadap masa depan dan kelanjutan hidup, keutuhan dari penduduk asli Papua, dari keturunan kepada keturunan berikutnya,"

tegas Suebu seperti dikutip Koran Cenderwasih Pos di Jayapura.

MRP Papua Barat juga dinyatakan illegal karena dilihat dari banyak aspek, terutama tuntutan orang asli Papua yang ada di Provinsi Papua Barat. Apakah mereke menghendaki dibentuknya MRP baru, jika tidak, tentu pemerintah pusat, juga pemerintah Provinsi tak bisa memaksakan kehendaknya.

Ferdinanda Ibo Yatipai, selaku Ketua Solidaritas Perempuan Papua dan juga mantan anggota DPD RI, mengatakan, rakyat memberi mosi tidak percaya kepada 33 anggota MRP yang dipilih dari wilayah Papua Barat. Upaya anggota MRP membentuk MRP Papua Barat adalah tindakan yang tidak tepat dan tidak jelas tujuannya, sebab dasar pembentukan MRP adalah kesatuan kultur, sehingga tak bisa dibagi-bagi atas dasar wilayah.

Dia mengingatkan, MRP seharusnya memberi perlindungan dan keberpihakan kepada orang asli Papua. Dan seharusnya mereka membentuk sekretariat di tiap daerah, bukan malah membentuk MRP baru. Jika sampai terbentuk, itu berarti MRP illegal.

Kepentingan segelintir kelompok –Mendagri, Gubernur Provinsi Papua Barat, ketiga Pimpinan terpilih –telah mengorbankan seluruh rakyat Papua. Mulai dari kerja-kerja MRP terpilih yang tidak berjalan optimal, hingga menghabiskan waktu untuk berdebat apakah MRP Papua Barat illegal atau tidak. Ini merupakan trik yang dipakai pemerintah pusat untuk buat situasi di tanah Papua tak kondusif.

Politik devide et impera di Papua

Melalui pembentukan MRP Papua Barat, beberapa elit birokrasi bersama pemerintah pusat sedang melakukan poltik devide et impera –politik mengaduh domba orang asli Papua– di Papua maupun Papua Barat. Tujuaannya, agar pemerintah pusat dengan mudah dapat menguasai tanah Papua, juga melihat konflik terus tumbuh.

Poltik devide et impera merupakan sebuah cara yang dipakai oleh kolonial Hindia Belanda saat hampir tiga setengah abad lamanya menjajah masyarakat Indonesia. Cara ini dipakai agar tak ada persatuan antara masyarakat lokal Indonesia, juga pejabat Indonesia pada masa itu. Belanda takut, jika ada persatuaan dari masyarakat bersama para pejabat Indonesia, tentu mereka akan bangkit dan melakukan perlawanan.

Cara yang dipakai Hindia Belanda untuk masyarakat Indonesia pada zaman tersebut, itu pula yang sedang dipakai pemerintah pusat di tanah Papua. Mereka berkompromi dengan beberapa pejabat lokal di tanah Papua yang punya jabatan, kedudukan bahkan uang, dan mereka bersama-sama melakukan penjajahan, juga membuat struktur, tatanan sosial, dan kehidupan orang asli Papua berantakan.

Jika kita mengamati, dengan pembentukan MRP Papua Barat ini, pemerintah pusat justru menciptakan konflik internal antar orang Papua sendiri. Dampaknya tentu berbahaya bagi kehidupan orang asli Papua. Dan kadang pemerintah pusat datang layaknya “malaikat” yang akan menyelesaikan segala masalah di Papua, padahal mereka adalah aktor di balik masalah tersebut.

Jika orang Papua telah menganggap pembentukan, juga kehadiran MRP Papua Barat adalah ilegal, maka pemerintah pusat harus segera membubarkan lembaga ini. MRP merupakan lembaga kultral orang asli Papua yang di dalamnya terdapat perwakilan Adat, Perempuan juga Agama, bukan lembaga politik, apalagi digunakan untuk menjawab kepentingan Bram-Katjong.

Lembaga ini dibentuk untuk menegakan harkat, martabat, juga identitas kepapuaan di tanah air Papua, bukan lembaga “murahan” yang dengan mudah diipakai siapa saja untuk membuat kehancuran hidup masyarakat asli Papua.

Bubarkan MRP Papua Barat

Sesuai tuntutan orang asli Papua, maka embirio MRP Papua Barat yang telah dibentuk oleh Mendagri, Gubernur Provinsi Papua, dan ketiga pimpinan terpilih harus segera dibubarkan. Jika tidak, maka dampaknya akan berbahaya bagi keberlangsungan hidup orang asli Papua, bahkan keutuhan Negara Indonesia sendiri seperti yang disampaikan Gubernur Papua.

Ketua DPR Provinsi Papua Drs John Ibo MM beberapa waktu lalu menyatakan bahwa DPRP merencanakan akan membahasnya dengan MRP yang sah guna membubarkan MRP Papua Barat. Selanjutnya, DPR segera melakukan paripurna-paripurna istimewa guna memutuskan pembubaran DPRP.

Dia juga mengatakan, pihaknya akan meminta agenda-agenda sidang DPRP sementara ditunda guna membahas tentang pertimbangan membubarkan MRP, serta segera membuka sidang Non APBD untuk memberikan kesempatan kepada Fraksi- Fraksi DPRP guna memberikan pertimbangan pembubaran MRP.

Pemerintah pusat, juga Mendagri yang membuat keputusan secara sepihak perlu ketahui, bahwa dari segi filosofi orang asli Papua, di mana sudah jelas tertuang dalam Undang-Undang Otsus No. 21 tahun 2001, bahwa MRP dibentuk sebagai lembaga kultur masyarakat asli Papua dalam hal ini pembetukan MRP bukan berdasarkan wilayah administrasi, namun lebih sebagai lembaga adat yang satu di Tanah Papua yang dulu disebut Irian Jaya.

Artinya, walau pemerintah pusat dengan semaunya membagi banyak Provinsi di tanah Papua, tapi perlu diketahui, bahwa MRP adalah tetap satu. Ia bertujuan mengakomodir semua kepentingan, tuntutan, juga harapan seantoro masyarakat asli Papua, yang berasal dari Rumpun Melanesia.

Akhir tulisan ini mengutip satu pepatah lama, “lebih baik mencegah, dari pada mengobati”. Artinya, semua belum terlambat. Masyarakat Papua tetap menanti tindakan tegas dari Pemerintah Pusat, minimal membuarkan MRP Papua Barat sesuai tuntutan seluruh masyarakat Papua saat ini. (OKTOVIANUS POGAU)

Menjelaskan Hasil KTT ILWP; Rakyat Papua Barat Harus Tetap Berjuang

2011-08-26T23:54:00.003-07:00

Demo Referendum Rakyat PB @Google

Oleh Oktovianus Pogau

PADA Sabtu 20 Agustus, Komite Nasional Papua Barat (KNPB) telah resmi mengumumkan hasil Konfrensi Tingkat Tingggi (KTT) International Lawyers for West Papua (ILWP) yang telah berlangsung di Universitas Oxford, Inggris, pada 02 Agustus lalu. Dalam seminar internasional itu, sekitar 250 undangan hadir dan ikut berikan dukungan. Mereka antara lain; pengacara-pengacara internasional, anggota International Parliamentarian for West Papua (IPWP), aktivis hak asasi manusia, wartawan, warga Papua Barat (baca: Papua dan Papua Barat) diluar negeri, dan (menurut keterangan Benny Wenda) Walikota Oxford ikut hadir dan membuka acara tersebut (Bintang Papua, 22 Agustus 2011).

Sebelumnya, menjelang akan diumumkannya hasil KTT ILWP, Pangdam XVII/Cenderawasih, Mayjend Erfi Triassunu dalam koran bintang Papua 20 Agustus menyatakan (1) hasil KTT ILWP di Oxford, Inggris tidak jelas, (2) hasil KTT ILWP yang tak kunjung diumumkan membuat tensi konflik di Papua Barat semakin meningkat (3) mengajak masyarakat Papua Barat untuk tidak terpengaruh pada hasil KTT tersebut. Saya kira komentar yang cukup menarik untuk dikritisi (baca: dibantah). Pertanyaannya, hasil apa yang menurut Pangdam tidak jelas? Apa hubungan KNPB dengan konflik di Papua Barat? Atau apakah Pangdam punya bukti keterlibatan KNPB dalam berbagai konflik di Papua Barat? Atau TNI punya kepentingan lain dibalik konflik-konflik di Papua Barat? Saya curiga konflik-konflik tersebut dipelihara, dan justru didalangi oleh militer.

Tulisan ini saya buat untuk menjawab komentar Pangdam yang penuh propoganda. Saya bisa katakan komentar tersebut menyesatkan, dan juga membuat rakyat Papua Barat semakin bingung. Selain itu, tulisan ini bermaksud menjelaskan hasil KTT secara rinci kepada rakyat Papua Barat, bahwa perjuangan kita masih belum selesai, dan kita harus terus berjuang sampai cita-cita luhur kita tercapai.

Sebelum detik-detik akan dibacakan hasil KTT ILWP, Pemimpin Kemerdekaan Bangsa Papua Barat di Inggris, Benny Wenda telah menjelaskan via phone kepada rakyat Papua Barat yang memadati lapangan Taman Makam pemimpin besar bangsa Papua Barat, Theys Hiyo Elluay, bahwa hasil KTT ILWP akan diumukan resmi melalui sebuah panggung politik, dan dihadiri rakyat Papua Barat. Artinya, setelah KTT ILWP, belum pernah ada yang mengumumkan hasil tersebut, termasuk kepada wartawan sekalipun. Saya mengajak kita untuk mengamati secara cermat Hasil KTTP ILWP tersebut, dan saya akan berusaha menjelaskan setiap bagian secara rinci.

Point pertama; kami telah mendengar sekarang atas situasi yang paling buruk dan serius di Papua Barat. Sejak 19 Desember 1961 –18 hari setelah deklarasi kemerdekaan Papua Barat dengan lagu hai tanahku Papua, burung mambruk sebagai lambang Negara, bintang kejora sebagai bendera Negara, Sorong sampai Samarai sebagai wilayah Negara Papua Barat, dan juga dibentuk pemerintahan oleh 70 orang terdidik Papua Barat yang disebut Komite Nasional Papua (KNP)–Indonesia telah masuk secara ilegal dengan tujuaan menggagalkan berdirinya Negara Papua Barat dan membunuh semua warga sipil di Papua Barat yang dianggap pro terhadap kemerdekaan, juga terhadap Belanda (Don Flassy, 2003).

Sudah banyak kejahatan kemanusiaan yang dilakukan militer Indonesia terhadap warga sipil sejak mereka menginjakan kaki di Bumi Cendrawasih. Wajah Indonesia dimata rakyat adalah pembunuh nyawa jutaan warga sipil tak berdosa. Kalau mau dihitung, sampai saat ini sudah hampir puluhan kali operasi militer diberlangsungkan –termasuk semenjak setelah reformasi, dan bahkan era Otonomi Khusus sekalipun– dengan sasaran warga sipil yang “dicurigai” sebagai anggota atau simpatisan Organisasi Papua Mereka (OPM) (Imparsial, 2011). Lembaga hak asasi manusia tingkat internasional seperti Amnesty International, Human Rights Watch (HRW) dan Tapol sering melansir kejahatan-kejahatan tersebut, dan meminta pertanggung jawaban pemerintah Indonesia.

Ada yang menyebut jumlah korban berkisar 1 juta, ada lagi yang menyebutkan 2 juta, bahkan ada juga yang menyatakan hanya berkisar 100.000 orang saja (Yakobus Dumupa, 2008). Terlepas dari berapa jumlahnya, tapi yang perlu kita tahu adalah militer Indonesia telah, dan memang pernah bahkan sedang melakukan kejahatan kemanusiaan di Papua Barat. Situasi memprihatinkan diatas, juga kejahatan kemanusia seperti inilah yang telah didengar oleh dunia internasional, terutama pasca konfrensi di Oxford, Inggris lalu. Artinya, masyarakat Internasional tentu akan memberikan dukungan setelah mendengar penderitaan dan situasi paling buruk yang terjadi di Papua Barat sejak Indonesia masuk secara ilegal. Indonesia tidak bisa menutupi kebobrokan mereka di mata masyarakat Internasional, terutama terkait kejahatan kemanusiaan.

Point Kedua; akar masalah Papua Barat terletak pada hak penentuan nasib sendiri (PEPERA 1969). Setelah Indonesia masuk secara illegal, dan membunuh jutaan warga sipil yang dianggap pro kemerdekaan, juga berhasil “mengusir” Belanda, Amerika Serikat melalui duta besar mereka di PBB, Elswort Bunker mengajukan satu proposal penyelesaian masalah Papua Barat (Jhon Saltford, 2006). Ini yang diterjemahkan dalam sebuah perjanjian yang disebut dengan “New York Agreement 1962”. Di dalamnya disepakati bahwa seluruh rakyat Papua Barat akan menentukan nasib mereka sendiri, apakah ingin ikut dengan Indonesia, atau merdeka sebagai sebuah bangsa.

Lagi-lagi Indonesia melalui kekuatan aparat militer melakukan pengkondisian wilayah Papua Barat, juga melakukan teror, intimidasi, dan bahkan membunuh siapapun warga Papua Barat yang inginkan kemerdekaan. Ada beberapa point yang dilanggar Indonesia, dan inipula yang menjadi akar konflik di Papua Barat. Pertama, aturan one man, one vote tidak dilaksanakan. Indonesia dengan segala “kelicikan” hanya memilih 1025 orang dari 800.000 jumlah penduduk Papua Barat, juga non-Papua untuk ikut dalam PEPERA (P.J Drooglever, 2005). Dan mereka dikarantina selama dua bulan. Mereka diancam dibunuh, termasuk keluarga mereka jika tak memilih ikut dengan Indonesia. Kedua; pada saat Indonesia mempersiapkan PEPERA, diplomat asing, wartawan, bahkan utusan khusus PBB dilarang masuk, dan bahkan kunjungan mereka dipersulit. Indonesia tentu tidak mau kedok mereka diketahui masyarakat Internasional. Ketiga; dalam PEPERA tersebut Indonesia telah melakukan pelanggaran HAM berat. Hasilnya memang Indonesia menang telak. Fokus persoalan ini juga yang menjadi sorotan saat konfrensi di Inggris. Dan saat ini masyarakat internasional telah tahu bahwa PEPERA adalah rekayasa, juga manipulasi pemerintah Indonesia untuk merebut tanah Papua Barat secara paksa.

Point Ketiga; oleh karena itu kami kembali mendeklarasikan pengacara internasional Papua Barat secara khusus bahwa orang Papua Barat memiliki hak mendasar untuk menentukan nasib sendiri dibawah hukum internasional dan bahwa hak ini masih ada dan belum dilakukan. Pengacara-pengacara internasional untuk Papua Barat yang tergabung dalam ILWP diketuai Melinda Janki, dengan salah satu anggota Jennifer Robinson –pengacara utama Julian Assanges, pendiri situs Wikileaks– adalah untuk menggugat Negara Indonesia secara hukum terkait masalah PEPERA 1969 yang memang penuh rekayasa dan manipulasi.

Konfrensi yang berlangsung pada 02 Agustus lalu juga telah memperlihatkan semangat, juga tekad mereka dalam membantu penyelesaian masalah Papua Barat secara hukum ditingkat mahkamah internasional. ILWP tidak akan menggugat Indonesia di PBB, tetapi Negara Vanuatu yang akan menjadi semacam kendaraan untuk ILWP bernaung, dan menggugat pemerintah Indonesia. Dalam aturan, memang sebuah lembaga atau organisasi tak bisa menggugat Negara. Komentar beberapa pengamat hukum internasional di Indonesia yang menyatakan ILWP atau OPM tak bisa gugat Indonesia di mahkamah internasional memang benar, tetapi sekali lagi saya ingin jelaskan, Negara Vanuatu yang akan mengajukan gugatan terhadap Indonesia ke Mahkamah Internasional.

Yang menjadi cita-cita dan tujuan utama perjuangan rakyat Papua Barat adalah menyatakan kepada dunia internasional, termasuk Indonesia bahwa rakyat Papua Barat memunyai hak untuk menentukan nasib sendiri seperti yang tertera dalam Pasal 1 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, juga Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang berbunyi “Semua bangsa mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri. Berdasarkan hak tersebut mereka dapat secara bebas menentukan status politik mereka dan secara bebas mengejar kemajuan ekonomi, social, dan budaya mereka”. Indonesia adalah salah satu anggota PBB, dan harus mematuhi ketetapan yang dibuat oleh PBB. Dalam konfrensi di Oxford, Inggris, hak rakyat Papua Barat untuk menentukan nasib sendiri tentu menjadi bahan pembicaraan yang cukup serius.

Point keempat; kami menyerukan kepada semua Negara untuk bertindak pada tingkatan yang lebih tinggi dan mendesak kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan menuntut agar orang-orang Papua Barat diberikan kesempatan yang benar untuk menentukan nasib sendiri. Setelah konfrensi di Oxford, Inggris, pada 02 Agustus lalu, tentu perhatian dunia internasional terhadap Papua Barat akan berbeda. Papua Barat akan dianggap sebagai wilayah koloni (jajahan) Negara Indonesia yang tentu harus diberikan dukungan agar dapat melepaskan diri. Jika Indonesia beranggapan Papua Barat bukan daerah koloni, kenapa sampai saat ini tidak ada kemajuan yang signifikan di tanah Papua Barat? Kenapa hak-hak hidup orang asli Papua tidak diperhatikan secara sungguh-sungguh? Kenapa masih banyak operasi militer yang dilakukan untuk membunuh setiap warga sipil di Papua Barat. Saya kira pertanyaan-pertanyaan yang tak mungkin bisa dijawab pemerintah Indonesia.

Melihat keempat point KTT ILWP diatas, tentu telah sedikit memberikan harapan kepada rakyat Papua Barat, bahwa perjuangan kita selama ini tidak sia-sia. Bukan berarti, setelah KTT ILWP, masalah Papua Barat akan terselesaikan dengan secepatnya. Rakyat Papua Barat bersama media nasional saat ini (baca: KNPB) perlu bekerja lebih keras, juga meyakinkan dunia internasional tentang penderitaan rakyat Papua Barat. Dan terus menyatakan kepada pemerintah Indonesia, bahwa Papua Barat bukan bagian dari NKRI. Dengan catatan singkat ini saya berharap Pangdam XVII/Cenderawasih bisa mendapatkan gambaran pasti, bahwa hasil KTT ILWP telah memberikan hasil yang pasti bagi kemajuan perjuangan rakyat Papua Barat.

Pemerintah Indonesia harus mengakui, bahwa sudah tidak mampu, tidak bisa, dan bahkan telah gagal total membangun Papua Barat. Kenapa harus gagal, karena pemerintah Indonesia membangun Papua Barat lebih menggunakan pendekatan keamanan (baca: moncong senjata) dari pada membangun SDM. Mengutip pernyataan Ali Murtopo, orang kepercayaan Suharto saat Papua Barat akan dipaksa berintegrasi “Jika orang Papua Barat mau merdeka, pergi saja ke bulan dan buat Negara disana. Atau mengemis ke Amerika Serikat agar orang Papua Barat dipindahkan ke pulau Hawai. Kami (Indonesia) hanya butuh tanah dan sumber daya alam kalian. Kami sama sekali tidak butuh manusianya” (Socrates Sofyan Yoman, 2007). Pernyataan Ali Murtopo ini memperlihatkan betapa kejam dan jahatanya pemerintah Indonesia terhadap warga Papua Barat, pemilik negeri cendrawasih yang telah dikaruniakan Tuhan. Untuk rakyat Papua Barat, kita harus tetap dan terus berjuang. Kita harus mengakhiri!!!

Tulisan ini telah dimuat di Koran Harian Bintang Papua, 26 Agustus 2011

66 Tahun Indonesia Merdeka, Bagaimana Dengan Papua?

2011-08-22T20:33:00.004-07:00

Oleh : Oktovianus Pogau*

PADA 17 Agustus 2011 lalu, hampir sebagian besar rakyat Indonesia merayakaan kemerdekaan negara mereka. Kalau mau jujur, sebenarnya Indonesia belum bisa disebut negara merdeka. Masih banyak rakyat lain yang merasa ‘dijajah’, terutama rakyat Papua. Saya menulis ini sebagai kado ulang tahun untuk negara penjajah –Negara Indonesia.

Arti kemerdekaan yang sesungguhnya ialah semua warga negara merasa diperlakukan secara adil, benar serta hak-hak hidup mereka diperhatikan secara sungguh-sungguh. Tapi yang memprihatinkan, sampai saat ini negara sengaja tidak berlaku adil dan benar terhadap seluruh rakyat, terutama bagi rakyat Papua. Negara perlakukan mereka sebagai kelas nomor dua. Kelas yang hak-haknya tak patut dihargai.

Hampir tiga setengah abad lamanya Negara Indonesia dijajah. Ia dijajah oleh beberapa negara besar yang ada di Eropa –Inggris, Portugis, Spayol, Jepang dan Belanda yang paling lama. Pemerintah Inggris mulai menguasai Indonesia sejak tahun 1811 pemerintah Inggris mengangkat Thomas Stamford Raffles (TSR) sebagai Gubernur Jenderal di Indonesia. Ketika TSR berkuasa sejak 17 September 1811, ia telah menempuh beberapa langkah yang dipertimbangkan, baik dibidang ekonomi, sosial, dan budaya (Jan Aritonang, 2004)

Penyerahan kembali wilayah Indonesia yang dikuasai Inggris dilaksanakan pada tahun 1816 dalam suatu penandatanganan perjanjian. Pemerintah Inggris diwakili oleh John Fendall, sedangkan pihak dari Belanda diwakili oleh Van Der Cappelen. Sejak tahun 1816, berakhirlah kekuasaan Inggris di Indonesia. Kembali belandai menjajah Indonesia. Mereka paling lama, tahun 1602 sampai tahun 1942. Kemudian Jepang. Masa pendudukan Jepang di Indonesia dimulai pada tahun 1942 dan berakhir pada tanggal 17 Agustus 1945 seiring dengan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia oleh Soekarno dan M. Hatta atas nama bangsa Indonesia.

Yang namanya penjajah jelas akan tidak berlaku adil pada yang dijajah. Hal itu juga yang dirasakan oleh rakyat Indonesia pada masa penjajahaan. Mereka sering diperlakukan tidak adil, wanitanya diperkosa, bahkan banyak dari antara mereka yang dibunuh. Dibanding beberapa negara besar di Asia, Indonesia adalah salah satu negara yang dijajah paling lama. Coba bayangkan, dijajah hampir tiga setegah abad lamanya.

Indonesia meraih kemerdekaan berkat pertolongan negara adidaya, yakni; Amerika Serikat. Setelah sebelas hari Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan delapana hari di Nagasaki, kemerdekaan negara Indonesia akhirnya terwujud.
Artinya, Indonesia tidak berjuang secara susah payah untuk mendapatkan kemerdekaan, tetapi kemerdekaan negara Indonesia adalah kado berharga dan tak ternilai harganya yang diberikan secara tidak langsung oleh negara Amerika Serikat.

Senjata nuklir "Little Boy" dijatuhkan di kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945, diikuti dengan pada tanggal 9 Agustus 1945, dijatuhkan bom nuklir "Fat Man" diatas Nagasaki. Kedua tanggal tersebut adalah satu-satunya serangan nuklir yang pernah terjadi di dunia. John Hersey dalam laporan tentang Hiroshima memparkan tentang semua peristiwa kelam itu.

Saat itu mata dunia tertuju kepada tragedi bersejarah di Jepang. Amerika Serikat diklaim sebagai negara yang jahat dan biadab. Mereka memusnahkan semua yang ada di Hirosima. Mata negara penjajah di dunia juga sedang tertuju kepada Hiroshima. Bahkan beberapa negara yang sedang menjajah justru melepaskan daerah jajahaan mereka untuk merdeka. Indonesia adalah salah satu contoh negara jajahaan Jepang yang mendapatkan kemerdekaan.

Pada tanggal 17 Agustus 1945 negara Indonesia memproklamirkan kemerdekaan mereka dari Jepang. Sebelumnya Jepan telah menandatangi surat menyerah. Dunia internasional mengakui kemerdekaan itu. Seantoro rakyat Indonesia, kecuali Papua juga turut bangga dengan kemerdekaan itu. Babak perjuangan untuk meraih kemerdekaan telah dilewati, sekarang bagaimana mengisi kemerdekaan itu. Pergumulan paling berat adalah mengisi sebuah kemerdekaan yang telah diperoleh Negara Indonesia.

Soekarno sebagai sang proklamtor menjadi presiden. Hatta menjadi wakil. Mereka memimpin dengan cukup bijak. Walau beberapa isu penting tentang kedekataan Soekarno dengan agen intelejen Amerika sering nampak. Banyak peristiwa penting yang dilewati. Selama 20 Tahun Soekarno memimpin.

Tahun 1966 kekuasaan Soekarno tumbang. Surat perintah sebelas maret digunakan oleh Soeharto untuk memimpin Indonesia. Partai Komunis saat itu dituduh sebagai separatis yang akan mengganggu keamanan negara. Mayor Jenderal Soeharto menjadi otak untuk penumpasaan itu. Keberhasilaannya membawanya menjadi orang nomor satu. Selama 32 Tahun memimpin dengan Otoriter akhirnya Soeharto tumbang. Mahasiswa bersama rakyat Indonesia mengakhiri kediktatoran Soeharto. Habibie menjadi presiden menggantikan Soeharto.

Habibi memimpin hanya dua bulan tujuh hari . Setelah itu pemilu ulang di lakukan, Abdurhaman Wahid terpilih. Gus Dur tak bertahan lama. MPR mendesak Gus Dur untuk mundur. Megawati mengantikannya. Pemilu berikutnya juga di langsungkan, SBY akhirnya terpilh, hingga yang berikut lagi tetap terpilih. Hampir enam orang yang telah memimpin negeri ini. lima di antaranya pria, dan seorang wanita. Tidak semua memperhatikan persoalan yang terjadi di Papua dengan cermat dan bijak, hanya Gus Dur seorang diri yang dianggap sedikit peka dan peduli terhad persoalan di Papua.

Penjajahan di Papua

Saat negara Indonesia diproklamirkan, Papua tidak turut didalamnya. Sabang (Ache) sampai Amboina (Ambon) saat itu menjadi wilayah negara Indonesia. Sumpah palapa, sumpah pemuda dan beberapa sumpah pemuda Indonesia yang lain tidak pernah ada keterwakilan Papua. Ini menandakan bahwa Papua bukanlah bagian dari negara Indonesia.

Pada 1 Mei 1961 oleh intelektual Papua yang tergabung dalam Nieuw Guinea Raad pernah mendeklarasikan kemerdekaan Papua. Saat itu lagu “Hai Tanahku Papua” dinyanyikan, lambang burung mambruk diperlihatkan, juga bendera bintang kejora dikibarkan dan membentuk pemerintahan sendiri. Tri komando rakyat, salah satunya berbunyi bubarkan negara boneka buataan Belanda, Indonesia juga pernah mayakini bahwa Papua adalah sebuah Negara (P.J Drooglever, 2005).

Tahun 1969 atas usulan Elswot Bungker, akhirnya penentuaan pendapat rakyat diberlangsungkan. Saat itu usulannya satu orang Papua memberikan satu suaranya, bukan beberapa orang Papua mewakili seluruh rakyat Papua, tetapi pemerintah Indonesia berlaku tidak adil, mereka menunjuk 1025 orang Papua untuk memberikan suara mereka mewakili 800.000 orang Papua (Jhon Saltford, 2006).

UNTEA, badan khusus PBB yang ditugaskan untuk memantau perkembangan di Papua juga tak bisa berbuat apa-apa. Pemerintah Indonesia menekan semua gerak-gerik mereka. Ruang demokrasi ditutup rapat. Mereka tidak menghargai hak setiap orang untuk berpendapat, termasuk utusan PBB sendiri. Hasil pepera akhirnya memutuskan bahwa rakyat Papua ikut dengan negara Indonesia. Mereka yang memberikan suaranya mewakili rakyat Papua adalah orang-orang pilihan pemerintah Indonesia. Mereka diancam akan dibunuh jika memilih ikut Papua. Mereka memilih dibawah tekanan.

Setelah Papua integrasi ke dalam negara Indonesia secara sepihak banyak problem yang terjadi. Misalnya, militer mencurigai masih banyak orang Papua menghendaki kemerdekaannya sendiri. Mereka dikejar, diinterogasi bahkan banyak dari antara mereka yang dibunuh. Pelanggaran HAM oleh aparat militer sering terjadi di Papua. Semua berlangsung atas nama kepentingan negara. Orang Papua dianggap tidak penting untuk hidup. Pemerintah lebih mementingkan kekayaan alam orang Papua dari pada manusianya. PT Freeport Indonesia menjadi lahan yang paling menguntungkan bagi pemerintah Indonesia.

Pertumbuhaan penduduk Papua tak nampak. Program keluarga berencana yang dicanangkan oleh pemerintah pusat, hal itu hanyalah akal-akalan untuk menekan penduduk asli Papua. Transmigrasi terus diberlangsungkan di Papua. Orang Papua sungguh tidak berdaya. Orang Papua memang betul-betul di buat tidak berdaya. UU Otsus hanyalah bentuk penjajahaan baru. Pemerintah Indonesia menaruh kecurigaan yang besar terhadap rakyat Papua, dampaknya Otsus tidak diimplementasikan secara baik dan konsekuen.

Uang Otsus hanya di nikmati oleh pejabat Papua dan pemerintah Jakarta.
Peraturan daerah khusus yang di buat oleh pemerintah daerah untuk menjaga hak-hak adat masyarakat lokal juga selalu dicurigai. Pemerintah selalu beralasan untuk tidak menyetujui Perdasi maupun Perdasus seperti itu. Rakyat Papua dianggap manusia yang tidak berguna dan tidak perlu dididik.

Rakyat kecil yang seharusnya menikmati dana Otsus tetap terpinggirkan. Betul-betul dibuat tidak berdaya. Pemekaraan malah menimbulkan penyakit baru. Banyak uang Otsus dialokasikan untuk membuka daerah pemekaran. akhirnya lebih banyak uang Otsus dinikmati oleh birokrasi pemerintah dan aparat negara. Rakyat Papua masih tetap di jajah. Dijajah oleh sistem yang tidak memihak. Sepertinya keadilaan tidak pernah ada untuk rakyat Papua. Penjajahaan itu membuat orang Papua sebagai kaum lemah yang sungguh tak berdaya.

Maka pantaslah jika rakyat Papua menuntut hak mereka untuk memisahkan diri, arti lain menuntut merdeka. Semua rakyat Papua, termasuk pejabat-pejabat birkorasi pemerintah sudah muak dengan pemerintah pusat yang tidak pernah menghargai rakyat Papua sebagai manusia beradab. Pemerintah Indonesia merdeka, berarti rakyat Papua juga harus merdeka. Semua orang, termasuk rakyat Papua juga berhak menentukan nasib sendiri. Tidak ada seseorang-pun yang bisa menghalangi hak setiap orang. Negara di dunia manapun mengakui hak-hak itu.

Pemerintah Indonesia perlu membuka diri dan merefleksikan kembali kegagalan mereka dalam membangun Papua. Menyadari bahwa tidak siap memimpin sebuah daerah yang di sebut Papua. Ini juga sudah menunjukan kedwasaan mereka sebagai negara demokrasi. Dunia sedang menanti sikap pemerintah Indonesia.

Kemarin lalu negara Indonesia senang karena telah merdeka. Tetapi bagaimana dengan rakyat Papua yang saat ini sedang dijajah, dan merasa benar-benar belum merdeka. Semoga pemerintah Indonesia sadar akan ketidakmampuaan itu. Hanya satu kebutuhan rakyat Papua saat ini; bebas dari penjajahan Indonesia. Selamat ulang tahun. Selamat bersenang-senang untuk rakyat Indonesia. Untuk rakyat Papua, terus berjuang, sampai harapan dan cita-cita kita tercapai. Kita harus mengakhiri!!!

*Penulis adalah Sekjend Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Konsulat Indonesia, tinggal di Jakarta.

Tulisan ini telah dimuat di koran harian bintang papua, edisi 20 Agustus 2011

Menguji Kebenaran Komentar Menhan; Propoganda dan Tidak Benar

2011-08-17T01:50:00.007-07:00

Oleh Oktovianus Pogau*

Menarik simak komentar Menteri Pertahanan (Menhan) Purnomo Yugiantoro dalam detik.com dan Cyber News pada 13 Agustus lalu menyangkut situasi di tanah Papua. Komentarnya, pertama; ada indikasi dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua (termasuk Papua Barat) telah digunakan untuk mendukung kegiataan separatis. Ia mengacu pada laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mengatakan sejumlah dana mengendap dan tak terpakai (http://www.detiknews.com/ read/2011/08/13/181122/ 1703121/10/menhan-indikasikan- dana-otsus-papua- diselewengkan-untuk-makar). Kedua; perjuangan Organisasi Papua Merdeka (OPM) untuk memisahkan diri dari Indonesia hanya di dukung segelintir orang Papua, dan karena itu tak begitu berbahaya bagi keutuhan Negara Indonesia (http://suaramerdeka.com/v1/ index.php/read/news/2011/08/ 13/93559/Usulan-Referendum- OPM-Tak-Didukung-Mayoritas- Rakyat-Papua).

Komentar tersebut berkaitan dengan situasi Papua –terutama situasi politik– yang semakin masif disuarakan dari kampung-kampung hingga kota-kota, bahkan sampai di dunia Internasional. Pada 02 Agustus, di Oxford, Inggris berlangsung Konfrensi Tingkat Tinggi (KTT) dengan tema “Jalan Menuju Kemerdekaan Papua Barat”. Konfrensi ini di prakarsai oleh International Lawyers for West Papua (ILWP) yang diketuai Melinda Janki, pengacara Internasional dari Guyana, Amerika Serikat dan Benny Wenda pemimpin kemerdekaan Papua di Inggris. ILWP sendiri merupakan lembaga yang menghimpun 64 pengacara tingkat internasional dan akan menggungat sah dan tidaknya PEPERA 1969 di Makahmah Internasional secara hukum melalui Negara Vanuatu. Jennifer Robinson, pengacara Julian Assanges pendiri situs Wikileaks termasuk dalam anggota ILWP (http://www.ilwp.org/index. php?option=com_content&view= article&id=33:west-papua-the- road-to-freedom-2nd-august- 2011-oxford-uk&catid=5:news& Itemid=9).

Untuk mendukung KTT ILWP di Oxford, Inggris secara serentak masyarakat Papua yang dikordinir Komite Nasional Papua Barat (KNPB) melakukan aksi demonstrasi damai. Dua isu utama yang disuarakan; mendukung KTT ILWP dan menuntut referendum di tanah Papua.

Di Jayapura dipusatkan di Lingkaran, Abepura. Hampir 5.000 massa ikut dalam kelompok ini. Di Wamena massa berkumpul sejak pagi hari di lapangan Sinapuk dengan jumlah kurang lebih 3.000. Di Manokwari berlangsung dari Kampus Universitas Negeri Papua (UNIPA) hingga Kantor Dewan Adat Papua (DAP). Di Sorong berlangsung di kantor DAP setempat. Di Yahukimo berlangsung di kantor DPRD setempat. Di Nabire dilangsungkan kegiatan doa di Taman Gizi. Di Timika dilaksanakan di lapangan Timika Indah. Dan Merauke sendiri dibatalkan karena sehari sebelumnya telah ada sweeping oleh aparat kepolisian –berujung pada penangkapan beberapa aktivis KNPB Wilayah Merauke.

KNPB Konsulat Indonesia di Jawa dan Bali melakukan aksi yang sama. Massa yang sebagian besar mahasiswa Papua mulai long march dari Bundaran Hotel Indonesia hingga Istana Negara. Dan sempat terjadi insiden penangkapan seorang aktivis pro demokrasi Indonesia atas nama Surya Anta dari Partai Pembebasan Rakyat (PPR) oleh aparat kepolisian setempat (http://maxlaneonline.com/ 2011/08/05/908/). Di Wilayah Indonesia tengah –Manado dan Makassar – juga dilangsungkan aksi doa bersama oleh mahasiswa Papua. Semua aksi massa dengan tujuan memberikan dukungan terhadap KTT ILWP, juga menuntut referendum di tanah Papua.

Sebalum Menhan berkomenter soal Papua pasca KTT ILWP, ada beberapa pejabat Negara yang telah lebih dulu berkomentar. Mulai dari politisi di Senayan –Priyo Budi Santoso, T.B Hasanuddin, Tantowi Yahya– para peneliti –Ikrar Nusa Bahkti, Dewi Fortunar Anwar dan Muridan Widjojo –juga aktivis hak asasi manusia –Haris Ashar, Poengky Indarty, Al Araf, Matius Murib, Olga Hamadi– dan bahkan beberapa petinggi Negara di tubuh militer seperti Hendropriyono (Mantan Kepala BIN), Budi Susilo (Gubernur Lemhanas), dan bahkan sampai Letjend (Purn) Bambang Darmono, juga organisasi mahasiswa di Indonesia, salah satunya Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI). GMNI melakukan aksi di Bandung, dan melakukan long march ke Kantor DPRD setempat untuk meminta pemerintah pusat serius terhadap Papua, tetapi menolak referendum di tanah Papua (http://tv.liputan6.com/main/ read/6/1061282/0/gmni-tolak- intervensi-asing-di-papua).

Kita kembali lagi pada komentar Menhan yang bisa saya katakan penuh provokasi, juga tak pantasi disampaikan diatas. Saya berusaha menganalisis dari sudut pandang orang Papua, juga aktivis yang selama ini pro pada kemerdekaan Papua.

Tidak benar, dan sangat rancuh jika dikatakan kegiataan separatis didanai oleh dana Otsus. Apa buktinya? Bagaimana separatis bisa dapat akses untuk menikmati dana Otsus? Sejauh mana kinerja intelijen dalam membuktikannya? Ataukah ini sebuah bahasa provokasi dari Menhan melihat ketuhan Negara Indonesia yang diambang kehancuran? Dan kalau mau dicermati, BPK juga tak menyatakan bahwa ada indikasi digunakan untuk separatis. Kita semua tahu persis, sejak Otsus diundang-undangkan pada tahun 2001, memang porsi dana untuk Papua semakin meningkat –kurang lebih 28 trilIun hingga tahun 2011 (http://www.detiknews.com/ read/2011/08/13/181122/ 1703121/10/menhan-indikasikan- dana-otsus-papua- diselewengkan-untuk-makar? 9922032). Pejabat-pejabat Papua bersama pemerintah pusat yang selama ini memegang kendali dana tersebut. Mulai dari perencanaan anggaran, mencairkan, hingga sampai menggunakannya, bahkan mereka sama-sama (mungkin) ikut menikmati

Kalau dikatakan kegiataan seperatis didanai oleh dana Otsus adalah hal yang sama sekali tidak benar, dan kontradiktif dengan fakta yang terjadi selama ini. Tentu ini menimbulkan banyak pertanyaan besar dikalangan rakyat Papua, terutama orang asli Papua sendiri. Panglima OPM di Puncak Jaya Goliat Tabuni tidak pernah tahu apa itu dana Otsus, bahkan berapa jumlah yang diberikan pemerintah pusat untuk rakyat Papua. Lambert Pekiki, Panglima OPM Wilayah perbatasan juga tak pernah tahu ada dana Otsus, apalagi menikmatinya, juga termasuk “meminta jatah” pada pemerintah pusat, juga pemerintah daerah. Apalagi Benny Wenda di Inggris, tidak mungkin “menikmati” dana Otsus, atau menggunakan dana Otsus dalam membiayai kampanye-kampanye dia selama di Inggris, termasuk membiayai KTT ILWP Oxford lalu.

Saya justru menduga, komentar Menhan sebenarnya ditujukan pada pejabat-pejabat di Papua –mulai dari Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota, juga kepala-kepala dinas baik di tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten, bahkan mungkin saja termasuk Wakil Rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dan Majelis Rakyat Papua (MRP). Kita semua tahu, yang selama ini bersentuhan langsung dengan Otsus Papua adalah pejabat-pejabat diatas. Jika memang benar komentar Menhan merujuk pada pejabat-pejabat di Papua, pertanyaan kritis yang harus dijawab, apakah Menhan (baca;Jakarta) selama ini kategorikan pejabat-pejabat di Papua sebagai separatis? Bagaimana seorang separatis bisa mendukung penjajahan Indonesia atas orang Papua? Bagimana Menhan dapat membuktikan bahwa mereka memang, dan adalah separatis? Atau Menhan anggap mereka sebagai musuh negara selain OPM? Kalau begitu, bukankah mereka juga harus “ditumpas” seperti OPM?

Masih menyangkut komentar Menhan yang menyatakan hanya sebagian kecil orang Papua yang dukung kemerdekaan Papua. Ini agak rancuh juga jika dikaitkan dengan fakta rill di lapangan saat ini. Bayangkan saja, dalam sehari secara serentak di seluruh tanah Papua, Jawa dan Bali, bahkan sampai di Sulawesi diperkirakan 20.000 massa orang Papua menyampaikan sikap mendukung KTT ILWP yang tujuannya tidak lain mendukung kemerdekaan Papua, dan meminta referendum segera dilakukan di tanah Papua yang tentu berujung pada kemerdekaan (http://knpbsentanidotorg. wordpress.com/2011/08/03/knpb_ soronghundreds-of-papuans-in- sorong-supports-ktti-by-ilwp- in-london-uk/). Apakah fakta ini tak bisa membenarkan, bahwa hampir sebagian besar rakyat Papua di tanah Papua, dan juga yang sedang berada di luar Papua menginginkan kemerdekaan dari Negara Indonesia? Ataukah, komentar Menhan dikarenakan laporan intelijen yang tak akurat? Atau bisa saja intelijen bekerja, tapi secara tak professional? Atau jangan-jangan Menhan ingin menyelamatkan wajah pemerintah Indonesia, juga dirinya dimata dunia internasional, dan masyarakat Indonesia pada khususnya.

Kalau mau dilihat kebelakang, bukan di tanggal 02 Agustus saja rakyat Papua melakukan aksi demonstrasi menuntut referendum, tapi ia sudah dilangsungkan berungkali sejak tahun 1969, dan lebih masif lagi setelah memasuki era reformasi. Saya sendiri tak pernah menyaksikan aksi massa dalam jumlah besar yang meminta dana Otsus ditambah, meminta pembangunan infrastruktur diutamakan, atau meminta perlakukan khusus Negara terhadap orang Papua dalam bingka NKRI. Kisruh soal Pilkada yang terjadi di Puncak, Papua, dengan menewaskan belasan orang Papua, tak bisa menjadi ukuran menilai orang Papua pada umumnya mendukung Otsus, juga mendukung kebijakan pemerintah di tanah Papua. KNPB sendiri yakin ada pihak-pihak yang berusaha mengacaukan situasi Papua, terutama untuk gagalkan aksi demo damai yang akan digelar sebagian besar rakyat Papua saat itu. Pemerintah Indonesia harusi akui telah gagal membangun Papua sejak masuk dan lakukan invasi sejak 1 Mei 1963. Kurang tepat, bahkan saya bisa katakan salah jika mengatakan yang mendukung kemerdekaan Papua adalah hanya segelintir orang saja.

Apalah arti sebuah jabatan Menteri Pertahanan, jika tak dapat menyampaikan fakta yang terjadi di tanah Papua secara tepat dan akurat. Mungkin saja akan ada banyak orang mencemoh cara-cara diplomasi yang tak elegan, juga tak professional yang ditunjukan Menhan secara pribadi, dan pemerintah Indonesia pada umumnya, terutama terkait situasi Papua, juga tuntutan orang Papua yang dari waktu ke waktu semakin nampak ke permukaan.

Semangat perlawanan yang dilakukan rakyat Papua melalui wadah KNPB, juga DAP, dan gerakan-gerakan pemuda, bahkan TPN dan OPM akan dan terus dilakukan. Pemerintah tentu harus mengakui telah gagal (baca: tak mampu) urus tanah Papua, dan juga harus bijak “menghadapi” carai-cara perlawanan yang dilakukan orang Papua secara elegan, manusiawi, dan juga bermartabat. Negara akan dianggap “kalah” dalam pertarungan jika hadapi tuntutan rakyat Papua dengan cara-cara militeristik, juga propaganda murahan lewat media massa, salah satunya seperti yang telah tunjukan oleh Menhan Republik Indonesia, Purnomo Yugiantoro.

*Penulis Sekjend Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Konsulat Indonesia, tinggal di Jakarta.

Tulisan ini telah dimuat di Harian Bintang Papua,Edisi 16 Agustus 2011.

Militer di Puncak Jaya dan Dialog Bermartabat

2011-08-11T21:48:00.003-07:00

Oleh Oktovianus Pogau*

KEBERADAAN aparat militer TNI AD –dari Batalyon Infateri (Yonif) 753/Arga Vira Tama (AVT) Nabire dan Batalyon Infateri (Yonif) 751/Berdiri Sendiri Sentani– di Distrik Tingginanmbut, Kabupaten Puncak Jaya, Papua telah meresahkan warga setempat.

Pasalnya, kehadiran mereka dengan jumlah yang cukup banyak membuat masyarakat setempat tak aman hidup, bahkan untuk melakukan aktivitas sehari-hari sekalipun. (The Jakarta Globe, 12 Juli, 2011).

Samuel P Huntington (2003) dalam buku “Prajurit dan Negara: Teori dan Politik Hubungan Militer-Sipil” mengatakan militer profesional adalah mereka yang mampu jalankan tugas negara dengan sebaik-baiknya, tanpa korbankan warga sipil –termasuk membuat mereka takut untuk hidup.

Aktivis hak asasi manusia (HAM) melaporkan bahwa militer selalu mengintai setiap aktivitas warga sipil di wilayah tersebut. Bahkan, secara terang-terangan ada yang dituding sebagai anggota separatis.

Wartawan dan aktivis HAM juga tidak luput dari pengawasan. Bahkan, beberapa aktivis HAM lebih memilih keluar dari Puncak Jaya karena merasa sangat terancam.

Korban Warga Sipil

Kontak senjata antar militer dan orang tak dikenal sudah berlangsung lama. Dalam beberapa kali, militer juga menembak warga sipil –padahal mereka tak tahu menahu tentang aktivitas kelompok separatis.

Rumah-rumah penduduk sipil sering jadi sasaran operasi. Stigma separatis terus legalkan aparat militer untuk bertindak semena-menanya. Padahal, stigma tersebut tak bisa dibuktikan kebenarannya.

Akibatnya, banyak warga sipil setempat lebih memilih mengungsi ke wilayah diluar Puncak Jaya.

Peristiwa terhangat, pada 12 Juli, pukul 06.00 WIT lalu, terjadi lagi kontak senjata antar militer dan orang tak dikenal. Tanpa sebab, dilaporkan militer mendatangi warga sipil di setiap rumah, dan menembak yang dicurigai sebagai separatis.

Warga sipil yang menjadi korban adalah Ny. Dekimira (50 tahun), seorang Ibu terkena tembakan pada kaki sebelah kanan, Anak kandungnya Jitoban Wenda (4 tahun), juga terkena tembak pada kaki sebelah kiri. Dua anak lainnya tetangga Dekimira, Dekimin Wenda (4 tahun), dan Dimison Wenda (8 tahun), keduanya terkena peluru pada kaki bagian kiri.

Setelah kejadian, Panglima Kodam XVII/Cenderawasih Panglima Mayjen TNI Erfi Triasunu kepada media di Jayapura membenarkan peristiwa tersebut. Ia menuding Organisasi Papua Merdeka (OPM) berada dibalik aksi-aksi tersebut.

Jika benar pelakunya OPM, maka kenapa aparat militer tidak melakukan pengejaran hingga menangkap, dan juga dapat meminta pertanggung jawaban?

Selama ini aparat menuding OPM berada dibalik serangkaian kasus, tapi tak bisa membuktikan kebenaran pernyataan tersebut, yang sering ditangkap dan disiksa adalah warga sipil –kasus dua orang petani, Tunaliwor Kiwo dan Kindeman Gire yang disiksa dan hampir dibunuh oleh militer Indonesia adalah sebuah fakta yang tak bisa terelahkan.

Konfrensi Perdamaian Papua

Situasi di Puncak Jaya sangat kontras dengan pernyataan pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Menko Polhukam Djoko Suyanto, di Jayapura pada 5 Juli lalu saat membuka Konfrensi Perdamaian Papua (KPP).

Dalam sambutan ia menyatakan pentingnya menciptakan Papua sebagai tanah damai, dan tekad pemerintah dalam melakukan komunikasi konstruktif dalam menyelesaikan tiap masalah di Papua.

Kalau begitu, pertanyaannya, kenapa kebijakan operasi militer masih terus ditempuh dalam menyelesaikan tiap konflik di Puncak Jaya.

Apakah hal yang rumit pemerintah Indonesia membuka ruang berdialog dengan pihak-pihak yang selama ini dianggap berseberangan ideologi (baca: menginginkan kemerdekaan dari Indonesia).

Tekad dan komitmen pemerintah Indonesia dalam mewujudkan Papua tanah damai tak bisa hanya sebatas komentar-komentar di media massa, seminar, lokakarya, bahkan konferensi sekalipun.

Ia harus dibuktikan dengan tindakan nyata, juga kebijakan yang memang dapat ciptakan Papua sebagai tanah damai kedepannya.

HAM –untuk hidup aman dan damai– warga sipil di Puncak Jaya harus di dahulukan dari segala kepentingan –termasuk kepentingan keutuhan Negara Indonesia sekalipun.

Banyak orang ragu akan kinerja (baca: profesionalitas) militer di Puncak Jaya, dan menuding telah melakukan berbagai pelanggaran HAM berat jika pelaku penembakan aparat TNI pada 25 Juni lalu tak bisa diungkap ke publik.

Militer harus dapat membuktikan bahwa OPM selama ini berada dibalik serangkaian kasus tersebut. Atau jangan-jangan ada pihak lain diluar TNI maupun OPM. Siapa?

Dialog Bermartabat

Cara terbaik yang dapat ditempuh saat ini adalah aparat militer (baca: pemerintah Indonesia) membuka ruang dialog yang lebih bermartabat dengan kelompok yang selama ini berseberangan ideologi.

Jalan kekerasan (baca: operasi militer) yang telah lama ditempuh justru tak akan menyelesaikan konflik di Puncak Jaya, dan bukan tidak mungkin justru menambah konflik baru yang tensinya akan semakin meningkat.

Tiap perbedaan pandangan di dalam Negara demokrasi adalah hal yang wajar, dan tak pantas dihadapi dengan kekerasan, bahkan moncong senjata.

Komitmen pemerintah Indonesia ciptakan Papua tanah damai, dan secara khusus di Puncak Jaya masih akan terus dipertanyakan.

*Penulis warga Papua, tinggal di Jakarta dan kelolah sebuah kelompok diskusi yang dinamakan "Honai Study Club"

Catatan Kritis Untuk Bupati Nabire (bagian pertama)

2011-08-03T20:14:00.005-07:00

Kemana Larinya Dana Pendidikan Untuk Mahasiswa?

Oleh Oktovianus Pogau*

HAMPIR 12 tahun –sejak sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah atas (SMA)– saya tinggal di kota Nabire. Telah merasakan menjadi orang Nabire. Dan merasa memiliki kota ini. Sebagai kaum muda yang peduli pada kota ini, saya merasa terpanggil untuk menulis sebuah catatan. Catatan kritis (baca: masukan) untuk bupati, juga wakil bupati Nabire terpilih saat ini.

Catatan ini sebagai bentuk dukungan moril saya pada kepemimpinan bupati dan wakil bupati yang telah dilantik sejak 4 Mei 2010 silam –berarti sudah 1 tahun 3 bulan. Pada bagian pertama dari catatan ini adalah terkait sektor pendidikan. Bagaimana kebijakan kongkrit bupati dalam peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), salah satunya perhatian terhadap mahasiswa-mahasiswi asal Nabire yang sedang mengenyam studi di berbagai kota –baik di Papua maupun luar Papua.

Tekad dan Komitmen Bupati

Bupati Nabire, Isaias Douw, S.Sos, dalam wawancara eksklusif dengan Tabloid Mingguan Suara Perempuan Papua (TSPP) di Jayapura pernah mengatakan bahwa dirinya maju dan dilantik menjadi bupati Nabire bukan untuk mencari kekayaan, tetapi melayani masyarakat kota Nabire. Ia juga sekaligus mengajak semuah pihak –pemerintah dan masyarakat luas– untuk membuat kasih pada sesame melalui tugas masing-masing. (Baca Tabloid Mingguan Suara Perempuan Papua, Edisi XXI/4-11 Me 2011).

Juga dalam media yang sama katanya “Secara khusus kepada anak-anak muda di sekolah, di kampus, di jalanan, di terminal, di rumah, ketahuilah bahwa manusia dan bangsa-bangsa hanya dapat dibentuk selagi muda. Mereka tidak dapat diperbaiki lagi sesudah menjadi tua. Jadilah pelopor, bukan pengekor! Pemuda hendaknya tampil sebagai agen perubahan, minimal untuk pribadi Anda. Itu adalah tantangan Anda dan kita bersama untuk membangun kabupaten ini (Nabire) dan secara umum Papua.”

Dari kutipan pernyataan diatas, saya melihat paling tidak bupati ingin menyampaikan beberapa hal, pertama; saya (Isaias) menjadi bupati Nabire bukan untuk mencari harta kekayaan (secara tidak langsung berikan pernyataan tegas bahwa tidak akan melakukan tindakan korupsi), kedua; Papua, secara khusus Nabire dapat dibangun oleh orang-orang muda (baca: pemuda dan mahasiswa) yang memiliki SDM yang handal, ketiga; pemuda dan mahasiswa dimanapun berada harus belajar dengan sungguh-sungguh, agar kedepannya dapat berpartisipasi dalam membangun Nabire, keempat; dengan belajar sungguh-sungguh, pemuda dan mahasiswa tentu mampu menjawab tantangan untuk Papua, dan Nabire secara khusus dikemudian harinya.

Saya kira sebuah pernyataan yang sangat baik, dan patut diacungkan jempol. Paling tidak bupati Nabire sudah menunjukan kemauan besar –komitmen, tekad, serta kesungguhan– dalam membangun kota Nabire, khususnya meningkatkan kecerdasan atau memajukan kualitas SDM masyarakat kota Nabire, khususnya lagi bagi pemuda dan mahasiswa.

Dalam program pembangunan lima tahun ke depan Kabupaten Nabire, sektor pendidikan mendapat perhatian yang cukup. Pada berbagai media massa bupati Nabire menyatakan hal itu. Juga komitmen dirinya dalam peningkatan SDM masyarakat Nabire. Memang harus demikian, bahwa pendidikan perlu mendapat perhatian yang ekstra serius, karena ia tentu akan ikut mencerdaskan kehidupan bangsa, juga masyarakat kota Nabire.

Kontras Dengan Pernyataan

Tapi, bagaimana jika pernyataan bupati Douw di media, juga dalam berbagai pertemuan kontras dengan realitas di lapangan. Apakah seorang bupati telah berbohong? Humbar janji? Atau justru membangun opini publik agar ia dianggap peduli, dan juga memperhatikan sektor pendidikan? Kita akan lihat sama-sama apa yang kontras, dan sudah harus menjadi perhatian bupati secepat mungkin.

Saya akan menunjukan beberapa fakta yang tentu dapat mengantarkan kita untuk pertanyakan komitmen dan tekad bupati Nabire. khususnya dalam sector pendidikan, dan komitmen memajuka SDM masyarakat kota Nabire, khususnya lagi perhatian bupati untuk pemuda dan mahasiswa asal Nabire di berbagai kota studi.

Hampir semua bupati –baik definitiv maupun karateker– di wilayah Papua Tengah –Paniai, Dogiya, Deiya, dan Intan Jaya– telah menunjukan tekad dan komitmen mereka dalam meningkat kualitas SDM. Mereka juga secara serius memperhatikan, dan juga memenuhi kebutuhan mahasiswa-mahasiswi mereka diberbagai kota studi –termasuk di kota Jawa dan Bali. Kebijakan setiap kepala daerah tersebut benar-benar menjawab kebutuhan pendidikan untuk daerah, juga untuk pemuda dan mahasiswa mereka.

Komitmen keempat kepala daerah (baca: bupati) di daerah-daerah diatas terbukti nyata ketika mereka mengirim team (baik dari pemerintah, juga legislatif) untuk mengunjungi seiap mahasiswa. Tujuan utama adalah memberikan dana akhir studi bagi mahasiswa semester akhir, mengurusi pemondokan (asrama mahasiswa atau kontrakan) serta memberikan dana pengembangan organisasi.

Salah satu contoh adalah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Intan Jaya. Bupati Maximus Zonggonau bersama ketua DPRD, Manfred Sondegau, juga anggota DPRD yang membidangi pendidikan, kepala bagian kesejahteraan sosial, beserta bendahara daerah telah mengunjungi mahasiswa mereka di hampir semua daerah, juga termasuk di Jawa dan Bali. Mereka berhasil mendata nama-nama seluruh mahasiswa. Dan sekembalinya dari pendataan, biaya pemondokan, juga biaya pendidikan kepada tiap mahasiswa telah dikirimkan melalui nomor rekening. Cara ini dianggap cukup berhasil, walaupun kabar yang saya dapat, hanya baru 30% yang terealisasikan.

Pemda Dogiya, Deiya dan Paniai juga melakukan cara yang sama. Telah mendatangi, melihat, serta langsung memenuhi kebutuhan tiap mahasiswa di setiap wilayah. Dengan kunjungan seperti itu, paling tidak mahasiswa telah merasakan benar-benar diperhatikan oleh Bupati, juga secara umum oleh pemda. Tanggun jawab pemerintah daerah memang benar-benar harus di wujud nyatakan dengan tindakan kongkrit. Sebab, pemuda dan mahasiswa merupakan tulang punggung kemajuan sebuah daerah, yang tentu harus mendapatkan perhatian dan pembinaan.

Bagaimana Dengan Nabire?

Nah, sekarang bagaimana dengan Kabupaten Nabire? Apakah bupati Nabire melakukan kebijakan yang sama dengan cara yang dilakukan beberapa bupati yang telah disebutkan diatas? Atau juga ikut berpartisipasi dalam mendukung peningkatan kualitas SDM untuk kaum pemuda dan mahasiswa asal Kabupaten Nabire di tiap wilayah Indonesia? Jawabannya, sampai saat ini tidak ada dana pendidikan yang sampai pada mahasiswa.

Pertanyaannya, kemana larinya dana pendidikan untuk mahasiswa? Kabarnya, hingga awal bulan Agustus ini perhatian dari bupati Isaias Douw selaku orang nomor satu di Nabire tak nampak. Hampir semua mahasiswa asal Nabire –baik yang berada di Papua juga di Jawa dan Bali– terus mempertanyakan dana pendidikan tersebut, khususnya alokasi untuk pendidikan mahasiswa. Juga menagih “sebuah janji” terkait komitmen dan tekad dalam meningkatkan SDM masyarakat kota Nabire yang telah digembar-gemborkan bupati Nabire saat ini.

Padahal, kalau mau diamati lebih lanjut, Kabupaten Nabire telah berdiri lama dibandingkan Intan Jaya, Dogiyai, dan juga Deiya. Tentu Nabire mendapat porsi anggaran yang lebih besar. Termasuk dana untuk peningkatan SDM di sektor pendidikan. Dan apalagi beberapa daerah tersebut belum ada bupati definitif seperti Nabire, kecuali Paniai. Mereka masih berada di bawah bupati karateker.

Ini tentu menjadi pertanyaan besar untuk bupati Nabire? Kenapa bisa demikian? Apakah memang dana pendidikan untuk mahasiswa Nabire tidak ada? Atau telah dialokasikan tetapi tidak sampai pada mahasiswa? Atau telah dialokasikan, tetapi disalurkan dengan bentuk dan cara yang berbeda? Saya sendiri tak mau menduga secara asal-asalan. Tetapi paling tidak bupati harus memberikan penjelasan, juga pernyataan terkait hal ini. Hanya seorang bupati yang bisa menjelaskan semuanya, apalagi saat ini bupati memiliki kewenangan (kekuasaan) tertinggi melebihi kewenangan kepala dinas pendidikan sekalipun.

Kondisi mahasiswa asal Nabire di berbagai kota studi –baik di Papua maupun Jawa dan Bali – saat ini seperti ayam yang kehilangan induk. Bingung kepada siapa harus berharap, juga kepada siapa harus bertanya. Bahkan yang lebih miris lagi, hampir semua mahasiswa asal Nabire menumpang tinggal di setiap kontrakan atau asrama dari pemda Paniai, Dogiyai, Deiya, atau Intan Jaya. Tentu ini sebuah fakta yang sangat menggenaskan.

Dana Pendidikan

Dari salah satu sumber terpercaya menyatakan bahwa jumlah dana pendidikan yang telah dianggarkan untuk Nabire di tahun 2011 adalah 6 milyar. Ini tentu tidak mengherankan, sebab misalkan Kabupaten Dogiyai saja, untuk tahun anggaran 2011 pemerintah daerah setempat telah anggarkan sebanyak 4 milyar (Papua Post Nabire, 06 April 2011). Tentu tidak mengherankan jika kabupaten yang telah memiliki bupati definitif seperti Nabire mendapat anggaran yang begitu besar.

Sikap seorang bupati yang pandai “membual” lewat berbagai pernyataan di media massa, tentu harus dipertanggung jawabkan. Jika tak punya niat baik, atau tidak serius dalam meningkatkan kualistas SDM, termasuk membantu pemuda dan mahasiswa di berbagai kota studi di Indonesia, maka tak harus berkomentar sembarang. Pernyataan yang tak benar di media massa tentu menjadi bumerang bagi bupati sendiri, juga untuk jenjang karirnya dikemudian hari.

Lebih baik diam dan bekerja, dan menunjukan fakta kerja di lapangan, dari pada memberikan berbagai pernyataan, tapi tidak sesuai dengan fakta dilapangan. Ini tentu menunjukan siapa seorang bupati, dan sejauh mana integritas yang dimiliki. Memang benar, bahwa belum genap dua tahun memerintah, tapi perlu diingat juga, dua tahun bukan merupakan waktu yang singkat untuk memaksimalkan semua sektor, secara khusus sektor pendidikan.

Akhir kata, semua belum terlambat, artinya masih ada waktu untuk membuktikan bahwa Douw-Magai memang serius, dan benar-benar ingin membangun Kabupaten Nabire, khususnya dalam sektor pendidikan.

Caranya adalah penuhi tuntutan mahasiswa dengan memberikan biaya sesuai kebutuhan mereka –baik untuk mahasiswa di Papua juga di Jawa maupun Bali. Saya hanya takut, jika tidak dipenuhi, dampak buruknya akan dirasakan sendiri oleh bupati selaku orang nomor satu di Kabupaten Nabire. Semoga ada langkah bijak. Amakane. (BERSAMBUNG)

*Oktovianus Pogau adalah mahasiswa asal Kabupaten Nabire, saat ini studi di Jakarta.

Papua Dari Nama ke Nama

2011-07-28T22:33:00.011-07:00

Oleh: Oktovianus Pogau*

ADA banyak nama yang pernah diberikan untuk pulau Papua (meliputi Papua dan Papua Barat). Kebanyakan nama pemberian orang asing yang melakukan ekspedisi di wilayah ini. Dalam perkembangannya, pemerintah Indonesia termasuk putra asli Papua sendiri ikut memberikan nama.

Pulau Papua berada di wilayah paling timur negara Indonesia. Ia merupakan pulau terbesar kedua setelah Pulau Greendland di Denmark. Luasnya capai 890.000 Km² (ini jika digabung dengan Papua New Guinea). Besarnya diperkirakan hampir lima kali luas pulau Jawa.

Pada sekitar tahun 200 M , ahli Geography bernama Claudius Ptolemaeus (Ptolamy) menyebut pulau Papua dengan nama Labadios. Sampai saat ini tak ada yang tahu, kenapa pulau Papua diberi nama Labadios.

Sekitar akhir tahun 500 M, oleh bangsa China diberi nama Tungki. Hal ini dapat diketahui setelah mereka menemukan sebuah catatan harian seorang pengarang Tiangkok, Ghau Yu Kuan yang menggambarkan bahwa asal rempah-rempah yang mereka peroleh berasal dari Tungki, nama yang digunakan oleh para pedagang China saat itu untuk Papua.

Selanjutnya, pada akhir tahun 600 M, Kerajaan Sriwijaya menyebut nama Papua dengan menggunakan nama Janggi. Dalam buku Kertagama 1365 yang dikarang Pujangga Mpu Prapanca “Tugki” atau “Janggi” sesungguhnya adalah salah eja diperoleh dari pihak ketiga yaitu Pedagang Cina Chun Tjok Kwan yang dalam perjalanan dagangnya sempat menyinggahi beberapa tempat di Tidore dan Papua.

Di awal tahun 700 M, pedagang Persia dan Gujarat mulai berdatangan ke Papua, juga termasuk pedangan dari India. Tujuan mereka untuk mencari rempah-rempah di wilayah ini setelah melihat kesuksesan pedangang asal China. Para pedagang ini sebut nama Papua dengan Dwi Panta dan juga Samudranta, yang artinya Ujung Samudra dan Ujung Lautan.

Pada akhir tahun 1300, Kerajaan Majapahit menggunakan dua nama, yakni Wanin dan Sram. Nama Wanin, tentu tidak lain dari semenanjung Onin di daerah Fak-Fak dan Sram, ialah pulau Seram di Maluku. Ada kemungkinan, budak yang dibawa dan dipersembahkan kepada Majapahit berasal dari Onin dan yang membawanya ke sana adalah orang Seram dari Maluku, sehingga dua nama ini disebut.

Sekitar tahun 1646, Kerajaan Tidore memberi nama untuk pulau ini dan penduduknya sebagai Papa-Ua, yang sudah berubah dalam sebutan menjadi Papua. Dalam bahasa Tidore artinya tidak bergabung atau tidak bersatu (not integrated). Dalam bahasa melayu berarti berambut keriting. Memiliki pengertian lain, bahwa di pulau ini tidak terdapat seorang raja yang memerintah.

Ada juga yang memakai nama Papua sebagai bentuk ejekan terhadap warga setempat—penduduk primitif, tertinggal, bodoh— yang merupakan slogan yang tidak mempunyai arti apapun dengan nama Papua.

Respon penduduk terhadap nama Papua cukup baik. Alasannya, sebab nama tersebut benar mencerminkan identitas diri mereka sebagai manusia hitam, keriting, yang sangat berbeda dengan penduduk Melayu juga kerajaan Tidore. Tapi, tentu mereka tak terima dengan ejekan yang selalu dilontarkan warga pendatang.

Pada tahun 1511 Antonio d’Arbau, pelaut asal Portugis menyebut wilayah Papua dengan nama “Os Papuas” atau juga llha de Papo. Don Jorge de Menetes, pelaut asal Spanyol juga sempat mampir di Papua beberapa tahun kemudian (1526-1527), ia tetap menggunakan nama Papua. Ia sendiri mengetahui nama Papua dalam catatan harian Antonio Figafetta, juru tulis pelayaran Magelhaens yang mengelilingi dunia menyebut dengan nama Papua. Nama Papua ini diketahui Figafetta saat ia singgah di pulau Tidore.

Berikutnya, pada tahun 1528, Alvaro de Savedra, seorang pimpinan armada laut Spanyol beri nama pulau Papua Isla de Oro atau Island of Gold yang artinya Pulau Emas. Ia juga merupakan satu-satunya pelaut yang berhasil menancapkan jangkar kapalnya di pantai utara kepulauan Papua. Dengan penyebutan Isla Del Oro membuat tidak sedikit pula para pelaut Eropa yang datang berbondong-bondong untuk mencari emas yang terdapat di pulau emas tersebut.

Pada tahun 1545, pelaut asal spanyol Inigo Ortiz de Retes memberi nama Nueva Guinee. Dalam bahasa Inggris disebut New Guinea. Ia awalnya menyusuri pantai utara pulau ini dan karena melihat ciri-ciri manusianya yang berkulit hitam dan berambut keriting sama seperti manusia yang ia lihat di belahan bumi Afrika bernama Guinea, maka diberi nama pulau ini Nueva Guinee/Pulau Guinea Baru.

Nama Papua dan Nueva Guinea dipertahankan hampir dua abad lamanya, baru kemudian muncul nama Nieuw Guinea dari Belanda, dan kedua nama tersebut terkenal secara luas diseluruh dunia, terutama pada abad ke-19. Penduduk nusantara mengenal dengan nama Papua dan sementara nama Nieuw Guinea mulai terkenal sejak abad ke-16 setelah nama tersebut tampak pada peta dunia sehingga dipakai oleh dunia luar, terutama di negara-negara Eropa.

Di tahun 1956, Belanda kembali merubah nama Papua dari Nieuw Guinea menjadi Nederlands Nieuw Guinea. Perubahan nama tersebut lebih bersifat politis karena Belanda tak ingin kehilangan pulau Papua dari Indonesia pada zaman itu.

Pada tahun 1940-an oleh Residen JP Van Eechoud pernah membentuk sekolah Bestuur. Disana ia menganjurkan dan memerintahkan Admoprasojo selaku Direktur Sekolah Bestuur tersebut untuk membentuk dewan suku-suku. Didalam kegiatan dewan ini salah satunya adalah mengkaji sejarah dan budaya Papua, termasuk mengganti nama pulau Papua dengan sebuah nama yang mencerminkan budaya Papua, dan nama tersebut harus digali dari bumi Papua.

Tindak lanjutnya, berlangsung pertemuan di Tobati, Jayapura. Di dalam turut dibicarakan ide penggantian nama tersebut, juga dibentuk dalam sebuah panitia yang nantinya akan bertugas untuk menelusuri sebuah nama yang berasal dari daerah Papua dan dapat diterima oleh seluruh suku yang ada.

Frans Kaisepo selaku ketua Panitia kemudian mengambil sebuah nama dari sebuah mitos Manseren Koreri, sebuah legenda yang termahsyur dan dikenal luas oleh masyarakat luas Biak, yaitu Irian.

Dalam bahasa Biak Numfor “Iri” artinya tanah, "an" artinya panas. Dengan demikian nama Irian artinya tanah panas. Pada perkembangan selanjutnya, setelah diselidiki ternyata terdapat beberapa pengertian yang sama di tempat seperti Serui dan Merauke. Dalam bahasa Serui, "Iri" artinya tanah, "an" artinya bangsa, jadi Irian artinya Tanah bangsa, sementara dalam bahasa Merauke, "Iri" artinya ditempatkan atau diangkat tinggi, "an" artinya bangsa, jadi Irian adalah bangsa yang diangkat tinggi.

Secara resmi, pada tanggal 16 Juli 1946, Frans Kaisepo yang mewakili Nieuw Guinea dalam konferensi di Malino-Ujung Pandang, melalui pidatonya yang berpengaruh terhadap penyiaran radio nasional, mengganti nama Papua dan Nieuw Guinea dengan nama Irian.

Nama Irian adalah satu nama yang mengandung arti politik. Frans Kaisepo pernah mengatakan “Perubahan nama Papua menjadi Irian, kecuali mempunyai arti historis, juga mengandung semangat perjuangan: IRIAN artinya Ikut Republik Indonesia Anti Nederland”. (Buku PEPERA 1969 terbitan tahun 1972, hal. 107-108).

Selanjutnya, Pada 1 Desember 1961, Komite Nasional Papua, disebut Nieuw Guinea Raad oleh Belanda, sebuah lembaga yang disponsori kerajaan Belanda, menyatakan masyarakat Papua siap mendirikan sebuah negara berdaulat, dan mengibarkan bendera nasional baru yang dinamakan Bintang Kejora. Mereka menetapkan nama Papua sebagai Papua Barat.

Sedangkan United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA), sebuah badan khusus yang dibentuk PBB untuk menyiapkan act free choice di Papua pada tahun 1969 menggunakan dua nama untuk Papua, West New Guinea/West Irian.

Beritkunya, nama Irian diganti menjadi Irian Barat secara resmi sejak 1 Mei 1963 saat wilayah ini "dianeksasi" dari Kerajaan Belanda ke dalam pangkuan Negara republik Indonesia. Di tahun 1967, kontrak kerja sama PT Freeport Mc Morran dengan pemerintah Indonesia dilangsungkan. Dalam kontrak ini Freeport gunakan nama Irian Barat, padahal secara resmi Papua belum resmi jadi bagian Indonesia.

Setelah Papua menjadi bagian dari Negara Indonesia melalui PEPERA 1969 yang dianggap penuh rekayasa oleh sebagian besar rakyat Papua, perjuangan untuk tetap memisahkan diri dari Negara Indonesia untuk menjadi Negara merdeka dan berdaulat terus suarakan.

Pada tanggal 1 Juli 1971, Seth Jafet Rumkorem, pimpinan Pemerintah Revolusioner sementara Republik West Papua di Markas Victoria menggunakan nama West Papua untuk Papua. Kehadiran organisasi ini tak begitu lama karena berhasil di tumpas oleh pemerintah Indonesia melalui beberapa operasi militer.

Dan kemudian pada tanggal 1 Maret 1973 sesuai dengan peraturan Nomor 5 tahun 1973 nama Irian barat resmi diganti oleh Presiden Soeharto menjadi nama Irian Jaya. Penggantian nama tersebut dilakukan bersamaan dengan peresmian eksplorasi PT Freeport Indonesia yang pusat eksploitasinya dinamakan Tembagapura.

Memasuki era reformasi sebagian masyarakat menuntut penggantian nama Irian Jaya menjadi Papua. Presiden Abdurrahman Wahid memenuhi permintaan sebagian masyarakat tersebut. Dalam acara kunjungan resmi kenegaraan Presiden, sekaligus menyambut pergantian tahun baru 1999 ke 2000, pagi hari tanggal 1 Januari 2000, beliau memaklumkaan bahwa nama Irian Jaya saat itu dirubah namanya menjadi Papua.

Kembalinya nama Papua sejak diberikan oleh Kerajaan Tidore di tahun 1800-an memberikan arti tersendiri, bahwa pulau ini dihuni oleh penduduk yang berambut keriting, kulit hitam, punya Ras Melanesia. Ia tak sama dengan ras Melayu –ras masyarakat Indonesia pada umumnya.

*Penulis kordinator Honai Study Club (HSC), tinggal di Jakarta.

Peluncuran Pusat Kajian Papua di UKI

2011-07-23T22:29:00.004-07:00

PADA hari Senin, 11 April 2011, bertempat di Universitas Kristen Indonesia (UKI), Cawang, Ruang Seminar Lantai III, Gedung B telah diluncurkan Pusat Kajian Papua (PKP).
Acara dibuka secara resmi oleh Rektor UKI yang diwakili oleh pembantu rektor bidang akademik, Prof Wesley BP Simanjuntak, ME.

Dalam sambutannya ia mengapresiasi niat baik didirikannya Pusat Kajian Papua di kampus UKI. Menurutnya pusat kajian Papua yang dibentuk harus menjadi “corong” dalam menyuarakan setiap aspirasi masyarakat Papua.

“Lembaga ini harus bekerja secara mandiri, agar tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai cita-cita Negara ini dapat tercapai. Saya mewakili kampus menyambut baik pelucuran pusat kajian Papua tersebut,’ Ucap Simanjuntak.

Sementara itu, Ir. SM Doloksaribu, M.Ing, ketua Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat dan Pengembangan Bisnis UKI, serta ketua panitia acara dalam sambutan menyatakan bahwa tujuan didirikan pusat kajian Papua agar dapat mengakaji setiap permasalahan yang terjadi di tanah Papua, dan dapat memberikan alternative-alternatif dan solusi melalui kajian ilmiah.

“Pusat kajian Papua untuk sementara akan meliput dua bidang utama, yakni kajian sosial budaya, dan kajian pemerintahan,” Kata Doloksaribu.

Bidang Sosial-Budaya yang dimaksud meliputi Kebudayaan, Gender, SDM, Agama, dan Masyarakat. Bidang pemerintahaan dan politik meliputi; Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dewan Adat, Demokrasi, Politik, Otsus Papua, serta Perdamaiaan dan Lingungan Hidup.

Hadir sebagai pembicara, Dr. Rizal Ramli (Ekonomi Senior Indonesia), Dr. Vience Tebay, M.Si (Dosen Fisipol Universitas Cenderawasih Papua), Daniel Alexander (Pimpinan Yayasan PESAT Nabire), dan Natalis Pigay, S.Sos, M.Sc (Tokoh intelektual Papua), serta bertindak sebagai moderator, Angel Damayanti, S.Sos, M.Si (Dosen Fisipol Unverisitas Kristen Indonesia).

Dalam pemaparannya, Dr. Rizal Ramli mengatakan pendekatan militeristik seperti di masa Orde Baru masih ditemukan di Papua. Berbeda dengan praktik militeristik di zaman Orba, di era reformasi ini yang menjadi pemain utama adalah polisi. Pendekatan militeristik inilah yang menjadi penyebab timbulnya keinginan sebagian orang Papua untuk melepaskan diri dari Indonesia.

“Saya sangat prihatin, cara-cara kekerasan masih digunakan aparat militer untuk menyelesaikan setiap permasalahan di tanah Papua” ungkapnya.

Ia juga mengkritisi tindakan pejabat Papua yang kerap kali melakukan tindakan korupsi, juga penggunaan dana Otsus yang begitu boros oleh birokrasi pemerintah. “Penggunanan dana Otsus yang dipakai oleh pejabat birokrasi sebesar 70%, sedangkan sisanya turun sampai pada warga masyarakat. Seharusnya rasio ini dibalik, 70% untuk warga masyarakat, sedangkan 30% untuk birokasi,” katanya menjelaskan. .

Papua merupakan daerah yang kaya akan sumber daya alam. Kenapa rakyatnya masih berada digaris kemiskinan. “Jika kekayaan SDA itu di kelolah dengan baik, tentu akan memberikan manfaat yang besar bagi rakyat Papua,” jelasnya.

Sementara itu pemateri berikut, Dr. Vience Tebay, M.Si dalam materinya tentang “Pelayanan Publik dengan Paradigma Baru” mengukapkan bahwa pelayanan publik, terutama yang dilakukan pemerintah terhadap masyarakat Papua masih sangat jauh dari harapan.

“Pemerintah tak pernah menjalankan fungsi mereka dalam pelayanan publik secara sepenuhnya terhadap masyakarat Papua. Ini yang menjadi kendala hingga masyarakat Papua tak berkembang,” kata Vience.

Ia juga menambahkan, pembangunan Papua terasa berat karena ada tumpang tindih peraturan yang dibuat pemerintah pusat, termasuk setiap instruksi presiden maupun keputusan presiden. Seharusnya pemerintah memerhatikan kebutuhan masyarakat Papua sebelum membuat sebuah peraturan atau kebijakan.

Vience juga menyoroti pentingnya dibuat sebagai lembaga yang menjadi pusat, atau database bagi setiap permasalahan di tanah Papua. Tolak ukur untuk liat pencapaian dan keberhasilan masyarakat Papua adalah melalui database yang ada. Jika ada database, maka masyarakat maupun pemerintah dapat bercermin sebagai acuan pembangunan di tanah Papua.

Sementara Natalis Pigay, S.Sos, M.Sc yang juga tokoh intelektual Papua memaparkan kondisi rill Papua, serta apa yang perlu dilakukan oleh akademis maupun pusat kajian Papua yang telah dibentuk. Dari beberapa kondisi rill yang terjadi di tanah Papua, Pigay menyoroti pendapatan asli daerah yang terkecil di tengah kelimpahan sumber daya alam.

Ia juga mengkritisi PT Freeport Indonesia yang belum menjalankan amanat UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, misalnya belum membayar pajak pertambangan umum kepada pronvinsi Papua sebesar 80% yang seharusnya dilakukan perusahan multi-nasional ini.

“Sampai saat ini PT FI hanya mampu bayar pajak bagi hasil sumber daya alam sebesar 18% atau sekitar 500 milyar, dari yang seharusnya 80% atau sekitar 6 trilyun sesuai amanat UU Otsus, “tegas Pigay.

Pigay juga menyoroti epidemi korupsi yang menggurita. Seharusnya dana Otonomi Khusus yang diperuntukan bagi Papua digunakan untuk pembangunan tanah Papua dan manusianya, bukan dipakai para pejabat untuk memperkaya diri mereka sendiri.

“Para pejabat di Papua harus diawasi, agar korupsi tak menjalar hingga kemana-mana. Ini yang buat sehingga pembangunan di Papua tak pernah maju dan baik,” tegasnya.

Pembicara terakhir, Daniel Alexander dalam materinya tentang Strategi Pembangunan Pendidikan di Pedalaman Papua menyatakan membangun Papua harus dimulai dari pendidikan. Dan membangun masyarakat Papua juga harus dengan hati.

“Masyarakat Papua butuh sentuhan kasih sayang. Setiap tenaga pendidik yang ada harus mengajar dan mendidik anak-anak Papua dengan kasih sayang,” jelasnya.

Hal ini telah dibuktikan beliau, bagaimana pendidikan pola asrama telah dibuka sejak tahun 1997 di pedalaman Papua, yang berpusat di Kabupaten Nabire. Disana puluhan hingga ratusan anak-anak Papua didik dari taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas, dan kemudian dikirim untuk melanjutkan pendidikan tinggi di luar Papua.

“Saya bias bertahan dan membangun pendidikan di Papua belasan tahun karena kedepankan kasih sayang dalam membangun pendidikan dan masyarakat Papua,” katanya.

Tampak hadir dan juga memberikan sambutan, Ibu Annie Numberi (Tokoh wanita Papua), Jhon Gluba Gebze (Tokoh masyarakat Papua). Secara pribadi Ibu Annie maupun Jhon Gluba Gebze sebagai tokoh masyarakat Papua bangga dengan niat baik dari kampus UKI untuk membuka pusat kajian Papua.

Acara ditutup pukul 14.00 Wib, setelah sebelumnya dilakukan sesi tanya jawab. Pihak penyelenggara juga mendapat beberapa rekomendasi dari peserta seminar dari diskusi yang berkembang. (*)

Kenapa Ada Tapol di Negara Merdeka?

2011-05-29T10:02:00.005-07:00

DALAM negara merdeka, tak boleh ada tahanan politik (tapol). Ia hanya boleh ada di negara yang “merasa” belum merdeka. Negara yang tak menganut paham demokrasi. Serta Negara yang tak mengakui sepenuhnya kemerdekaan negara mereka sendiri.

Tapi bagaimana jika di Negara merdeka macam Indonesia, Negara yang dikenal paling demokrasi setelah Amerika Serikat dan India masih ditemui tapol?

Menurut Bambang Widjojanto (2011), tapol adalah mereka yang ditahan di rumah tahanan atau tempat pembuangan (kamp konsentrasi), karena memiliki ide-ide atau pandangan yang dianggap menentang pemerintah atau membahayakan kekuasaan sebuah negara.
Tapol ditahan karena tindakanya yang dianggap berlawanan dengan garis-garis pemikiran dan kebijakan pemerintah, berbeda dengan tahanan kriminal yang ditahan karena tindakannya melanggar hukum atau melakukan tindakan kejahatan.

Dalam sebuah laporan berjudul “Kriminalisasi Aspirasi Politik” Human Rights Watch (HRW) mengatakan pemerintah Indonesia telah menahan sedikitnya 100 orang Papua maupun Maluku. Mereka ditahan karena perbedaan pandangan politik dengan pemerintah.

Tapol Papua dan Maluku

Di Papua, jumlah tapol menurut Human Rights Watch (HRW) berkisar 50 orang. Sedangkan menurut Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemkumhan) Papua, Nazarudin Bunas, sedikitnya ada 34 orang Papua yang menjadi tapol. (Media Indonesia, 10 Juli 2010)

Dari sekian banyak tapol tersebut, yang paling menonjol adalah Filep Jacob Semuel Karma (51). Ia telah ditahan di penjara Abepura selama lima tahun. Pada Mei 2005, pengadilan negeri Abepura menyatakan bersalah dengan tuduhan makar setelah mengorganisir aksi pro-kemerdekaan pada 1 Desember 2004, dan dihukum 15 tahun penjara.

Karma memimpin massa untuk menyampaikan ketidakpuasaan terhadap pemerintah Indonesia atas pelanggaran hak azasi manusia yang terjadi di Papua. Ia juga minta pemerintah segera bertanggung jawab atas peristiwa tersebut. Namun aksi Karma dianggap sebagai tindakan melawan “keutuhan” Negara Indonesia.

Sampai saat ini Karma masih ditahan. Sipir penjara juga kerap kali melakukan tindakan tak terpuji. Mulai dari memukul, menendang, hingga menyiksa mereka, juga terhadap Karma.

Selain Karma, ada juga Buchtar Tabuni, Simon Tuturop, Tadeus Weripang, Roni Ruben Iba, Ferdinan Pakage, Cosmos Yual, Linus Hiluka, Yason Wonda, Thomas Ukago, dan masih banyak lagi. Sampai saat ini mereka masih ditahan dengan status tapol.

Jika dihitung, tapol Maluku lebih banyak dibanding tapol Papua. Mereka tersebar di beberapa penjara Maluku, juga di pulau Jawa. Mereka paling menderita dibanding tapol Papua. Harus jauh dari Istri, anak, serta sanak saudara.

Salah satu dari mereka adalah Johan Teterisa. Ia memimpin 27 penari membawa bendera RMS sebagai tanda protes terhadap pemerintah Indonesia pada 29 Juni 2007, di depan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Stadion Merdeka, Ambon. Para penari seketika ditangkap dan dibawa ke markas Detasemen Khusus 88/Anti-Teror di Tantui, Ambon, tempat mereka mengalami penyiksaan.

Kejaksaan negeri menuntut Teterisa dan lebih dari 50 rekannya dengan dakwaan makar di bawah pasal 106 dan 110 dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Pengadilan negeri Ambon memvonis bersalah dan menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup. Teterisa terkejut ketika mendengar putusan itu.

Asmara Nababan (alm), mantan sekjen Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Jakarta, mengatakan hakim di pengadilan Ambon tidak mempertimbangkan fakta bahwa Teterisa melakukan aksi tanpa kekerasan.

“Para hakim harus mempertimbangkan tindakan itu lebih sebagai aspirasi politik daripada tindakan yang mengancam jiwa,” kata Nababan kepada Jakarta Post.
“Dia hanya membentangkan bendera RMS dan tidak membawa senjata.” Pengadilan Ambon menghukum 19 penari karena makar, menjatuhkan vonis antara 10 dan 20 tahun penjara. Dalam tingkat kasasi, hukuman Teterisa dikurangi menjadi 15 tahun.

Baik tapol Papua, maupun Maluku ditahan ketika menyampaikan pendapat maupun aspirasi politik mereka kepada pemerintah Indonesia. Ada yang dengan cara demonstrasi, aksi boikot, tarian, bahkan aksi mogok sipil. Semua itu dilakukan tanpa melakukan tindakan kriminal.

Di dalam Negara yang menjunjung tinggi semangat demokrasi, bukankah cara-cara seperti itu dibenarkan? Dan ini juga merupakan tindakan partisipasi politik dari warga masyarakat tersebut.

Cabut Pasal Makar dan Bebaskan Tapol

Baik tapol Papua, maupun Maluku ditahan dengan pasal makar—kategori kejahatan terhadap keamanan Negara—yang sebenarnya tidak relevan lagi diterapkan di dalam Negara merdeka dan berdemokrasi macam Indonesia.

Secara historis, ide untuk memunculkan pasal-pasal makar dalam KUHP pada abad ke 19, ketika itu menteri kehakiman Belanda secara terang-terangan menyatakan penolakan terhadap usul penggunaan makar sebagai peraturan untuk masyarakat seluruhnya. Dia menyatakan, peraturan dibawah ini, dengan sendirinya dinyatakan hanya berlaku bagi kebutuhan masyarakat kolonial, jelas tidak diperuntukkan bagi Negara-negara eropa, termasuk untuk negara Indonesia saat ini.

Dalam sejarahnya, KUHP tentang pasal-pasal makar telah teradopsi oleh pemerintah Kolonial Hindia Belanda dari pasal 124a British Indian penal code tahun 1915 yang di India sendiri sudah dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Indian supreme court dan East Punjab High Court karena dinilai bertentangan dengan pasal 19 konstitusi India tentang kebebasan untuk memiliki dan menyatakan pendapat.

Sementara di Belanda sendiri ketentuan demikian dipandang tidak lagi demokratis karena bertentangan dengan gagasan freedom of expression and opinion, sehingga hanya dapat diberikan toleransi untuk diberlakukan di daerah jajahan, in casu Hindia Belanda.

Setelah puluhan tahun Indonesia merdeka dari Belanda maka tentulah pasal tersebut tidak tepat digunakan bagi warga Negara Indonesia termasuk di Papua maupun Maluku, karena kedua wilayah ini bukanlah daerah koloni Indonesia.

Ada dua pasal yang paling menonjol dari KUHP tentang makar. Pertama; pasal 104 KUHP. Ia berbunyi “Makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian dari wilayah negara, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.”

Kedua; pada pasal 107 KUHP ayat (1) berbunyi “Makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.” Ayat (2) berbunyi “Para pemimpin dan pengatur makar tersebut dalam ayat 1, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.”

Pasal makar sendiri dikenakan pada pihak atau seseorang yang pertama; melakukan kejahatan terhadap presiden dan wakil presiden, kedua; kejahatan terhadap pemerintah, atau badan-badan pemerintah, ketiga; melakukan pemberontakan.

Jika diamati, mereka tak pernah melakukan tindakan yang merugikan, menyesatkan, serta membahayakan keutuhan Negara. Juga termasuk ancaman pada seorang kepala negara. Mereka hanya menyampaikan sebuah “kekecewaan” terhadap pemerintah.

Pasal makar sangat bertentangan dengan UUD 1945 pasal 28E ayat (2) “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.” Juga di ayat (3) berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat kebebasan untuk memiliki dan menyatakan pendapat.”

Pemerintah Indonesia perlu mencabut pasal-pasal dalam KUHP yang sering dipakai mempidanakan setiap individu karena aktivitas yang sah secara damai, agar hukum pidana di Indonesia sesuai dengan standar internasional.

Pasal makar tak pantas diterapakan di Papua maupun Maluku jika kedua wilayah ini “masih” dianggap bagian dari Indonesia. Juga harus bebaskan setiap tapol yang masih ditahan. Mereka memunyai hak untuk hidup, berkumpul, berserikat dan menyampaikan pendapat sesuai amanat konstitusi Negara ini.

Jika pemerintah tak segera mencabut pasal-pasal tersebut, kemungkinan tuntutan lain, termasuk tuntutan untuk memisahkan diri dari Negara Indonesia akan terus dikumandangkan oleh seantoro warga Papua dan Maluku. Lebih baik mencegah dari pada mengobati. Semoga.

Evaluasi atau Tutup PT Freeport Indonesia?

2011-04-27T04:49:00.006-07:00

Oleh Oktovianus Pogau*

SEJAK tahun 1967, dua tahun sebelum penentuan pendapat rakyat Irian Barat (sekarang Papua dan Papua Barat), PT Freeport Indonesia (PT FI) telah menandatangani kontrak kerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk mulai beroperasi di Kabupaten Mimika, Papua.

Jika dihitung, berarti, sudah hampir 44 tahun PT FI beroperasi di tanah suku Amugme dan Kamoro. Pada 25 tahun pertama beroperasi, pemerintah Indonesia juga mayarakat Papua tak menerima bagi hasil dari penambangan emas tersebut.

Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS) memprediksi, setiap harinya kira-kira sekitar 300 kilogram emas dan 600 kilogram mineral berharga perak, serta tembaga dari 238.000 ton dihasilkan.

Hampir sebagian besar dikeruk dari lokasi tambang Grassberg di ketinggian 4.000 meter di atas permukaan laut dekat Cartenz Piramid.

Manfaat dari kehadiran PT FI sendiri tak pernah dirasakan oleh masyarakat sekitar. Malahan, banyak pihak yang berpendapat bahwa kehadiran PT FI justru menambah konflik baru.

Buktinya dapat kita temui, bagaimana terus terjadi konflik antar warga masyarakat karena saling berebut dana kompensasi dari PT FI yang jumlah padahal tak begitu besar.

Kepentingan Militer

Bisa dibenarkan, bagaimana kehadiran PT FI justru menambah siklus konflik baru di tanah Amungsa. Semua bermula dari kepentingan negara dan aparat militer Indonesia . Aparat militer Indonesia dibayar mahal tiap tahunnya untuk menjaga asset-aset yang dimiliki PT FI.

Menurut laporan koran New York Times di tahun 2005, PT FI mengaku telah membayar sekitar 20 juta dollar AS kepada TNI untuk mengusir warga setempat secara paksa dari wilayah mereka sejak tahun 1998 hingga tahun 2004.

Dalam laporan yang sama, PT FI juga mengaku membayar sekitar 10 juta dollar AS kepada para jenderal, kolonel, mayor, dan kapten militer dan polisi. Bahkan dalam satu kasus, pimpinan militer, Letnan Kolonel Togap F. Gultom menerma sekitar 100.000 dollar AS, semua itu sebagai dana keamanan bagi PT FI di tanah Amugsa.

PT FI juga memunyai kedekatan dengan petinggi militer Indonesia—TNI/Polri—yang tentu telah ikut melahirkan banyak pelanggaran HAM di daerah sekitar tambang.

Hal ini pernah dikemukakan oleh Uskup Jayapura, Herman Munninghof dalam buku memoria passionis ketika tentara membunuh dengan menembak membabi buta dan membakar rumah-rumah penduduk di kampuang Wa dan Illaga tahun 1994 dan 1995.

Antropolog Australia, Chris Ballard, yang pernah bekerja untuk PT FI dan Abigail Abrash, seorang aktivis HAM dari AS dalam laporan mereka yang berjudul “Human Rights Abuses by Freeport in Indonesia” di tahun 2002 memperkirakan, sebanyak 160 orang telah di bunuh oleh militer sejak tahun 1975-1997 di daerah tambang dan sekitarnya.

Menurut Ballard dan Abigail dalam laporan yang sama, bahwa militer membunuh warga sekitar dengan alasan menggangu operasi perusahan tambang tersebut.

Padahal selama ini masyarakat hanya menyatakan aksi protes terkait ketidakadilan yang dilakukan pemerntah Indonesia, termasuk keberadaan PT FI yang tidak memperhatikan hak-hak dasar masyarakat adat setempat.

Terakhir kali, di penghujung tahun 2009 , pemimpin besar rakyat Papua, Kelly Kwalik, pembela hak-hak dasar suku Amugme dan Kamoro di tembak mati oleh Densus 88 Antiteror bersama Brimob Polda Papua.

Ia di curigai sebagai “separatis” yang mengacaukan keberadaan perusahaan raksasa milik AS. Padahal tak ada bukti yang bisa membenarkan keterlibatan dia dalam segala konflik di areal pertambangan.

Ini juga memberikan pertanyaan tersendiri, bagaimana konflik di areal pertambangan PT FI akan berhenti, jika aparat militer yang seharusnya melindungi serta mengayomi masyarakat ikut menciptakan konflik untuk kepentingan institusi mereka.

Kerusakan Lingkungan

Peraih Penghargaan Yap Thiam Hien pada 1999, dan Anugerah Lingkungan Goldman pada 2001, mama Yoseph Alomang, yang juga tetua adat diantara suku-suku sekitar lokasi tambang pernah mengemukakan, bahwa kehadiran PT FI telah “merampok” seluruh hak-hak masyarakat adat sekitar.

Ungkapannya tidak berlebihan. Ini berangkat dari realitas, dimana Gunung Nemangkawi yang menjulang tinggi telah di bongkar habis. Emasnya dikeruk untuk kepentingan PT FI. Hutan di buka secara luas, hanya menyisihkan duka nestapa, yakni; limbah perusahaan (taling).

Menurut perhitungan PT FI sendiri, penambangan mereka dapat menghasilhkan limbah (taling) sebesar kira-kira 6 miliar ton (lebih dari dua kali bahan-bahan bumi yang digali untuk membuat terusan Terusan Panama).

Kebanyakan dari limbah tersebut di buang di pegunungan sekitar lokasi pertambangan, atau ke sistem sungai-sungai yang mengalir turun ke daerah rendan basah, yang dekat dengan Taman Nasional Lorentz, sebuah hutan hujan tropis yang di telah di berikan status khusus oleh PBB.

Kementerian Lingkungan Hidup telah berkali-kali memperingatkan PT FI sejak tahun 1997, karena operasi mereka telah melanggar UU No 23 tahun 1997 tentang pengelolahaan lingkungan hidup.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) dalam laporan tahunan yang diterbitkan akhir tahun 2010 juga menemukan fakta terkait kerusakan lingkungan dan hutan yang dilakukan PT FI.

Mereka juga dinilai melanggar UU No 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, terutama pasal 6 ayat 1 dan 2.

Ketika lingkungan dirusak, tentu dampaknya bagi keberlangsungan hidup masyarat setempat. Terbukti, pada akhir 2003, ketika sebuah lubang penambangan runtuh di tambang Grasberg milik Freeport. Ia menewaskan 9 orang buruh tambang setempat..

Tutup atau Evaluasi

Konflik di areal PT FI tak akan pernah usai, jika PT FI terus membayar aparat militer untuk mengontrol segala aktvitas, termasuk mengusir secara paksa warga masyarakat sekitar yang seharusnya mendapatkan hak-hak mereka.

Salah satu contoh bisa kita temui akhir tahun 2010 lalu, saat tentara Indonesia menyiksa dua warga Papua yang di tayangkan dalam situs youtube. Video ini memberikan bukti, bahwa pelanggaran HAM masih terjadi di tanah Papua.

Cara-cara kekerasaan yang ditempuh aparat militer juga tak akan menyelesaikan konflik, ia justru menambak konflik baru yang lebih besar tensinya.

Maka, jalan paling baik adalah pemerintah melakukan evaluasi semua kontrak kerja sama dengan PT FI atau memilih ditutup ditutup untuk sementara waktu.

Pemerintah dan PT FI harus memastikan, bahwa hak-hak warga masyarakat benar-benar di hargai secara menyeluruh.

Aspek-asplek yang perlu dikaji jika evalusi menjadi pilihan, adalah, pertama; aspek pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), baik itu oleh perusahaan maupun oleh negara.

Kedua, aspek ekologi pencemaran lingkungan yang sangat besar sekali terutama di bagian hilir dari bagian ekploitasi PTFI. Ketiga aspek sosial ekonomi masyarakat setempat.

Jika pemerintah memastikan ketiga aspek diatas telah terlaksana, bukan tidak mungkin kehadirannya akan memberikan manfaat penting bagi warga sekitar juga negara Indonesia.

Jika tidak, ini hanya akan seperti bom waktu, yang kapan saja bisa meledak. Ada pepatah bilang, "mencegah lebih baik dari pada mengobati". Semoga saja!

*Penulis warga masyarakat Papua cum Jurnalis lepas, tinggal di Jakarta.

UU Otsus Gagal, Masyarakat Papua Minta Pemilihan MRP Dihentikan

2011-04-04T07:21:00.004-07:00

PEMILIHAN keanggotaan Majelis Rakyat Papua (MRP) yang merupakan amanat dari pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) bagi Papua diminta dihentikan. Pasalnya sudah hampir sepuluh tahun Otsus hadir, namun telah gagal mensejahterakan orang asli Papua.

Awal penolakan pemilihaan keanggotaan MRP bermula saat pemimpin gereja, Dewan Adat Papua (DAP), tokoh pemuda dan mahasiswa bersama MRP melakukan Musyawarah Besar (Mubes) pada tanggal 9-10 Juni tahun 2010 di kantor MRP, Kotaraja. Ia menghasilkan 11 rekomendasi kepada pemerintah pusat.

Sebelas rekomendasi itu adalah pertama, UU Otonomi Khusus (Otsus) No 21/2001 dikembalikan kepada pemerintah Indonesia. Kedua, rakyat Papua menuntut dialog dengan pemerintah pusat yang dimediasi pihak internasional yang netral. Ketiga, rakyat Papua menuntut referendum menuju pembebasan politik.

Keempat, rakyat Papua menuntut pemerintah RI mengakui dan mengembalikan kedaulatan bangsa Papua Barat yang telah diproklamasikan pada 1 Desember 1961. Kelima, rakyat Papua mendesak agar dunia internasional mengembargo bantuan dalam pelaksanaan otsus di Papua. Keenam, dipandang tidak perlu untuk merevisi UU No 21/2001 jo UU No 35/2009 karena otsus terbukti telah gagal.

Ketujuh, seluruh proses pemilukada di tingkat kabupaten/kota se-Papua dan Papua Barat segera dihentikan. Kedelapan, Pemprov Papua dan Papua Barat seger menghentikan program transmigrasi dari luar serta melakukan pengawasan ketat terhadap arus migrasi penduduk dari luar tanah Papua. Kesepuluh, rakyat Papua mendesak segera dilepaskannya para tahanan politik dan narapidana politik asal Papua. Kesebelas, MRP dan masyarakat asli Papua mendorong PT Freeport Indonesia segera ditutup.

Melihat keengganan pemerintah menjawab 11 rekomendasi tersebut, pada tanggal 26 Januari 2011 para pemimpin gereja di Papua, yaitu Pendeta Drs Elly D. Doirebo, MSi, dari Sinode GKI Papua, Pendeta Socratez Sofyan Yoman, MA, Ketua Gereja BAPTIS Papua, dan Pendeta Dr Benny Giay dari Sinode Gereja Kingmi Papua, mengeluarkan delapan Deklarasi Teologia.

Isi deklarasi tersebut, Pertama, sejak integrasi ke dalam Negara Indonesia, Papua menjadi wilayah bermasalah. Kedua, warga gereja telah mengarah pada proses genosida, terutama melalui kebijakan pembangunan yang tidak berpihak pada orang Papua dan operasi militer yang berujung pada rentannya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Ketiga, gereja mengakui dosanya karena tidak berdaya melawan kebijakan pemerintah pusat sebagai penjajahan internal dan perbudakan terselubung. Keempat, gereja berupaya menjawab tantangan warga gereja dan kembali kepada Alkitab dan sejarah gereja sebagai pedoman.

Kelima, gereja siap bertanggung jawab untuk menyuarakan teriakan warga gereja sebagai konsekuensi logis tugas kegembalaan dari panggilan gereja dalam mewartakan Firman Tuhan Allah. Keenam, Pemerntah Indonesia harus harus membuka dialog yang di mediasi oleh pihak ketiga.

Ketujuh, pihaknya menghimbau umat Tuhan di Tanah Papua untuk bangkit, kerjakan keselamatan dan nyatakan kebenaran di hadapan penguasa yang sedang melakukan penjajahan internal dan pembasmian etnis serta perbudakan terselubung. Sedangkan poin kedelapan, warga umat Tuhan di Papua dan dimana saja, diajak untuk terus berdoa bagi para pimpinan gereja dalam solidaritas, agar menjadi teguh dalam menghadapi tantangan.

Dua hari setelah dilakukan deklarasi teologia, masyarakat Papua bersama tokoh-tokoh gereja mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), mereka membacakan deklarasi tersebut, sembari meminta kepada dewan untuk di sampaikan kepada pemerintah pusat di Jakarta.

“Pemerintah harus menjawab 11 rekomendasi MRP dulu,” tegas Pendeta Drs Elly D. Doire bo, MSi, dari Sinode GKI Papua di hadapan pimpinan DPRP.

Pendeta Socratez Sofyan Yoman, MA, Ketua Gereja BAPTIS Papua, kepada Koran Tempo di Jakarta mengukapkan bahwa gereja pada prinsipnya tetap menolak pemilihaan MRP yang sedang di langsungkan. “Kami tetap menolak pemilihan MRP jilid II. Pemerintah harus membuka ruang dialog dengan rakyat Papua, yang dimediasi oleh pihak ketiga,” katanya .
Penolakan MRP tidak hanya datang dari unsur pimpinan gereja, namun juga datang dari tokoh adat dan tokoh pemuda di tanah Papua.

Ketua umum Dewan Adat Papua (DAP), Fokorus Yoboisembut menuturkan bahwa DAP pada prinsip telah menolak paket UU Otsus yang diberikan pemerinta pusat sejak tahun 2001 silam. “UU Otsus telah kami tolak beberapa kali. Menolak Otsus, berarti menolak pembentukan MRP juga,” tandasnya.

Ia juga menuturkan, bahwa DAP tidak akan memberkan rekomendasi untuk wakil-wakil adat duduk di MRP. “Kami tetap minta 11 rekomendasi MRP di jawab pemerintah,” katanya.

Sementara itu Ketua Umum Eksekutif Nasional Front Persatuan Perjuangan Rakyat Papua Barat (Eksnas F-PEPERA PB), Selpius Bobii, menegaskan bahwa rakyat Papua tidak mengakui keberadaan MRP sebagai sebuah lembaga representative kultural orang Papua. Sebab selama satu periode berlalu, kehadiran MRP tidak lebih dari lembaga pelengkap kepentingan Jakarta di Tanah Papua.

“Bangsa Papua sudah menolak Otonomi Khusus, jadi untuk apa MRP yang adalah anak kandung Otonomi Khusus itu mau dibentuk lagi di Tanah Papua. Rakyat tetap menolak itu,” ujar Selpius Bobii.

Ia juga menyoroti pemilihan MRP yang penuh kontraversial. “Kami menilai, pemilihan MRP sangat kontroversial. Masyarakat Papua sudah menolak, tetapi Jakarta dan kaki tangannya di Papua tetap memaksa untuk menggenapi target politiknya. Ada apa sebenarnya? Kita harus cermati baik-baik kepentingan besar dibalik pembentukan MRP,” tandasnya.

Walau mendapat tantangan yang cukup keras dari masyarakat Papua, pemerintah pusat, melalui Badan Kesatuan Bangsa (Kesbang) tetap memaksakan pemilihan keanggotaan MRP di Papua. Keanggotaan MRP dalam UU Otsus dan PP Nomor 54/2004 tentang MRP, terdiri dari elemen adat, perempuan, dan agama. Pada periode mendatang, keanggotaan MRP terdiri atas 75 orang, meningkat dibanding periode lalu yang hanya 42 orang.

Sebanyak 75 anggota itu berasal dari tiga perempat jumlah anggota DPR Papua (56 orang) dan DPR Papua Barat (44 orang). Elemen adat, perempuan, dan agama memiliki jumlah kursi sama.

Anggota MRP dari elemen adat dipilih melalui musyawarah tingkat bawah atau masyarakat adat asli Papua, yang memiliki ulayat dalam sebuah kabupaten/kota yang difasilitasi panitia pemilihan kabupaten/kota. Hasilnya akan disatukan dan dimusyawarahkan lagi di tingkat wilayah adat yang difasilitasi Komisi Pemilihan Wilayah. Di tanah Papua (Provinsi Papua dan Papua Barat) terdapat 15 wilayah adat.

Pemilihan anggota dari elemen perempuan dilakukan oleh organisasi wanita yang diakui pemerintah. Sementara, pemilihan anggota dari elemen agama dilakukan lembaga keagamaan yang tercatat di Kantor Agama Papua dan Papua Barat.

Tugas dan wewenang MRP sendiri, antara lain, memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon gubernur dan wakil gubernur Papua. Selain itu, memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon anggota MPR utusan daerah Papua yang diusulkan DPR Papua.

Wewenang yang tak kalah pentingnya, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, yakni memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah khusus (raperdasus) yang diajukan DPR Papua bersama-sama dengan gubernur.

Sejak Otsus di undang-undangkan, sudah beberapa kali rakyat Papua menolak kehadiran Otsus. Pertama kalinya, pada tanggal 12 Agustus 2005, belasan ribu rakyat Papua bersama Dewan Adat Papua (DAP) melakukan long march dari kantor MRP di Kotaraja, menuju kantor Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) di Jayapura.

Mereka berjalan sejauh 20 KM, sambil mengusung sebuah peti mati. Ia melambangkan kematian UU Otsus Papua, dan peti itu sempat diserahkan kepada anggota dewan untuk diteruskan sampai kepada pemerintah pusat di Jakarta.

Berikutnya, pada tanggal 18 Mei, tahun 2010 lalu, ribuan rakyat Papua bersama Forum Demokrasi Rakyat Papua (Fordem) mendatangi kantor MRP. Menyatakan kekecewaan terkait implementasi UU Otsus yang tidak memberikan manfaat apa-apa. Serta meminta pemerintah pusat bertanggung jawab terhadap segala konflik, termasuk kegagalan UU Otsus yang hadir karena terlalu dipaksakan.

Kemudian, puncaknya pada tanggal 28 Juli 2010, hampir 12.000 masa rakyat Papua bersama Fordem Papua mendatangi kantor DPRP, kemudian di lanjutkan ke kantor Gubenur Papua. Meminta pertanggung jawaban dewan dan Gubernur terkait implementasi Otsus yang kacau balau. Dalam aksi kali ini, masa sempat tidur di kantor DPRP setelah gagal bertemu dengan Gubernur Papua.

Menteri Dalam Negeri, Gemawan Fauzi, kepada kantor berita Antara di Jakarta, mengemukakan, bahwa pemilihan anggota MRP di Papua akan tetap di langsungkan. Ia mengatakan pemilihan anggota MRP merupakan amanat Undang-Undang Otsus Papua. (op)

Gambar dari Fordem Papua

"Uncen Berdarah"

2011-04-01T00:00:00.005-07:00

“Saudara-saudara diminta segera membubarkan diri. Sekali lagi diminta segera meninggalkan tempat,” kata aparat kepolisian dari mobil polisi menggunakan penggeras suara.

Saat itu tanggal 16 Maret 2006, kira-kira pukul 12.25 WIT. Himbauan tersebut tak diindahkan ratusan mahasiswa. Mereka tetap memilih duduk bertahan di jalan raya, tepat depan Gapura Kampus Universitas Cenderawasih, Jayapura.

Mereka duduk berhadapan dengan aparat berseragam polisi anti huru-hara. Aparat memegang pentungan, tongkat, hingga pistol. Jumlah mereka kira-kira 300-an orang. Ditambah dengan aparat intelejen yang berseregam preman kurang lebih 100-an orang. Jumlah keseluruhan hampir 400-an orang.

Aksi demo telah berlangsung tiga hari lamanya, yakni; sejak tanggal 14 Maret. Massa pendemo menamakan diri dari Parlemen Jalanan dan Front Pepera PB. Intinya, mereka menolak keberadaan PT Freeport Indonesia di tanah Papua.

Tiga tuntutan utama adalah, pertama, meminta PT Freeport Indonesia ditutup. Kedua, meminta pasukan TNI/Polri ditarik dari lokasi Freeport, dan ketiga, bebaskan 7 tahanan akibat bentrokan di Timika, Papua.

Tidak sampai hitungan menit setelah datangnya suara tadi, lima aparat kepolisian dari pengendalian masyarakat (Dalmas) Polda Papua keluar dari barisan. Tiga orang dari sebelah kiri massa, dan dua dari sebelah kanan. Tanpa komando yang jelas, mereka langsung menyemprot gas air mata ke arah massa.

Dengak sigap massa pendemo dibubar paksakan. Mereka dipukul. Dihajar hingga babak belur. Tidak pandang, laki-laki atau perempuan. Bahkan ada anak-anak kecil disekitar tempat para pendemo turut menjadi korban kebrutalan polisi.

Tidak terima dengan perlakuan aparat, mahasiswa balik serang. Polisi terus dihujani batu dan lemparan kayu. Tiga anggota polisi meninggal di tempat.

Mereka adalah Pratu Daud Soleman, Seorang Anggota Pengendali Massa (Dalmas), Brigadir Syamsudin (Brimob) dan Briptu Arisona Horota (Brimob).

Mereka tak kuasa dan kabur. Daud dan Syamsudin meninggal seketika. Arisona sempat dilarikan ke Rumah Sakit Daerah Abepura, sebelum meninggal dengan luka tusuk di pinggang dan luka-luka akibat lemparan batu.

Tragedi kemanusiaan yang dikenal dengan “Uncen Berdarah” ini berlangsung kurang lebih lima menit. Ratusan mahasiswa melarikan diri. Sekitar belasan diantara mereka menyebarang ke Negara tetangga. Mereka meminta suaka di Negara Papua New Guinea. Sejak tahun 2006 hingga saat ini beberapa masih tetap berada disana.

Kira-kira pukul 14.00 WIT, aparat kepolisian dibantu Brimob Polda Papua mampu menguasai Abepura hingga Jayapura. Kota ini sangat tegang. Aktivitas lumpuh total. Tak ada warga sipil yang berani keluar dari rumah. Anak-anak sekolah yang baru saja pulang enggan berkeliaran.

Sore harinya, aparat kepolisian di bantu TNI AD melakukan operasi besar-besaran. Puluhan asrama mahasiswa yang tersebar di Abepura, dan Jayapura didatangi aparat. Tanpa sebab dan akibat, mereka diangkut paksa ke kantor polisi. Mereka dipukuli secara brutal. Bahkan ada yang dipaksa jadikan tersangka.

Besoknya, sekitar pukul 08.00 WIT pagi, pasukan Brimob masih melakukan penyisiran dan penembakan membabi buta disekitar kawasan Abepura dan Kampus Uncen. Aksi tembakan ke udara ini berlangsung sekitar 1 jam dan sempat membuat warga sekitar ketakutan, terutama anak-anak.

Dengan menggunakan kendaraan roda dua dan empat, Brimob melakukan penyisiran di wilayah Abepura dan Kotaraja dengan mengeluarkan tembakan ke udara. Akibat dari tembakan 3 warga sipil terkena peluru nyasar yaitu Solehah (39) terkena peluru di paha kanan, Ratna Sari (12) terkena pada jari kaki kanan, dan Chatrin Ohee (9) terkena di bagian bahu kanan.

Selain itu tanpa komando, personil Brimob Papua melakukan sweeping terhadap setiap kendaraan yang melintas di jalan dekat Markas Brimobda Papua Kotaraja.

Dari 73 orang yang ditangkap saat aksi massa, setidaknya 10 orang telah dijadikan tersangkat. Dan hingga saat ini, beberapa masih menjalan hukuman. Namun, ditubuh aparat militer, tidak ada satupun yang dijadikan tersangka. Ini tentu tidak adil.

Aparat Militer telah melakukan pelanggaran HAM berat terhadap mahasiswa dalam peristiwa “Uncen Berdarah” , dan karena itu harus ada yang segera bertanggung jawab. Ini tentu menimbulkan sikap ketidakpercayaan rakyat Papua terhadap Negara Indonesia.

Selpius Bobii, yang juga mantan tahanan politik kasus 16 maret, dan saat ini sebagai Sekjen Front PB kepada tabloid Jubi beberapa waktu lalu mengemukakan, bahwa pemerintah harus bertanggung jawab atas semua kerugian yang dialami korban pelanggaran HAM 16 Maret 2006.

Dan kepada Kapolda Papua agar segera mencabut Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Hans Gebze serta membebaskan Tapol Napol Papua lainnya.

Awan hitam masih menggantung dilangit Papua. Kapan rasa keadilan masyarakat akan dipenuhi. Hingga kapanpun, rakyat Papua, terutama korban “Uncen Berdarah” menuntut keadilan dari Negara Indonesia.

Tuntutan keadilan harus berlaku pada siapa saja, tanpa pandang bulu. Orang Papua, maupun bangsa dan kelompok manapun.

Sampai kapanpun, rakyat Papua tetap menuntu keadilan dari pemerintah Indonesia. Dan meminta pertanggung jawaban Negara terhadap semua insiden brutal ini.

Tulisan ini telah dimuat di majalah Cermin Papua.
Sumber gambar Google.

Mengenang Pencarian Suaka ke Australia

2011-03-31T23:48:00.005-07:00

“Merasa Tidak Aman Hidup di Daerah Sendiri”

PADA tanggal 20 Januari 2006, kira-kira pukul 18.00 waktu Australia, 43 warga asal Papua menggunakan speed boat dari Kabupaten Merauke, dan berhasil tiba di pantai terpencil Cape York di Australia timur laut.

Empat diantara rombongan tersebut adalah anak-anak, beberapa lagi aktivis Organisasi Papua Merdeka (OPM), selebihnya warga Papua yang merasa terancam hidup ditanah sendiri.

Hampir lima hari empat malam mereka diatas speed boat. Tujuannya jelas, meminta perlindungan dari pemerintah Australia, karena mereka tidak merasa aman hidup di Negara Indonesia.

Rombongan ini dipimpin Herman Wainggai, salah satu pimpinan West Papua National Authority (WPNA). Selama ini Herman dikenal sebagai salah satu tokoh pemuda yang giat mengkampayekan kemerdekaan bagi bangsa Papua. Kampanye Herman juga meluas hingga ke luar negeri.

Dua media besar di Australia, The Sidney Mornig Herald, dan The Australian serta beberapa media internasional memuat berita kedatangan 43 pencari suaka pada halaman utama Koran mereka saat itu.

Pemerintah Indonesia sangat kaget mendengar berita tersebut. Di Jakarta Departemen Luar Negeri (Deplu) langsung memanggil Duta Besar Australia untuk Indonesia, Bill Farmer. Tujuannya menyampaikan keberatan dan protes terkait pemberiaan visa tinggal sementara dari pemerintah Australia kepada warga Papua tersebut.

Di Australia lain hal. Presiden Susilo Bambang Yudhoyo segera memanggil pulang Duta Besar Indonesia untuk Australia, Hamzah Thayeb di Canbera,.

Kedatangan 43 pencari suaka asal Papua ini tidak terjadi begitu saja. Dan bukan tujuan mencari sensasi atau dukungan interansional belaka.

Pemerintah Indonesia, melalui aparat militer selama ini memang melakukan tindakan brutal di Papua. Tindakan yang dikategorikan sebagai pelanggaran hak azasi manusia (HAM) berat.

Pelanggaran HAM berat di Papua terjadi sejak tahun 1963. Saat itu Papua masih sebagai daerah sengketa. Daerah yang tak bertuan. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) meminta Unitied Nations Temprary (UNTEA) untuk mempersiapkan segalanya menuju referendum bagi Papua ditahun 1969.

Maksud referendum dari PBB adalah setiap orang Papua berhak menentukan nasib mereka sendiri. Apakah ingin ikut Indonesia. Ikut Belanda atau jutru berdiri sendiri. Istilahnya satu orang satu suara (one man, one vote), sesuai isi salah satu pasal New York Aggrement 1969.

Tapi ini dimanipulasi oleh pemerintah Indonesia. Mereka memilih 1025 orang untuk mewakili 800.000 orang Papua. Jumlah orang yang berhak memilih juga ditentukan oleh militer Indonesia. Semua berlangsung dibawah todongan moncong senjata militer Indonesia.

Profesor Pieter Drooglever, sejarahwan Belanda dalam buku “Tindakan Pilihan Bebas” menguraikan secara gamblang manipulasi sejarah yang dilakukan pemerintah Indonesia melalui penentuan pendapat rakyat.

Ia menyatakan Papua berhak menentukan nasib sendiri menjadi Negara merdeka. Hal ini berangkat dari tindakan pemerintah Belanda yang sudah pernah memberikan kemerdekaan kepada rakyat Papua. Bahkan sudah membentuk stukutur Negara merdeka. Negara Papua Barat.

Berdirinya Papua menjadi sebuah Negara baru dibenarkan oleh Presiden Sukarno saat mengeluarkan tri komando rakyat (Trikora) di Jogjakarta. Pasal pertama dari trikora tersebut adalah “Bubarkan Negara bonek bentukan colonial belanda”.

Secara tidak langsung, seorang Presiden Indonesia sendiri menyatakan bahwa Papua adalah sebuah Negara merdeka.

Jadi, pilihan Herman Wainggai bersama 42 orang pencari suaka tersebut tidaklah salah. Yang salah adalah pemerintah Indonesia. Dimana selama ini tidak berlaku adil terhadap masyarakat Papua. Dan menggunakan cara-cara kekerasaan, serta tindakan represif untuk menghadapi tuntutan rakyat Papua.

Kedatangan mereka ke Australia mendapat sambutan hangat dari masyarakat internasional, maupun pemerintah Australia. Walau mendapat tekanan dari pemerintah Indonesia melalui presiden SBY, pemerintah Australia tetap memberikan visa tinggal bagi mereka.

Tindakan pemerintah Australia memberikan visa tinggal bagi 43 orang pencari suaka memang tepat. Ia juga dijamin deklarasi universal tentang hak asasi manusia pada pasal ke-14. Isinya, setiap orang dapat mencari suaka jika ada tuntutan dan jika disetujui dapat dinikmatinya.

Misalnya, pada tahun 1973 ketika di Chile terjadi kudeta dan lebih dari 1000 orang masuk ke gedung-gedung perwakilan diplomatik di negara tersebut untuk meminta suaka diplomatik. Ini dijamin oleh undang-undang internasional.

Jika pelanggaran HAM berat terus terjadi di Papua. Kekerasan dikedepankan dalam menghadapi rakyat Papua. Serta proses genocida terus dijalankan secara terselubung, ini merupakan bom waktu bagi pemerintah Indonesia.

Saat ini jumlah masyarakat Papua telah menjadi minoritas ditanah mereka sendiri (48%) dari jumlah keseluruhan. Populasi penduduk asli juga tak kunjung berkembang. Penyebabnya pelanggaran HAM berat yang dilakukan pemerintah Indonesia hingga banyak yang menjadi korban. Serta pengungsian besar-besaran (mencari suaka) ke Negara PNG dan Australia yang dilakukan sebagian besar warga Papua.

Sampai kapan pemerintah Indonesia menggunakan cara-cara damai dan bermartabat dalam menyelesaikan setiap permasalahan di Papua.

Sampai kapan orang Papua akan dihargai layaknya manusia. Berikan kami kebebasan. Bebas untuk hidup. Bebas untuk menentukan hak dan nasib kami sendiri. (***)

Tulisan ini telah dimuat di Majalah Cermin Papua

Sumber gambar: Google

Pelanggaran HAM dan Dialog di Papua

2011-03-03T21:20:00.002-08:00

PRESIDEN Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah menyatakan tekadnya untuk menuntaskan berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadi di tanah Papua (Red; Papua dan Papua Barat).

Sayangnya, tekad tersebut tak dibarengi dengan langkah-langkah kongkrit untuk segera menyelesaikannya hingga tuntas. Malahan, di tahun 2010 yang baru saja kita lewati, pelanggaran HAM di Papua terus terjadi, dan meningkat secara singnifikan.

Berbagai kasus pelanggaran HAM tersebut dilakukan oleh aparat Militer Indonesia–Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI)—yang seharusnya memberi rasa aman bagi warga masyarakatnya.

Ini menunjukan “ketidakmampuan” seorang SBY dan Negara melindungi masyarakatnya di tanah Papua. Bukan tidak mungkin, ini akan memicu bangkitnya gerakan “separatis” di Papua yang tentu akan berdampak besar bagi keutuhaan negara republik Indonesia.

Pelanggaran HAM

Saat ini negara lebih memilih menggunakan cara-cara kekerasaan–Operasi Militer–untuk menyelesaikan konflik Papua. Dengan menempuh jalan kekerasaan, tentu ini akan menimbulkan banyak pelanggaran HAM yang juga akan memberikan citra buruk Indonesia di mata dunia internasional.

Beberapa contoh yang dapat ditemui di tahun 2010 kemarin; misalkan, muncul video kekerasan dalam pelaksanaan patroli pada 16 Maret 2010. Dalam video tersebut diperlihatkan bagaimana puluhan warga Papua di tendang dengan sepatu laras. Punggung mereka terus dipukuli. Bahkan ada yang menggunakan helm tempur untuk memukul kepala korban.

Berikutnya, peristiwa pembunuhan Kinderman Gire, seorang Pendeta Gereja GIDI Toragi, di Distrik Tinggi Nambut pada tanggal 17 Maret 2010 yang di duga dilakukan oleh aparat Militer Indonesia.

Mereka curigai Kinderman sebagai anggota “separatis”, padahal ia hanya seorang pendeta biasa. Ia dibawa dan disiksa hingga mukanya bengkak dan menghitam. Sekitar dua minggu kemudian, warga menemukan kepala pendeta Kinderman tersangkut di pinggir sungai Tinggin, Yamo, Gurage.

Berikutnya lagi, kasus kekerasan warga sipil saat diinterogasi yang terekam dan sempat beredar di situs Youtube pada 30 Mei 2010. Di dalam video tersebut, terlihat dua orang warga bernama Anggen Pugu Kiwo dan Telangga Gire diinterogasi mengenai keberadaan senjata dan pimpinan Operasi Papua Merdeka (OPM). Interogasi ini disertai tindak kekerasan yang tak manusiawi.

Keduanya diikat dan ditempatkan terpisah. Korban ini diinjak, dipukul, dan sempat diancam akan ditembak. Bahkan salah satu korban disulut dengan bara kayu yang masih berasap di alat kelaminnya. Selama 48 jam keduanya mengalami penyiksaan yang hebat. (The Jakarta Globe, 22 November 2010)

Tiga contoh kasus diatas menunjukan bagaimana pelanggaran HAM di Papua masih berlangsung sejak wilayah ini berintegrasi ke dalam negara Indonesia sejak tahun 1969 melalui proses penentuan pendapat rakyat (PEPERA) yang masih dianggap “tidak sah” oleh sebagian besar rakyat Papua.

Pandangan LSM

Human Right Watch (HRW) dalam beberapa laporannya mengkritik pemerintah Indonesia yang terus menerus melakukan pelanggaran HAM di Papua. Mereka juga menyoroti kebijakan negara yang mengharuskan wartawan asing, diplomat, serta lembaga HAM internasional untuk harus memiliki “surat jalan” untuk memasuki Papua.

Bukankah ini sebuah “imits” yang diciptakan oleh negara, bahwa Papua saat ini tidak aman untuk di kunjungi. Ini tentu akan memberikan citra buruk di mata dunia internasional. Jika pemerintah beranggapan tidak ada pelanggaran HAM di Papua atau wilayah ini aman-aman saja, maka kebijakan tersebut harus di cabut.

Selain HRW, Amnesty International dan Asian Human Rights Commision (AHRC) juga sering mengeluarkan laporan tentang pelanggaran HAM yang terus terjadi Papua. Bahkan, ada dugaan telah terjadi “slow motion genocida” di Papua.

Menanggapi isu “slow motion genocida”, tepatnya tanggal 22 November 2010 lalu, telah berlangsung dengar pendapat antara beberapa aktivis Papua Merdeka di bawah pimpinan Octovianus Mote, dengan anggota Kongres AS di Washintong DC. Ini sebuah peristiwa bersejarah yang tentu tak bisa dianggap remeh, walaupun hanya dihadiri sedikit anggota Kongres.

Berbagai lembaga HAM di Indonesia, seperti Komnas HAM, Imparsial, KontraS, dan Elsham juga secara berkala membuat laporan terkait pelanggaran HAM di Papua. Mereka sering menyerukan agar pemerintah Indonesia tidak memakai jalan kekerasaan untuk menyelesaikan konflik di Papua.

Namun, hingga saat ini negara terus menerus melakukan tindakan kekerasaan, terutama melalui operasi Militer. Seharusnya, pemerintah menyadari bahwa jalan kekerasaan tidak akan pernah menyelesaikan konflik, malahan ia justru menambah masalah baru di Papua.

Meretas Jalan

Untuk mengakhiri konflik di Papua, lebih khusus pelanggaran HAM , Lembaga Ilmu Pengetahuaan Indonesia (LIPI) pernah membuat sebuah proposal yang disebut dengan “Papua Road Map” sejak tahun 2009 lalu.

Ada empat usulan, pertama, menghilangkan sikap diskriminatif dan menghapus kebijakan-kebijakan yang memarjinalisasikan orang asli Papua.

Kedua, menciptakan proses pembangunan yang menjamin terpenuhinya hak-hak dasar orang Papua, seperti pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya.

Ketiga, membangun dialog yang setara antara Papua dan pemerintah pusat untuk menumbuhkan sikap saling percaya dalam melihat masa lalu dan menatap masa depan.
Keempat, mengungkapkan kebenaran dan mengakui kesalahan atas terjadinya rangkaian kekerasan pada masa lalu demi terciptanya rekonsiliasi.

Proposal yang diajukan LIPI perlu ditanggapi serius oleh pemerintah, juga rakyat Papua. Pemerintah harus mengakui, bahwa selama ini telah bertindak salah dalam menyelesaikan konflik di tanah Papua. Tentu rakyat Papua juga harus membuka diri.

Pemerintah tak perlu mencurigai usulan LIPI sebagai peluang untuk rakyat Papua menyatakan sikap mereka untuk segera “memisahkan diri” dari negara Indonesia. Rakyat Papua juga demikian, dimana tidak memandang dialog sebagai peluang untuk menggapai sebuah kemerdekaan.

Banyak diantara kita yang mungkin masih ingat, di tahun 1999 bagaimana embargo yang di jatuhkan dunia internasional, terutama Amerika Serikat kepada Indonesia ketika terjadi pelanggaran HAM berat di Timor Timur (sekarang Timor Leste). Embargo ini di jatuhkan ketika aparat Militer Indonesia (Red, Kopassus) membunuh ratusan warga Timtim. Kemudian embargo dicabut tahun 2010 kemarin, walau beberapa pelaku belum di sidangkan.

Tentu ini harus menjadi pelajaran penting bagi pemerintah Indonesia. SBY-Boedino beserta Kabinte Indonesia Bersatu Jilid II punya pekerjaan besar untuk menyelesaikan konflik di Papua secara adil, bermartabat dan menyeluruh.

Sekarang tinggal memilih, apakah tetap pakai cara kekerasaan—operasi militer— atau cara damai, yakni; pemerintah menggelar dialog dengan orang Papua yang di mediasi oleh pihak ketiga. Semoga!

*Oktovianus Pogau adalah solidaritas masyarakat Papua, tinggal di Jakarta

Tulisan ini telah di muat di Majalah Bulanan Cermin Papua, Edisi 02 tahun 2011

Mengkritik Mutu Jurnalisme di Indonesia

2011-01-27T22:21:00.004-08:00

SEJAK Indonesia mengganti Hindia-Belanda, media makin terpusat ke Jawa. Rezim Soekarno menutup semua media yang dianggap berpihak Belanda. Nama baru diciptakan; pers perjuangan. Soeharto menciptakan istilah baru; pers pembangunan. Wujudnya berupa konglomerat media.

Kini batas jurnalisme tumpang tindih dengan propaganda, hiburan, iklan dan seni. Bias para wartawan, entah dengan negara, kebangsaan, agama maupun etnik, jadi bias.

Andreas Harsono, wartawan yang pernah meliput untuk The Jakarta Post, The Nation (Bangkok), The Star (Kuala Lumpur) dan Pantau (Jakarta) mengumpulkan 34 naskah berupa kritikan terhadap media di Indonesia dalam sebuah antologi dengan judul “Agama Saya Adalah Jurnalisme.”

Dalam antologi ini, Harsono juga mengkritik liputan media di negara Indopahit (terminalogi Indonesia keturunan Majapahit), yang tidak becus meliput soal konflik sosial maupun politik yang terjadi di Acheh maupun Papua. Memaksakan para wartawan untuk bersikap “nasionalis” atau “merah putih” sehingga tak buat wawancara sekaligus crosscek dengan pihak-pihak yang menginginkan sebuah kemerdekaan dari kolonialisme Indonesia, seperti; Gerakan Acheh Merdeka (GAM) di Acheh dan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Papua.

Seorang wartawan harus mendahulukan jurnalisme dari segala kepentingan. Agamanya, kewarganegaraannya, kebangsaannya, ideologinya, latar belakang sosial, etnik, suku dan sebagainya, harus dia tinggalkan di rumah begitu dia keluar dari pintu rumah dan jadi wartawan (Halaman, 218).

Makin bermutu jurnalisme di dalam suatu masyarkat, maka makin bermutu pula informasi yang didapat masyarkat bersangkutan. Terusannya, makin bermutu pula keputusan yang akan dibuat, kata Harsono mengutip pendapat Bill Kovach, kurator Nieman Foundation, sekaligus salah satu penulis buku “Sembilan Elemen Jurnalisme” yang juga pernah mengajari Harsono menulis saat mendapat Nieman Fellowship di Universitas Harvard, Amerika Serikat.

Mutu jurnalisme di Indonesia tambah buruk lagi ketika para wartawan, yang juga konglomerat media ikutan terlibat dalam perpolitikan nasional. Walaupun, seorang wartawan memunyai hak yang sama dengan warga masyarakat lainnya, tapi ini tentu menganggu independensi wartawan tersebut.

Misalkan, Goenawan Mohamad, wartawan terkemuka Indonesia, yang juga punya reputasi di dunia internasional, memutuskan bergabung dengan tim sukses Amien Rais, saat pemilihan umum tahun 2009 silam. Alwi Hamu, salah satu pemimpin Kelompok Jawa Pos, ikut bergabung dengan Jusuf Kalla. Kemudian Cyprianus Aoer, wartawan asal Manggarai, Pulau Flores, dan pemimpin redaksi harian Suara Pembaharuan jadi kandidat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk anggota parlemen (sekarang telah duduk di parlemen komisi x) (Halaman 169-170).

Salah satu dari sembilan elemmen jurnalisme adalah, loyalitas utama seorang wartawan adalah kepada warga masyarakat tempat ia berada. Wartawan bisa melayani warga dengan sebaik-baiknya apabila mereka bersikap independen terhadap orang-orang yang mereka liput. Tapi, bagaimana jika ia telah ikut berpartisipasi dalam dunia politik? Tentu meragukan sekali independensinya? Siapa yang akan ia bela?

Dalam buku setebal 268 halaman ini, pada salah satu naskah dengan judul “Kupas Tuntas Media Palmerah” Harsono juga menyatakan pesimis kepada perkembangan media di Indonesia -- terutama konglomerat media Palmerah (Palmerah; merujuk pada satu tempat di Jakarta yang menjadi pusat media-media besar di Indonesia), yang sebagian besar peninggalan sistem Orde Baru, seperti; Jawa Pos, Kompas, Tempo, The Jakarta Post, RCTI, SCTV, Indosiar, TVRI, TPI. Mereka rata-rata berideologi fasisme, berorientasi komersial (secara berlebihaan) secara teknis belum mau pake standar jurnalisme internasional (byline, firewall, liputan media independen, menganggap wartawan kerja produksi alias kuli, nasionalisme sempit, dan sebagainya).

Dateline naskah-naskah dalam buku ini dibuat dari tahun 1999 hingga 2010, sambil penulis menyelesaikan bukunya A Nation in Name; Debunking the Myth of Indonesian Nationalism. Ia ditulis dari beberapa tempat berbeda, seperti; Banda Aceh, Cambridge, Ende, Jogjakarta, Londok, Merauke, Pontianak, Semarang, Singapura, dan sebagainya, namun kebanykan ditulis dari Jakarta. Ada empat tema besar yang diangkat, (1) laku wartawan (code of conduct); (2) Penulisan (writing); (3) dinamika ruang redaksi (newsroom diversity); serta (4) liputan (reporting).

Buku ini semakin menarik dibaca, karena penulis sendiri telah membuktikan dirinya sebagai seorang penulis handal yang telah berkarir di beberapa media Internasional. Buku ini juga semacam jadi buku panduan bagi mahasiswa, wartawan, serta masyarakat Indonesia yang peduli akan mutu jurnalisme di Indonesia.

Judul : Agama Saya Adalah Jurnalisme
Penulis : Andreas Harsono
Penerbit : Kanisius, Jogjakarta
Terbit : Desember 2010
Halaman : 268 Halaman
Harga : Rp. 50.000

Resensi ini telah di muat pada Koran Jurnal Nasional, tanggal 23 Januari 2011

Negara (Tidak) Harus di Bela

2011-01-24T02:53:00.004-08:00

MELALUI Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2006, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah menetapkan tanggal 19 desember sebagai hari bela negara, sekaligus untuk memperingati hari berdirinya Pemerintahan Darurat Republik Indonesia 19 desember 1948.

Selain Kepres diatas, beberapa dasar hukum dan peraturan wajib bela negara juga dapat dilihat dalam Undang-Undang No 3 Tahun 2003 tentang Pertahanan Negara, Undang-Undang No.29 tahun 1954 tentang Pokok-Pokok Perlawanan Rakya, serta Tap MPR No.VI Tahun 1973 tentang konsep Wawasan Nusantara dan Keamanan Nasional.

Pemerintah, baik legislatif maupun yudikatif, bahkan presiden SBY sendiri telah menyadari bertapa pentingnnya kesadaran bela negara sehingga menyusun dan menetapkan peraturan diatas untuk ditaati.

Konsep Bela Negara

Secara harafiah, bela negar sendiri diartikan sebagai sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya.

Ada dua konsep bela negara secara umum, pertama; diartikan secara fisik dan kedua; diartikan secara non-fisik.

Secara fisik, dengan mengangkat senjata untuk menghadapi serangan dari musuh, baik serangan dari dalam maupun dari luar yang membahayakan keutuhan negara republik Indonesia. Langkah-langkah ini hanya biasa diambil oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai sayap militer Negara yang telah telah dilatih secara khusus.

Dan secara non-fisik, dapat didefinisikan sebagai segala upaya untuk mempertahankan Negara dengan cara meningkatkan rasa nasionalisme, yakni kesadaran berbangsa dan bernegara, menanamkan kecintaan terhadap tanah air, serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara.

Semua warga negara Indonesia, termasuk juga warga negara luar yang sedang berada di Indonesia wajib menjalankan tugas bela negara, entah dengan cara apapun. Hal ini juga sebagai wujud penghormataan kepada para pejuang terdahulu yang telah mengorbankan jiwa dan raga demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Pudarnya Nasionalisme

Sebagai warga masyarakat, tentu cara bela negara dengan kedepankan bentuk fisik tak akan mungkin, cara non-fisik menjadi pilihan utama, dengan kata lain meningkatkan rasa nasionalisme, dan cinta akan tanah air.

Namun, jika kita memandang secara realistis, rasa nasionalisme atau semangat bela Negara pada kebanyakan warga Negara Indonesia telah hampir pudar, dan mungkin tidak kita temui lagi, terutama di daerah-daerah konflik seperti Papua dan Maluku.

Tentu hal ini tidak timbul begitu saja, ada sebab-sebab tertentu yang membuat rasa nasionalisme anak-anak bangsa ini pudar, bahkan hilang.

Dalam peluncuran dan diskusi buku “G30S PKI, Perang Dingin, dan Kehancuran Nasionalisme” karya Tan Swie Ling beberapa hari lalu di Auditorium Perpustakaan Nasional, saya sebagai peserta diskusi sempat bertanya kepada Ben Anderson, salah satu narasumber yang juga penulis buku “Komunitas-KomunitasTerbayang” bahwa optimiskah anda Indonesia akan tetap menjadi Negara yang utuh dalam beberapa tahun kedepan?

Pertanyaan diatas berangkat dari hasil refleksi saya terhadap kehancuran nasionalisme masyarakat Indonesia yang justru disebabkan oleh sistem negara yang buruk, dan para pemimpin di Negara ini yang tidak bijak dalam menyelesaikan segala konflik.

Misalkan, seorang Gayus Tambunan, mafia pajak kelas kakap, dengan mudah sekali keluar masuk rutan Mako Brimob, apalagi sampai bisa pergi menonton pertandingan tenis di Bali dengan menyuap para petugas. Ini menunjukan bobroknya para penegak hukum, yang bukannya mentaati hukum, justru turut melanggar hukum tersebut.

Sementara itu, kasus korupsi di Negara ini yang terus menerus meningkat. Hasil penelitian “Political & Economic Risk Consultancy” (PERC) pada akhir bulan Maret lalu menempatkan Indonesia sebagai negara terkorup pertama di Asia Pasifik, dan kelima di dunia.

Kemudian, pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) juga terus menerus meningkat dan tak pernah di tuntaskan. Siapa dalang dibalik pembunuhan Munir hingga saat ini tidak pernah diketahui publik, padahal presiden SBY telah berjanji untuk membentuk tim pencari fakta dan menuntaskan hingga sampai akar-akarnya. Pelanggaran HAM di Papua juga tak pernah dicari bentuk penyelesainnya.

Dengan beberapa refleksi inilah saya menyimpulkan, bahwa kehancuran nasionalisme atau “keengganan” bela negara yang ditunjukan oleh sebagiaan besar warga Negara Indonesia di sebabkan oleh para aktor negara sendiri. Tetapi cukup bijak Ben Anderson menjawab, bahwa sebaiknya jangan ada yang keluar dari Negara Indonesia.

Tekad Pemerintah

Melihat rasa nasionalisme Indonsia yang semakin pudar, dan “keengganan” bela negara yang ditunjukan sebagian besar warga masyarakat Indonesia, ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah, secara khusus presiden SBY.

Pemerintah, dalam hal ini para pimpinan negara ini harus menunjukan tekadnya untuk membangun masyarakatnya Indonesia. Rasa nasionalisme dan semangat bela negara akan muncul dengan sendirinya, jika para pimpinan negara ini berlaku adil, dan konsisten menjalankan semua perundang-undangan yang telah di buat.

Yang perlu di bela adalah masyarakatnya, dengan bagaimana para pemimpin tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari hukum, sembari menyelesaikan setiap permasalahan di dalam negeri secara bijak dan bermartabat.

Negara “tidak” harus di bela, tetapi masyarakatnya yang perlu di bela. Jika masyarakat sudah di bela, tentu mereka juga akan membela negara, dan rasa nasionalisme akan semakin tumbuh. Selamat memperingati hari bela negara. Semoga saja Indonesia menjadi Negara yang lebih baik.

Oktovianus Pogau adalah solidaritas masyarakat Papua, tinggal di Jakarta.

Tantangan dan Harapan di Tahun 2011

2011-01-16T23:14:00.002-08:00

OCTHO- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam sambutannya saat membuka Rapat Kerja Awal Tahun di Jakarta Convention Center, Senin,(10/01) mengukapkan bahwa ada 10 tantangan Indonesia yang harus dikerjakan di tahun 2011.

10 tantangan tersebut seperti; pertama, melakukan langkah-langkah guna mengantisipasi kenaikan harga pangan dan energi dunia. Kedua, bersama DPR, pemerintah diminta mengelola APBN agar tepat sasaran. Keempat, iklim investasi harus dipastikan sehat. Kelima, penyimpangan dan korupsi di daerah terus dikikis.
Keenam, praktik usaha pertambangan dan kehutanan yang ilegal dan merusak lingkungan ditertibkan. Ketujuh, politik uang harus dicegah. Kedelapan, program-program prorakyat dan pelayanan masyarakat berjalan dengan baik. Kesembilan, perlindungan terhadap TKI ditingkatkan dan yang terakhir, kesiapan dan kesiagaan pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk menangani bencana alam.

Sebelumnya, SBY juga telah memaparkan 10 capaian (keberhasilan) Indonesia di tahun 2010 kemarin. Pencapaian tersebut tentu berkat kerja keras, dan usaha semua pihak, termasuk masyarakat Indonesia sendiri.

Sekarang saatnya menatap kedepan (tahun 2011). Melakukan langkah-langkah kongkrit dan bijak untuk berusaha mencapai target-target yang telah kita tetapakan sendiri di tahun 2011 ini. Ada beberapa hal mendasar yang harus diperhatikan, agar dapat mencapai apa yang menjadi “pekerjaan rumah” bagi Negara ini.

Pertama, buat perencanaan yang baik dan matang. Misalkan, Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia harus membuat perencanaan yang jelas, dalam beberapa minggu atau beberapa bulan sejak awal tahun ini, siapa dalang dibalik kepergiaan Gayus H Tambunan, mafia pajak ke Bali, maupun ke beberapa Negara luar, seperti Singapura, Kuala Lumpur dan Makau (Hongkong) sudah bisa diungkapkan kepada publik.

Kedua; Harus ada target yang jelas. Misalkan, pemerintah harus berkomitmen serta menargetkan, “prestasi” korupsi Indonesia di tahun 2011 akan berkurang, bahkan jika boleh tak ada lagi yang melakukan korupsi. Jika melihat hasil survei yang dirilis Political & Economic Risk Consultancy atau PERC pada tahun 2010 kemarin, telah menempatkan Indonesia sebagai Negara korup pertama di Asia Tenggara, dan kelima di dunia. Ini tentu “prestasi” yang sangat buruk.

Ketiga; harus ada komitmen dan tekad dari semua pihak. Pemerintah (daerah maupun pusat), DPR, serta Presiden harus berkomitmen, dan bertekad penuh membangun Indonesia dengan hati, bukan dengan mulut, komentar, serta opini-opini tak berdasar di media massa.

Misalkan, seorang pimpinan, baik Presiden, Gubernur, dan Bupati, bahkan Camat sekalipun, harus memanggil setiap bawaaan yang tidak melakukan fungsi kerja atau menyeleweng dari apa yang seharusnya ia kerjakan. Kalau ada Bupati yang korupsi, Gubernur harus berani menegur, bila perlu memberhentikannya. Dan juga, jika ada aparat militer (TNI/POLRI) yang bertindak sewenang-wenangnya, atau melakukan pelanggaran HAM, harus diusut tuntas, bahkan bila perlu memecat pelakunya.

Keempat; Melakukan evaluasi dan kontrol. Setiap target, perencanaan, bahkan program yang telah dibuat di awal tahun ini, kedepannya tetap dilakukan control atau evaluasi, agar tingkat keberhasilan, maupun kegagalannya dapat diukur. Ini juga akan memotivasi siapapun untuk bekerja lebih baik, dan lebih sungguh-sungguh lagi.

Ketika sedikit dari banyak “rambu-rambu” untuk membangun Indonesia diatas di perhatikan, alhasi, harapannya, akan ada sedikit perubahaan, yang tentu manfaatnya dirasakan oleh seantoro rakyat Indonesia dan untuk kepentingan Negara.

SBY-Boediono Harus Atasi Konflik Papua

2011-01-06T20:52:00.005-08:00

OCTHO- SALAH satu tugas pokok Presiden dan Wakil Presiden Indonesia adalah menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Biasanya, ancaman dari dalam negara sendiri lebih punya dampak besar, ketimbang ancaman dari negara luar. Dan kadang kala, ancaman dari negara luar justru semakin nampak, ketika negara membiarkan sebuah konflik tumbuh dalam suatu wilayah negara sendiri, tanpa di carikan bentuk penyelesaianya.

Papua merupakan salah satu wilayah yang memberikan ancaman serius bagi keutuhaan negara Indonesia sejak wilayah ini berintegrasi di tahun 1969 melalui proses penentuan pendapat rakyat.

Ia juga selalua mempengaruhi beberapa negara luar untuk menekan pemerintah Indonesia ketika konflik yang terjadi di daerahnya tidak pernah di selesaikan secara bijaksana.

Lihat saja, Amerika Serikat, Australia, Vanuatu dan beberapa negara di kawasan Asia Pasifik akan lantang bersuara ketika terjadi berbagai konflik di Papua, terutama masalah pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) yang terus-menerus terjadi.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wakil Presiden Boedino punya tugas utama untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di tanah Papua. Konflik ini harus di selesaikan secara adil, damai dan bermartabat seperti yang di lakukan di Aceh.

UU Otsus Papua

Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (UU Otsus Papua) telah diberlakukan selama sembilan tahun lamanya. Namun, manfaat langsung dari kehadiran Otsus tidak dirasakan oleh sebagian besar rakyat Papua. Bahkan ada juga yang menyimpulkan Otsus telah gagal.

Kecewa dengan implementasi Otsus, sudah tiga kali sejak di berlakukan Otsus rakyat Papua long march puluhan kilometer dari Abepura menuju kantor DPR Papua di Jayapura. Mereka mengembalikan UU ini kepada wakil rakyat di DPR Papua. Mereka juga meminta segera di teruskan kepada pemerintah pusat di Jakarta. (The Jakarta Post, 07/08/2010)

Tentunya, dana Otsus yang tiap tahunnya meningkat secara signifikan, semisal 2,4 trilyun (tahun 2004), 4,8 trilyun (tahun 2006), 5,3 trilyun (tahun 2007), 5,5 trilyun (tahun 2008), 5,3 trilyun (tahun 2009), 5,2 trilyun (tahun 2010) dan untuk ABPD Propinsi Papua tahun 201I membutuhkan 5,8 trilyun, juga tak bisa memberikan jaminan bahwa konflik di Papua akan berakhir.

Bahkan, sebagian kalangan beranggapan UU Otsus justru menimbulkan masalah baru di tanah Papua. Masalahnya, bagaimana ia menciptkan birokrasi pemerintah yang kian korup. Ini tentu akan menimbulkan konflik horizontal antara sesama orang Papua sendiri.

Karena itu, UU Otsus Papua tidak bisa dianggap sebagai solusi akhir untuk menyelesaikan konflik di tanah Papua.

Kunjungan SBY

Kunjungan SBY dan beberapa Menteri ke Jayapura, Papua beberapa hari lalu tentu tak bisa menghentikan konflik yang terjadi. Malahan, setelah kunjungan tersebut menambah beberapa catatan konflik baru.

Beberapa insiden yang terjadi terjadi setelah kunjugan SBY, seperti; penembakan yang terjadi di Kampung Nafri, Jayapura, dimana menewaskan satu orang warga sipil dan empat orang luka parah.

Beberapa hari berikutnya, sekelompok orang yang di duga sebagai anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) mengibarkan bendera bintang Kejora sebagai simbol bendera bangsa Papua, di Puncak Jaya, Papua.

Kemudian ada lagi aksi demo rakyat Papua melalui Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan Dewan Adat Papua (DAP); intinya mereka meminta pemerintah Indonesia membuka ruang dialog untuk membicarakan masalah Papua secara adil, damai dan bermartabat.

Sekecil apapun kemungkinan lepasnya Papua dari NKRI tentu tak bisa di anggap remeh. Lepasnya Timor Leste di tahun 1999 melalui proses referendum merupakan pelajaran berharga bagi pemerintah Indonesia, terutama Presiden SBY sebagai kepala negara saat ini.

Ia harus lebih bijaksana dalam mengatasi konflik yang terjadi di Papua. Jika tidak, tentu akan berdampak pada keutuhan NKRI yang selalu di cita-citakan.

Dialog

Sepulang dari Papua, presiden SBY bersama beberapa menteri langsung membentuk Unit Percepatan Pembangunan Papua. Tujuan tidak jauh berbeda dengan Instruksi Presiden No. 7 tahun 2007 tentang Percepatan Pembangunan di tanah Papua yang di keluarkan tiga tahun lalu.

Tapi, apakah pembentukan lembaga ini akan turut membantu menyelesaikan konflik di tanah Papua? Penulis sangat pesimis. Malahan bisa menambah konflik baru di birokrasi pemerintahaan.

Misalkan, Inpres No. 7 tahun 2007 tidak berjalan maksimal karena tumpang tindih dengan sebuah perundangan sebelumnya, yakni; UU No.21 tahun 2001 tentang Otsus Papua.

Dan bukankah pembentukan lembaga ini juga bertentangan lagi dengan UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua yang telah di undang-undangkan lebih dulu?

Konflik di Papua hanya dapat di selesaikan jika SBY-Boediono membuka diri untuk menyelenggarakan dialog yang bermartabat antara pemerintah dengan rakyat Papua.

Apapun model dialog itu, yang penting SBY-Boediono sebagai kepala dan wakil kepala negara harus mendorong agar proses ini bisa terlaksana. Jika tidak, konflik Papua merupakan bom waktu bagi keutuhaan negara Indonesia, yang kapan saja bisa meletus.

Akar dari pada konflik di Papua harus dipangkas lebih dulu, sebelum memangkas konflik-konflik lain yang berkaitan dengan implementasi UU Otsus Papua serta percepatan pembangunan di wilayah paling timur Indonesia ini.

*Oktovianus Pogau adalah freelance journalist, tinggal di Jakarta

Naskah ini dalam bahasa Inggris telah di muat di koran The Jakarta Globe
Sumber gambar google.

Ibadah Natal, Seminar dan Perayaan Tahun Baru IPMANAPANDODE Berlangsung

2011-01-03T20:29:00.002-08:00

“Mempersiapkan diri untuk membangun dalam kasih”
OCTHO - Ibadah natal, seminar dan perayaan tahun baru Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Nabire, Paniai, Dogiyai, Deiyai (IPMANAPANDODE) se-Jawa dan Bali tahun 2010, telah berlangsung di Balai Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri, Parung, Bogor. Acara ini berlangsung sejak tanggal 29 Desember 2010 hingga 01 Januari 2011.

Menurut Ketua panitia, Serfasius Kotuki, yang juga mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB), penyelenggaraan acara Ibadah natal maupun seminar ini bertujuan untuk membangun tali persaudaraan serta menumbuhkan semangat dan cinta kasih sesama pelajar dan mahasiswa asal Paniai, Nabire, Dogiyai dan Deiyai yang sedang menempuh pendidikan di pulau Jawa dan Bali.

Kotouki juga menambahkan, bahwa tema yang di ambil dalam Pekan IPMANAPANDODE tahun ini adalah “Mempersiapkan Diri Untuk Membangun Dalam Kasih”, tema ini merangkul semua kegiataan yang dilaksanakan dalam seluruh rangkaian acara tahun ini.

“Mempersiapkan diri berarti, kita membekali diri kita dengan apa yang telah kita pelajari, apa yang kita dapat, apa yang kita alami, dan apa yang kita lakukan dalam kebenaran kasih Kristus.

Tujuannya, agar setelah kita pulang ke daerah masing-masing, kita dapat mengabdikan diri untuk pembangunan daerah untuk kepentingan masyarakat luas, tidak untuk kepentingan pribadi kita,” katanya dalam sambutan tertulis.

Selain menyelenggarakan Ibadah natal, dan penyambutan tahun baru, acara yang tidak kala pentingnya adalah seminar umum. Ir. Kemas Abuhanif, Dosen di Institut Pertanian Bogor (IPB) membawakan materi dengan thema “Taktik Pemasaran Komoditi”. Tujuan penyelenggaraan seminar ini bagaimana cara meningkatkan komoditi, maupun sampai pada cara pemasaran setiap bahan komoditi yang telah di hasilkan.

Hadir juga Ir. Mahalaya S Cagil, Direktur Centre International Potato (CIP), sebuah lembaga yang bergerakan di bidang pembudidayaan ubi jalar di dunia. Adapun thema yang di bawakan “Teknik Pembudidayaan Ubi Jalar di Papua”. Ia memaparkan bagaimana meningkatkan produktifitas Ubi jalar di Papua, dan bagaimana cara menggunakan varietas unggul untuk pengembangbiakan.

Dalam mengawali seminar, kedua pemateri berterima kasih kepada panitia penyelanggara yang telah memberikan kesempatan untuk membawakan materi mereka di depan mahasiswa asal Papua. “Kami mendapatkan kehormatan bisa berbicara di depan mahasiswa Papua saat ini,” kata mereka membuka acara.

Selain seminar, beberapa kegiataan yang berlangsung seperti pertandingan sepakbola antar kota studi (dimenangkan oleh kota study Jakarta), Bola Volly putri (dimenangkan oleh kota Studi Bandung), bola Volly Putra (dimenangkan oleh Kota Studi Malang) serta beberapa acara selingan, seperti Pentas Budaya, Pentas Band, serta seni. Tujuan utama dari penyelenggaraan kegiataan ini adalah untuk meningkatkan kebersamaan, kekompakan, dan kekeluargaan antar setiap pelajar dan mahasiswa se-Jawa dan Bali.

Pada penghujung acara, berlangsung evaluasi semua kegiataan yang telah dilangsungkan. Masing-masing kota studi mengirim perwakilan untuk menyampaikan masukan maupun pendapat mereka. Setelah itu berlangsung acara penentuan kota studi untuk natal tahun berikut. Dengan perdebatan yang cukup alot dan panjang, akhirnya kota Studi Jogjakarta diberikan kepercayaan untuk menyelenggarakan natal di tahun berikut.

Diakhiri dengan doa penutup, seluruh peserta dari setiap kota studi mengemas barang untuk kembali ke daerah masing-masing. Sayonara hingga Natal tahun 2011 di kota Gudeg, Jogjakarta. (OP)

Andai Saya Jadi Obama

2010-12-11T04:40:00.003-08:00

OCTHO- Saya mencintai Indonesia, seperti mencintai negara saya Amerika Serikat (AS). Indonesia adalah bagian dari diri saya, tentunya kampung halaman saya juga.

Karena kampung halaman, bukan berarti saya mengunjungi Indonesia dengan semaunya. Saat ini saya adalah presiden, sekaligus orang nomor satu di negara Adidaya. Saya perjuangkan kepentingan hampir 300-an juta masyarakat AS.

Banyak orang pasti bertanya, mengapa saya tidak berlama-lama di negara Indonesia? Wajar jika ada yang bertanya seperti itu.

Saya tahu, banyak materi, tenaga, bahkan pikiran pemerintah Indonesia telah di korbankan untuk menyambut kedatangan saya.

Menurut sebuah berita di Koran Tempo, bahwa hampir 10 ribu aparat militer Indonesia telah di kerahkan jauh-jauh hari untuk mengamankan kedatangan saya. Kemudian, beberapa ruas jalan utama di Jakarta di tutup agar tak menggangu ketika saya melintas. Ini penghormatan yang sangat luar biasa.

Robert Gibbs, Juru bicara Gedung Putih, telah memberikan keterangan resmi, karena alasan erupsi gunung merapi yang di khawatirkan berdampak buruk pada penerbangan pesawat milik kepresidenan, Air Force One, sehingga saya buru-buru tinggalkan Indonesia.

Sebenarnya ada alasan yang sulit di kemukakan. Ini pula yang yang seharusnya di ketahui masyarakat Indonesia, mengapa saya tidak berlama-lama disini.

Tidak Penting

AS beranggapan Indonesia tidak penting. Buktinya, saya diberi waktu hanya 18 jam di negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia ini. Mungkin ini kunjungan saya yang paling singkat setelah di lantik menjadi Presiden ke-44 AS sejak tahun 2008 lalu.

Saking tidak pentingnya, kunjungan saya ke taman Makam Pahlawan, Kalibata, yang telah di jadwalkan oleh Gedung Putih juga di batalkan. Sudah singkat, dipersingkat lagi.

Memang, ukuran menilai penting dan tidaknya Indonesia, bukan karena lamanya waktu saya berkunjung, tetapi kesepaktan, dan pembicaraan penting apa yang saya lakukan dengan para petinggi di Indonesia, untuk kepentingan kita bersama.

Saya kira masyarakat Indonesia perlu ketahui, kemitraan kompherensif yang seharunya menjadi agenda utama pembicaraan saya di Indonesia juga tak terlaksana dengan baik. Yang ada hanya bagaimana saya disambut dengan makanan ala Indonesia, seperti; nasi goreng, bakso, sate, dan makanan lainnya.

Saya tahu, Indonesia punya pengaruh yang cukup besar di kawasan Asia Tenggara. Apalagi, di tahun 2011 mendatang, Indonesia di percayakan menjadi tuan rumah, sekaligus ketua penyelenggara KTT ASEAN. Namun, hal itu tentu tidak bisa meyakinkan masyarakat AS, bahwa Indonesia adalah negara yang penting untuk di kunjungi.

Kepentingan AS

Kepentingan kami di masa kini adalah mencari “sahabat” yang bisa membantu mengatasi krisis keuangan global yang terjadi pada musim gugur tahun 2008 lalu. Indonesia tentu tak bisa membantu apa-apa dalam mengatasi krisis ini. Bahkan, saya kuatir Indonesia hanya akan jadi beban bagi negara kami.

Kenapa saya mengunjungi China pertama kali untuk negara-negara di kawasan Asia, padahal saya tak ada hubungan apa-apa, termasuk hubungan sejarah seperti dengan Indonesia? Yah, karena hanya China yang bisa membantu perbaiki krisis keuangan global yang terjadi di negara kami.

Saat Dollar anjlok, malahan Yuan tetap stabil. Perusahaan-perusahaan kami hampir saja bangkrut besar. Namun perusahaan China tetap kokoh. Malahan ekspor mereka ke beberapa negara, termasuk di negara kami adalah yang paling besar. Tentu saya sebagai kepala negara sangat kuatir, dimana China mendominasi ekonomi di dunia.

Karena itupula saya kunjungi China. Mengajak mereka bekerja sama. Meminta mereka untuk menaikan Yuan, agar Dollar bisa stabil. Saya tahu, hanya mereka yang bisa membantu kami.

Setelah China, India merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk paling banyak di dunia. Kami membutuhkan pasar. Dan India adalah tempatnya. India sukar diajak bicara. Namun dengan pembicaraan yang cukup alot dan lama, sehingga kami bisa diterima baik. Kami membicarakan kepentingan ekonomi yang tentu menguntungkan kedua belah pihak.

Indonesia juga memiliki jumlah penduduk yang paling banyak, dan berada pada urutan keempat setelah negara kami. Namun, negara Indonesia berbeda dengan China dan India. Negara Indonesia sangat taat pada kami. Indonesia juga sangat mudah di ajak bicara. Ini salah satu alasan utama, kenapa kami tak perlu berlama-lama dan bicara panjang lebar dengan pemerintah Indonesia.

Menyoal Pidato

Banyak masyarakat Indonesia tercengang ketika mendengar saya berpidato di Universitas Indonesia, Depok. Saya berbicara tentang demokrasi, Hak Azasi Manusia (HAM), dan Agama di Indonesia.

Saya tahu, pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) di Indonesia masih sering terjadi. Kasus Trisakti dan Semanggi yang terjadi pada tahun 1998 sampai sekarang belum juga di tuntaskan. Siapa dalang pembunuh Munir, aktivis HAM senior di Indonesia juga belum terungkap .

Dua hari sebelum saya datang, media masa di Indonesia maupun dunia internasional heboh dengan penyiksaan dua warga sipil yang di duga sebagai anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Puncak Jaya, Papua. Menko Polhukam, Djoko Suyanto, sempat memberikan kebenaran, bahwa anak buahnya melakukan penyiksaan terhadap warga sipil. Hingga saat ini, siapa oknum anggota TNI yang melakukan penyiksaan terhadap kedua warga sipil tersebut juga belum di adili.

Menyoal agama. Indonesia dengan hampir 85% penduduk mayoritas muslim masih sering berlaku tidak adil pada warga agama minoritas. Sejak tahun 1996 hingga tahun 2010, ratusan gereja telah di rusak dan dibakar, banyak warga gereja yang di bunuh. Pelakunya hingga kini belum tertangkap.

Saya juga tahu, bagaimana Indonesia dalam melangsungkan pemilihan umum. Masih banyak pejabat yang melakukan praktek money laundering dan money politic. Negara saya masih yang paling baik dalam hal demokrasi. Indonesia perlu belajar banyak dari kami. Dan juga, banyak peristiwa di negara ini menunjukan bahwa hukum di Indonesia bisa dibeli dengan uang.

Saya cukup menyesal, membawakan pidato ini, seakan-akan Indonesia adalah negara yang tak ada cacat maupun nodanya. Saya yakin, banyak pemuka agama, tokoh politik, bahkan presiden Indonesia sekalipun tersenyum lebar mendengar saya berpidato. Ini mungkin pidato saya yang paling berkesan menurut mereka.

Ada yang harus kalian tahu, bahwa pidato saya sebenarnya adalah sebuah teguran bagi para pemimpin di negeri ini. Juga untuk para pemuka Agama, dan terlebih khusus bagi masyarakat seantoro Indonesia. Bahwa, masih banyak ketimpangan yang perlu di benahi dari negeri ini.

Intinya, pemerintah Indonesia jangan dibuat lupa diri dengan ucapan manis, seorang Obama. Masih banyak persoalaan di negeri ini yang harus di tuntaskan. Segeralah selesaikan, sebelum semuanya terlambat.

*Oktovianus Pogau adalah aktivis Aliansi Mahasiswa Papua, tinggal di Jakarta.

Pentingkah Indonesia di Mata AS?

2010-11-22T03:26:00.003-08:00

OCTHO- Kunjungan Presiden Amerika Serikat (AS), Barack Hussein Obama telah usai, namun pemerintah dan mayarakat Indonesia tentu berharap ini bukan kali terakhir ia mengunjungi Indonesia. Saat berpidato di kampus Universitas Indonesia, Depok, ia menyatakan bahwa Indonesia adalah bagian dari dirinya.

Wajar jika Obama mengatakan demikian. Ia pernah tinggal di Indonesia selama empat tahun. Saat itu ia ke Indonesia bersama Ibunya, Ann Dunham dan Ayah tirinya, Lolo Soetoro, yang juga orang Indonesia. Ayah tirinya di paksa meninggalkan kuliah di Hawaii, dan diwajibmiliterkan ke Papua Niugini (Papua) oleh pemerintah Indonesia.

Terlepas dari masa kecil Obama di Indonesia, kita juga perlu memikirkan banyak sisi perihal kedatangan orang nomor satu di negara Paman Sam ini. Siapa dia saat ini? Ada kepentingan apa di Indonesia? Dan tujuaan apa ia datang?

Obama tempo dulu, berbeda sekali dengan Obama sekarang. Ia dulu hanya seorang anak “ingusan” yang mungkin tak ada pengaruhnya. Bahkan, bisa jadi sama sekali tak di perhitungkan karena hanya seorang imigran biasa.

Tetapi sekarang berbeda. Ia adalah Presiden ke-44 di negara Adikuasa macam AS. Ia memimpin Negara yang punya power sangat besar untuk mengatur dunia. Ia juga orang nomor satu di negara berpenduduk terbanyak ketiga.

Dengan demikian, tentulah maksud kedatangan ia ke Indonesia tidak seperti yang di pikirkan banyak masyarakat Indonesia. Ia sebenarnya tidak “pulang kampung,” walaupun ia mengatakan bahwa Indonesia adalah kampung halamannya.

Jika Indonesia termasuk kampung halamannya, kenapa ia tidak mengunjungi SD Negeri 01 Menteng? Kenapa ia tidak bersilaturahmi dengan teman-teman masa kecilnya? Atau kenapa ia tidak menemui keluarga ayah tirinya yang telah lama di Indonesia?

Nah, karena itu perlu kita pahami , bahwa Ia datang ke Indonesia atas nama Negara AS dan memperjuangkan kepentingan nasional AS juga. Bukan kepentingan pribadi.

Bayangkan saja, Obama hanya 18 jam di Indonesia. Berbeda dengan kunjungannya ke India, New Delhi, yang memakan waktu hampir tiga hari. Bahkan ketika di New Delhi, ia mengunjungi beberapa tempat bersejarah, termasuk Monumen Makam Humayun yang menurut beberapa sumber telah mengilhami penciptaan bangunan Taj Mahal.

Mungkin saking tidak pentingnnya Indonesia di mata pemerintah AS, mengunjungi taman makam Pahlawan di Kalibata, yang telah menjadi agenda awal Gedung Putih juga di batalkan. Kunjungan sudah singkat, malah di persingkat lagi.

Kalau begitu, seberapa pentingkah Indonesia di pemerintah AS dan Obama? Jelas tidak penting. Kenapa? Ada tiga hal menurut hemat saya.

Pertama; Karena posisi Indonesia saat ini hanya sebagai “konsumen kebijakaan” AS dan dunia, bukan pembuat kebijakaan. Indonesia belum punya daya tawar yang kuat di tingkat dunia internasional. Singkat kata, Indonesia di anggap sebagai pengikut setia yang akan taat pada semua kepentingan AS sampai kapanpun.

Kedua; Indonesia tak dapat membantu AS dalam pemulihan laju pertumbuhan ekonomi mereka setelah keguncangan krisis perbankan tiga tahun lalu. Karena kebutuhaan AS masa kini adalah melakukan perbaikaan ekonomi agar masih mendapat tempat dan menjadi yang paling kuat di dunia.

Ketiga; Posisi Indonesia saat ini hanya sebagai penonton, bukan pemain dalam percaturan global. Seorang penonton tak bisa mengatur pertandingan, mengarahkan pertandingan, apalagi sampai ikut membuat kebijakaan, pemainlah yang punya kewenangan luas.

Di negara-negara Asia, AS beranggapaan hanya China yang bisa menjawab kebutuhaan mereka. Makanya jangan heran, jika China adalah negara pertama di Asia yang di kunjungi Obama setelah terpilih. Indonesia adalah negara ketiga yang di kunjungi, itupun setelah beberapa kali membatalkan kunjungannya.

Jika punya daya tawar yang kuat dalam percaturan global, tentu AS dan seorang Obama akan berpikir ulang jika hanya mengunjungi Indonesia dalam belasan jam. Pasti tiga hari, atau bahkan bisa jadi empat hari.

Apa yang harus di lakukan agar Indonesia di anggap penting oleh AS? Caranya simpel saja. Membangun kekuataan ekonomi negara secara internal dengan matang. Membangun kerja sama dengan negara-negara sosialis yang tidak berpikir untuk kepentingan semata. Dan membangun kekuataan ekonomi yang berbasis kerakyataan. Ini menjadi langkah awal untuk menjadi pemain utama di percaturan global.

Memang berapa lama ia mengunjungi Indonesia bukan ukuran menilai Indonesia penting atau tidak, tetapi paling tidak Obama dan pemerintah AS sadar bahwa banyak hal yang telah di lakukan pemerintah dan masyarakat Indonesia untuk menyambut kedatangannya yang hanya 18 jam.

Menyimak pidato Obama di Kampus Universitas Indonesia, tentu bisa di simpulkan bahwa kedatangan dia ke Indonesia hanya ingin memulihkan citra masyarakat AS di mata umat muslim, bahwa AS tidak berniat perang melawan muslim. Lebih tepatnya, politik simbolik yang di lakukan Obama ke Indonesia.

Kira-kira langkah apa yang akan di lakukan SBY-Boediono agar Indonesia dianggap penting oleh AS jika melakukan kunjungan di lain waktu? Kita tunggu saja.

*Oktovianus Pogau adalah aktivis Aliansi Mahasiswa Papua, tinggal di Jakarta.

Obama, Indonesia dan Papua

2010-11-11T02:11:00.004-08:00

DALAM buku yang berjudul “The Audicity of Hope - Thoughts On Reclaiming The American Dream” yang ditulis langsung oleh Barack Obama telah sedikit menggambarkan bagaimana semasa ia dan keluarganya tinggal di Indonesia.

Dalam buku tersebut, Obama juga menuliskan pandangannya tentang politik di Indonesia. Ia juga bercerita bagaimana punya hobi berenang di sungai dan menunggang kerbau di sawah dengan anak-anak pribumi Indonesia. Obama memerlukan kurang lebih 10 halaman di dalam buku tersebut untuk mengisahkan kenangan dan pandangannya tentang Indonesia.

Kunjungan ke Indonesia

Sudah dua kali Obama membatalkan kunjugannya ke Indonesia. Pertama, kunjungan kenegaraan yang dijadwalkan 22 hingga 24 Maret 2010 di batalkan karena ia sedang fokus memperjuangkan Undang-undang Jaminan Kesehatan dengan Kongres AS.

Kedua, Gedung Putih membatalkan lagi rencana kunjungan Obama karena ia sedang sibuk dan memberikan perhatian penuh dalam menyelesaikan krisis bocornya sumur minyak milik British Petroleum (BP) di Teluk Meksiko.

Dan untuk kali yang ketiga orang nomor satu di negara Paman Sam ini direncanakan akan mengunjungi Indonesia. Inipun jika tidak ada halangan. Banyak hal yang akan di bicarakan, termasuk kerja sama Militer Amerika Serikat dengan pasukan militer Indonesia (Kopassus). Kerja sama ini pernah di putuskan pada tahun 1998, karena Kopassus di duga melakukan pelanggaran HAM di Timor Timur, namun kunjungan Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Robert Gates pada 22 Juli 2010 ke Indonesia membuat kerja sama ini kembali terjalin.

Obama secara pasti di jadwalkan akan mengunjungi Indonesia selama dua hari satu malam, yakni; pada tanggal 9 hingga 10 November 2010 mendatang. Selain bertemu dengan Presiden SBY di Istana Negara, Ia juga di rencanakan akan mengunjungi Mesjid Istiqlal, memberikan ceramah kepada umat muslim di Indonesia. (Media Indonesia, 29/10/2010).

Belajar dari Obama

Jika melihat dua perihal tertundanya kedatangan Obama di Indonesia hanya karena ia lebih memilih menyelesaikan permasalahaan di dalam negeri. Memprioritaskan agenda negara untuk kepentingan rakyatnya. Kemudian mengunjungi mereka yang terkena musibah, dan memberikan perhatian penuh hingga semua pulih kembali.

Selain itu, Obama juga sadar, ia menjadi orang nomor satu di negara besar macam Amerika Serikat karena ia di pilih langsung oleh rakyat, bukan melalui money politik, money laundering dan lain sebagainya yang sudah merupakan hal lumrah di negara “demokrasi” macam Indonesia.

Yang menjadi pertanyaan, adakah pemimpin di negeri ini yang dapat mengikuti keteladanan dan sikap Obama? Seorang pemimpin negara yang begitu peduli dan bertanggung jawab pada rakyatnya.

Wasior Hingga Mentawai

Pada hari Senin, 04 Oktober 2010 Kabupaten Wasior, Papua Barat hancur luluh-lantakan akibat banjir Bandang. Ratusan korban melayang. Rumah-rumah warga rusak total. Sekolah-sekolah juga hancur berantakan. Enam hari kemudian Presiden Yudhoyono yang di jadwalkan akan mengunjungi daerah ini secara mendadak membatalkan kunjungannya.

Tiga hari setelah pembatalan kunjungan, tepatnya pada hari Rabu, tanggal 13 Oktober 2010, Presiden SBY melakukan kunjungannya ke Wasior, Papua Barat. Tetapi yang anehnya, ia hanya mengunjungi tempat tersebut dan berbicara di depan korban banjir bandang selama tiga jam. Tidak lebih dari itu. Waktu seperti ini sangatlah tidak cukup.

Lain halnya dengan kunjungan Wakil Presiden Indonesia, Boediono di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Beliau mengunjungi tempat tersebut dan berbicara dengan para pengungsi letusan Gunung Merapi hanya lima menit, setelah itu melanjutkan perjalanannya. Padahal ia telah di tunggu oleh para pengungsi sejak pagi hari.

Dan ada yang lebih aneh lagi. Anggota badan kehormatan DPR RI secara beramai-ramai akan melakukan studi banding ke beberapa tempat di luar negeri. Semua menggunakan fasilitas dan uang rakyat. Bukankah lebih mulia para anggota dewan yang terhormat mengunjungi para korban bencana Tsuname di Mentawai? Mereka sedang berduka karena semua harta benda, termasuk sanak-saudara mereka yang telah hilang di bawah amukan badai Tsuname.

Timbul pertanyaan, apakah ini model pemimpin maupun wakil rakyat yang peduli pada rakyat? Seorang pemimpin yang ideal adalah mereka yang peduli pada rakyatnya ketika membutuhkan uluran tangan.

Maka tidak salah, jika kita berharap kunjungan Presiden Barack Obama di Indonesia ini akan memberikan pelajaran penting bagi para petinggi negara ini, termasuk kepada wakil rakyat, agar dapat memperhatikan hak azasi maupun kebutuhaan warga negaranya secara menyeluruh.

Obama dan Papua

Semasa Obama kecil hidup di Indonesia (sejak tahun 1967 hingga 1971) Papua sedang “bergejolak.” Status Papua saat itu tidak jelas, antara berdiri sendiri, dan bergabung ke dalam negara Indonesia. Beberapa operasi di langsungkan, termasuk Operasi Militer. Tujuannya agar Papua dapat di rebut dari penjajahaan Belanda.

Tapi yang menjadi pertanyaan, kenapa Obama kecil sama sekali tidak menyinggung soal Papua dan masyarakatnya dalam buku yang ia tulis? Menulis tentang Provinsi yang terletak di wilayah paling timur negara Indonesia, tempat dimana PT Freeport McMoran Copper &Gold Inc, perusahaan Multi-internasional milik Amerika Serikat sedang beroperasi saat ini.

Atau ia justru tidak tahu ada daerah yang di diami ras Melanesia, ras yang kurang lebih serumpun dengan dia. Mungkin bisa jadi juga ia terlalu kecil untuk berpikir pada sesama, apalagi berpikir tentang Papua yang saat itu sangat jauh, dan tak terkontrol oleh media masa.

Nah, dalam kunjungan Obama ke negara Indonesia kali ini, akankah ia turut membicarakan masalah krisis kemanusian yang terjadi di tanah Papua?

Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq berharap Presiden Amerika Serikat Barrack Obama tidak membahas persoalan Papua, dalam rangkaian kunjungan kerjanya ke Indonesia. Ia juga meminta agar pemerintah Amerika Serikat menghargai pemerintah Indonesia, karena menurutnya, bahwa persolaan Papua adalah persoalaan dalam negeri dan akan di selesaikan juga dari dalam negeri. (Media Indonesia, 29/10/2010)

Beberapa lembaga HAM di dunia internasional seperti Human Rights Watch (HRW), Asia Human Rights Commission (AHRC) dan Amensty International juga sering menyeruhkan kepada dunia internasional untuk menyelesaikan masalah pelanggaran HAM yang sering di lakukan oleh Militer Indonesia di Papua. Ini pula yang mungkin akan menjadi perhatiaan presiden Barack Obama, jika ia akan datang ke Indonesia dan berbicara soal Papua dengan pemerintah Indonesia.

Beberapa minggu lalu publik di Indonesia dan dunia di kagetkan dengan video penyiksaan yang beredar di situs Youtube dengan judul: "Indonesia Military Ill-Treat and Torture Indigenous Papuans.” Video ini menunjukan bagaimana Militer Indonesia menyiksa dua warga sipil yang di duga sebagai anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Djoko Suyanto dalam jumpa pers seusai rapat terbatas di kantor Presiden 22 Oktober 2010 lalu membernarkan bahwa ada penyiksaan dua warga sipil tersebut, dan mengatakan bahwa pelakunya adalah anggota Militer Indonesia. (Media Indonesia, 22/10/2010)

Manfaat Kunjungan

Kunjungan presiden negara super power kali ini semoga dapat memberikan manfaat penting. Bagaimana hubungan kerja sama bilateral antara Indonesia dan Amerika Serikat yang telah terbangun lama bisa lebih di tingkatkan lagi.

Selain itu, ada harapan yang terpenting, adalah bagaimana membicarakan krisis kemanusiaan yang selama ini terjadi di seluruh Indonesia, terlebih khusus Maluku dan Papua. Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat harus bersepakat dan membicarakan dengan jelas dalam pertemuaan ini, bahwa tidak akan melakukan tindakan maupun perbuataan yang melanggar hak-hak warga masyarakat untuk hidup damai dan tenteram di Negara mereka sendiri.

Dalam pertemua ini, baik Obama maupun SBY perlu sadar, bahwa masih banyak aparat Militer yang seharusnya melindungi dan mengayomi masyarakatnya sering bertindak di luar tindakan manusiawi. Artinya, harus diakui, masih banyak warga Negara Indonesia yang merasa tidak damai hidup di Negara mereka sendiri.

Selama hak-hak mereka masih di langgar, selama itu pula perdamaiaan tidak akan pernah terwujud. Dan selama itu pula konflik di Indonesia akan terus-menerus terjadi. Setelah pertemuaan penting ini, semoga ada hasil menggembirakan yang di capai bagi penegakan HAM di seantoro Indonesia, khususnya Papua. Wellcome Obama!!

*Oktovianus Pogau adalah seorang Jurnalis dan pemerhati HAM, tinggal di Jakarta

Tulisan ini sempat di muat koran Jurnal Nasional

Amerika Serikat Bertanggung Jawab Terhadap Konflik di Tanah Papua

2010-11-08T05:32:00.002-08:00

ALIANSI MAHASISWA PAPUA (AMP)

SIARAN PERS

(JAKARTA, SENIN 08 November 2010) - Menyambut kedatangan Presiden Amerika Serikat, Barack Hussein Obama di Jakarta, ratusan mahasiswa dari Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) akan melakukan aksi demo secara damai dan mulai long march dari kantor Walhi, Jln. Tegal Parang Utara, No. 14 hingga kantor PT Freeport Indonesia, Plaza 89, Kuningan Jakarta, (09/11) mendatang.

Menurut ketua umum Aliansi Mahasiswa Papua, Rinto Kogoya, bahwa tujuan demo ini adalah meminta Amerika Serikat, dalam hal ini Presiden Barack Hussein Obama bertanggung jawab terhadap segala permasalahaan yang terjadi di tanah Papua, terutama masalah status Politik Bangsa Papua yang tidak jelas hingga kini.

“Amerika Serikat memiliki kepentingan sehingga menganeksasi Papua secara paksa ke dalam wilayah teritorial Indonesia melalui pelaksanaan PEPERA yang cacat hukum dan moral di tahun 1969. Sebagian besar rakyat Papua menolak hasil PEPERA tersebut,” katanya.

Sementara itu, Viktor Kogoya dari Aliansi Mahasiswa Papua mengatakan bahwa Amerika Serikat juga bertanggung Jawab terhadap kerusakaan lingkungan dan hutan yang terjadi di tanah Papua, karena menurutnya banyak perusahaan raksasa dari Amerika Serikat yang menanamkan investasinya di tanah Papua tanpa memperhatikan dampak lingkungan yang bagi masyarakat setempat.

“Bukti paling nyata adalah operasi tambang PT Freeport McMoran Copper & Gold Inc yang telah merusak lingkungan dan hutan milik suku Amugme dan Kamoro di Timika, Papua. Saat ini mereka merasa terancam hidup di tanah kelahiraan mereka sendiri.

Kami tidak ingin karena kepentingan ekonomi Amerika Serikat dan pemerintah Indonesia, justru rakyat Papua yang di korbankan. Ini tentu akan menimbulkan konflik yang berkepanjangan antara pemerintah dan masyarakat Papua,” jelas Viktor.

Sementara itu, Oktovianus Pogau juru bicara Aliansi Mahasiswa Papua meminta Amerika Serikat bertanggung Jawab terhadap segala bentuk pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) yang terjadi di tanah Papua, karena telah menjalin hubungan kerja sama yang baik, bahkan turut melatih aparat Militer Indonesia (Kopassus).

“Bukti pelanggaran HAM yang di lakukan aparat Militer Indonesia dapat di lihat melalui dua buah video penyiksaan yang beredar di Internet beberapa waktu lalu. AMP minta AS segera menghentikan kerja sama Militer dengan pemerintah Indonesia, karena banyak rakyat Papua yang di siksa secara tidak manusiawi oleh aparat Militer Indonesia,” jelas Oktovianus.

Dua buah video penyiksaan ini di publikasikan oleh Asian Human Rights Commission (AHRC) yang berdomisil di Bangkok melalui situs Youtube. Beberapa hari kemudian, setelah pertemuaan dengan Presiden Yudhoyono di Istana Negara, Menko Polhukam Marsekal TNI (Purn) Djoko Suyanto di depan wartawan membenarkan adanya anggota Militer yang menjadi pelaku penyiksaan dua orang warga sipil yang di duga sebagai anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Kabupaten Puncak Jaya, Papua.

Oktovianus juga mengatakan bahwa UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (red: termasuk Papua Barat) telah gagal total, karena itu pemerintah Amerika Serikat di minta segera menghentikan bantuaan dana Otsus untuk Papua melalui pemerintah Indonesia.

“Pendonor dana Otsus paling besar untuk Papua adalah Amerika Serikat, karena itu kami minta Amerika Serikat segera hentikan bantuan dana tersebut, karena jelas-jelas Otsus telah gagal total di tanah Papua,” tambahnya.

Rakyat Papua telah tiga kali mengembalikan UU Otsus Papua kepada pemerintah pusat melalui Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) di Jayapura, namun nyatanya hingga saat ini Otsus masih berlaku di tanah Papua. “Ini menjadi pertanyaan, sebenarnya siapa yang menikmati dana Otsus itu? Jika rakyat Papua menikmati dana Otsus itu, kenapa mereka masih menjadi warga masyarakat yang paling miskin di Indonesia.

Rakyat Papua merasa Otsus bukanlah solusi, namun Otsus menjadi kutuk yang membuat orang Papua semakin terancam,” tegas Oktovianus.

Ia juga mengharapkan bahwa kedatangan Obama pada tanggal 9 hingga 10 November nanti bukan saja membina hubungan kerja sama yang baik dengan pemerintah Indonesia, namun Obama lebih serius memperhatikan konflik dan krisis kemanusiaan yang terjadi di tanah Papua, seraya mengambil tindakan kongkrit tuntuk mengatasinya.

“Kami berharap Barrack Obama bisa melakukan kunjugan ke tanah Papua selain mengunjungi Jakarta, agar Ia bisa mengetahui pasti terkait persoalaan yang sedang di hadapi masyarakat disana,” tambah Oktovianus.

Mengakhiri komentarnya, Oktovianus mengatakan bahwa tuntutan rakyat Papua saat ini hanya satu, yakni; minta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melakukan referendum seperti yang pernah di lakukan di Timor Leste pada tahun 1999 silam.

“Biarkan kami menentukan nasib kami sendiri, apakah tetap ingin ikut dengan Negara ini, atau justru ingin membentuk Negara sendiri,” paparnya singkat.(***)

Kenapa UU Otsus Papua di Nilai Gagal?

2010-10-31T02:35:00.003-07:00

OCTHO- Jika di hitung-hitung, sudah hamper sembilan tahun UU Nomor 21/2001 tentang Otonomi Khusus Papua hadir di tanah Papua. Ia hadir untuk mengatasi banyak persoalaan, terutama masalah kesenjangan sosial antara daerah Papua dengan daerah lainnya di Indonesia.

UU Otsus juga merupakan bentuk penghargaan tertinggi pemerintah Indonesia kepada masyarakat Papua, khususnya penduduk asli. Dengan prinsip itu, UU Otsus diharapkan mampu memberikan kesempatan, bahkan memperluas ruang partisipasi masyarakat asli Papua dalam segala bidang pembangunan.

Namun, dalam implementasinya masih banyak rakyat Papua yang beranggapan Otsus telah gagal. Kenapa hal ini bisa terjadi?

Kinerja MRP

Agar Otsus dapat berjalan dengan optimal, pemerintah pusat telah membentuk Majelis Rakyat Papua (MRP) sebagai lembaga repsentatif cultural orang asli Papua. Ia hadir dua tahun setelah Otsus di undang-undangkan melalui Keputusan Presiden RI Nomor 54 tahun 2004, tertanggal, 23 Desember 2004.

Kehadiran MRP juga merupakan “kado” berharga bagi seluruh rakyat Papua karena di berikan bertepatan dengan perayaan hari natal untuk umat nasrani.

Secara garis besar fungsi dan tugas utama MRP adalah dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama (pasal 1 butir ke-6).

Mengacu pada semangat itu, keanggotaan MRP terdiri dari orang-orang asli Papua yang berasal dari wakil-wakil adat, wakil-wakil perempuan, dan wakil-wakil agama. Saat ini anggota MRP berjumlah 41 orang, di tambah empat orang pimpinan, berarti seluruhnya berjumlah 45 orang.

Hingga saat ini kinerja MRP dianggap buruk. Pada tanggal 11 Februari tahun 2008 lalu, masyarakat Papua bersama mahasiswa pernah mendatangi kantor MRP, mereka meminta lembaga ini di bubarkan karena bekerja tidak optimal. (Cenderawasih Post, 12 Agustus 2008)

Dana Otsus

Kehadiran Otsus juga di barengi dengan kucuran dana dari pemerintah Pusat yang jumlah tidak sedikit. Harapannya dana itu bisa digunakan untuk mengejar ketertinggalan dari daerah lain di Indonesia.

Semisal 2,4 trilyun (tahun 2004), 4,8 trilyun (tahun 2006), 5,3 trilyun (tahun 2007), 5,5 trilyun (tahun 2008), 5,3 trilyun (tahun 2009), 5,2 trilyun (tahun 2010) dan untuk ABPD Propinsi Papua tahun 201I membutuhkan 5,8 trilyun.

Dana diatas diperuntukan untuk bagi pembiayaan berbagai sektor yang rawan dan begitu tertinggal, seperti; pendidikan, kesehatan dan ekonomi rakyat Papua. Tetapi yang mengherankan, masih saja terjadi in-efisiensi yang berpeluang untuk dikorupsi oleh pejabat lokal.

Menteri Dalam Negeri, Gemawan Fauzi beberapa waktu lalu berkomentar bahwa dana Otsus untuk Papua pada tahun berikut akan di tambah. Ini sebuah langkah bijak yang harus di manfaatkan untuk kemajuaan Provinsi Papua.

Tidak Tepat Sasaran

Hingga saat ini pemakaiaan dana Otsus juga dianggap tidak tepat sasaran. Gubernur Provinsi Papua, Barnabas Suebu, SH pernah mengatakan dalam bukunya “Kami Yang Menanam, Kami Yang Menyiram, Tuhan-lah yang Menumbuhkan” bahwa sekitar 80% dana Otsus digunakan untuk pembiayaan aparatur pemerintah Provinsi dan Kabupaten.

Ia juga menggambarkan bagaimana para pejabat Papua sering berfoya-foya dengan uang Otsus, padahal banyak rakyat mereka yang hidup sangat miskin. Seharunya para pejabat berpikir bahwa dana Otsus di peruntukan bagi masyarakat mereka yang miskin. (Suebu, Barnabas. 2007)

Pemberiaan dana block grant bagi masyarakat Papua juga merupakan sebuah kebijakan yang tidak tepat. Mengapa? Karena dana block grant diberikan tanpa tupoksi yang jelas dari pemerintah provinsi. Hal ini tentu memboros anggaran, karena akan di gunakan tidak tepat sasaran oleh masyarakat di kampung-kampung.

Akibat penggunaan dana Otsus yang tidak tepat sasaran, kehidupan masyarakat Papua sangat terpuruk. Infrastruktur di Papua juga tak begitu menjanjikan. Coba bandingkan dengan Provinsi Jawa Barat yang berpenduduk lebih dari 40 juta, dengan APBD hanya kurang dari Rp 10 triliun, namun infrastrukturnya memang jauh lebih baik. Bagaimana dengan penduduk Papua yang hanya sekitar 4 juta, namun mendapatkan dana APBD 22 trilyun.

Evaluasi Otsus

Evaluasi menyeluruh perlu di lakukan terhadap amanat UU Otsus. Penggunaan dana Otsus Papua juga perlu segera diaudit. Ini merupakan langkah yang tepat untuk mendukung implementasi Otsus beberapa tahun kedepan.

Selain mengaudit penggunaan dana Otsus, pemerintah pusat juga perlu membentuk sebuah lembaga independen, yang tugasnya mengontrol dan mengawasi setiap penggunaan dana Otsus. Lembaga ini di harapakan tidak terikat dengan birokrasi pemerintahaan.

Presiden SBY juga dalam beberapa media pernah memberikan pernyataan, dimana meminta Otsus segera di evaluasi, termasuk mengaudit penggunaan dana Otsus. Yang perlu di perhatikan adalah evaluasi dari sisi manajemen, anggaran, hingga pengawasaannya.

Semoga evaluasi dan audit dana Otsus merupakan langkah paling bijak untuk mendukung UU Otsus Papua ke depannya. Rakyat Papua masih tetap menanti jalan yang paling baik untuk perubahaan kesejahteraan hidup mereka. Semoga saja.

*Oktovianus Pogau adalah Jurnalis Lepas, tinggal di Jakarta

Ket Gambar : Ketua MRP berbicara di depan masa yang mengembalikan UU Otsus Papua beberapa waktu lalu.

Siapa Yang Bobrok?

2010-10-31T01:07:00.002-07:00

OCTHO- BUKU Alkitab di anggap sebagai kitab suci orang Kristen maupun katholik. Maka penulisan maupun terjemahaan buku suci ini haruslah benar dan tepat, hal ini juga agar kesuciaan Alkitab bisa di pertanggung jawabkan dan bahkan bisa di buktikan.

Tapi saya juga ingin menunjukan sedikit "kebobrokan" penulisan maupun penerjamaan Alkitab. Penerjemah yang "bobrok" atau justru para penulis alkitab yang "bobrok", kalian bisa menentukan penilaiaan dan sikap sendiri.

Injil Matius
Dalam Injil Matius 4:1-11 tentang bagaimana Iesus (Jesus) di cobai iblis di padang gurun; Cobaan pertama; Iblis minta batu di rubah jadi roti, Yesus menolak dengan tegas.

Kedua; Iblis membawa Yesus ke bubungan bait Allah, dan menyuruh Ia menjatuhkan diri, Yesus juga menolak.

Dan ketiga; Iblis memperlihatkan kepada Yesus kemegahaan kerajaan-kerajaan di dunia, dan akan memberikan kepada Yesus jika Ia sujud menyembah Iblis, namun lagi-lagi Yesus menolak dengan menyuruh Iblis pergi dari hadapanNya.

Masih topik yang sama, tentang pencobaan Yesus di padang gurun, tetapi kita lihat pada kitab injil yang berbeda.

Injil Lukas

Injil Lukas pasal 4; 1-13 juga menceritakan tentang pencobaan Yesus di padang gurun setelah berpuasa 40 hari lamanya.

Cobaan pertama sama dengan bunyi injil Matius, yakni; Iblis menyuruh Yesus mengubah batu menjadi roti, dan Yesus menolak.

Nah, yang berbeda di pencobaan yang kedua, Injil lukas menulis bagaimana Iblis menunjukan kepada Yesus kemegahaan kerajaan-kerajaan di dunia, dan akan memberikan jika Yesus sujud menyembah dia. Ini berbeda dengan pencobaan kedua pada kitab Matius, yang mana mengatakan bahwa Yesus di bawahd ke bubungan bait suci oleh Iblis.

Dan yang ketiga juga berbeda dengan yang di tulis Injil matius, pada pencobaan ketiga; Iblis membawah Yesus ke bubungan bait Allah dan menyuruh Yesus menjatuhkan diri.

Siapa Yang Salah?

Jadi, Injil Matius menulis berbeda, dan Injil Lukas juga menulis berbeda. Saya sendiri masih bingung, siapa yang bersalah. Injil lukas yang salah, Injil matius yang salah, atau justru penerjemah yang salah.

Ini patut kita diskusikan. Saya kira topik yang menarik. Semakin kita kritis, semakin kita bisa membuktikan sebuah "buku" yang di anggap kitab suci agama nomor satu di dunia ini.

salam,

Bukan

2010-10-28T23:13:00.003-07:00

OCTHO- Tentunya tidak ada manusia di dunia ini yang menginginkan datangnya sakit penyakit. Sebuah peristiwa dimana kita memandang hidup tak akan berarti lagi. Semua orang benci pada peristiwa ini. Termasuk saya sendiri.

Tapi fakta harus berkata lain. Ia menganjurkan saya untuk cinta pada penyakit, dan sayang pada obat-obatan untuk mengatasi sakit tersebut.

Saya masih ingat, tanggal 06 Juni 2010, pukul 12.00 Wib lembaran baru itu harus di buka. Dokter di RS Soetomo, Surabaya memvonis saya mengidap sebuah penyakit. Vonis ini seakan-akan mengatakan bahwa dunia ini tidak selamanya putih.

Tak perlu saya menuliskan apa penyakit tersebut. Cukup hanya “beberapa” saja yang tahu. Saya tak ingin memberatkan orang lain. Dan karena itu saya tak ingin mereka tahu, termasuk kau. Kalian tidak boleh berpikir tentang saya. Pikirkan hal yang bisa kaliaan pikirkan.

Menurut saya, ini sebuah pukulan berat yang harus di tanggung. Sempat bertanya pada dunia, “Kenapa sakit ini datang ketika saya jauh dari mereka semua.”

Sampai saat ini tak ada jawabannya. Kalaupun ada, penjelasaannya tak pernah saya pahami. Intinya, mengisyaraktkan bahwa kau harus menanggung sendiri hingga tuntas penyakit tersebut.

Siapa yang mau di salahkan dengan penyakit ini. TUHAN? Diri sendiri? Orang tua? Atau justru perjuangan pembebasaan. Tak mau menyalahkan siapapun. Saya juga tak mau salahkan takdir.

Kenyataan yang telah terjadi itu harus di hadapi. Menyesalkan yang telah terjadi memang pantas. Sangat pantas. Menyesali adalah bagiaan terkecil dari pertobataan manusia, termasuk saya sendiri.

Bagiaan dari sebuah penyesalaan juga telah saya jalani. Menangis, marah pada sakit penyakit, marah pada siapa saja yang membuat kecewa. Semua itu telah di lalui. Saya lalui semua itu dengan baik dan bahkan juga tidak baik.

Hari ini adalah hari Rabu tanggal 27 Oktober 2010. Saya juga bingung, kenapa di hari ini saya ingat untuk menuliskan hal ini.

Sudah hampir empat bulan juga saya bertahan untuk minum obat. Banyak suka dan duka yang di hadapi. Semua itu di jalani dengan penuh tawa dan canda. Semua itu membuat saya semakin dewasa. Saya dewasa dalam berpikir, bertindak serta menentukan pilihaan.

Saya akan tetap bertahan. Menghabiskan sisa hidup ini. Karena hidup ini hanya ada dua pilihaan, “pergi” cepat atau “pergi” lambat. Keduanya sama saja, tergantung kapan waktu kau yang tepat. Supaya kepergiaan kau berarti, buatlah hal-hal yang dapat bermanfaat bagi orang lain.

Sampai kapan? Sampai kau merasa bahwa kau telah menjadi orang yang berguna dan berarti bagi orang lain. Lakukanlah kerja-kerja itu. Menulis ketika ada yang harus di tuliskan, dan bukan untuk di kasihani. Sekali lagi bukan.

*Menuliskan ketika harus di tuliskan.

Negara Indonesia Bertanggung Jawab Atas Insiden Penembakan Warga sipil di Baliem, Wamena

2010-10-12T00:28:00.004-07:00

OCTHO- Diatas tanah leluhur mereka sendiri, rakyat Papua tidak pernah merasa hidup nyaman. Selalu saja ada teror, intimidasi, bahkan sampai pada pembunuhaan. Peristiwa-peristiwa seperti ini di lakukan oleh aparat Militer Indonesia secara teranga-terangaan, maupun secara tersembunyi, semua di lakukan untuk memusnahkan orang asli Papua. Ini menandakan bahwa negara tidak pernah menerima dan mengakui rakyat Papua.

Insiden penembakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian (KP3 Bandar Udara Wamena) pada tanggal 4 September 2010 lalu, di Kabupaten Wamena merupakaan bukti nyata. Peristiwa ini menewaskan satu orang warga sipil dan beberapa lagi mengalami luka-luka berat. Mereka adalah anggota PETAPA di Wamena. Ini merupakaan tindakan tidak terpuji, sekaligus merupakaan murni tindakan kejahataan manusia (pelanggaran HAM berat) yang di lakukan aparat Militer Indonesia.

Sebelum terjadi penembakan di Wamena, beberapa waktu lalu juga terjadi penembakan oleh anggota Brimob Detasemen C Manokwari di Provinsi Papua Barat terhadap warga sipil setempat. Peristiwa ini menyebabkan dua warga sipil tewas, dan satu mengalami luka-luka kritis. Aparat Militer di tanah Papua memang sangat jahat dan kejam.

Insiden penembakan di Wamena bermula dari penyitaan topi PETAPA (penjaga tanah adat Papua), dan sejumlah uang Rp 40.000.000, yang berujung pada korban nyawa manusia yang tak berdosa. Berawal dari adu mulut antara masyarakat dan aparat kepolisiaan, dan pengejaran oleh polisi, dan akhirnya terjadi penembakan tersebut. Hal ini di lakukan tanpa tembakan peringataan, maupun berusaha menggunakan cara-cara damai. Dalam peristiwa ini Ismail Lokobal (34) meninggal seketika, karena tiga peluru bersarang di dadanya. Kemudian Amos Wetipo (42) tertembak di kepala, Frans Lokobal (36) tertembak di bagiaan pinggang. Tragedi ini berlangsung pukul 08.00 Wit.

Insiden penembakan masyarakat Papua adalah benar dan sesuai dengan pernyataan Ali Murtopo pada tahun 1967 yang mengatakan bahwa “Kami tidak membutukan manusia Papua, tetapi kami hanya butu kekayaan alam yang ada di tanah Papua, kalian orang Papua minta kepada Amerika untuk carikan tempat lain untuk merdeka”. Maka Sejak kehadiran Pemerintah Indonesia pada tanggal 1 Mei 1963 hingga sekarang, pemerintah datang bukan sebagai sebuah Negara yang bisa melindungi, memberdayakan dan membanguna masyarakat adat Papua, tetapi datang sebagai penjajah yang membunuh dan memusnahkan orang asli Papua.

Akhirnya creeping genocide (pemusnahan etnis secara merangkak perlahan) sedang terjadi. Kami akan menjadi minoritas dan punah diatas tanah-air kami. Indikator-indikator terjadinya creeping genocide antara lain: masyarakat asli Papua dibunuh oleh senjata api, senjata tajam, senjata tumpul, senjata cair (minuman keras), senjata virus (HIV/AIDS), penyakit malaria dan lainnya, kemungkinan adanya pembunuhan akibat rekayasa kriminal (kriminalisasi) termasuk pembunuhan karakter;

Orang asli Papua juga saat ini merasa menjadi minoritas di atas tanah kelahiran mereka sendiri. Kita lihat saja secara demografi populasi rakyat bangsa Papua tidak berkembang secara signifikan, baik dari kualitas maupun kuantitas. Hal itu dapat dibuktikan, bahwa pada tahun 1969 populasi orang asli Papua berjumlah ± 800.000 jiwa, sekarang pada tahun 2010 berjumlah ± 1,5 juta jiwa. Jika di bandingkan dengan Papua Timur ( Papua Neuw Guinea ) yang sama ras pada tahun 1969 populasi berjumlah ± 900.000 jiwa sekarang populasi berjumlah ± 7 juta jiwa kurung waktu yang sama.

Undang-undang Otonomi Khusus, Undang-undang otonomi daerah (Otda) dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku di Tanah Papua sejak tahun 1969 sampai sekarang (tahun 2010) tidak dapat menjamin masa depan hak hidup rakyat bangsa Papua. Rakyat bangsa Papua Barat populasinya secara demografi semakin termarjinalkan menjadi minoritas dan cenderung menuju kepunahan akibat creeping genocide.

Maka kami koalisi mahasiswa peduli pelanggaran HAM Papua atas insiden penembakan 4 Oktobor 2010 dan secara umum atas pelanggaran HAM yang di lakukan Negara di tanah Papua meminta agar;

1. Negara Indonesia (SBY-Boediono) bertanggung jawab penuh atas insiden penembakan tiga orang masyarakat adat di lembah Baliem, Kabupaten Wamena, Papua.

2. Kami menuntut otak-otak pelaku skenario untuk di tangkap dan di adili, di antaranya Kapolda Kapolda Papua, Irjen Polisi Bekto Suprarto dan Kapolres Jayawijaya, Kombes Pol I Gade Sumerta.

3. Kami menuntut Negara Indonesia untuk menghentikan segala kekerasan, baik; intmidasi, teror dan pembunuhaan yang dilakukan oleh TNI/Polri di seluruh tanah Papua.

4. Segera cabut status Daerah Operasi Militer (DOM) yang masih di berlangsungkan di seluruh tanah Papua.

5. Lembaga Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional maupun Nasional segera melakukan investigasi secara khusus atas penembakan di Wamena, dan secara menyeluruh di tanah Papua.

Demikiaan pernyataan sikap dan tuntutan kami, atas perhatian dan kerja sama, kami mengucapkan banyak terima kasih.

Kordinator Umum Aksi

Vincentsius Lokobal

SIARAN PERS

2010-10-12T00:28:00.001-07:00

KOALISI MAHASISWA PEDULI PELANGGARAN HAM PAPUA
Untuk Segera Diterbitkan

Negara Indonesia bertanggung jawab atas penembakan warga sipil yang terjadi Baliem, Kabupaten Wamena, Provinsi Papua pada tanggal 4 Oktober 2010, pukul 08.00 Wit. Dan termasuk segala pelanggaran berat HAM yang sudah sering terjadi tanah Papua sejak Papua di integrasikan pada tanggal 1 Mei 1963.

Insiden penembakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian (KP3 Bandar Udara Wamena) merupakaan bukti nyata negara tidak bisa melindungi dan mengayomi masyarakat Papua. Bahkan kami bisa mengatakan, Negara tidak ingin hidup berdampingan secara damai dan aman dengan masyarakat Papua.

Insiden ini menewaskan satu orang warga sipil dan beberapa lagi mengalami luka-luka berat. Mereka adalah anggota PETAPA di Wamena. Ini merupakaan tindakan tidak terpuji, sekaligus merupakaan murni tindakan kejahataan manusia (pelanggaran berat HAM) yang di lakukan aparat Militer Indonesia.

Sebelum terjadi penembakan di Wamena, beberapa waktu lalu juga terjadi penembakan oleh anggota Brimob Detasemen C Manokwari di Provinsi Papua Barat terhadap warga sipil setempat. Peristiwa ini menyebabkan dua warga sipil tewas, dan satu mengalami luka-luka berat. Aparat Militer di tanah Papua memang sangat jahat dan kejam.

Insiden penembakan di Wamena bermula dari penyitaan topi PETAPA (penjaga tanah adat Papua), dan sejumlah uang Rp 40.000.000, yang berujung pada korban nyawa manusia yang tak berdosa. Berawal dari adu mulut antara masyarakat dan aparat kepolisiaan, dan pengejaran oleh polisi, dan akhirnya terjadi penembakan tersebut.

Hal ini di lakukan tanpa tembakan peringataan, maupun berusaha menggunakan cara-cara damai. Dalam peristiwa ini Ismail Lokobal (34) meninggal seketika, karena tiga peluru bersarang di dadanya. Kemudian Amos Wetipo (42) tertembak di kepala, Frans Lokobal (36) tertembak di bagiaan pinggang. Tragedi ini berlangsung pukul 08.00 Wit.

Seharusnya pemerintah Indonesia melalui aparat Militer melindungi, mengayomi, dan menjaga masyarakat di tanah Papua, bukan justru membunuh mereka dengan tindakan-tindakan yang tidak manusiawi. Jika Negara tidak punya niat baik untuk membangun dan menjaga masyarakat Papua, sudah tentu dampaknya akan berbahaya bagi keutuhaan Negara kesatuan republic Indonesia.

Kami minta, lembaga Hak Asasi Manusia (HAM) yang berdomisil di dunia Internasional seperti; Amensty International maupun Human Rights Watch (HRW) perlu melakukan investigasi menyeluruh terkait pelanggaran berat HAM yang di lakukan oleh Negara terhadap masyarakat adat di tanah Papua. Negara Indonesia harus membuka diri dari intervensi lembaga-lembaga hak asasi manusia internasional.

Kita mengiginkan Papua menjadi tanah damai, tetapi jika Negara melalui aparat kepolisian melakukan tindakan terpuji yang dapat menimbulkan konflik, kami kira percuma kita degungkan jargon Papua tanah damai. Kedamaiaan hanya akan terwujud, jika Negara sadar dan mengakui masyarakat adat di tanah Papua punya hak untuk hidup dan berkembang.

Jakarta, 7 Oktober 2010

Kordinator Umum

Vincentsius Lokobal

Perundingan Untuk Aceh, Bagaimana Papua?

2010-09-19T16:32:00.002-07:00

OCTHO- Konflik Aceh di selesaikan melalui perundingan (perjanjian Helsinki). Konflik di Papua juga perlu mendapat perhatiaan yang serius. Model penyelesaiaan apa yang akan di pakai pemerintah Indonesia?

“Semua pejabat pemerintahaan, termasuk seorang Gubernur adalah mantan anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM), bagaimana mau menyampaikan aksi protes jika UU Otsus telah gagal?”

Ini ungkapan seorang sahabat yang berasal dari Aceh ketika saya tanya mengenai implementasi UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Aceh dan tanggapan pemerintah daerah setempat. Ia tampaknya kesal dengan implementasi Otsus Aceh, namun tak bisa berbuat banyak.

UU Otsus Aceh

Ia juga mengatakan bahwa implementasi UU Otsus Aceh hingga saat ini sangat buruk. Banyak kesepakataan yang di langgar oleh pemerintah Indonesia. Bahkan menurutnya lagi, dana Otsus yang jumlahnya sekian banyak lebih di pakai untuk pembiayaan pejabat pemerintahaan, bukan masyarakat lokal.

Awalnya, mereka berharap perjanjian Helsinki yang di buat tidak hanya menguntungkan pihak anggota GAM saja, tetapi seluruh lapisan masyarakat bisa keluar dari ketertinggalan. Jika manfaatnya hanya di rasakan oleh eks GAM, apalah arti UU Otsus bagi masyarakat Aceh.

Otsus untuk Aceh sejatinya di berikan untuk mengatasi berbagai persoalaan di Aceh, termasuk meredam isu kemerdekaan Aceh yang muncul dari waktu ke waktu. Selain Aceh, Papua juga mendapat perlakuaan yang khusus dari pemerintah Indonesia dengan di berikannya UU Otsus.

Walau banyak orang mengatakan UU Otsus Aceh gagal, toh, permasalahaan ini tidak pernah di soroti. Perhatian media massa, baik dalam negeri maupun luar negeri lebih tertuju bagiamana membenah diri setelah Aceh terkena tsuname dan berlangsungnya kesepakataan Helsinki tersebut. Sekarang Aceh benar-benar aman, tidak ada letupan-letupan konflik yang menuju disintergrasi yang perlu di ributkan

Otsus Papua

Papua juga mendapat perlakuaan yang khusus dari pemerintah Indonesia. Tapi masih banyak mayarakat Papua bingung, dimana kekhususan itu. Karena kita bisa lihat sendiri, masih banyak kebijakaan dan keputusan yang di laksanakan secara sepihak oleh pemerintah pusat.

Tanggal 28 Juli kemarin, masyarakat Papua dengan tegas mengembalikan UU Otsus, dan hanya satu tuntutan mereka, yakni; referendum segera bagi rakyat Papua. Memang tuntutan yang cukup aneh menurut pemerintah Indonesia, dimana terlalu dini jika meminta referendum.

Masyarakat Papua telah sepakat, dimana menyatakan UU Otsus Papua telah gagal total. Sudah hampir tiga kali massa rakyat Papua mendatangi kantor DPR Papua untuk mengembalikan UU Otsus. Ini sudah parah. Pemerintah harus berbenah diri sebelum dampaknya meluas.

Desakan Kongres Amerika dan pemerintah Vanuatu juga makin nampak setelah mengetahui UU Otsus gagal di Papua. Dunia internasional sudah tidak percaya kepada keseriusaan pemerintah Indonesia.

Referendum

Pemerintah Indonesia harus jeli memerhatikan tuntutan rakyat Papua, referendum bukan berarti mereka meminta merdeka. Karena toh, dalam kesempatan itu akan ada pilihaan. Memilih merdeka (pisah dengan Indonesia) atau memilih tetap ikut negara Indonesia.
Sudah pasti PBB akan di libatkan dalam prosesi ini. Mengulang peristiwa yang pernah terjadi Timor Leste. Memilih merdeka atau ikut dengan Negara Indonesia adalah hak setiap orang, khususnya masyarakat asli Papua sendiri.

Referendum juga merupakaan solusi yang diambil jika pemerintah Indonesia tidak cakap atau mampu dalam mengatasi persoalaan di Papua. Dalam beberapa waktu, PBB sudah pasti akan turun untuk mengadakan pilihaan referendum. Mekanisme internasional mengaturnya dengan sangat jelas, khusus bagi daerah-daerah konflik di dunia.

Pada tanggal 02 September kemarin, aksi masa rakyat Papua dari Komite Nasional Papua Barat (KNPB) juga menyatakan bahwa UU Otsus Papua telah gagal total. Mereka juga menolak tegas dialog Jakarta-Papua. Dan ujung-ujungnya meminta mengadakan referendum bagi rakyat Papua.

Nah, sekarang niat baik pemerintah Indonesia saja yang sedang di nantikan. Apakah bersedia menggelar referendum bagi rakyat Papua dengan melibatkan PBB, atau justru menyelesaikan masalah di Papua dengan model penyelesaiaan yang lain.

Perundingan

Jika tidak memilih referendum, pilihaan berikutnya adalah apakah menggelar dialog atau perundingan. Kita perlu memahami, bahwa dialog dan perundingan sangat berbeda. Berbeda dari tujuaan, maksud serta niatnya.

Konflik di Aceh di selesaikan dengan perundingan, bukan berarti permasalahaan Papua juga harus di rundingkan. Konflik Aceh berbeda dengan konflik di Papua. Latar belakang tuntutan untuk menggelar referendum juga sangat berbeda dengan Aceh.

Rakyat Papua minta referendum bukan karena alasan ketidakadilaan, kesejahteraan, dan lain-lain, melainkan karena memang rakyat Papua merasa sudah pernah merdeka sejak tahun 1963 silam. Sejak saat itu Papua Raad memfasilitasi kemerdekaan untuk rakyat Papua.

JIka mengaitkan dengan konteks perundingan Aceh, tentu tak relevan untuk Papua. Jika berbicara berunding, berarti akan ada win-win solution. Jika merujuk pada keinginan rakyat Papua, win-win solution tentu tidak efektif karena rakyat Papua saat ini menjadi pihak yang korban, bukan pihak yang mengorbankan.

Menyelesaikaan masalah Papua dengan perundingan tentu tidak mungkin. Sangat tidak mungkin. Sebab tidak ada yang perlu di rundingkan. Jika berunding, berarti untung dan rugi dari perundingan juga akan di pikirkan. Dan sudah pasti sukar untuk terwujud, dalam kesempatan tersebut konflik Papua akan terus meluas.

Menggelar Dialog

Yang rakyat Papua butuh saat ini, adalah pemerintah Indonesia membuka diri, termasuk menggelar dialog internasional yang bersifat memberikan pilihaan bagi rakyat Papua. Entah mereka memilih ikut Negara Indonesia atau memilih menentukan nasib sendiri adalah hak setiap orang.

Dan yang paling penting juga bagaimana tindakan atau niat baik pemerintah Indonesia untuk memberdayakan rakyat Papua. Implementasi UU Otsus perlu di perhatikan secara serius. Jakarta dan SBY harus berkomitmen terhadap itikad baiknya untuk menyelesaikan masalah di tanah Papua.

Minimal pemerintah Indonesia mengakui rakyat Papua sebagai warga Negara Indonesia yang sah, dan bersikap adil terhadap mereka. Mungkin ini akan sedikit menyelematkan wajah Indonesia di mata Negara asing. Kita masih menantikan, apa tindakan dan tekad pemerintahaan SBY-Beodiono. Pilihaan, menggelar dialog atau biarkan masalah Papua tetap terkatung-katung.

Apa Solusi Untuk Papua?

2010-09-09T03:24:00.003-07:00

“Anda mungkin berusia 38 tahun, seperti saya saat ini, dan pada suatu hari, suatu peluang yang luar biasa besar menghampiri Anda, yang meminta Anda untuk mengambil sikap, memperjuangkan prinsip-prinsip, isu-isu, dan penyebab yang penting. Dan Anda menolak melakukannya karena takut, karena Anda ingin hidup lebih lama, karena Anda takut kehilangan pekerjaan, atau karena Anda takut dikritik, takut kehilangan popularitas, atau bahkan Anda takut ditikam oleh seseorang, bahkan sampai takut rumah Anda dibom, sehingga Anda memutuskan untuk tidak mau mengambil sikap untuk memperjuangkannya. Hmm.. Anda mungkin bisa berlanjut terus dan hidup hingga berusia 90 tahun, namun sesungguhnya Anda sudah mati di usia 38. Dan nafas yang tersisa sejak Anda usia 38 sebenarnya hanyalah seperti pemberitahuan yang tertunda tentang kematian awal dari jiwa Anda. (Kutipan Pidato singkat, Dr. Marthin Luther King, Jr)

RAKYAT Papua telah ditawar dengan berbagai “paket kebijakan” yang katanya merupakan solusi. Semua solusi itu, setelah dikaji ternyata tidak akan menjawab keinginan luhur bangsa Papua. Paket solusi yang ditawarkan kepada rakyat Papua hanyalah pepesan kosong. Malahan bukan cerita basi lagi, kalau banyak orang Papua beranggapan bahwa pemberian beberapa paket solusi itu hanyalah sebuah penjajah di era modern. Ini yang patut jadi pertanyaan, kira-kira solusi apa lagi yang patut kita kedepankan untuk menjawab keinginan luhur bangsa Papua. Perang sudah pasti akan jadi solusi?

Prolog

Konflik yang berlangsung di Tanah Papua seperti datangnya arus gelombang laut, yang tidak tahu-menahu kapan waktu istrahatnya. Konflik yang satu baru saja terjadi dan belum juga diselesaikan, muncul lagi konflik baru yang tidak jelas siapa dalangnya. Dan karena itu, tentunya konflik lama yang telah terjadi dilupakan begitu saja, padahal sudah menjadi sebuah keharusan untuk menuntaskan kasus tersebut sampai selesai.

Orang Papua yang tidak tahu menahu dalam memainkan sebuah konflik, terkadang dituding sebagai oknumnya. Yang akhir-akhirnya proses persidangan yang panjang dan alot adalah wajah hukum Indonesia dalam penyelesaiannya. Orang Papua, pemilik tanah adat Papua dibuat betul-betul tidak berdaya. Kaki tangannya diikat, bahkan mata pun ditutup tanpa alasan yang jelas. Orang Papua dibuat lumpuh, tuli bahkan mati rasa terhadap segala ancaman penjajah.

Banyak pengamat “buta” sering menyimpulkan bahwa dalang utama konflik di Papua adalah Tentara Pembebasan Nasional (TPN) dan Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang berkeliaran di hutan-hutan Papua. Bagi pengamat “gombal” yang kadang menyimpulkannya, beranggapan bahwa TPN dan OPM dibentuk untuk menimbulkan konflik, padahal tidak demikian. Keberadaan TPN dan OPM sendiri sebagai jembatan pereda konflik yang terjadi dan meresahkan masyarakat Papua.

Ada yang menimbulkan kecurigaan, karena sistematisnya konflik yang terjadi, sepertinya telah diseting oleh kelompok terdidik yang telah lama paham akan sebuah permainan. Dan dalam pengamatannya, jejak-jejak dari pada sebuah konflik yang diciptakan kadang tak jelas, sudah bisa dibaca, ada yang bermain untuk mengelabui semua itu.

Konflik yang sedang terjadi di Papua jika dibiarkan tumbuh subur begitu saja, bukan tidak mungkin rakyat Papua dan ras-nya akan musnah diatas tanah sendiri. Dan sudah tentu, ini bukan bagian dari pada sebuah kehidupan yang katanya membangun masyarakat Papua, tetapi bagian dari penjajahan. Yang sedang menjajah, tidak pernah memberi ruang gerak untuk sebuah kebebasan kepada yang dijajah, dan yang sedang dijajah pun tidak pernah menginginkan dijajah terus.

Hal ini sudah tentu menimbulkan konflik yang berkepanjangan, dan bukan tidak mungkin ujung pangkalnya pun tidak akan pernah ditemukan. Dan sudah tentu, rakyat Papua sebagai pihak yang berada pada posisi yang lemah dan tak berdaya, hanya jadi korban amukan penjajah yang lebih kuat.

Harus ada solusi yang bisa menjawab semua keresahan. Harus ada solusi yang memberikan sebuah jawaban untuk membebaskan rakyat Papua dari semua aspek. Dan solusi itu sendir harus disepakati, harus disetujui bahkan harus diiyakan oleh kedua pihak yang sedang bertikai. Kedua pihak, dan terutama pihak yang sedang dijajah harus mendapat “angin segar” dari solusi tersebut. Omong kosong kalau solusi yang ditawarkan hanya ingin mengelabui semua kejahatan, hanya ingin merubah imej dari seorang pencuri sebagai seorang alim.

Untuk menyelesaikan konflik di Papua yang berkepanjangan harus ada solusi, dan kita perlu acungkan jempol, karena banyak paket, gagasan, bahkan ide telah diberikan oleh pemerintah pusat, dan beberapa lembaga kajian yang perlu terhadap persoalan di Papua. Secara tidak langsung, bisa kita simpulkan bahwa memang mereka peduli dengan persoalan Papua.

Yang pertama dari sederatan paket itu adalah solusi Otsus dengan Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus). Kedua, solusi percepatan pembangunan dengan Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2004, solusi pemekaran daerah dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008, bahkan sampai pada solusi dialog (dibuat oleh berbagai lembaga kajian, serta intelektual Papua sendiri). Ini mungkin paket yang ditawarkan dengan dalih akan memberi sebuah kebebasan kepada raykat Papua. Tapi, apa benar demikian?

Dalam pembahasan kali ini saya akan sedikit melihat tentang solusi Otsus dan solusi dialog yang katanya akan menjadi akhir dari segala konflik yang terjadi di Papua. Saya tidak akan membahas solusi pemekaran, solusi percepatan pembangunan serta solusi yang lainnya karena memang betul telah dinilai gagal.

Otsus, Solusi Untuk Papua?

Mantan Presiden Republik Indonesia, Ibu Megawati Soekarno Putri saat menerima Gubernur Papua, (Alm) J.P. Salossa dan rombongan Panitia Pembentukan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua di Istana Negara kala itu menyatakan bahwa Otsus adalah solusi terakhir untuk menyelesaikan konflik di Papua yang katanya tidak ada solusi lain selain Otsus.

Presiden RI saat ini, DR. Susilo Bambang Yudhoyono juga mendengungkan pernyataan yang sama. Bahwa Otsus adalah jalan terakhir yang harus dipikirkan bersama untuk memberikan kesejahteraan dan pembangunan bagi rakyat Papua.

“Kita harus menjadi bagian dari solusi, bukan masalah. Di dalam rumah tangga selalu ada masalah, tapi pasti ada solusinya. Ada sejumlah isu yang harus kita letakan secara tepat dan menyelesaikan dengan bijak dalam semangat kepentingan bersama, dan Otonomi Khusus sebagai pilihan kita untuk mengelolah Papua dengan lebih baik,” kata Presiden SBY sebelum pertemuan di Istana Negara bersama 29 Tokoh Adat dan DPRP Papua kala itu.

Patut diberikan apresiasi, karena keberanian kedua petinggi negara ini menyatakan demikian. Namun mengecewakan, kata yang tepat ketika mengamati jalannya implementasi Otsus selama hampir 8 tahun di Papua. Bukan rahasia umum bahwa Otsus malah memperbudak, bahkan membunuh orang asli Papua sendiri. Namun, saya tidak akan panjang lebar membahas soal ini.

Yang sangat disayangkan, kenapa bisa pemerintah Indonesia , bahkan mungkin saja Presidennya tidak paham terhadap akar persoalan Papua yang sebenarnya. Saya tidak tahu apa mereka paham, atau mereka sengaja tidak memahami, atau sudah paham juga tetapi sengaja dibuat tidak paham. Semua itu hanya bisa dijawab oleh mereka.

Sebenarnya akar persoalan yang mendasari semua gejolak, bahkan konflik di Papua tidak dipahami baik oleh semua mereka kala itu. Omong kosong, kalau rakyat menginginkan Otsus kala itu. Bagi rakyat, kehadiran Otsus sama saja dengan menghadirkan serigala yang telah ditawan ratusan tahun.

Yang diinginkan rakyat Papua adalah melihat Papua bebas. Dalam arti kedaulatan yang telah dianeksasi oleh Indonesia , Amerika dikembalikan untuk menjadi bagian hidup yang terpenting dari rakyat Papua. Melihat Papua merdeka adalah harapan terbesar rakyat Papua.

Presidium Dewan Papua (PDP) yang mendapat mandat dari rakyat Papua saat itu mata hatinya dibutakan dengan pembicaraan uang Otsus yang nantinya akan bertebaran milyaran bahkan triliunan rupiah sana-sini. PDP dibuat kalang kabut dengan dalih kehadiran Otsus akan merubah wajah Papua, sampai saat ini saya sendiri masih bingung, apa yang membuat PDP begitu antusias menerima kehadiran Otsus?.

Dalam sebuah kesempatan, pernah bercerita panjang lebar dengan beberapa orang tua mengenai tanah dan nasib bangsa Papua. Ada satu ungkapan, sekaligus pertanyaan yang saat itu sangat menggugah hati saya. Saya sempat berpikir bahwa siapa yang sebenarnya salah disini. Tapi mungkin hanya mereka pelaku yang bisa menjawabnya.

“Kami sudah kasih hati (kepercayaan, mandat, tangisan, air mata, bahkan harapan) kami untuk PDP perjuangkan, karena kami ingin sebuah kebebasan. Tapi kami bingung, apa yang mereka hasilkan dari semua usaha itu? Realisasi dari janji-janji mereka yang kami butuhkan saat ini. Terima kasih kalau memang demikian, dimana mereka melacuri kepercayaan kami.”

Ini suara hati seorang bapak di sebuah pedalaman yang menyadarkan saya. Mereka menilai PDP telah gagal membawa, memperjuangkan, dan gagal menghidupi mereka dengan kepercayaannya. Yang mereka tahu, PDP pernah berjanji kepada tanah, rakyat, dan nenek moyang orang Papua bahwa mereka akan memperjuangkan semua aspirasi rakyat Papua dengan sungguh-sungguh tanpa diboncengi kepentingan tertentu.

Mungkin PDP dan komponennya yang selama ini sedikit membual kepada tanah dan rakyat Papua perlu berbenah diri, seraya minta maaf atas semua salah, dosa, dan kegagalan menjawab harapan dan kerinduan hati mereka. Saya tidak nyatakan kinerja PDP tidak becus, tapi saya ingin menasehati agar berbenah diri dan tunjukan kerja yang sesungguhnya. Ada satu yang menarik dari penggalan kata Pdt. Anes Kafiar, bahwa “siapa yang bermain mata dengan tanah ini (Papua), akan dikedipkan juga oleh tanah ini”.

Mungkin sebuah nubuatan singkat, yang praktek lapangannya memang telah nyata dan betul-betul terbukti. Wafatnya Pemimpin Besar Bangsa Papua, Theys Hiyo Eluay, kata beberapa pemangku adat karena persolaan demikian, dimana menerima Otsus yang menjadi musuh utama rakyat dan tanah Papua. Tapi entahlah, semua telah berlalu. Tidak perlu untuk diributkan, seraya berbenah diri untuk kearah perubahan yang lebih baik lagi.

Banyak yang berpikir, terutama Kapitalis dan antek-anteknya, bahwa menyelesaikan masalah Papua, berarti juga mengakhiri kejayaan mereka di Tanah Papua. Mana mungkin mereka sepaham dan konsisten untuk membangun Papua. Jargon demi pembangunan yang mereka dengungkan setiap saat melalui Otsus, tidak lebih dari pada penjajahan terselubung..

Paparan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tentang Papua yang nampaknya akan serius membangun Papua, ternyata hanya sebuah pepesan kosong. Icon kapitalisme dan antek-anteknya hanya berbangga diri, ketika media massa dan Presiden membuka mulut.. Bagi mereka, ini sudah tentu menjamin proyek yang telah mereka jalankan di Tanah Papua.

Seperti menyanyikan lagu lama lagi, kalau saja Otsus masih dipertahankan keberadaannya sebagai sebuah paket yang akan memberikan sebuah kesejahteraan kepada rakyat Papua. Dalam beberapa media massa baik Nasional maupun Internasional santer dipublikasikan bahwa Otsus telah gagal, Otsus telah mati, bahkan Otsus tidak pernah memberi solusi paten kepada rakyat Papua seperti yang didengungkan selama ini.

Jadi, kita harus sepakat, Otsus bukan solusi untuk Papua. Otsus bukan menjawab kerinduan rakyat Papua. Dewan Adat Papua (DAP) sudah pernah berusaha untuk mengembalikan paket Otsus itu ke Jakarta karena memang dinilai bahwa Otsus tidak untuk rakyat Papua. Tapi sungguh aneh, Jakarta dengan cara liciknya tetap memaksakan rakyat Papua untuk tetap menerima Otsus.

Bagi orang Papua, Otsus telah gagal, karena Otsus itu memang bukan sebuah solusi penyelesaian konflik.

Dialog, Solusi Untuk Papua?

Setelah berbagai pengamat, entah dari Jakarta maupun orang asli Papua sendiri mengamati jalannya Otsus dengan segala ketidakpuasannya, maka ada paket baru lagi yang mereka tawarkan yaitu paket dialog. Bagi mereka, sudah mungkin dan pasti, dialog akan menyelesaikan masalah di Papua. Bahkan bagi mereka, mungkin dialog akan menyelesaikan segala persoalan yang dialami rakyat Papua.

Sebenarnya tidak ada yang salah dari gagasan dialog itu. Namun banyak ketimpangan yang bisa ditemukan, beberapa diantaranya model dialog yang tidak jelas, tujuan akhir yang tidak jelas, dan pemahaman dialog yang sempit. Agak bingung, apa yang membuat semua itu terbengkalai, ketidaktahuan, kesengajaan, kecemburuan, atau... mungkin hanya mereka yang bisa menjawabnya.

Kalau sudah begini, mungkin wacana dialog yang ramai dibicarakan hanya sebuah dengungan semangat, selain itu sedikit membalut luka batin orang Papua. Karena telah terlanjut membuat hati, bahkan pikiran orang Papua sakit ulah kapitalis yang dengan gila-gilaan menghabisi orang Papua.

Kita masih ingat, paket Dialog pertama kali ditawarkan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) melalui DR. Muridan Widjojo dkk yang dituangkan dalam ‘Papua Road Map’ atau yang disingkat dengan PRM. Perlu diacungkan jempol, sudah berani mengangkat “solusi” untuk menyelesaikan masalah Papua. Tapi apa benar itu sebuah solusi untuk menyelesaikan masalah di Tanah Papua?

Kehadiran PRM sudah sedikit mengakat wacana, bahkan menyuarakan orang Papua ditengah situasi dan konflik yang berkembang. Kecurigaan dan ketikdapercayaan kepada salah satu paket yang ditawarkan tetap ada. Dan sudah tentu sukar untuk diterima juga, tapi patut diacungkan jempol, sudah berani menerobos hal itu, Walaupun kehadirannya sendiri diragukan banyak orang.

Setelah agenda solusi konflik untuk Papua, dialog yang dikeluarkan LIPI dengan esainya ‘Papua Road Map’ beredar luas, banyak orang Papua mempertanyakan tujuan utama gagasan tersebut. PRM bahkan diklaim oleh masyarakat Papua sebagai Otsus era berikutnya. Bagi orang Papua, PRM juga tidak beda jauh dengan Otsus. PRM juga akan membawa orang Papua tertindas dan terbengkalai, apabila memang terbukti dilaksanakan.

Setelah LIPI dan Muridan mengeluarkan PRM, disusul dengan munculnya gagasan dari DR. Neles Kebadabi Tebay, Pr berjudul “Dialog Jakarta-Papua, Sebuah Perspektif Orang Papua”. Buku ini tidak jauh berbeda dengan kajian LIPI, karena inti utamanya bagaimana mengedepankan dialog untuk sebuah penyelesaian masalah Papua. Dalam bukunya Pater Neles, sedikit agak ragu untuk menyatakan bahwa orang Papua bukan ingin dialog dengan posisi tetap berada dalam bingkai NKRI, tetapi dialog untuk sebuah kebebasan (merdeka). Ini yang tidak terlalu dibahas lebih jauh dalam buku tersebut.

Kita sebagai orang Papua tetap harus berbangga dengan hasil analisis Pater Neles yang sangat luar biasa. Dimana telah membangkitkan semangat orang Papua untuk melihat masa depan yang lebih cerah, adil, makmur, dan aman sentosa, walau prospeknya mungkin sukar mencapai hal itu dengan berbagai gagasannya.

Satu hal yang perlu dipahami bahwa orang Papua tidak pernah menginginkan lagi untuk ikut dengan negara ini (NKRI). Karena itu, apapun paketnya yang ditawarkan kepada rakyat Papua, bukan sebuah solusi. Bukan pula sebuah angin segar. Orang Papua akan senang, bangga, bahkan bersuka cita, kala kedaulatan diakui, dan Papua berdiri sendiri sebagai sebuah negara merdeka.

Saya sangat ragukan paket dialog yang ditawarkan Muridan dan LIPI. Apa benar memberi solusi untuk rakyat Papua? Atau itu solusi yang berkedok pembunuhan, kejahatan, bahkan pemusnahan. Dampak kedepan dari paket gombal yang telah ditawarkan perlu dipikirkan. Memang paket dialog perlu dan sedang diusakan dengan mengedepankan kerja sama yang baik.

Jadi, stop pembunuhan, pembantaian, bahkan setiap pemusnahan berkedok dialog. Dalam sebuah kesempatan, saya pernah mengatakan kepada Pak Muridan, bahwa “Saat dialog yang Anda maksudkan sedang diusahakan untuk digapai, dan saat itulah tindakan penjajahan, penyiksaan, pembunuhan, bahkan sampai pemushana etnis Melanesia sedang dilakukan. Mungkin Anda berdosa, menggunakan sebuah strategi untuk memusnahkan manusia Papua”. Tidak tahu persis, dia tanggapi apa dengan komentar saya itu.

Orang Papua tidak ingin berlama-lama untuk melihat Papua Baru, Papua yang pemerintahannya dikepalai anak-anak bangsa Papua. Stop menipu rakyat Papua, kalau memang dialog hanya jadi topeng untuk membuka lebar sayap penjajahan di bumi Papua.

“Anak, mungkin besok atau lusa saya sudah meninggal dan akan menjadi tanah kembali. Ketika itu saya akan bertanya pada Tuhan, kapan rakyat dan bangsa Papua bebas akan kau bebaskan”, komentar seorang Bapak di Numbay beberapa waktu lalu. Kata yang sungguh mengiris jantung hati. Entahlah, mungkin harus demikian.

Akar persolana utama di Papua terletak pada kedaulatan bangsa Papua yang diambil paksa oleh Indonesia, melalui PEPERA 1969 dan beberapa instrument gombal yang melecehkan harga diri orang Papua. Yang saat ini jadi soal di Papua, kapan dan bersediakah mengembalikan kedaulatan di Papua?. Kalau bicara merdeka, bukan sekarang lagi, karena rakyat dan bangsa Papua sudah pernah merdeka tahun 1961 lalu..

Mungkin rakyat dan bangsa Papua akan sepakat, jika dialog yang ditawarkan mengarah kepada pengembalian kedaulatan yang telah dianeksasinya. Kalau dialog untuk tetap ikut dengan Jakarta , mungkin hanya orang awam yang sepakat dengan segala keputusan itu. Dan orang Papua bukan tipe itu. Sudah sangat banyak penipuan dengan berkedok pembangunan, jadi tidak mungkin rakyat Papua tergiur lagi dengan semua itu.

Dialog untuk ikut Indonesia , No! Dailog untuk pengembalian kedaulatan, Yes! !!

Perang, Solusi Untuk Papua

Perang mungkin sudah dan akan menjadi sebuah solusi untuk rakyat Papua, walaupun kenyataannya tidak semua siap dengan konsep ini. Saya yakin, banyak orang akan sangat menentang hal ini. Banyak orang bertanya, apa benar perang bisa menyelesaikan persoalan di Papua. Memikirkan keluarga, nasib, masa depan, bahkan kehidupan menjadi pertimbangan berat untuk meng-iya-kan gagasan perang sebagai sebuah solusi penyelesaian Papua.

Banyak orang menginginkan jalan damai. Banyak orang menginginkan jalan dialog. Banyak orang bahkan menginginkan jalan pengakuan. Tetapi mungkin hanya negara bodoh serta tidak mempunyai harga dirilah yang mau melaksanakan itu. Negara Indonesia merebut kemerdekaan dari penjajah dengan taruhan bahkan pengorbanan segala-galanya. Nyawa juga bahkan mereka pertaruhkan.

Tidak dengan dialog, tidak dengan pengakuan sepihak, kalaupun pengakuan yang di berikan Belanda kepada Indonesia setelah proses (perang) yang sangat panjang.

Banyak orang Papua bicara merdeka, tapi takut untuk mati. Banyak orang Papua bicara merdeka, tetapi takut untuk masuk penjara. Banyak orang Papua bicara merdeka, tapi banyak juga yang takut membicarakan hal ini. Bahkan banyak orang Papua bicara merdeka, tetapi merasa tabuh mengkampanyekannya.

Untuk tuan-tuan Tahanan Politik (Tapol), untuk tuan-tuan Narapidana Politik (Napol) rakyat Papua akui dan angkat topi untuk kesungguhan dan keberanian kalian memperjuangkan sebuah kebebasan. Dimana bui yang sangat menjijikan menjadi tempat peristrahatan kalian yang sangat lama. Tetapi rakyat Papua juga tidak mengatakan bahwa itu sebuah ukuran menilai keseriusan kalian, karena kadang prospeknya banyak sering bermain muka dua.

Untuk tuan-tuan intelektual, tuan-tuan mahasiswa, semesta rakyat Papua juga akui kesungguhan kalian dalam memperjuangkan kemerdekaan dan kebebasan bangsa Papua. Rakyat Papua juga angkat topi yang sama, tapi rakyat Papua tidak mengatakan itu ukuran menilai keseriusan kalian untuk Papua. Karena masih banyak dan masih sering intelektual Papua yang jual sesamanya untuk kepentingan sesaat.

Dalam uraian ini, saya tidak akan bahas panjang lebar tentang strategi perang, mungkin kita semua sudah paham secara umum apa itu perang? Apa itu kekerasan? Dan apa yang dibutuhkan jika perang dibutuhkan untuk menyelesaikan itu? Berapa “kayu bakar” yang kita butuhkan? Serta keperluan lainnya. Mungkin untuk membahas hal ini, bisa kita bicara di diskusi pribadi-pribadi.

Kesalahan terbesar orang Papua adalah terlalu bermimpi besar untuk menantikan bantuan negara luar. Jangan bermimpi besar untuk Amerika Serikat datang memberi sebuah kemerdekaan kepada rakyat Papua. Mustahil! Bahkan sangat sukar, karena Amerika memiliki kepentingan besar di Papua. Amerika, negara yang sangat menghargai Hak Asasi Manusia (HAM), tapi atas nama HAM, Amerika menjajah, memenjarakan, bahkan membunuh manusia di bangsa lain. Keberadaan PT Freeport Indonesia mungkin salah satu buktinya.

Kita juga jangan berharap besar terhadap negara Inggris akan mendesak Indonesia untuk memberikan kemerdekaan kepada rakyat Papua. Inggris pun sama memiliki kepentingannya di Tanah Papua. Beberapa perusahaan Multi-Internasional yang sedang beroperasi di Papua mungkin jadi penghambatnya. BP Bintuni merupakan perusahaan penghasil gas dan tambang terbesar, yang juga telah menghidupi Indonesia dan Inggris itu sendiri.

Saya juga boleh katakan jangan terlalu berharap kepada negara Vanuatu dan beberapa negara di kawasan Asia Pacifik lainnya yang kemerdekaan bangsanya baru kemarin pagi. Ingat suara mereka tidak terlalu berdampak, suara mereka tidak terlalu berpengaruh di PBB sana , walaupun memang betul mereka punya hak berbicara pada saat sidang seperti demikian.

Secara pribadi, saya juga ragu dengan keseriusan negara Australia untuk membantu bangsa dan rakyat Papua. Suaka politik yang setiap saat menumpuk di negara tetangga ini jangan dijadikan ukuran untuk mereka akan membantu kita. Kalau ada yang menggunakan ukuran itu, mungkin terlalu kerdil pikirannya. Kita bisa lihat peran Australia kepada Timor Leste, hanya membantu ketika memang kepentingannya sangat mendesak dan harus dipenuhi.. Australia sendiri memilki beberapa perusahan tambang di Timor Leste saat ini.

Suku Aborigin, penduduk Australia apakah mendapatkan tempat yang layak dari negara Australia ? Yang penting kita tidak berharap Papua dijadikan seperti suku Aborigin berikut, bahkan juga bukan tidak mungkin akan diperlakukan lebih jahat lagi apabila mereka telah berhasil membantu Papua dengan sebuah iming sesaat di Papua. Semoga tidak!

Yang bisa membuat Papua Bebas, Papua Merdeka, Papua diakui kedaulatannya hanya semesta rakyat Papua. Orang Papua yang harus bersatu, harus diberikan pemahaman, bahkan harus dijelaskan bahwa Papua Merdeka adalah karena mereka. Tidak ada negara jajahannya yang memberikan pengakuan kedaulatan tanpa menumpahkan darah.

Perang akan meruntuhkan segala keraguan bahwa Papua akan menjadi negara bebas. Perang sudah pasti akan membuka mata dunia. Perang sudah pasti menjadi sorotan PBB. Dan perang juga sudah pasti membumi-hanguskan segalanya di Papua untuk sesaat. Hanya si cebol yang selalu mengharapkan jatuhnya bulan, hanya orang bodoh saja yang mau memberikan Papua tanpa pertumpuhan darah, kata ini yang negara Indonesia ingin berikan apabila jalan dialog terus menerus didengungkan.

Ingat perkataan Ali Mustopa, bahwa jika orang Papua ingin merdeka, minta saja ke Amerika supaya bikin negara sendiri di bulan, dan jika Papua juga ingin merdeka, buat pulau tersendiri. Mereka ( Indonesia ) mengingingkan tanahnya orang Papua, mereka menginginkan segala kekayaan orang Papua, dan atas nama itupula, kapitalisme menjajakan kakinya di bumi Papua dengan segala kepentinganya.

Mantan Presiden Indonesia , Ibu Megawati Soekarno Putri juga pernah mengatakan bahwa “bukan Negara Indonesia lagi jika Papua telah bebas”. Itu berarti, bagaimanapun caranya Papua tidak akan pernah mau dipisahkan dari Indonesia , terutama melalui cara-cara lombo (lemah). Orang Papua harus mengambil tindakan, mengedepankan kekerasan menjadi jalan keluarnya.. Kalau tidak bertindak, tunggu ayam tumbuh gigi baru orang Papua akan bebas dan merdeka!

Perang merupakan solusi paten, walau banyak yang jadi korban dalam insiden ini.. Perang sudah akan menjadi solusi, walau generasi sekarang mungkin saja tidak akan menikmati kemerdekaan itu. Perang sudah akan jadi solusi, walau Papua akan menjadi tanah darah, untuk keadaan sesaat. Karena perlu diingat, saat kita sedang menanti proses dialog, dan saat itu pula kita sedang dihabisi. Kita sedang disumbat, kita sedang dikancing segala gerak-geriknya.

Dengan demikian, tepat yang dikatakan masyarakat Papua bahawa ‘Papua Road Map’ adalah strategi jitu untuk menjalankan aksi itu, aksi pemusnahan etnis Melanesia . PRM adalah pemenuhan kebutuhan sesaat pejabat Indonesia dan pejabat Papua yang wajahanya telah sangat-sangat kusam di dunia Internasional.

Perang sudah pasti akan jadi solusi untuk kebebasan rakyat dan bangsa Papua, tidak ada solusi lain. Guna apa Tentara Pembebasan Nasional (TPN) dan Organisasi Papua Merdeka (OPM) dibentuk, kalau kinerja mereka tidak diharapkan?

Sudah menyatakan diri ingin pisah dari NKRI, berarti sudah menyatakan diri bahwa siap untuk mengorbankan segalanya untuk Tanah Papua. TPN/OPM dibentuk untuk mengembalikan kedaulatan bangsa Papua, dan perang adalah satu-satunya jalan untuk itu.

Kalau masih ada TPN dan OPM yang meragukan solusi perang untuk menyelesaikan masalah Papua, saya meragukan kesungguhannya. Patut kita tanyakan, dia dipiara oleh siapa? Atau jangan-jangan selama ini dia jadi “suanggi” untuk bangsa dan rakyat Papua. TPN dan OPM tidak usah ribut-ribut bahas soal dialog. Untuk urusan dialog, ada yang akan menempuh kesana, kalau memang konsep dialog tercapai.

Epilog

Otsus dan dialog bukan solusi untuk kebebasan rakyat Papua. Otsus dan dialog hanya menjadi hama perusak untuk menghancurkan orang Papua. Otsus dan dialog hanyalah perangkat yang menjerat, bahkan memusnahkan orang Papua dari tanah airnya.

Otsus dan dialog adalah aturan yang memanjakan Militer untuk tetap berkeliaran di Papua. Otsus dan dialog adalah strategi jitu BIN untuk memusnahkan orang Papua. Kehadiran Otsus seperti keluarnya serigala yang telah ditawan ratusan, bahkan ribuan tahun untuk menerkam rakyat Papua.

Otsus membuat mental, moral, bahkan hati nurani orang Papua rusak total. Otus menjadikan orang Papua tidak berdaya. Otus membuat orang Papua menjadi pencuri yang tidak tahu menahu, bahwa pencuri adalah dosa besar. Otsus bukan membawa solusi, tetapi malah menambah persoalan di Papua.

Dialog juga demikian, hanyalah penjajahan terselubung. Dan saat proses dialog itu sedang mau digapai, dan saat itu pula pembunuhan, penyiksaan, yang mengarahkan kepada pemusnahan akan diberlangsungkan. Dialog hanyalah penjajahan sesaat, dialog sudah pasti bukan sebuah solusi akhir. Yang anehnya, tawaran dialog melalui kajian LIPI datangnya dari LIPI, kita jangan mudah percaya dengan lembaga-lembaga bentukan pemerintah Indonesoia yang kadang diramalkan seperti malaikat.

Perang sudah pasti akan jadi solusi. Perang sudah pasti akan jadi solusi. Walaupun banyak yang harus direlakan, bahkan banyak orang yang harus dikorbankan. Perang menjawab keraguan, bahwa Papua akan merdeka. Perang menjawab solusi, bahwa Papua akan bebas!

Tidak ada negara manapun di dunia yang mendapatkan kedaulatan dengan bersantai-santai. Dengan melipat tangan. Dengan mengemis. Tetapi kedaulatan didapatkan dengan taruhan harga diri, taruhan nyawa.

Harga diri dipertaruhkan demi tanah air. Harga diri harus dipertaruhkan demi generasinya. Harga diri harus dipertaruhkan demi masa depan bangsa dan rumpunnya. Menderita sesaat untuk kebebasan yang selamanya sangat mulia.

Tidak ada pengorbanan yang tidak membuahkan hasil. Tidak ada pengorbanan yang sia-sia. Tidak ada pengorbanan yang menjerumuskan manusia secara asal-asalan. Tetapi semua dilakukan dengan tujuan mulia, kebebasan selamanya. Merdeka selamanya.

Papua akan bebas. Papua akan merdeka. Papua akan terlepas. Papua akan berdaulat. Semua butuh pengorbanan. Semua butuh kesiapan. Semua butuh tekad. Semua butuh kesatuan. Semua butuh kerja sama. Semua butuh perang. Tidak perang, tidak akan menyelesaikan semua itu. Perlu diingat, tidak ada penjajah yang memberikan daerah jajahannya kepada pemiliknya dengan melalui proses dialog maupun proses yang tidak menumpahkan darah.

Harus kita katakana: “Demi tanah air Papua, saya siap mati. Demi tanah air Papua, saya siap berkorban. Demi tanah air Papua, saya siap melawan. Demi tanah air Papua, saya siap perang.”

Mata hati harus mengatakan tekad demikian. Mata hati harus mengarahkan kepada tujuan hidup. Mati hati harus sepaham dengan tujuan dan kerinduan bangsa dan leluhur Papua.

Papua akan bebas, Papua akan merdeka. Satukan tekad, tujuan, atur barisan, serta siap mengambil langkah itu. Langkah yang akan membebaskan. Langkah yang akan memerdekakan. Langkah yang akan menyatukan tekad dan tujuan semesta rakyat Papua untuk bebas berdaulat.

Mengakhiri tulisan ini, saya hendak mengutip pidato bersejarah Sheikh Mujibur Rahman pada tanggal 7 Maret 1971 di Lapangan Suhrawardy Udyan Bangladesh . “Perlawanan kita untuk kebebasan kita. Perlawanan kita untuk kemerdekaan kita. Perang kita untuk kemerdekaan kita. Perang kita untuk kebebasan kita.” ****

Mumi dan Nilai Budaya Masyarakat Wamena

2010-08-30T21:17:00.002-07:00

OCTHO- PAPUA bukan kaya akan sumber daya alamnya saja, namun dari segi warisan dan keunikan budaya juga tanah ini cukup kaya. Salah satunya adalah keberadaan mumi di tanah Papua. Nilai budaya dari mumi juga cukup penting untuk di perhatikan.

Jika berbicara tentang sejarah keberadaan mumi, orang pasti mengira hanya terdapat di Mesir, yakni; mumi para Firaun. Ternyata mumi tidak hanya terdapat di Mesir, namun ada juga di Indonesia bagian timur, tepatnya di Provinsi Papua.

Menurut sebuah penelitian yang dilakukan pada akhir tahun 1980-an sampai awal tahun 1990-an, terdapat tujuh mumi di Kabupaten Wamena, Provinsi Papua. Ketujuh mumi tersebut berada di beberapa Distrik yang tersebar di Kabupaten Wamena.

Mumi

Menurut Wikipedia Indonesia mumi adalah sebuah mayat yang diawetkan, dikarenakan perlindungan dari dekomposisi oleh cara alami atau buatan, sehingga bentuk awalnya tetap terjaga. Ini dapat dicapai dengan menaruh tubuh tersebut di tempat yang sangat kering atau sangat dingin, atau ketiadaan oksigen, atau penggunaan bahan kimiawi.

Tujuannya tidak begitu pasti, namun dipercayai sebagai sebuah simbol penghargaan masyarakat setempat terhadap seseorang yang dinilai telah berjasa dan memberikan kontribusi penting.

Biasanya mumi dikeringkan atau diawetkan menggunakan bahan kimia atau bahan pengawet khusus. Cara ini terjadi pada mumi para Firauan di Mesir, namun berbeda dengan mumi di Wamena. Ia terlebih dahulu diawetkan menggunakan ramuan tradisional sejenis daun, dan di keringkan di genting honai (red; rumah tradisional) dengan cara diasapi.

Di perkirakan mumi bisa bertahan dalam jangka waktu yang begitu lama, yakni; ratusan hingga ribuaan tahun. Keberadaan mumi juga di yakini sebagai simbol kepercayaan masyarakat sekitar pada leluhur, alam dan nenek moyang mereka.

Mumi Wamena

Suku yang mendiami Wamena adalah suku Dani. Mereka terkenal karena kebiasaan mereka yang suka berperang. Mereka di yakini sebagai suku terbesar di Papua. Pada umumnya mereka tinggal di daerah pegunungan dan lemba-lembah Papua. Keberadaan mumi hanya ditemukan daerah mereka.

Tujuh mumi yang terdapat Kabupaten Wamena, tepatnya di Kecamatan Kurulu, utara Kota Wamena sebanyak sebanyak 3 mumi; Kecamatan Assologaima, barat Kota Wamena sebanyak 3 mumi, serta satu mumi di Kecamatan Kurima. Semua berjumlah enam mumi.

Mumi yang terletak di Kecamatan Kurima adalah satu-satunya mumi perempuan. Ia tidak pernah di perlihatkan kepada masyarakat luas maupun kepada para wisatawan. Masyarakat sekitar meyakini jika ia perlihatkan secara bebas, akan berdampak buruk bagi keberlangsungan hidup mereka.

Ada dua mumi yang di dapat di perlihatkan secara umum, namun tentunya harus membayar dengan harga 20.000 rupiah hingga 30.000. Mumi tersebut adalah; mumi Werupak Elosak di Desa Aikima, dan Wimontok Mabel di Desa Yiwika, keduanya berada di Distrik Kurulu.

Ratusan hingga ribuan wisatawan berdatangan tiap tahunnya ke tempat ini. Selain dari dalam negeri, banyak juga yang datang dari luar negeri. Jika tidak menyaksikan upacara perang suku, mengunjung keberadaan mumi sudah tentu menjadi pilihan utama mereka.

Upacara adat biasanya berlangsung pada bulan Agustus, yakni; menjelang penyambutan hari kemerdekaan republic Indonesia. Biasanya acara seperti ini di lakukan atas inisiatif pemerintah daerah setempat. Banyak pendapatan asli daerah di hasilkan dari kedatangan para wisatawan ini.

Ketokohan Mumi

Mumi dikalangan masyarakat Dani tidak hanya menjadi sebuah simbol atau pajangan, namun lebih dari pada itu ia adalah sebuah tokoh besar yang patut di kenang sepanjang masa. Mereka meyakni mumi akan berada di tengah-tengah masyarakat, bahkan bersama-sama dengan mereka jika suatu waktu ada perang suku.

Tidak semua mayat atau jasad yang diperbolehkan menjadi atau dijadikan mumi. Hanya yang mempunyai jasa besar terhadap suku seperti kepala suku atau panglima perang yang secara adat diizinkan menjadi mumi.

Misalnya, Mumi Wimontok Mabel. Ia adalah seorang kepala suku besar. Wimontok mempunyai arti perang terus. Karena semasa hidupnya ia kepala suku perang yang ahli strategi. Wimontok meninggal akibat usia tua dan memberi wasiat kepada keluarganya agar jasadnya diawetkan.

Hal itu di turuti oleh keluarganya. Ia diawetkan hingga sekarang. Umurnya bisa di pastikan sudah hampir 384 tahun. Jasadnya selalu di rawat. Setiap lima tahun sekali diadakan upacara oleh masyarakat setempat.

Mumi Werupak Elosak juga demikian. Saat ini ia berumur 232 tahun. Pakaian tradisional yang ia kenakan, seperti koteka, masih utuh. Ia adalah panglima perang dan meninggal akibat luka tusukan sege (tombak).

Lukanya pun masih terlihat jelas hingga kini. Jasad Werupak dijadikan mumi, selain untuk menghormati jasa semasa hidupnya, juga karena Werupak sendiri yang meminta. Ia ingin supaya mayatnya diawetkan.

Hanya seorang tokoh penting yang jasadnya bisa di keringkan menjadi sebuah mumi, selain dari itu tidak. Kebiasaan masyarakat Wamena, jika seseorang telah meninggal, ia pasti akan di bakar, tujuannya agar jejaknya tidak di temukan lagi.
NIlai Adat

Masyarakat Wamena pada umumnya sangat menghargai nilai-nilai adat dan budaya. Sejak turun temurun mereka telah diajarkan bagaimana menghargai dan menghormati seorang tokoh (red; kepala suku). Mereka beraggapan arah hidup mereka hanya dapat diarahkan oleh seorang tokoh tersebut.

Bukti mereka menghargai nilai adat dan budaya juga terlihat dari kepatuhaan mereka untuk mengeringkan jasad dari seseorang yang telah meninggal. Padahal belum tentu semua orang sepakat dengan usulan tersebut.

Musibah atau bencana dapat menimpah mereka jika tidak taat dan patuh terhadap seorang tokoh. Kebiasaan perang suku juga masih sering terjadi dan Wamena. Keberadaan mumi juga di pandang sebagai berkah besar bagi masyarakat setempat. Inilah keunikan budaya di negara Indonesia.

Harapannya keberadaan mumi di Wamena masih terus dipelihara. Sekiranya perhatian pemerintah juga masih tetap di harapkan. Semoga keunikan dan warisan budaya lain yang belum di angkat dari bumi cenderawasih masih tetap di perhatikan lagi.

*Oktovianus Pogau adalah Jurnalis Lepas di Papua

Julian, Nasibmu Sungguh Malang (1)

2010-08-18T19:07:00.005-07:00

Kisah nyata seorang anak Papua yang rela menggadaikan cinta, kasih sayang, dan pelukan hangat seorang Ibu dengan pendidikan. Sekarang jejak langkah, bahkan pusara sang ibu dan ayah yang ia cintai tak pernah di temui. Ia seperti hidup sendiri. Hidup tanpa siapa-siapa. Tangisan selalu menemani perjalanan hidupnya. Sungguh malang nasib anak ini.

OCTHO- BELASAN tahun silam lahir seorang bayi kecil. Ia di beri nama Julian oleh kedua orang tuanya. Bayi kecil ini sangat lucu. Ia sedikit imut dan ganteng. Kedua bola matanya bening. Hidungnya sedikit mancung. Bibirnya agak tebal. Ia lahir melengkapi kebahagiaan orang tuanya saat itu.

Julian lahir di sebuah kampung kecil. Terletak di daerah pegunungan Papua. Nama kampung itu adalah Mbamogo. Tepatnya kampung ini terletak di Kabupaten Intan Jaya. Sebuah daerah operasi baru yang di mekarkan dua tahun lalu oleh pemerintah.

Ayah Julian adalah seorang kepala suku. Seorang kepala suku di wajibkan untuk menikah lebih dari seorang istri. Ayah Julian menikahi sembilan orang istri, termasuk ibu Julian. Mereka hidup bahagia. Ayah Julian sangat berwibawa dalam mengendalikan kehidupan rumah tangga.

Julian memilki dua orang saudara perempuaan dan dua orang saudara laki-laki. Julian sendiri adalah anak bungsu. Kedua saudara perempuaan Julian telah berkeluarga. Sedangkan seorang saudara laki-laki yang kedua telah berpulang ke rumah bapak. Dan saudara laki-laki yang seorang lagi menjadi pekerja upahan di daerah Timika, Papua.

Kehidupan di kampung Mbamogo saat itu sangat menyenangkan. Ada dua gunung yang menjulang tinggi. Terdapat dua aliran sungai. Mengalir dengan derasnya. Air di sungai ini cukup jernih. Sungai dan Gunung adalah tempat bermain bagi Julian dan anak-anak di kampung itu.

Sungai di kampung Julian tidak sama dengan sungai di perkotaan yang telah tercemar limbah pabrik atau perusahaan. Mereka merawat sungai itu sebagai tempat kehidupan dan bermain. Gunung juga demikian. Ia di rawat dan di lestarikan semampunya.

Apa saja yang di inginkan Julian pasti terwujud. Mungkin bisa di maklumi karena ayah Julian adalah seorang kepala suku yang mempunyai segalanya. Julian sangat di sayangi oleh siapa saja, lebih-lebih oleh ayahnya sendiri.

Sejak kecil ia pandai berbicara menurut beberapa orang. Analisa katanya sangat tajam. Padahal saat itu ia belum memasuki jenjang pendidikan kanak-kanak.
Pada suatu waktu, Julian, Ibu, dan kedua saudara perempuaannya pergi memanen hasil di kebun. Kebun mereka tidak jauh dari rumah. Julian dengan sigapnya pernah berkomentar.

“Ibu, kasihaan yah, anak-anak yatim piatu yang telah kehilangan orang tua sejak kecil, bagaimana dengan kehidupan mereka nanti di hari esok.”

Sontak Ibu dan kedua sauara perempuaanya kaget. Mereka heran karena Julian kecil bisa berpikir sesuatu yang tak banyak orang pikirkan. Julian kecil telah memiliki semangat kemanusiaan yang tinggi.

Tutur katanya lebih mengarah kepada kepeduliaan kepada orang-orang yang tidak di kenalinya. Ia menunjukan semangat untuk mencintai dan peduli kepada orang lain yang tidak mampu. Ia mungkin kelak akan menjadi relawan kemanusiaan.

Julian kecil tumbuh menjadi anak yang cerdas, pintar dan manja. Ia di manja oleh siapa saja. Baik oleh ibunya, saudara-saudaranya, bahkan oleh masyarakat sekitar tempat ia tinggal. Julian seperti menjadi obat. Ia juga seperti menjadi “malaikat kecil” bagi setiap orang yang bersamanya. Ia tumbuh dengan penuh semangat dan bahagia.

Julian berumur empat tahun. Ia memilkii pergaulaan yang sangat luas. Ia bergaul dengan siapa saja. Ia tak memandang orang. Ia juga tak memandang latar belakang keluarga, status, bahkan agama sekalipun.

Tiba saatnya Julian berusaha memahami dunia sekitarnya. Namun tidak lengkap, jika Julian tak berusaha untuk mendapatkan pendidikan agar mengenal dunia yang belum pernah di kenalnya. Dunia globalisasi. Harapan itu ia pendam dalam hati. Tak ada seseoranpun yang tahu tentang harapan itu.

==============================================================================

HARAPAN Julian untuk menempuh pendidikan nampaknya akan terwujud. Sebuah yayasan membuka taman kanak-kanak di tempat Julian tinggal. Jaraknya sekitar 20KM dari tempat Julian. Jika berjalan kaki ke ketempat tersebut bisa mencapai delapan jam perjalanan.

Kebetulan kakak Julian yang saat itu sedang menjadi pembina asrama di yayasan dan sekolah tersebut. Ia mendaftarkan Julian untuk menjadi murid baru. Keinginan itu sebentar lagi akan terwujud. Keinginan untuk mengetahui perkembangan dunia yang nyata dan realistis.

Namun rasanya berat, ketika harus meninggalkan segalanya di kampung halaman. Mulai dari kemewaan hidup, alam yang indah sebagai anugerah pencipta, sahabat-sahabat, dan yang terakhir keluarga Julian sendiri.

Tekad yang kuat akhirnya menjadikan semua itu nyata. Julian pergi. Pergi meninggalkan semua kenangan indah di kampung halaman. Pergi meninggalkan cinta, kasih sayang, dan pelukan hangat semua orang yang ia cinta. Ia juga rela tidak mendapatkan kasih sayang, pelukan dan ciuman dari sang ibu.

Kepergiaanya Julian sepertinya membuat kampung Mbamogo muram. Ia pergi tanpa pamit secara resmi. Kesenangaan untuk mendapatkan pendidikan telah memaksanya untuk melupakaan semua kenangan indah di kampung halamannya.

Julian kecil pergi diantar langsung oleh ayah dan Ibunya. Julian sangat bahagia. Ia bahagia karena sebentar lagi mengenal dunia yang baru. Dunia yang belum pernah ia ketahui. Ia bahagia karena sebentar lagi mengenal dunia pendidikan. Dunia yang sebentar lagi akan mengubah segala pola pikirnya.

Julian tinggal di Asrama sambil menempuh pendidikan. Taman kanak-kanak Cenderawasih nama sekolahnya. Banyak suka duka yang ia alami. Ia di kenalkan pada dunia yang baru. Dunia yang tidak dia duga sebelumnya. Apakah ia tetap bertahan?….BERSAMBUNG

65 Tahun Indonesia Merdeka, Bagaimana Dengan Papua?

2010-08-17T02:14:00.008-07:00

OCTHO- Hari ini rakyat Indonesia merayakaan kemerdekaan mereka. Sebenarnya Indonesia belum bisa di sebut negara merdeka. Masih banyak rakyatnya yang merasa di jajah, terutama rakyat Papua. Saya menulis ini sebagai kado ulang tahun untuk republik yang masih menjajah rakyatnya.

Arti kemerdekaan sesungguhnya adalah setiap warga negara merasa di berlakukan adil oleh negara. Yang menjadi soal saat ini, negara sengaja tidak berlaku adil pada semua warga negaranya, terutama kaum minoritas. Negara memperlakukan mereka sebagai kelas nomor dua, bukan kelas yang sama-sama harus di hargai.

Mereka kadang menjadi korban ketikadilaan. Konflik terus menerus di ciptakan untuk mereka. Perlakuaan semena-mena aparat tetap di tunjukaan. Ketidakadilaan tetap di pelihara. Aparat penegak hukum dan kaum mayoritas bekerja sama untuk berlaku tidak adil pada kaum minoritas. Apa jadinya negeri ini sepuluh hingga dua puluh tahun mendatang?

Indonesia di Jajah

Hampir tiga setengah abad lamanya Negara Indonesia di jajah. Ia di jajah oleh beberapa negara besar yang ada di Eropa. Negara-negara yang pernah menjajah Indonesia, seperti; Inggris, Portugis, Spayol, Jepang dan Belanda yang paling lama.

Pemerintah Inggris mulai menguasai Indonesia sejak tahun 1811 pemerintah Inggris mengangkat Thomas Stamford Raffles (TSR) sebagai Gubernur Jenderal di Indonesia. Ketika TSR berkuasa sejak 17 September 1811, ia telah menempuh beberapa langkah yang dipertimbangkan, baik di bidang ekonomi, social, dan budaya.

Penyerahan kembali wilayah Indonesia yang dikuasai Inggris dilaksanakan pada tahun 1816 dalam suatu penandatanganan perjanjian. Pemerintah Inggris diwakili oleh John Fendall, sedangkan pihak dari Belanda diwakili oleh Van Der Cappelen. Sejak tahun 1816, berakhirlah kekuasaan Inggris di Indonesia. Kembali belandai menjajah Indonesia. Mereka paling lama, tahun 1602 sampai tahun 1942.

Kemudian Jepang, masa pendudukan Jepang di Indonesia dimulai pada tahun 1942 dan berakhir pada tanggal 17 Agustus 1945 seiring dengan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia oleh Soekarno dan M. Hatta atas nama bangsa Indonesia.

Yang namanya penjajah jelas akan tidak berlaku adil pada yang di jajah. Hal itu juga yang di rasakan oleh rakyat Indonesia pada masa penjajahaan. Mereka sering di perlakukan tidak adil, wanitanya di perkosa, bahkan banyak dari antara mereka yang di bunuh.

Di banding beberapa negara besar di Asia, Indonesia adalah salah satu negara yang di jajah paling lama. Coba bayangkan, di jajah hampir tiga setegah abad lamanya.

Kado Amerika Serikat

Indonesia meraih kemerdekaan berkat pertolongan negara adidaya, yakni; Amerika Serikat. Setelah sebelas hari Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan delapana hari di Nagasaki, kemerdekaan negara Indonesia akhirnya terwujud.
Artinya, Indonesia tidak berjuang secara susah payah untuk mendapatkan kemerdekaan, tetapi kemerdekaan negara Indonesia adalah kado berharga dan tak ternilai harganya yang di berikan secara tidak langsung oleh negara Amerika Serikat.

Senjata nuklir "Little Boy" dijatuhkan di kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945, diikuti dengan pada tanggal 9 Agustus 1945, dijatuhkan bom nuklir "Fat Man" di atas Nagasaki. Kedua tanggal tersebut adalah satu-satunya serangan nuklir yang pernah terjadi di dunia. John Hersey dalam laporan tentang Hiroshima memparkan tentang semua peristiwa kelam itu.

Saat itu mata dunia tertuju kepada tragedi bersejarah di Jepang. Amerika Serikat di klaim sebagai negara yang jahat dan biadab. Mereka memusnahkan semua yang ada di Hirosima. Mata negara penjajah di dunia juga sedang tertuju kepada Hiroshima. Bahkan beberapa negara yang sedang menjajah justru melepaskan daerah jajahaan mereka untuk merdeka. Indonesia adalah salah satu contoh negara jajahaan Jepang yang mendapatkan kemerdekaan.

Pada tanggal 17 Agustus 1945 negara Indonesia memproklamirkan kemerdekaan mereka dari Jepang. Sebelumnya Jepan telah menandatangi surat menyerah. Dunia internasional mengakui kemerdekaan itu. Seantoro rakyat Indonesia, kecuali Papua juga turut bangga dengan kemerdekaan itu.

Mengisi Kemerdekaan

Babak perjuangan untuk meraih kemerdekaan telah di lewati, sekarang bagaimana mengisi kemerdekaan itu. Pergumulan paling berat adalah mengisi sebuah kemerdekaan yang telah di perohleh Negara Indonesia.

Soekarno sebagai sang proklamtor menjadi presiden. Hatta menjadi wakil. Mereka memimpin dengan cukup bijak. Walau beberapa isu penting tentang kedekataan Soekarno dengan agen intelejen Amerika sering nampak. Banyak peristiwa penting yang di lewati. Selama 20 Tahun Soekarno memimpin.

Tahun 1966 kekuasaan Soekarno tumbang. Surat perintah sebelas maret di gunakan oleh Soeharto untuk memimpin Indonesia. Partai Komunis saat itu di tudung sebagai separatis yang akan mengganggu keamanan negara. Mayor Jenderal Soeharto menjadi otak untuk penumpasaan itu. Keberhasilaannya membawanya menjadi orang nomor satu.

Selama 32 Tahun memimpin dengan Otoriter akhirnya Soeharto tumbang. Mahasiswa bersama rakyat Indonesia mengakhiri kediktatoran Soeharto. Habibie menjadi presiden menggantikan Soeharto.

Habibi memimpin hanya dua bulan tujuh hari . Setelah itu pemilu ulang di lakukan, Abdurhaman Wahid terpilih. Gus Dur tak bertahan lama. MPR mendesak Gus Dur untuk mundur. Megawati mengantikannya. Pemilu berikutnya juga di langsungkan, SBY akhirnya terpilh, hingga yang berikut lagi tetap terpilih.

Hampir enam orang yang telah memimpin negeri ini. lima di antaranya pria, dan seorang wanita. Tidak semua memperhatikan persoaalan yang terjadi di Papua dengan cermat dan bijak, hanya Gus Dur seorang diri yang di anggap sedikit peka dan peduli terhad persoalan di Papua.

Papua

Saat negara Indonesia di proklamirkan, Papua tidak turut di dalamnya. Sabang sampai Amon saat itu menjadi wilayah negara Indonesia. Sumpah palapa, sumpah pemuda dan beberapa sumpah pemuda Indonesia yang lain tidak pernah ada keterwakilan Papua. Ini menandakan bahwa Papua bukanlah bagiaan dari negara Indonesia.

Tahun 1961 Papua pernah memproklamirkan diri sebagai negara merdeka. Saat itu mereka di bantu oleh negara belanda dengan sebutan Papua Raad. Dengan lagu hai tanahku Papua, lambang burung mambruk, bendera bintang kejora serta bentuk pemerintah sendiri. Tri komando rakyat, salah satunya berbunyi bubarkan negara boneka buataan Belanda, Indonesia juga pernah mayakni bahwa Papua adalah sebuah negara.

Tahun 1969 atas usulan Elswot Bungker, akhirnya penentuaan pendapat rakyat di berlangsungkan. Saat itu usulaanya satu orang Papua memberikan satu suaranya, bukan beberapa orang Papua mewakili seluruh rakyat Papua, tetapi pemerintah Indonesia berlaku tidak adil, mereka menunjuk 1025 orang Papua untuk memberikan suara mereka mewakili 800.000 orang Papua.

UNTEA, badan khusus PBB yang di tugaskan untuk memantau perkembangan di Papua juga tak bisa berbuat apa-apa. Pemerintah Indonesia menekan semua gerak-gerik mereka. Ruang demokrasi di tutup rapat. Mereka tidak menghargai hak setiap orang untuk berpendapat, termasuk utusan PBB sendiri.

Hasil pepera akhirnya memutuskan bahwa rakyat Papua ikut dengan negara Indonesia. Mereka yang memberikan suaranya mewakili rakyat Papua adalah orang-orang pilihan pemerintah Indonesia. Mereka di ancam akan di bunuh jika tak mendukung Papua. Mereka memilih di bawah tekanan.

Penjajahaan di Papua

Setelah Papua integrasi ke dalam negara Indonesia secara sepihak banyak problem yang terjadi. Misalnya, militer mencurigai masih banyak orang Papua menghendaki kemerdekaannya sendiri. Mereka di kejar, di interogasi bahkan banyak dari antara mereka yang dibunuh.

Pelanggaran HAM oleh aparat militer sering terjadi di Papua. Semua berlangsung atas nama kepentingan negara. Orang Papua di anggap tidak penting untuk hidup. Pemerintah lebih mementingkan kekayaan alam orang Papua dari pada manusiaanya. PT Freeport Indonesia menjadi lahan yang paling menguntungkan bagi pemerintah Indonesia.

Pertumbuhaan penduduk Papua tak nampak. Program keluarga berencana yang di canangkan oleh pemerintah pusast, hal itu hanyalah akal-akalan untuk menekan penduduk asli Papua. Transmigrasi terus diberlangsungkan di Papua. Orang Papua sungguh tidak berdaya. Orang Papua memang betul-betul di buat tidak berdaya.

UU Otsus hanyalah bentuk penjajahaan baru. Pemerintah Indonesia menaruh kecurigaan yang besar terhadap rakyat Papua, dampaknya Otsus tidak di implementasikan secara baik dan konsekuen. Uang Otsus hanya di nikmati oleh pejabat Papua dan pemerintah Jakarta.

Peraturan daerah khusus yang di buat oleh pemerintah daerah untuk menjaga hak-hak adat masyarakat lokal juga selalu di curigai. Pemerintah selalu beralasan untuk tidak menyetujui Perdasi maupun Perdasus seperti itu. Rakyat Papua di anggap manusia yang tidak berguna dan tidak perlu di didik.

Rakyat kecil yang seharusnya menikmati dana Otsus tetap terpinggirkan. Betul-betul di buat tidak berdaya. Pemekaraan malah menimbulkan penyakit baru. Banyak uang Otsus di alokasikan untuk membuka daerah pemekaran. akhirnya lebih banyak uang Otsus di nikmati oleh birokrasi pemerintah dan aparat negara.

Rakyat Papua masih tetap di jajah. Di jajah oleh sistem yang tidak memihak. Sepertinya keadilaan tidak pernah ada untuk rakyat Papua. Penjajahaan itu membuat orang Papua sebagai kaum lemah yang sungguh tak berdaya.

Menuntut Merdeka

Maka pantaslah jika rakyat Papua menuntut hak mereka untuk memisahkan diri, arti lain menuntut merdeka. Semua rakyat Papua, termasuk pejabat-pejabat birkorasi pemerintah sudah muak dengan pemerintah pusat yang tidak pernah menghargai rakyat Papua sebagai manusia beradab.

Pemerintah Indonesia merdeka, berarti rakyat Papua juga harus merdeka. Semua orang, termasuk rakyat Papua juga berhak menentukan nasib sendiri. Tidak ada seseorang-pun yang bisa menghalangi hak setiap orang. Negara di dunia manapun mengakui hak-hak itu.

Pemerintah Indonesia perlu membuka diri dan merefleksikan kembali kegagalan mereka dalam membangun Papua. Menyadari bahwa tidak siap memipin sebuah daerah yang di sebut Papua. Ini juga sudah menunjukan kedwasaan mereka sebagai negara demokrasi. Dunia sedang menanti sikap pemerintah Indonesia.

Hari ini negara Indonesia senang karena telah merdeka. Tetapi bagaimana dengan rakyat Papua yang saat ini sedang murung bahkan sedang menangis karena belum merdeka. Semoga pemerintah Indonesia sadar akan ketidakmampuaan itu. Hanya satu kebutuhaan, rakyat Papua butuh kemerdekaan. Selamat ulang tahun. Selamat bersenang-senang untuk rakyat Indonesia.

*Penulis adalah Aktivis HAM, tinggal di Jakarta

Sumber Gambar; Desaign Pribadi

Cerita Dengan Wanita Papua

2010-08-16T07:42:00.003-07:00

OCTHO- Pertama kali kami pernah bertemu di Bogor. Tepatnya tanggal 24 Juni 2010, kira-kira pukul 02.30. Pertemuaan itu sepintas. Tanpa basa-basi maupun obrolan panjang.

Saat itu ia datang bersama beberapa temannya dari Jakarta. Tujuaan mereka dan saya sama, yakni; untuk menghadiri acara yang di buat teman-teman Mahasiswa dari Nabire dan Paniai.

Malam itu ia menggenakan sweeter putih. Celana panjang blue jeans. Ia agak malu-malu. Namun ia terlihat agak cekatan. Ia cukup ramah pada siapa saja. Termasuk kepada saya.

Nama wanita itu adalah Lisa. Umurnya 22 tahun. Hidungnya mancung. Parasnya cukup elok. Rambutnya yang keriting tak begitu panjang. Ia tak biarkan rambutnya terurai begitu saja. Ia sengaja mengikat rambutnya agar tampak rapi.

Siapapun yang memandangnya pasti tergoda. Ia salah satu anggrek hitam dari Papua yang nan cantik. Ia mengaku berasal dari daerah pegunungan Papua, tepatnya di Wamena.

Ia dan saya saling kenal lewat jejaring sosial (facebook). Setelah pertemuaan pertama, saya berusaha membangun komunikasi dengan ia. Tak sia-sia, ia rela mengirimkan nomor HaPe lewat FB. Sejak itu kami sering berkomunikasi.

Saya mengajaknya untuk bertemu. Saya ingin bertukar pikiran sekaligus bisa mengenal ia lebih dekat. Ia sepakat. Kamipun merencanakan pertemuaan di Mall Cilandak, daerah Jakarta Selatan.

Pukul 16.00 saya telah tiba. Nampaknya ia belum datang. Sembari menunggu, saya menghabiskan waktu di Toko Buku Gramedia yang terletak di lantai satu bagian depan.
Gramedia di Mall Cilandak agak unik dan berbeda. Perbedaan dengan Gramedia lain karena pertama; terletak di lantai paling bawah. Kedua; buku-buku yang di jual tak begitu bermutu. Ketiga; kebanyakan menjual buku-buku keagamaan.

Saya membeli dua buah novel. Harganya relative sangat murah. Mungkin karena novel lama, atau mungkin juga karena novel tak bermutu. Novel pertama seharga Rp.12.500 dan novel kedua harganya Rp.10.000. Kedua novel yang saya beli bertema tentang bagaimana terjadinya beberapa pembunuhaan sadis di sekitar manusia.

Saya sebenarnya tak begitu suka membaca novel. Namun pelajaran Jurnalisme Sastrawai yang saya dapatkan di Yayasan Pantau dua minggu lalu paling tidak menganjurkan saya untuk membaca novel-novel. Alasannya sederhana, karena kita bisa mendapatkan kosa kata baru dalam dunia penulisaan naratif.

Serasa lama menunggu, saya bergegas ke tempat makan ala orang Amerika, yakni; Kentucky Fried Chicken (KFC) di lantai dua. Tempat makan ini tampak sepi sekali, maklum, belum waktu berbuka puasa. Hanya ada beberapa anak kecil yang di temani orang tuanya sedang bermain-main bola kecil.

Saya telah beritahu lisa agar ia datang ke tempat makan. Tak menunggu lama lagi. Sekitar lima menit ia telah datang.

“Hallo Okto,” katanya menyapa saya dari belakang.

Ia tampak lebih cantik. Hidung mancung. Bibirnya tipis dan seksi. Sepertinya ia pernah memakai lipstick. Ia menggenakan kaos putih. Rambutnya yang keriting di sisir rapi dan diikat. Ia memegang tas kecil, warnanya ungu muda. Ia wanita Papua yang cantik menurutku.

Kami saling bersalamaan. Saya mempersilakannya duduk. Saya mengajak dia makan, namun ia menolak secara halus, sepertinya telalu cepat untuk makan malam, memang benar, waktu saat itu menunjukan pukul 17.20. Ia dan saya sepakat untuk tak makan. Saya mengusulkan untuk cari minuman yang bisa menemani obrolan kita.

Di samping KFC ada tempat minum. Kebanyakan menjual minuman dingin. Ia telah memesan dua gelas es kelapa. Karena letaknya di jalan, dan banyak orang yang lalu lalang, saya mengusulkan agar berpindah tempat. Ia sepakat. Kami menuju ke tempat yang lebih santai serta tak begitu ramai.

Tepat di Pintu masuk utama, lantai II, belok kiri tedapat coffe break. Kami sedang menuju kesana. Ia dan saya sama-sama menyukai tempat ini. Saya menemani ia memesan dua gelas coffe dingin.

Ada tiga pelayan disitu. Seoarng pria dan dua orang wanita. Baju mereka berseragam dan warnanya kuning Tampaknya mereka begitu ramah, mungkin sudah di anjurkan untuk bersikap demikian.

Kami bergegas mencari tempat duduk. Meja dan kursi di dalam ruangan ini sangat romantis. Hampir semua meja berwarna pink. Kursinya juga demikian. Ia dan saya juga duduk di kursi yang warna pink, mejanya juga berwarna pink. Hanya ada satu kursi di samping kami yang berwarna orange.

Kami memulai cerita. Saling menyapa. Saling mengenal. Mengenal lebih jauh. Ia mulai bercerita. Saya juga bercerita. Ia begitu dewasa untuk diajak ngobrol. Tak banyak wanita Papua yang seperti dia.

Sorotan matanya begitu tajam. Tutur katanya di susun sedemikiaan rapi. Senyumnya juga memesona. Gerak-geriknya sesuai dengan arah tutur katanya. Ia dewasa dalam menghadapi pria seperti aku. Saya mendengarkan dengan penuh seksama.

Ia bercerita tentang keluarganya. Ayahnya telah pensiun dari kerja. Ibunya juga demikiaan. Ia anak ke dua dari empat bersaudara. Kakaknya yang pertama telah berkeluarga. Kedua adiknya tinggal bersama kedua orang tua mereka di Timika, Papua.
Walaupun ia orang Wamena bukan berarti ia paham bahasa Wamena. Ia mengaku sejak lahir hingga besar di kota Jayapura.

“Saya pernah ke Wamena sekali waktu saat masih duduk di kelas III SMA, tapi tidak tahu bahasa daerah,” katanya.

Ia juga bercerita banyak hal tentang karier cintanya. Mulai dari bercinta dengan pria yang “sama marganya” sampai pria yang berbeda asal dan daerah. Ia mengaku sejak SMA tak pernah pacaran.

“Ayah saya sangat keras. Waktu SMA tak boleh pacaran dan memang di larang,” kata dia.

Ia juga bercerita tentang pendidikan. Mulai dari tempat ia sekolah, sampai pada tempat kuliahnya saat ini. Ia mengaku awalnya tak menyangka bisa kuliah, karena kondisi ekonomi orang tuanya. Namun karena berkat TUHAN-nya ia dapat melanjutkan ke perguruaan tinggi.

“Paling cepat bulan Oktober 2010 dan paling lambar bulan Januari tahun 2011 akan selesai kuliah,” katanya.

Ia mengatakan setelah selesai kuliah pingin melanjutkan lagi, tetapi jika tidak ia akan kembali ke Papua dan mengabdi untuk saudara-saudara di sana.

Ia bercerita dengan sangat sopan. Semua pertanyaan saya di jawab. Ia pandai bercerita dan bertutur. Ia orang yang tepat untuk di ajak bicara.

Ia bercerita banyak hal tentang dia, saya juga demikiaan. Kami saling mengenal. Ia mengenal saya, saya juga mengenal dia. Pertemuaan yang tak mungkin bisa terulang kembali.Saya harap ini bukan akhir dari pertemuaan kita tetapi awal.

TIdak terasa sudah dua jam lebih kami bercerita. Minuman dingin di meja pink sudah mulai habis juga. Tampknya Mall Cilandak semakin ramai. Banyak orang mulai berdatangan karena akan berbuka puasa.

Dari raut wajahnya terlihat bawah ia senang. Ia senang karena bisa bercerita dengan orang baru yang tak di kenalnya awal. Saya juga demikiaan. Senang bisa bercerita dengan dia. Bercerita dengan orang baru yang belum pernah saya kenal.

Jarum jam menunjukan pukul 19.30. Kami harus berpisah. Kami menumpang taxi express. Menuju ke tempat tinggalnya, setelah itu saya melanjutkan perjalanan saya ke tempat saya tinggal. Ia berpamitan dan turun dari taxi.

Senang punya teman bicara yang begitu sopan, ramah, periang dan santun. Ternyata sikap, sifat dan pembawaan seseorang dapat membangkitkan semangat. Semgat untuk hidup. Semangat untuk berjuang. Dan semangat untuk memulai perjalanan cinta yang baru.

MIFEE dan Ancaman Bagi Masyarakat Adat

2010-08-15T07:20:00.005-07:00

OCTHO- Untuk mendukung program food estate, pemerintah pusat telah membuat sejumlah payung hukum yang dianggap penting, tujuaanya tidak lain, menarik investor swasta termasuk asing ke dalam negeri agar dapat menangani masalah krisis ketahanan pangan.

Salah satu payung hukum yang dibuat adalah Instruksi Presiden No 5 tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi 2008-2009 termasuk di dalamnya mengatur Investasi Pangan Skala Luas (Food Estate). Memasuki Tahun 2010 kemarin, Kementerian Pertanian merancang peraturan pemerintah (PP) tentang food estate atau pertanian tanaman pangan dengan skala sangat luas. Sebelumnya, persoalan ini sudah dimasukkan dalam Perpres No 77/2007 tentang Daftar Bidang Usaha Tertutup Dan Terbuka.

Program Food Estate sendiri merupakan konsep pengembangan produksi pangan yang dilakukan secara terintegrasi mencakup pertanian, perkebunan, bahkan peternakan yang berada di suatu kawasan lahan yang sangat luas. Secara sederhana konsep Food Estate layaknya perkampungan industri pangan.

Saat ini diperkirakan ada 7,13 juta hektar lahan yang dianggap terlantar di Indonesia. Kabupaten Merauke, Provinsi Papua merupakan salah satu daerah yang dipandang layak untuk diberlakukakan program food estate dengan lahan seluas 1,6 Juta ha.

Merauke Target Program Food Estate

Kabupaten Merauke, Provinsi Papua adalah target utama pemerintah untuk mengembangkan food estate. Program Merauke Integrate Food Energy Estate (MIFFE) sendiri secara resmi telah dicanangkan oleh Bupati Merauke, Jhon Gluba Gebze pada perayaan HUT kota Merauke ke 108 tanggal 12 Februari 2010 lalu.

Merauke memiliki cadangan lahan pertanian mencapai 2,49 juta ha, terdiri dari lahan basah sekitar 1,937 juta ha dan lahan kering 554,5 ribu ha. Bahkan lahan yang ada hampir semua datar, sehingga cocok untuk usaha pertanian skala luas. Sedangkan lahar sekitar 1,63 juta ha yang potensi untuk pengembangan food estate. Dari luasan itu, ada sekitar 585.000 ha lahan areal penggunaan lain (APL) yang sudah mendapat persetujuan Kementerian Kehutanan.

Beberapa distrik di Merauke merupakan kawasan sentral produksi. Untuk tanaman padi berada di Merauke, Semangga, Kurik, Tanah Miring, Okaba dan Kimaam. Komoditi kedele berada di Jagebob, Malind, Muting, Elikobel, Okaba dan Kimaam. Sedangkan jagung di distrik Semangga, Jagebob, Muting, Elokobel, Okaba, dan Kimaam.

MIFEE dan Konglomerat

Kabarnya, untuk mendukung program Merauke Food Estate akan ada 36 investor yang menanamkan modalnya di Merauke. Sekitar 28 di antaranya adalah investor asal dalam negeri dan sisanya adalah investor asing. Menurut Serikat Keadilan dan Perdamaiaan (SKP) Merauke, beberapa perusahan besar telah mulai beroperasi sejak bulan Mei lalu.

Misalkan, perusahan milik Prabowo Subianto, PT Kertas Nusantara yang memperoleh lahan investasi paling besar yakni; 154.943 ha Hutan Tanaman Industri (HTI). Perusahan ini hadir dengan surat rekomendasi 522.1/2700 tanggal 23-10-2008. Secara khusus perusahaan ini bergerak dibidang pembuataan kertas dan bubur kertas, kantor pusatnya berada di Menara Bidakara, Jakarta Pusat.

Daerah operasi mereka meliputi beberapa distrik, seperti Ngguti, Okaba dan Tubang. Kehadiran PT Kertas Nusantara sendiri sudah tentu akan membuka hutan yang cukup besar, dikhawatirkan akan terjadi konfiik antara masyarakat adat setempat dengan pihak perusahan.

Selain itu, Medco Group perusahan milik Arifin Panigoro melalui anak usaha PT Medco Papua Industri Lestari telah menanamkan investasinya juga di Merauke. Kehadiran mereka dengan surat rekomendasi No.522.2/415 Tanggal 18-02-2010, beroperasi di Distrik Kaptel dan Ngguti. Lahan yang akan dibuka untuk energi biomassa (industri produksi energi) dan Hutan Tanaman Industri (HTI) sebesar 169.000 ha.

Medco Group dan Arifin Panigoro hadir dengan tiga misi utama yakni; memperluas eksplorasi, meningkatkan produktifitas lapangan yang sudah ada, serta, memperketat balancing portfolio. Medco Group sudah tentu akan beroperasi dalam waktu yang cukup lama di Merauke.

Tidak ketinggalan, Keluarga Wiliam Soeryadjaya yang juga pernah menjadi orang nomor dua terkaya di Indonesia menanamkan investasinya di Merauke. PT Agro Lestari dengan anak perusahan PT Papua Agro Lestari sendiri bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit. Perusahan ini mendapat lahan operasi seluas 39,8 ha, dengan surat keputusan. No 08 tanggal 16 Januari tahun 2007. Wilayah operasi mereka meliputi sebagian besar Distrik Ulilin.

Selain ketiga konglomerat kelas kakap diatas, masih ada beberapa orang lagi yang menanamkan investasinya di Merauke berskala besar, sebut saja Tommy Winata pemilik Kelompok usaha Artha Graha Network melalui anak usahanya PT Sumber Alam Sutera (SAS), kemudian Aburizal Bakrie dari kelompok Bakrie Group dan beberapa lagi.

Kehadiran beberapa perusahaan yang dimiliki konglomerat asal Indonesia semoga dapat membawah wajah baru perekonomian Indonesia, khususnya Papua. Jangan seperti penanganan lumpur Lapindo yang tidak selesai dan menimbulkan masalah hingga saat ini.

Tanggapan LSM dan Gereja

Menurut Septer J. Manufandu, Sekretaris Eksekutif Foker LSM Papua bahwa “Program Merauke Integrated Food dan Energy Estate (MIFEE) yang membuka lahan 1,6 juta hektar merupakan ancaman baru kerusakan hutan dan terjadi marjinalisasi hak-hak masyarakat adat Marind” tegasnya.

Sementara Lindung Pangkali dari Foker LSM Pokja REED mengatakan bahwa “perlu ada Perdasus pengolahan hutan yang berbasis masyarakat adat. Jika ada instrument hukum maka akan lebih mudah mengawasi pelaksanaan MIFEE di kemudian hari,” katanya.

Direktur Serikat Keadilan dan Perdamaiaan (SKP) Merauke, Pastor Decky Ogi MSC dalam kesempatan saat mempersentasekan hasil penilitiaanya pernah menyatakan bahwa dampak dari pada kehadiran MIFEE sudah tentu akan merugiakan masyarakat adat setempat.

Sementara itu, Diana Gebze dari Solidaritas Masyarakat Papua Tolak MIFEE (SORPATOM) mengatakan bahwa “Kami tolak kehadiran MIFEE di Merauke, karena ini akan menggusur hak-hak adat masyarakat Marind dan hanya untuk kepentingan imprealisme,” pungkasnya dalam siaran pers mereka beberapa waktu lalu di Jayapura, Papua.

Berharap Pada MIFEE

Kehadiran program MIFEE di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua sudah tentu merupakan program pemerintah pusat dan tidak bisa ditolak kehadirannya. Tujuan utamanya cukup baik, yakni; mengatasi krisis ketahanan pangan yang akan terjadi di Indonesia, terlebih khusus di tanah Papua.

Namun yang sangat disayangkan, jangan sampai kehadiran MIFE menggusur hak-hak adat, hutan dan budaya masyarakat setempat. Banyak pengalaman pahit yang telah membuat masyarakat adat di Papua trauma.

Semoga Presiden Yudhoyono masih ingat pada pidatonya di Kopenhagen akhir tahun 2009 lalu. Saat itu ia mengajak pemimpin dunia untuk menginjeksi logika ekonomi baru (new economic logic) dalam konsep pembangunan ekonomi. Konsep new economic logic versi Presiden Yudhoyono itu adalah mempertahankan tegakan hutan jauh lebih menguntungkan daripada menebang.

Pemerintah perlu serius memperhatikan hak-hak masyarakat adat Marind. Pemerintah jangan membuat peraturan yang berpihak kepada pemodal, sembari mengabaikan hak-hak masyarakat adat. Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) yang mengatur hak-hak hidup, hutan dan adat harus dibuat. Ini mengantisipasi keberlangsungan hidup masyarakat adat Marind di Merauke, Papua kedepannya.

Masyarakat adat sedang menanti keseriusan pemerintah. Kita sama-sama akan melihat, apakah kehadiran MIFEE menjadi ancaman atau berkah bagi masyarakat adat Marind di Merauke, Papua.

Gambar TABLOID JUBI

*Penulis adalah Aktivis HAM di Papua.

Antara Kuliah dan Menyanyi

2010-08-09T20:41:00.002-07:00

OCTHO- Pada hari Kamis, 5 Agustus, pukul 21.00 kami bertemu. Seperti orang Papua lainnya, lelaki ini kulitnya hitam. Rambutnya keriting dan di potong agak rapi. Hidungnya cukup mancung. Malam itu Ia mengenakan kaos oblong warna kuning terang. Penampilannya jelas tak begitu rapi.

Dia adalah Mugu Zonggonau. Saya pertama kali mengenalnya lewat beberapa tembang lagu yang pernah dia nyanyikannya. Ia lahir di Kabupaten Paniai, Bibida. Umurnya lebih tua lima tahun dari saya. Ia menghabiskan masa kecil di beberapa tempat; Paniai, Nabire, Timika dan Manado.

“Saya selalu pindah-pindah tempat tinggal, bosan juga” pungkasnya.

Berbekal ijasah sekolah menengah atas dari SMA Lokon Internasional, Manado, Mugu datang ke Surabaya untuk menempuh pendidikan tinggi. Katanya tinggal di Jawa agak berat, karena harus menyesuaikan diri dengan kehidupan di kota besar.

“Saya datang ke Surabaya dengan biaya dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Amugme dan Kamoro (LPMAK) di Timika,” tuturnya.

LPMAK adalah sebuah lembaga sosial yang di bentuk oleh PT Freeport Indonesia pada tahun 1996. Lembaga ini di bentuk untuk memberdayakan masyarakat yang ada di sekitar areal operasi PT FI. PT FI beri dana 1% untuk di kelolah oleh LPMAK. Kehadiran lembaga ini telah turut berperan penting dalam kemajuaan pendidikan di Timika. Banyak anak-anak Papua yang telah dibiayai oleh lembaga ini untuk menempuh pendidikan di luar Papua.

Selain kuliah, ada hal yang luar biasa dari Mugu, Ia sering tampil untuk menyanyi di beberapa tempat. Bahkan dia sudah menciptakan beberapa lagu.

“Sudah ada beberapa lagu yang telah direkam menjadi sebuah kaset.”

Album perdana Mugu di keluarkan pada bulan November tahun 2009 lalu, judulnya; The Exchonicles. Ada beberapa lagu yang dinyanyikan sendiri, sedangkan beberapa lagi dibantu oleh seorang sahabat. Ia juga mengaku kaset rekaman itu telah dipasarkan untuk umum.

Lelaki suara emas asal Kabupaten Intan Jaya juga mengukapkan bahwa sangat berat membagi waktu antara rekaman dan kuliah. Malahan katanya ia sering dimarahi dosen karena nilai kampus semakin buruk.

“Saya kadang lebih utamakan menyanyi dari pada aktivitas kuliah di kampus. Ini yang parah,” jelasnya.

Dia juga mengatakan bahwa selama ini yang menjadi kendala adalah terbentur masalah dana. Jika kami memilki dana, sudah pasti akan rekaman lagi, dan sekaligus perbanyak beberapa kaset rekaman.

“Saya berharap ada yang bisa membantu kami dalam hal keuangan, biar bakat saya bisa di asah lagi sekaligus bisa tetap menghibur banyak orang,” imbuhnya.

Selain menyanyi, Mugu juga punya bakat bermain musik. Menyanyi dan music adalah dua sisi kehidupan yang tak bisa di pisahkan. Ia mengatakan akan tetap menaikit tangga kehidupan. Ngomong-ngomong mana yang lebih penting, menyanyi atau kuliah yah?

Kenapa Rakyat Papua Menuntut Referendum?

2010-08-05T03:43:00.005-07:00

OCTHO- Tuntutan rakyat Papua untuk memisahkann diri dari NKRI semakin nampak. Yang menjadi pertanyaan, kenapa orang Papua menuntut memisahkan diri, padahal dana Otsus sekian banyak bergulir ke Papua tiap tahunnya. Bukankah Otsus sudah “memerdekakan” orang Papua?

Dewan Adat Papua (DAP) bersama rakyat Papua pada tanggal 12 Agustus tahun 2005 pernah mengembalikan UU Otsus kepada pemerintah pusat melalui DPR Papua. Mereka berjalan sejauh 12KM dari Abepura sampai ke Jayapura dengan kekuataan massa 10.000 orang. Mereka kecewa, karena UU Otsus tidak member manfaat apa-apa.

Beberapa tahun kemudian tutuntan itu semakin nampak, bahkan lebih radikal lagi, dimana lembaga yang di bentuk negara juga ikut bersuara. Pada tanggal 28 Juni 2010 lalu massa Forum Demokrasi Rakyat Papua Bersatu (FORDEM) bersama rakyat Papua berjalan sejauh 12 KM dari Abepura ke Jayapura, tepatnya di kantor DPR Papua, mereka mengembalikan Otsus karena gagal, dan dan memilih opsi referendum sebagai solusi.

Apa yang salah dari UU Otonomi Khusus? Dan kenapa rakyat Papua minta referendum? Di bawah ini saya menuliskannya.

Merasa Bukan Bagian Dari NKRI

Rakyat Papua merasa mereka bukan bagian dari NKRI. Banyak perbedaan yang sangat nampak antara mereka dengan orang non-Papua. Perbedaan itu juga paling nampak dari segi sosial dan budaya rakyat Papua dengan orang non-Papua.

Mereka sadar, perbedaan itu tidak mungkin di satukan dengan bangsa lainnya di manapun, termasuk bangsa Indonesia. Mulai dari cara hidup mereka yang berbeda sampai pada kebiasaan hidup yang berbeda pula. Perbedaan warna kulit dan rambut juga menjadi pertimbangan. Mereka beranggapan bahwa mereka ras Melanesia yang tentunya sangat berbeda dengan ras melayu.

Selain itu, orang Papua juga merasa tidak pernah di libatkan dalam pembangunan. Kehadiran UU Otsus bukan justru memberikan kesempatan kepada rakyat Papua mengembangkan dirinya, namun lebih memberikan kesempatan kepara orang non-Papua untuk berkarya. Sudah tentu rakyat Papua akan semakin terpuruk, dan orang non-Papua yang akan maju dan berkembang.

Diperlakukan Tidak Adil dan Diskriminatif

Banyak kebijakan pemerintah pusat yang dinilai tidak adil dan diskriminatif terhadap rakyat Papua. Pemerintah lebih mementingkan ekonom dari luar Papua dari pada orang asli Papua sendiri. Bukan menyangkut bidang ekonomi saja, beberapa bidang juga demikian. Mereka merasa diperlakukan sangat tidak adil dan penuh diskriminatif. Padahal UU Otsus telah berbicara banyak tentang sistem permberdayaan masyarakat lokal.

Contohnya lagi, kebijakan pembangunan transmigrasi yang menganaktirikan penduduk lokal. Kebutuhan para transmigran yang akan menempati sebuah tempat di sediakaan dengan baik, lahan di sediakaan juga, tapi bagaimana dengan nasib penduduk lokal, apakah pemerintah memperhatikan mereka juga?

Kebijakan pemerintah yang lebih mementingkan investor swasta dan asing yang lebih mempunyai banyak modal juga sering kali menjadi masalah. Padahal investor asing tak begitu paham dengan sifat, karakter dan cara hidup masyarakat setempat.

Tidak Pernah Menikmati Sumber Kekayaam Alam

Banyak investor asing yang tertarik menanamkan investasinya di Papua. Mereka tahu, kalau Papua adalah daerah yang memilki banyak kekayaan alam. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah ikut mendukung upaya itu.

Misallkan, PT Freeport Indonesia adalah salah satu perusahan Multinasional pertama yang menanamkan investasinya di bumi Amungsa, Papua. Mereka telah beroperasi sejak tahun 1967, dua tahun sebelum Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) diberlangsungkan. Berarti sudah hampir 35 Tahun mereka di tanah Papua.

Selain PT Freeport Indonesia, adalagi Briths Petroleum (BPT) perusahaan yang menambang gas di Teluk Bintuni, Papua. Keduaanya menjadi icon perusahaan asing yang lainnya di tanah Papua. BTP juga sama, telah lama hadir di bumi cenderawasih, namun manfaat apa yang mereka berikan menjadi pertanyaan?

Perusahaan asing yang ada di Papua lebih mementingkan kepentingan bisnis mereka dari pada memperhatikan hak-hak adat masyarakat setempat. Bahkan suku Amugme yang konon di beri janji macam-macam oleh petinggi PT Freeport Indonesis saat akan beroperasi saat ini hidup sangat terpuruk. Orang Papua tidak menikmati hasil kekayaan alamnya sendiri.

Selalu Ditindas dan Dibunuh

Orang Papua selalu ditindas dan dibunuh atas nama pembangunan diatas tanah mereka. Perebutan lahan antara pemerintah dengan masyarakat, investor dengan masyarakat paling sering terjadi dan menelan korban jiwa dari masyarakat sipil yang begitu banyak.

Tumpukan pelanggaran HAM sejak Papua integrasi ke dalam NKRI juga belum pernah di selesaikan. Misalkan, kasus Wamena dan Wasior berdarah yang menelan korban jiwa sangat banyak juga tidak pernah di selesaikan hingga saat ini. Masih menjadi pertanyaan, apakah pelaku-pelaku tersebut kebal terhadap hukum atau justru hukum yang takut untuk menyentuh mereka?

Kasus pembunuhan Theys Hiyo Eluay, tokoh adat sekaligus tokoh politik orang Papua di tahun 2001 juga belum pernah di selesaikan hingga saat ini. Rakyat Papua hanya butuh keadilaan dari pemerintah Indonesia. Kenapa yang mencuri ayam satu ekor saja bisa di sentuh oleh hukum, namun para pembunuh tak bisa tersentuh oleh hukum?

Tidak Menerima Pelaksaanaan PEPERA

Penentuaan Pendapat Rakyat (PEPERA) Papua adalah sebuah rekayasa yang di lakukan Amerika Serikat, Indonesia, Belanda dan PBB. USA memilki kepentingan dari segi ekonomi, yakni; untuk menanamkan investasinya di tanah Papua.

Menjadi pertanyaan, kenapa PT Freepornt Indonesia di ijinkan beroperasi di Papua pada tahun 1967 padahal PEPERA baru akan di laksanakan pada tahun 1969. Jadi PT Freepornt Indonesia hadir di Papua dua tahun sebelum Papua integrasi ke dalam NKRI.

Pelaksanaan PEPERA juga tidak demokrasi dan melanggar hukum internasional karena rakyat Papua tidak di libatkan secara penuh untuk menentukan hak-hak mereka. Saat itu pemerintah Indonesia memilih 1025 orang dan beberapa orang dari luar Papua untuk menentukan pilihan. Saat itu meraka berada di bawah ancaman dan todongan Militer Indonesia.

Sejarahwan belanda Prof Drooglever dalam bukunya “Een Daad van Vrije Keuz : De Papoea’s van westelijk Nieuw-Guinea en de grenzen van het zelfbeschikkingsrecht” telah menguraikan panjang lebar tentang kegagalan pelaksanaan PEPERA di tanah Papua secara baik dan benar. Jadi sampai saat ini orang Papua tidak pernah menyetujui integrasinya Papua ke dalam NKRI.

Pemerintah Perlu Membuka Diri

Tuntutan untuk memisahkan diri akan terus nampak ke permukaan. Pemerintah Indonesia perlu segera membenahi diri, agar tuntutan ini juga tidak berdampak luas kepada dunia Internasional.

Mungkin kita masih ingat, bagaimana pada tahun 2005 lalu 37 anggota Kongres Amerika yang menyurati langsung presiden Indonesia perihal memohon pembebasan kedua tahanan politik di Papua; keduanya adalah Filep Karma dan Yusak Pakage.

Amerika Serikat dan Dunia internasional betul-betul akan respon pada setiap persoalan di Papua. Saat kedatangan Eni Faleomavaega ke Indonesia dan Papua, beliau menyatakan bahwa mendukung UU Otsus di Papua, tapi bagaimana jika masyarakat Papua sudah menolak dan mengembalikan Otsus kepada pemerintah pusat?

Jawaban apa yang akan pemerintah berikan kepada anggota Kongres Amerika atau dunia internasional menyangkut kegagalan Otsus di tanah Papua? Sedia payung sebelum hujan itu penting. Pemerintah perlu membuka diri dan menerima apa yang menjadi keinginan rakyat Papua, sebelum tiba bom waktu itu.

Sumber gambar Google

Rasialisme Itu Masih Nampak

2010-08-04T03:35:00.004-07:00

OCTHO- HARI itu tanggal 3 Juli 2010, pukul 19.45. Suasana jalan Pasar Minggu cukup ramai. Kendaraan umum maupun pribadi masih lalu lalang. Kemacetan juga masih nampak. Banyak pedagang asongan menjajankan dagangan mereka. Roman wajah para pedagang sedikit berharap ada orang yang menghampiri mereka.

Dari kejauhaan muncul seorang pemuda Papua. Dia sedikit bertubuh atletis. Ia adalah Alfred Pigai, lelaki suku Mee. Umurnya lebih tua enam tahun. Tingginya kurang lebih 160 cm. Malam itu Ia mengenakan kemeja ala Militer dengan Jaket hitam, belakangnya bertuliskan “STIPAN-Kab Nabire” Ia sahabat saya ketika di Nabire, Papua.

Penampilannya cukup kren. Rambutnya di potong cepak. Suaranya bernada tenor, tidak Bass seperti pemuda Papua lainnya. Kulitnya lebih hitam dari penyanyi kondag macam Edo Kondogolit. Rambutnya keriting. Sudah bisa di tebak Ia adalah bangsa rumpun Melanesia. Hidungnya tidak begitu mancung seperti Brad Pitt. Ia dengan cepat menghampiri saya.

“Kawan koi ada disini juga ehh,” sapanya.

“Sudah hampir sebulan disini,” saya menjawabanya.

Saya cukup mengenal dia. Ia pemuda yang cukup pandai dan tangkas. Ia menghargai setiap perbedaan. Ia juga sangat patuh dan taat pada ajaran agamanya. Saya mengenalnya ketika ia menjadi ketua pemuda di sebuah Gereja. Ia sangat radikal pada ajaran agama Katolik. Hobinya menyanyi dan tinju.

Ia mematuhi ajakan untuk ke tempat saya tinggal. Kami menumpang angkot tujuan Kampung Melayu. Angkot itu warna biru gelap. Pada kaca depan dan samping tertulis nomor 16. Mobil itu sudah sangat tua, dan tidak layak lagi beroperasi. Saya tidak ingat persis nomor polisi angkut itu. Dalam perjalanan pulang kami saling bertukar pikiran tentang kehidupan di Jakarta.

“Kawan hidup di kota Jakarta sangat susah, semua-semua butuh uang. Apalagi seperti saya yang orang tua tak mampu. Tapi syukur, biaya kuliah saya sudah di bereskan oleh pemerintah daerah,” katanya menjelaskan.

Dia memberikan nasihat sekaligus pandangan karena saya baru tiba di Jakarta untuk kuliah. Saya mendengar dengan penuh cermat. Ia sendiri sudah hampir tiga tahun di Jakarta. Katanya Ia akan wisuda pada bulan Oktober tahun ini. Ia sendiri kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahaan (STIPAN) yang beralamat di Jalan Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Saya memancingnya berbicara soal rasis yang masih sering terjadi di Jakarta. Dengan sigap Ia berbicara tentang banyak pengalaman yang sudah sering di alaminya. Ia juga mengatakan bahwa hal-hal seperti itu sudah sering terjadi di pulau Jawa, bukan di Jakarta saja.

“Banyak orang kulit putih akan menutup hidung dengan tissue atau kain jika ada orang kulit hitam berambut keriting di dalam sebuah angkutan umum, saya sangat tersinggung bahkan terpukul dengan perlakuaan seperti ini, namun apa boleh buat?” urainya.

Ia juga menjelaskan tentang perlakukaan para teman-temannya di kampus. “Jika mereka melihat orang kulit hitam dan berambut keriting maka mereka akan menghindar jauh, saya sendiri bingung apa sebab demikian, padahal saya tidak mengganggu mereka,” jelasnya.

Ternyata diskirminasi itu masih nampak. “Ketika memberikan sebuah argument atau pertanyaan pada dosen, teman-teman yang kulit putih akan berujar pada saya bahwa orang kulit hitam harus belajar bahasa Indonesia dengan baik dulu baru tanya,” tambahnya.

“Bagaimana kau menanggapi tindakan mereka,” tanya saya. “Walau sakit hati, saya kira jangan kita terlalu ambil pusing, biarkan saja, itu urusan mereka sendiri,” jawabnya. Selain itu dia juga mengatakan bahwa orang kulit putih tidak bisa menerima kehadiran orang kulit hitam ras Melanesia di Negara Indonesia.“

Kami berbicara panjang lebar tentang perlakukan rasis dari orang kulit putih terhadap orang kulit hitam di negara Indonesia. Beberapa orang kulit putih yang di dalam angkutan umum turut mendengarkan, termasuk sopir angkot. Alfred berkomentar dengan penuh semangat. Ia dan saya menyimpulkan bahwa perlakuan rasis seperti ini sungguh ironis. Ini bagiaan dari melanggar hak azasi orang kulit hitam untuk hidup di negara demokrasi macam Indonesia.

Maka, tidaklah heran, jika orang kulit hitam (ras Melanesia) menuntut untuk memisahkan diri dari NKRI. Ras Melanesia dan ras Melayu memang sangat berbeda. Perbedaan itu sangat sukar di persatukan.

Gambar sumber Google
Tulisan ini tugas saat mengikuti kelas Jurnalis Sastrawi di Yayasan Pantau.

Aparat Kepolisian Menembaknya!

2010-08-04T03:26:00.004-07:00

OCTHO- SAMPAI saat ini saya masih tetap tidak percaya. Saya melihat dengan jelas darah segar keluar dari tubuh seseorang. Darah itu keluar semakin lama semakin mengental dan berbentuk gumpalan. Nyatanya songsongan peluru aparat telah menempel pada paha kiri dan rusuk kanan. Kedua diameter songsongan peluru itu hampir sama, sekitar 3cm lebarnya. Saya hampir muntah melihat itu.

Hari itu tanggal 24 Juni tahun 2009. Jarum jam di dinding kamar menunjukan pukul 14:00 Wit. Suhu di dalam ruangan kamar lumayan panas. Kipas angin yang pernah dibeli dua bulan lalu memang telah rusak. Saya hanya berharap pada angin bebas dari jendela kamar. Mobil dan motor masih lalu lalang di luar halaman rumah. Anak-anak sekolah juga telah beranjak dari sekolah. Keheningan itu hampir saja tiba.

Siang itu saya baru pulang setelah mengikuti sebuah seminar bertema pendidikan, memang tidak sampai selesai, jujurnya saya bolos. Saya Kelelahan dan ingin tidur. Belum lama memejamkan mata, seorang sahabat yang juga seorang Jurnalis menelpon. “Ada penembakan di KPR Siriwini, kau harus datang,” katanya lewat telepon selelur.

Saya bergegas bangun dan siap. Kembali memeriksa tas, mempersiapkan catatan kecil dan pulpen. Kamera digital, canon 9,0 Megapixel selalu menjadi sahabat yang berbicara melalui gambar. Saya bergegas pergi. Menuju tempat kejadian.

Menesuri sepanjang Jln. RE Martadinata yang sangat panjang, kurang lebih 20 KM. Jalan ini walau telah di aspal namun masih di temui banyak lobang. Para kontraktor tidak mengerjakan proyek ini dengan baik. Mungkin hampir semua kontraktor di Indonesia demikian, tidak bekerja sungguh-sungguh untuk masyarakat. Kelihatannya mereka lebih mementingkan profit.

Motor Jupiter MX Biru yang saya gunakan melaju dengan kecepatan tinggi. Saya tidak ingat persis DS motor itu. Kurang lebih 10 menit saya tiba di tempat kejadian. Mengejutkan, ternyata Melkias Agapa (38) warga Kelurahaan Siriwini telah meninggal dunia. Ia meninggal tepat pukul 14:00 Wit. Dia di baringkan di depan tanah sambil di bungkus dengan tenda berwarna biru. “Dia telah di tembak oleh Polisi,” ujar keluarga dekatnya dengan nada yang kesal sambil merintih.

Kronologisnya Agapa sakit malaria tropika. Dia demam berat. Mungkin jengkel dengan penderitaannya, Ia marah-marah pada semua anggota keluarganya. Pukul 02:00 dini hari, Ia bahkan memutuskan kabel listrik dalam rumah. Dalam kegelapan, Ia keluar dari rumah. Dia menghilang beberapa jam. Ketika kembali, sekitar pukul 13.30, ada motor polisi parkir dekat rumah. Dia ambil kunci motor itu. Menurut keluarga, polisi ingin ambil kunci dan menangkapnya. Pihak keluarga minta kepada Agapa agar kunci motor tersebut untuk diserahkan kepada pihak kepolisian. Dia menolak.

Akhirnya tragedy yang tidak di inginkan terjadi. Aparat Kepolisian Resort Nabire yang kira-kira berjumlah empat orang menangkapnya. Ia di ikat pada sebuah tiang depan rumahnya. Ia di tembak mati secara sadis di depan keluargannya. Delapan hantaman peluru Jenis AK 16 bersarang di rusuk kanan dan paha kirinya. Seketika Ia tewas.

Masyarakat sekitar yang awalnya belasan orang, sudah kumpul hingga ratusan orang. Akvis HAM, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat serta Tokoh pemuda telah berkumpul juga. Mereka menggotong mayat dan long march sejauh 10 KM menuju kantor Polisi. Mereka berorasi secara bergantian di halaman kantor Polisi. Keluarga mengatakan bahwa mereka sangat terpukul. Aparat kepolisiaan diminta mempertanggung jawabkan perbuatannya. Akhirnya mereka bersepakat, anggota Polisi yang melakukan perbuataan tidak terpuji itu di pecat. Seluruh biaya pemakaman hingga biaya untuk keluarga di tanggung oleh aparat kepolisiaan. Saya pribadi memang tidak terima dengan kesepakatan itu. Entahlah, apa boleh buat!

Foto dokumen pribadi.
Tulisan ini tugas saat mengikuti kelas Jurnalis Sastrawi di Yayasan Pantau.

Ia Adalah Manusia Setengah Dewa

2010-08-04T03:19:00.002-07:00

OCTHO- Untuk melupakan kepergiaannya di perlukan waktu berbulan-bulan. Ia seperti sang dewa. Ia juga telah menjadi tempat “pujaan” banyak orang. Masyarakat Indonesia dan dunia sangat mengenalnya. Ia telah menyampaikan pesan sang pencipta kepada dunia, bahwa hidup adalah kebersamaan. Ia patut di kenang sampai kapanpun.

Ia adalah Abdurrhaman Wahid alias Gus Dur, lelaki kelahiran Jombang 07 September 1940 silam. Kabar meninggal Gus Dur berhembus pada tanggal 30 Desember 2009 lalu. Ia telah pergi untuk selamanya. Banyak orang tidak menyangka beliau akan pergi secepat itu.

Ia telah menyatukan banyak perbedaan di negeri ini. Ia juga telah membuka ruang demokrasi yang sebesar-besarnya bagi seantoro masyarakat Indonesia. Selama Ia memimpin, mengikuti apa kata hari nurani adalah paling penting, dari pada mengedepankan nasionalisme bangsa, tapi di sisi lain justru mengobankan rakyatnya.

Saat memimpin, Ia seorang Presiden yang tidak otoriter seperti Soeharto. Memakai tangan besi memerintah negeri. Menggunakan kekuataan Militer untuk membungkan demokrasi. Mengatasnamakan kesejahteraan untuk tetap memerintah. Mengatasnamakan amal ibadah untuk meraup yang bukan hak keluarga mereka.

Ia juga tidak munafik seperti Megawati Soekerno Putri. Atas nama nasionalisme status DOM diberlakukan di Aceh dan Papua. Pelanggaran HAM terus menerus di lakukan dengan dalih stabilitas keamanan nasional. Lebih sering berbual dari pada mengatakan apa yang benar.

Dan Ia juga tidak seperti Susilo Bambang Yudhoyono. Tidak bijak mengambil keputusan. Lebih patuh pada kebijakan kapitalisme dan imprealisme. Tidak sepenuhnya menjalankan sistem ekonomi yang berpihak pada rakyat. Rakyat dikorbankan demi kepentingan negera. Kapitalisme dan Imprealisme makmur, rakyat tetap sengsara. Sungguh ironis.

Gus Dur sangat berbeda. Selama memerintah Ia tidak seperti beberapa Presiden di atas. Ia sangat mencitai demokrasi. Demokrasi yang Ia cinta adalah demokrasi penuh, bukan setengah-setengah. Ia mencintai multiras, multietnik dan multiagama. Ia sungguh-sungguh cinta pada rakyatnya.

Ia mencinta agama. Namun ia tidak cinta pada agamanya saja, namun semua agama di cintainya. Disini terlihat kedewasaan seorang Gus Dur. Sungguh, Ia sangat dewasa. Ia adalah tokoh, sekaligus pahlawan masyarakat Indonesia sepanjang hayat.

Ia mencintai rakyat Papua. Awalnya nama Papua adalah Irian Jaya, yang nama ini adalah stigma buruk yang penjajah berikan pada rakyat disana. Tahun 2003 secara resmi Ia mengganti nama Irian Jaya menjadi Papua seperti tuntutan rakyat di sana. Ia juga mencintai Aceh. Status DOM mulai tidak di berlakukan lagi di sana. Ia mencintai Papua dan Aceh yang kadang di anak tirikan oleh negara Indonesia.

Maka pantaslah, jika menyebut Ia adalah manusia setengah dewa seperti lagu yang di nyanyikan oleh Iwan Fals. Ia adalah manusia setengah dewa yang memperhatikan rakyatnya yang bukan dewa. Kita berharap banyak pemimpin di negeri ini yang sepertinya, yakni; menjadi manusia setengah dewa yang peduli pada rakyatnya.

Tulisan ini adalah tugas saat mengikuti bimbingan Jurnalisme Sastrawi di Yayasan Pantau.
Sumber Gambar Google

Mencari Solusi Terbaik Untuk Papua

2010-07-27T02:33:00.003-07:00

Resensi buku “Papua 100 Tahun ke Depan”
OCTHO- Masalah di Papua sangat kompleks dan perlu dicari solusi penyelesaiaanya. Berbagai fenomena, seperti; status politik dan kemanusiaan serta masalah budaya dan ekonomi yang masih menyisihkan beribu pertanyaan. Dana Otsus dikucurkan triliunan rupiah tiap tahunnya. Mengapa awan gelap masih menggantung di langit Papua?

Wawan H. Purwanto, wartawan senior sekaligus pengamat Intelejen, militer dan hubungan luar negeri di Indonesia menulis secara jelas persoalan-persoalan yang terjadi di Papua beserta solusi yang ditawarkan dalam penyelesaiannya.

Buku ini terdiri dari 11 bagian. Setiap bagian terdiri dari beberapa sub bagian yang semuanya saling berkait satu sama lainnya. Dalam uraiaanya, penulis lebih fokus membahas kehadiran UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua, implementasi Otsus, kegagalan Otsus beserta beberapa solusi penyelesaiaanya yang ditawarkan oleh penulis.

Persoalan lain yang turut dibahas adalah, masalah status politik yang tidak jelas, pelanggaran HAM yang begitu tinggi, keberadaan Militer yang turut mempengaruhi siklus kekerasan di Papua, serta keberadaan TPN/OPM di tanah Papua, namun penulis tidak sampai pada memberikan solusi penyelesaiannya.

Pada bagian pertama penulis menggambarkan tentang asal-asal usul Papua. Diantaranya membahas tentang pemberiaan nama pulau Pulau Papua yang awalnya Irian Jaya, keberadaan pulau-pulau besar yang ada di tanah Papua serta kultur masyarakat di tanah Papua.

Yang berikut pada bagian kedua penulis membahas tentang hubungan Papua dengan bangsa-bangsa lain yang ada di dunia, termasuk dengan bangsa Indonesia sendiri. Pada bagian ini juga penulis membahas tentang perdagangan yang terbangun antara penduduk Papua, lebih khususnya pedagang Muslim Gujarat dengan pedagang dari luar Papua.

Tidak berbeda dengan bagian kedua, namun pada bagian ketiga penulis lebih fokuskan membahas tentang pengaruh beberapa kerajaan dan beberapa negara luar terhadap tanah Papua. Penulis juga membahas bagaimana awal mula Papua pernah di klaim menjadi milik raja Spanyol, hal ini bermula ketika Antonio D’abreu menemukan emas di Papua, yang pernah diberi nama negeri emas.

Kemudian pada bagian keempat penulis lebih fokus Papua dan wilayah NKRI. Beberapa sub bagian yang dikemukakan, seperti penyelenggaraan penentuan pendapat rakyat Papua, keberadaan OPM dan PDP, kehadiran para transmigran yang turut meresahkan warga Papua dan pada sub bagian terakhir tentang keberadaan Militer dan siklus kekerasaan yang terus meningkat di tanah Papua.

Pada bagian kelima, penulis membahas tentang pelanggaran hak asasi manusia dan separatisme di Papua. Penulis menggambarkan PT Freeport Indonesia sebagai ikon bisnis kapitalisme modern dan pelanggaran HAM, pada akhir bagian ini penulis lebih menekankan kepada nasib Papua yang menggantung, padahal kekayaan alam Papua begitu banyak beserta panorama alamnya yang akan menjadi pusat perhatian dunia internasional.

Sedangkan pembahasan yang lebih menyeluruh, komplek beserta solusi penyelesaiaannya ada pada bagian keenam. Pada bagian ini membahas tentang Otonomi Khusus dan masa depan Papua. Penulis menggambarkan bagaimana Papua mendapat kewenangan yang besar atau system desentralisasi asemtri namun tidak menyelesaikan masalah di Papua.

Dan pada bagian ketujuh penulis memberikan solusi kongkrit yang dapat dilakukan Pemerintah Provinsi Papua, pemerintah Pusat dan masyarakat Papua dalam melangkah untuk menuju Papua baru dalam bingkai Otsus. Beberapa saran, usulan, serta kebijakan kongkrit diberikan penulis untuk menjadi bahan refrensi kepada semua pihak yang memilki kewenangan.

Kemudian pada bagian kedelapan penulis membahas tentang Papua diera Otonomi Khusus. Selain itu penulis mengkaji tentang kehadiran lembaga respentatif cultural orang asli Papua (red; Majelis Rakyat Papua), peran kerja MRP, Perdasi/Perdasus yang menjadi perdebatan dikalangan rakyat Papua beserta pentingnya memfungsikan kerja MRP.

Dan yang berikut, pada bagian kesembilan penulis membahas tentang sumber daya alam dan akar konflik yang terjadi di tanah Papua. Konflik itu seperti, konflik antar agama, konflik antar suku, konflik antar etnis dan solusi penyelesaiaan konflik di tanah Papua. selain itu penulis mengusulkan pembentukan sebuah badan Otorita yang dapat mengkaji seluruh persoalan Papua sampai pada tingkat pemerintah pusat di Jakarta.

Kemudian pada bagian kesepuluh, penulis membahas tentang suara hati warga asli Papua yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Beberapa pemecahan masalah secara komprehensif ditawarkan oleh pemerintah. Penulis juga menawarkan sebuah kebijakan, langkah-langkah serta strategi serta upaya yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalah di Papua dalam menjawab suara hati nurani warga asli Papua.

Pada bagian terakhir, bagian kesebelas penulis membahas tentang babak akhir perlawanan Pimpinan tertinggi TPN/OPM Wilayah Nemangkawi, Timika, Kelly Kwalik. Penulis menguraikan bagaimana Kelly dibunuh, serta antusias warga Papua dalam menyambut kepergiaan beliau. Catatan ini merupakan catatan akihir penulis tentang seluruh prosesi yang berlangsung di tanah Papua pasca kepergiaan Kelly Kwalik.
Pandangan penulis tentang persoalan di Papua cukup baik. Beberapa refrensi yang menjadi acuan penulisan juga cukup lengkap, hal ini menandakan bahwa penulis lebih banyak mengamati persoalan di tanah Papua lewat apa kata media cetak dan media internet.

Masing-masing orang memiliki pandangan yang berbeda terhadap persoalan di Papua. Hal ini juga menandakan bahwa masing-masing orang punya pendapat tentang solusi di tanah Papua juga berbeda. Solusi yang ditawarkan itu intinya untuk menyelesaikan masalah di Papua secara komprensif dan bermartabat.

Beberapa orang Papua mengatakan bahwa solusi untuk penyelesaiaan masalah di papua adalah dialog internal antara orang asli Papua dengan pemerintah pusat. Ada juga yang mengatakan bahwa dialog internasional antara pemerintah Indonesia, Papua dan pemerintah pusat.

Tetapi ada juga yang menawarkan solusi yang lebih berbeda, yakni memberikan kebebasan penuh bagi rakyat Papua tanpa dialog.

Apapun solusi yang ditempuh, sekiranya persoalan di tanah Papua dapat di selesaikan secara bermartabat. Semoga awan gelap di langit Papua dapat kembali cerah.
Akhir kata, buku Papua 100 Tahun ke Depan sangat layak untuk dibaca oleh seluruh kalangan rakyat Papua. buku ini menjadi rerfrensi untuk menambah pengetahuaan tentang Papua dan mengkaji solusi lain yang lebih bermartabat.

*Oktovianus Pogau adalah Aktivis HAM dan Jurnalis lepas, saat ini tinggal di Jakarta. Dapat dihubungi lewat e-mail oktovianus_pogau@yahoo.co.id dan webblog http://pogauokto.blogspot.com

Judul Buku : Papua 100 Tahun Ke Depan
Penulis : Wawan H. Purwanto
Penerbit : Cipta Mandiri Bangsa (CMB Press)
Jumlah Halaman : 336 Halaman
Tahun Terbit : 1 April 2010

Hasil resensi ini baru saja di muat di Tabloid Suara Perempuan Papua di Jayapura

Revolusi Hanya Bisa Tercapai Jika Ada Persatuan

2010-07-16T17:51:00.004-07:00

OCTHO- Revolusi hanya bisa dicapai jika ada persatuan. Sekarang sudah saatnya rakyat Papua bangkit. Kita bangkit dan bersatu untuk merebut cita-cita luhur, yakni; bebas dari ikatan penjajah.

Pendahuluan
Ernesto Che Guevara, revolusioner dari Negara Kuba pernah mengatakan bahwa musuh terbesar anak muda (pemuda dan mahasiswa) zaman ini adalah jika kita telah merasa hidup nyaman. Pesannya singkat, anak muda jangan mau hidup nyaman, ini sudah tentu akan membunuh idealisme kita.

Patut dibenarkan pernyataan diatas. Saat ini banyak pemuda dan mahasiswa Papua acuh tak acuh terhadap perjuangan. Ada yang lebih senang pulang-pergi kampus dan kost, ada juga yang lebih senang memanjakan diri dengan aktivitas di luar kampus bahkan ada juga yang lebih senang berteori melulu tanpa mempraktekannya, padahal seharusnya tidak demikian.

Kekuataan pemuda dan mahasiswa Papua hanya ada persatuan. Persatuan itu sendiri dibutuhkan dengan maksud mencapai tujuan besar, yakni sebuah kebebasan bagi rakyat Papua yang telah di tindas oleh negara Indonesia dan negara barat sejak tahun 1969.

Saya yakin, persatuan akan terjadi antara pemuda dan mahasiswa Papua di seluruh Indonesia, terlebih khusus yang sedang berada di wilayah Jawa dan Bali. Tidak ada yang mustahil, semua perlu tekad, komitmen dan kerja keras. Mari kita bersatu. Saatnya sekarang ini, bukan besok.

Papua Sudah Merdeka
Pada tanggal 1 Desember tahun 1961 adalah hari bersejarah bagi rakyat Papua. Karena sejak itu Papua telah berdiri sendiri menjadi sebuah negara merdeka. Kerajaan Belanda saat itu turut membantu terselenggaranya kemerdekaan bagi rakyat Papua Barat.

Saat itu lagu Hati Tanahku Papua bergema, bendera bintang kejora dikibarkan, serta penghormatan kepada sang bintang kejora terus di lakukan. Ini awal kebangkitan bangsa Papua. Telah lahir negara baru, yakni Negara Papua Barat.

Negara Belanda memang telah membangun Papua dengan baik, terutama beberapa sektor rawan seperti pendidikan, kesehatan, ekonmi termasuk sumber daya manusianya. Mereka juga telah turut membangun Politik beserta kesadaran untuk membangun sebuah negara merdeka.

Makanya tidak heran jika banyak orang Papua mengklaim Belanda tidak menjajah orang Papua, tetapi mereka sudah membangun Papua, berbeda dengan negara-negara lain, termasuk negara Indonesia yang datang untuk menjajah dan merampok kekayaan alam di tanah Papua.

Kemerdekaan merupakaan hak setiap warga yang ada di muka bumi. Deklarasi PBB tentang hak-hak masyarakat adat juga menyatakan demikian, bahwa setiap warga/kelompok yang telah memenuhi sebuah kriteria layak menuntut hak kemerdekaannya, termasuk orang Papua saat itu.

Tapi sayang, negara Indonesia dengan segala kepentingan membatalkan kemerdekaan Papua Barat. Tri komando rakyat saat itu sudah jelas menyatakan bahwa Papua adalah sebuah negara merdeka. Konspirasi tingkat tinggi terjadi antara negara Indonesia dan negara kapitalisme dari dunia barat, termasuk Amerika Serika. Usulan untuk terselenggaranya PEPERA oleh Elswort Bungker ternyata awal penjajahan baru oleh negara Indonesia dan Amerika Serikat di tanah Papua.

Penyelenggaraan dan Keabsahaan PEPERA 1969
Dengan paksaan Negara Amerika Serikat akhirnya Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) tetap di berlangsungkan. PEPERA sendiri murni tawaran USA untuk Indonesia dan Belanda atas kepentingan modal mereka di tanah Papua.

Sejarahwan belanda Prof Drooglever dalam bukunya “Een Daad van Vrije Keuz : De Papoea’s van westelijk Nieuw-Guinea en de grenzen van het zelfbeschikkingsrecht” telah jelas menyatakan bahwa PEPERA 1969 tidak sah dan cacat hukum maupun moral. Selain itu menurutnya PEPERA sendiri tidak di laksankana secara demokratis karena berlangsung di bawah ancaman dan todongan senjata Militer Indonesia.

Negara Indonesia memperlakukan bangsa Papua sungguh ironis. Mereka memilih 1025 orang Papua secara sepihak. Mereka di pilih dan di karantina secara khusus. Mereka berada dalam todongan senjata dan di paksakan untuk memilih Indonesia tanpa mengikuti suara hati nurani.

Jika merujuk pada Perjanjian New York, PEPERA bukan berlangsung dengan sistem musyawarah seperti yang di paksakan oleh pemerintah Indonesia, tetapi sistem satu orang satu suara (one man one vote) tapi bagian ini di abaikan oleh negara Indonesia demi kepentingan mereka atas bangsa Papua.

Sampai kapanpun orang Papua selalu menyatakan bahwa PEPERA 69 tidak sah, dan Papua bukan merupakan bagian dari NKRI. Orang Papua sudah pernah merdeka dan berdaulat sendiri sejak tahun 1961, yang di butuhkan saat ini tinggal pengakuan secara resmi dari pemerintah Indonesia dan dunia internasional.

Pemuda dan mahasiswa Papua yang ada di Jawa dan Bali di tuntun untuk menyuaraakn aspirasi itu. Bahwa kita sudah pernah merdeka, sekarang kita hanya butuh pengakuan. Diisini pentingnya penyatuan kita.

Papua Setelah Pepera
Setelah Pepera di berlangsungkan, tercatat hampir belasan kali operasi militer yang dilakukan oleh Militer Indonesia untuk membunuh dan menghabisi orang asli Papua. Ini sungguh jahat dan bejat. Dengan dalih kesejahteraan dan keaamanan di Papua, namun itu hanya omong kosong belaka.

Ali Murtopo, orang kepercayaan Presiden Soeharto pernah mengatakan bahwa Negara Indonesia tidak butuh orang Papua, tetapi tetapi membutuhkan kekayaan alam yang ada di tanah Papua. Lanjutnya, jika orang Papua ingin merdeka, pergi saja ke bulan untuk merdeka di sana. Pernyataannya menjelaskan dengan sungguh, bahwa operasi militer di lakukan untuk kasih habis orang asli Papua.

Utusan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Ortis Sanz yang memantau langsung terselenggaranya Pepera di tanah Papua juga pernah berujar, bahwa negara Indonesia betul-betul menutup ruang demokrasi di tanah Papua Barat agar tidak ada bentuk protes maupun ketidakpuasaan yang di lakukan oleh rakyat Papua.

Walaupun Militer Indonesia dengan jahatnya membumi hanguskan orang asli Papua, namun sampai kapanpun idealisme untuk kebebasan Papua tidak akan pernah mati bahkan pudar sekalipun. Saat itu beberapa orang Papua tetap menuntu kemerdekaan yang telah di mediasi oleh Belanda.

Papua telah merdeka. Yang di butuhkan saat ini adalah pengakuan luhur dari negara Indonesia maupun dunia internasional. Orang Papua layak menentukan nasibnya sendiri. Tidak ada hukum di dunia manapun yang melarang hak itu. Kemerdekaan adalah solusi untuk rakyat Papua, bukan yang lainnya.

Situasi Papua Sekarang
Sampai kapanpun idealisme untuk kebebasan dan perjuangan rakyat Papua tidak akan pernah padam. Sampai saat ini idealisme itu masih ada, bahkan telah bertumbuh dan berkembang pada generasi muda, termasuk pemuda dan mahasiswa untuk menyatakan bahwa kita ingin merdeka dan memang kita telah merdeka.

Tawaran Otonomi Khusus yang di berikan oleh pemerintah pusat untuk rakyat Papua hanyalah “gula-gula” atau pemanis belaka. Tak ada yang berarti dengan semua itu. Malahan orang Papua menyimpulkan bahwa kehadiaran Otsus semakin membuat orang Papua tidak berdaya.

Otonomi Khusus telah di anggap gagal dan memang telah gagal total di tanah Papua. Sudah hampir dua kali di kembalikan oleh rakyat Papua ke pemerintah pusat. Pertama; Pada tanggal 12 Agustus 2005 saat Dewan Adat Papua (DAP) bersama 10.000 rakyat Papua mendatangi kantor DPRP dan mengembalikan peti mati Otsus ke pemerintah pusat. Kedua; tanggal 28 Juni lalu masa dari Forum Demokrasi Rakyat Papua (FORDEM) yang mendatangi kantor DPRP mengembalikan Otsus, serta menuntut segera di berikannya referendum bagi rakyat Papua.

Kegagalan Otsus dan tuntutan referendum adalah aspirasi murni dari segenap rakyat Papua. Semua telah satu suarat, satu pikiran serta satu tekad, bahwa Otsus di cabut dari bumi Cenderawasih dan hanya satu solusi yang di minta ke pemerintah pusat, yakni; memberikan kemerdekaan bagi rakyat Papua segera.

Cendekiawan Papua, Dr. Benny Giay pernah menyatakan bahwa Jakarta memang tidak serius membangun Papua. Dengan demikian tutnutan orang Papua hanya satu, segera memberikan kemerdekaan bagi rakyat Papua, karena ini sudah menjadi solusi dari segala solusi untuk menjawab segala permasalahan di tanah Papua.

Dialog antara pemerintah Indonesia dan masyarakat Papua yang di tawarkan oleh beberapa kalangan, salah satunya Dr. Neles Tebay, Pr di abaikan saja oleh Negara Indonesia. Negara Indonesia beranggapan dialog hanya akan membuka ruang partisipasi yang lebih dari masyarakat Papua, padahal seharusnya demikian.

Kebijakan Operasi Militer bumi hangsungkan Distrik Tigginanmbut (sebenarnya Tigginambur, bukan Tigginanmbut) adalah kebijakan sepihak untuk tetap menghabisi orang Papua. Laporan sementara puluhan nyawa tak berdosa dari pihak masyarakat sipil di distrik Tigginanmbur telah melayang. Militer tak pernah menunjukan tekad mereka untuk bertanggung jawab.

Media massa di seting sedemikian rupa, jika hanya seorang saja anggota Polri yang tewas, maka pemberitaan akan kemana-mana, tetapi jika puluhan nyawa orang Papua yang melayang, tak ada media yang berani membuka mulut. Media telah bekerja sama dengan penguasa untuk menjajah. Ironis media massa seperti ini. Penjilat negara, bukan melakukan fungsi kontorl tehadap negara.

Wartawan asing dan lembaga-lembaga kemanusiaan dilarang untuk masuk di Papua. Tujuaannya hanya satu, tak ingin kebobrokan negara Indonesia di ketahui oleh dunia internasional. Contoh nyata, saat masa Komite Nasional Papua Barat (KNPB) melakukan aksi demo di kantor DPR Papua, ada dua orang wartawan TV A Mano perancis Baudoin Koenig (kameramen) dan Carol (reporter) yang sedang meliput, tanpa alasan yang jelas Polda Papua bekerja sama dengan pihak Imigrasi untuk mendeportasi kedua wartawan ini pulang, padahal keduanya telah mengantongon visa untuk melakukan tugas jurnalistik.
Sungguh ironis situasi Papua saat ini. Situasi ini di ciptakan oleh Negara Indonesia untuk tetap menjajah orang Papua. Kita harus lawan. Lawan. Lawan adalah solusi.

Menumbuhkan Kesadaran
Persoalan terbesar saat ini adalah orang Papua, terutama pemuda dan mahasiswa tidak sadar kalau mereka sedang di jajah. Menumbuhkan kesadaran kalau kita sedang di jajah adalah hal paling penting.

Orang tua harus menumbuhkan kesadaran sejak dini pada anaknya bahwa negara Indonesia saat ini sedang menjajah rakyat Papua. Demikian halnya dengan pemuda dan mahasiswa, harus sadar bahwa kita sedang di jajah secara tidak manusiawi.

Kaum buruh dan tani di Papua harus sadar bahwa mereka sedang di jajah. Penjajahan harus di lawan. Negara asing yang mencari keuntungan sebesar-besarnya di tanah Papua sembari mengabaikan hak-hak adat mereka-pun harus di lawan. Mereka harus di usir dari bumi cenderawasih.

Sistem pendidikan di Papua-pun demikian, di jajah agar tidak mencitapkan sumber daya manusia yang handal. Kesehataanpun tidak mendapatkan perhatian yang baik. Ekonomi orang Papua juga di buat amburadul, semua untuk menjawab kepentingan negara, yakni membunuh segala tumbuh kembang orang asli Papua.

Kesadaran yang bertumbuh dengan baik akan menciptakan tekad perlawanan yang baik. Kita semua harus bersatu untuk melawan sistem yang tidak mendidik itu. Kita tidak perlu beharap banyak pada Otsus. Otsus sudah membelenggu kita sejak lama. Sekarang bukan saatnya di tawan oleh “gula-gula” Otsus yang tidak berinlai harganya.

Merdeka adalah solusi dari segala solusi. Otsus tidak perlu di revisi bahkan evaluasi sekalipun, karena hasilnya toh tetap tidak memuaskan rakyat Papua. Merdeka dan membentuk negara berdaulat adalah hak paling penting. Sudah saatnya kita maju, maju untuk sebuah perubahan.

Penutup
Kita sudah pernah merdeka dan menjasi sebuah negara yang berdaulat. Kemerdekaan memang menjadi hak kita, hak warga di dunia manampun. Amerika memilki kepentingan besar atas SDA di Papua, negara Indonesia juga demikian. Sungguh naif, kehadiran Perjanjian New York hanyalah akal-akalan agar Papua tidak merdeka.

Berlangsungnya Pepera merupakan pintu masuk untuk menguasai, menjajah dan membunuh orang Papua. Hal ini memang terbukti, operasi militer terus menerus di perlakukan. Tujuaan utamanya untuk membunuh idealisme orang Papua. Namun sampai kapanpun idealisme orang Papua tidak akan pernah mati.

Pelanggaran HAM berat terus menerus berlangsung. Hal ini menimbulkan populasi penduduk asli Papua yang tidak pernah mengalami peningkatan, ini memang sengaja di lakukan oleh negara. Genocida kata yang tepat untuk menggambarkan situasi itu.
Otonomi Khusus di berikan, tujuannya tidak lain membungkam aspirasi merdeka yang di lontakkan. Otsus di berikan dengan dalih akan mengubah wajah Papua, namun tidak demikian, Otsus kini telah menjadi penyakit dan telah di tolak oleh seluruh rakyat Papua. Sudah dua kali “gula-gula” ini di kembalikan ke pemerintah pusat.

Tuntutan merdeka telah di suarakan. Ini murni dari hati nurani rakyat. Tidak ada seseorangpun yang bisa menghambatnya. Memberikan kemerdekaan bagi rakyat Papua adalah solusi akhir. Ingat, ini akhir dari segala solusi. Dimana-mana tuntutan ini di suarakan. Dari Jayapura sampai Jakarta. Satu suara, segera berikan referendum bagi rakyat Papua.

Pemuda Papua sebagai tulang punggung revolusi perlu bersatu. Satu suara, satu pikiran dan satu tujuan, yakni mencapai Papua merdeka. Anak muda Papua perlu bangkit. Bangkit dari ketertinggalan, bangkit dari acuh tak acuh dan bangkit dari ego diri sendiri. Kita harus bersatu, bersatu untuk mencapai kemerdekaan.
Kebebasan tidak jauh dari mata, jika kita betul-betul bersatu dan bertekad penuh untuk memperjuangkannya.***

*Oktovianus Pogau adalah Jurnlias dan Aktivis HAM di tanah Papua

SUP Temui Komnas HAM Terkait Operasi Militer di Puncak Jaya

2010-07-11T00:39:00.000-07:00

OCTHO – Beberapa perwakilan dari Solidaritas Untuk Papua (SUP) yang selama ini mempermasalahkan operasi Militer yang terjadi di Distrik Tiginanmbut, Kabupaten Puncak Jaya Papua, sejak tanggal 28 Juni lalu, kemarin (09/7) mendatangi kantor Komnas HAM Pusat di Jakarta untuk menyampaikan laporan mereka.

Perwakilan SUP di terima oleh M. Ridha Saleh, Komisioner Subkomisioner Mediasi pada komnas HAM di Jakarta.

Dalam laporannya, SUP mengatakan bahwa telah terjadi pelanggaran HAM berat di Distrik Tiginanmbut oleh aparat Militer, oleh sebab Komnas HAM di minta mengambil tindakan terkati laporan ini.

“Sejak berlakuknya operasi militer tanggal 28 Juni lalu situasi Puncak Jaya sampai saat ini masih memanas, kami meminta perhatian Komnas HAM di Jakarta,” pungkas mereka.

Mereka juga mengatakan, bahwa status daerah operasi militer (DOM) harus di cabut dari Puncak Jaya, karena ini sudah tentu mengorbankan banyak rakyat Papua, khususnya warga tak berdosa yang ada di Puncak Jaya.

“Kami ingin komnas HAM mengirim team ke Puncak Jaya untuk menyelidiki secara jelas peristiwa operasi militer ini, dan mendesak beberapa pihak yang berwenang untuk menghentikan operasi militer di Puncak Jaya” kata mereka.

Sementara itu, dari Komnas HAM mengatakan mereka telah mengirim team untuk melakukan penilitian terkati kasus ini.

“Kami telah mengirim team Distrik Tiginanmbut, Kabupaten Puncak Jaya. Jika mendapatkan laporan dari mereka, kami akan merekomendasikan kepada pihak-pihak terkait atas hasil penemuan itu,” pungkasnya. (op)

Tangisan dan Ujian

2010-07-06T16:41:00.004-07:00

OCTHO- Cengeng,
Itulah sebutan aku pada diriku.
Menangis kadang menjadi solusi,
Tangisan juga menjadi obat penenang.

Ujian ini terlalu berat,
Sangat berat.
Kepergiaan ayah ibu sejak kecil,
Sudah semakin memberatkan langkah hidup ini.

Mereka pergi,
Pergi tanpa sepata kata pada putra kesayangan mereka.
Tak ada pesan,
Tak ada degungan semangat
Tak ada ciuman kasih sayang.

Berjalan sendiri,
Sendiri berjalan tanpa siap-siapa.
Seorang kakak laki-laki di Timika, Papua.
Kedua kakak perempuan di kampung halaman.
Rindu pada mereka hanya bisa terbayar dengan air mata.

Sudah hampir dua minggu berobat di tanah orang.
Kalian pasti tak tau pergumulan batinku,
Ayah ibu juga pasti tak tahu.
Dan memang mereka tak mungkin tahu.

Aku harap kalian baik-baik saja,
Kalian juga pasti berharap pada diriku demikian.

Kemarin dokter membatalkan rencana operasi,
Ini kabar gembira,
namun kalian pasti tak melompat kegirangan,
Karena memang kalian tak tau tentang keadaanku.

Kalian tak bersalah, akupun demikian
Dan TUHAN tak bersalah juga,
Kita jangan mencari siapa yng benar dan salah.
Yang pasti ini pelajaran penting dalam hidupku.

Dokter menyarankan untuk minum obat program,
Dan akan berlangsung selama 6 bulan lamanya.
Berharap kalian bisa tetap mendoakanku supaya tetap tegar.

Aku akan terus menangis,
Menangis untuk menjawab cinta dan rindu pada kalian.
Menangis dan bangkit
Untuk menatap hari esok yang lebih baik.

Hari esok,
Aku akan pulang,
Pulang dengan hasil jerih payah,
Semua itu untuk membayar semua rindu, air mata, dan harapan kalian.

Aku mencintai kalian,
Mencintai kalian,
Sangat cinta pada kalian,
Sangat-sangat cinta pada kalian.

Catatan dari Asrama Kamasan Papua, Surabaya
Rabu, 07 Juli 2010, Pukul 06:44

Ket Gambar:
Saya foto bersama Kedua kakak perempuan dan seorang adik angkat.

Pelantikan Anggota DPRD Kabupaten Intan Jaya Harus Sesuai Hasil Pleno

2010-07-06T15:26:00.002-07:00

OCTHO- Pelantikan anggota DPRD Kabupaten Intan Jaya harus sesuai dengan hasil pleno KPUD Paniai pada tanggal 2 Februari tahun 2010 lalu, jangan karena kepentingan segelintir orang, KPUD Paniai tidak berjalan sesuai dengan aturan yang ada.

Hal ini di sampaikan Frans Maiseni, salah satu tokoh pemuda dari suku Moni kepada media ini melalui pernyataan persnya, Rabu, (07/07) kemarin.
Frans menyatakan bahwa, sesuai hasil pleno KPUD Paniai yang pertama, telah menetapkan 20 orang anggota DPRD Kabupaten Intan Jaya termasuk dirinya, dan untuk pelantikan mendatang di minta semua pihak yang berwenang merujuk kepada hasil pleno itu.

“Untuk menghindari konflik horizontal antara masyarakat, KPUD Paniai di minta bijak dalam memutuskan sebuah persoalan, jika tidak, dampaknya sangat berbahaya,” tegasnya menjelaskan.

KPUD Paniai sebagai lembaga penyelenggara memang mempunyai kewenangan, tetapi bukan berarti asal-asal menentukan saja tanpa memperhatikan hukum yang ada imbuhnya.
“Jika KPUD Paniai tidak bijak dalam menentukan sikapnya, nanti kita lihat apa yang akan terjadi,” tegasnya.

Sekedar di ketahui, sampai saat ini KPUD Kabupaten Intan Jaya belum di lantik karena berbagai persoalan internal, padahal jika merujuk kepada RUU No.54 tentang pembentukan Kabupaten Intan Jaya, pasal 6 ayat ke-5, bahwa 6 bulan setelah pelantikan penjabat Bupati dewan sudah harus terbentuk. (op)

Sumber: Koran Harian Papua Post Nabire

Otonomi Khusus Papua dan Tuntutan Referendum

2010-07-04T01:00:00.001-07:00

Otonomi Khusus Papua telah di anggap gagal. 18 Juni 2010 lalu sekitar 8000-an masa rakyat Papua mendatangi kantor DPR Papua, menyatakan tekad mereka untuk mengembalikan Otonomi Khusus kepada pemerintah pusat, sekaligus menuntut referendum.

Pada tanggal 12 Agustus tahun 2005, Dewan Adat Papua (DAP) bersama hampir 10.000 ribu masa rakyat Papua pernah menyatakan sikap yang sama, yakni; mengembalikan UU Otsus kepada pemerintah pusat karena dianggap gagal. Saat itu tampak peti mati kegagalan Otsus di usung sambil long march sejauh 20 KM dari Kantor MRP menuju kantor DPR Papua. Mereka memberikan peti mati Otsus kepada DPR Papua untuk di teruskan sampai ke Jakarta.

Setelah UU Otsus di kembalikan, kenyataannya Otsus masih bergulir di tanah Papua. Menjadi pertanyaan, apanya yang di kembalikan saat itu? Dan beberapa hari lalu kembali lagi masa rakyat Papua bersama Majelis Rakyat Papua (MRP) dengan tekad yang bulat, yakni; mengembalikan Otsus dan menuntut referendum.

Rakyat Papua mengembalikan Otsus dan menuntut referendum karena di sinyalir pemerintah pusat tidak serius dalam menjalankan amanat Otsus, di antaranya SK MRP No.14 Tahun 2009 tentang kepala daerah dan wakila kepala daerah orang asli Papua yang tidak di akomodir oleh pemerintah pusat.

Menjadi pertanyaan, apakah harga referendum sebanding dengan sebuah SK MRP No.14 itu? Dan jika saja SK MRP No. 14 ini diakomodir oleh pemerintah pusat, berarti tuntutan referendum tidak akan nampak lagi?

Kehadiran Otsus

Kehadiran UU Otsus bermula dari tuntutan rakyat Papua yang meminta untuk memisahkan diri NKRI. Tuntutan seperi ini telah ada sejak tahun 1969 dan sebelum Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) 1969 di langsungkan.

Rakyat Papua beranggapan bahwa UU Otsus yang diberikan hanyalah bentuk “akal-akalan” agar meredam tuntutan referendum yang di degungkan orang Papua. Mungkin kita telah mengetahuinya, berkisar tahun 1988-2001 tuntutan untuk memisahkan diri semakin nampak ke permukaan. Theys Hiyo Eluay (Alm) dan Presidium Dewan Papua (PDP) saat itu menjadi “bodyguard” yang layaknya akan menjawab masa depan orang asli Papua.

Kehadiran Otsus juga terlihat dari tuntutan masyarakat Papua untuk sebuah perubahan hidup yang lebih baik lagi. Dimana pendidikan bisa di perhatikan, kesehatan bisa teratasi dan ekonomi di Papua dapat menyentuh sampai kepada rakyat kecil.
Moment terpenting dalam tahun 2001 adalah dengan kehadiran Otsus. Mantan Presiden Indonesia, Megawati Soekarno Putri menandatangani Otsus bagi Provinsi Papua di Istana Negara kala itu, 21 September Tahun 2001. UU Otsus sendiri berjalan normal mulai awal tahun 2002 di tanah Papua.

Seharusnya kehadiran Otsus di tanah Papua di barengi dengan pembentukan lembaga kultural orang asli Papua, yakni; Majelis Rakyat Papua (MRP), namun yang membingunkan, lembaga ini hadir 4 tahun setelah Otsus di berikan. Salah satu ketidakseriusaan pemerintah pusat untuk membangun Papua dan menjalankan amanat Otsus terlihat disini.

Dan ada pula yang mengatakan bahwa kehadiran Otsus hanya akan menimbulkan sebuah penjajah baru di Papua. Pernyataan ini mungkin bisa di benarkan, dimana kepentingan negara-negara barat selalu saja ada di tanah Papua, diantaranya dengan keseriusaan pemerintah pusat yang selalu menghadirkan perusahan Multi-nasional. Orang Papua marah karena kekayaan alamnya selalu di keruk untuk membiayai negara luar dan pemerintah pusat, sedangkan kehidupan mereka tetap saja terpuruk. Iini yang rakyat Papua sebut dengan penjajahan baru di tanah Papua.

Walau terdapat beragam spekulasi tentang UU Otsus, namun sampai saat ini keberadaan Otsus sendiri telah legal, dan telah di terima oleh masyarakat umum. Walau sampai saat ini suara untuk meminta referendum masih tetap didegungkan.

Otsus Solusi Terakhir?

Mantan Presiden Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri saat menerima Gubernur Papua, (Alm) J.P. Salossa dan rombongan Panitia Pembentukan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua di Istana Negara kala itu menyatakan bahwa Otsus adalah solusi terakhir untuk menyelesaikan konflik di Papua.

Presiden RI saat ini, DR. Susilo Bambang Yudhoyono juga mendengungkan pernyataan yang sama. Bahwa Otsus adalah jalan terakhir yang harus dipikirkan bersama untuk memberikan kesejahteraan dan pembangunan bagi rakyat Papua.

“Kita harus menjadi bagian dari solusi, bukan masalah. Di dalam rumah tangga selalu ada masalah, tapi pasti ada solusinya. Ada sejumlah isu yang harus kita letakan secara tepat dan menyelesaikan dengan bijak dalam semangat kepentingan bersama, dan Otonomi Khusus sebagai pilihan kita untuk mengelolah Papua dengan lebih baik,” kata Presiden SBY sebelum pertemuan di Istana Negara bersama 29 Tokoh Adat dan DPRP Papua kala itu.

Tepat apa yang dikatakan kedua petinggi negara diatas, bahwa UU Otsus akan menjadi sebuah solusi bagi rakyat Papua. UU Otsus akan jadi solusi untuk rakyat Papua jika saja Jakarta konsisten dan serius menjalankan Otsus. Tetapi jika tidak, manfaat apa yang orang Papua bisa rasakan? Malahan kekecewaan yang orang Papua terima dengan kehadiran Otsus.

Pemerintah Pusat Tidak Serius

Yang menjadi persoalan besar saat ini adalah pemerintah pusat tidak pernah konsisten dan serius menjalankan amanat UU Otsus di tanah Papua. Sudah tentu kepercayaan publik terhadap itikad baik pemerintah menjalankan Otsus di Papua akan menurun drastis.

Hal ini juga yang melahirkan tuntutan referendum semakin nampak. Buktinya, lembaga yang di bentuk negara (DPRP dan MRP) juga telah menyatakan sikapnya untuk mendukung referendum bagi rakyat Papua. Pemerintah pusat tidak bisa menyalahkan kedua lembaga ini jika mereka memberikan dukugannya. Pemerintah pusat tidak pernah mempunyai “hati” untuk membangun Papua ini yang sering di simpulkan rakyat Papua.

Saat memberikan tanggapan kepada massa yang datang mengembalikan Otsus dan menuntut referendum, DPRP telah menyatakan sikap bahwa referendum adalah solusi atau jalan akhir bagi rakyat Papua. Dewan setuju dengan pernyataan rakyat Papua bahwa Jakarta selama ini tidak pernah serius untuk menjalankan Otsus dan menyelesaikan masalah di Papua.

Lainnya halnya dengan MRP, beberapa hari sebelum menyatakan sikap untuk mengembalikan Otsus dan menuntut referendum, MRP telah menggelar Musyawarah Besar (Mubes) dengan mengundang masyarakat adat yang berada di tujuh wilayah adat. Semua tokoh-tokoh adat yang tersebar dari Sorong sampai Samarai menyampaikan sikapnya kepada MRP.

Hasil musyawarah besar yang di gelar MRP itu-lah yang di ringkas menjadi beberapa tuntutan, di antaranya mengembalikan Otsus dari Papua dan segera memberikan referendum. Ini sekiranya merupakan sebuah tuntutan, bentuk ketidakpuasaan dan kekecewaan rakyat Papua terhadap negara Indonesia yang tidak pernah serius membangun tanah Papua.

Penutup

UU No 21 tahun 2001 telah di anggap gagal. Tuntutan berikutnya adalah segera memberikan referendum bagi rakyat Papua. Apa tanggapan pemerintah pusat terhadap tuntutan ini? Otsus bukan sebuah solusi lagi di tanah Papua, tetapi telah menjadi masalah dan telah menimbulkan masalah di tanah Papua.

Beberapa tahun belakangan tuntutan untuk mengembalikan Otsus dan menuntut referendum hanya di teriakaan oleh kalangan yang kontra terhadap integrasi, tetapi saat ini tidak demikian, justru kalangan yang selama ini pro kepada integrasi dan duduk di birokrasi pemerintahan-lah yang telah memberikan dukungan untuk menuntut referendum bagi rakyat Papua.

Tetapi nampaknya kita perlu berpikir ulang, apakah harga sebuah referendum dapat lunas di bayak jika SK MRP No.14 Tahun 2009 di akomodir oleh pemerintah pusat? Apakah ketika pemerintah pusat serius dan konsisten menjalankan amanat UU Otsus? Atau apakah ketika kalangan elit yang duduk manis di birokrasi pemerintah Papua merasakan nikmatnya dana Otsus?

Kita boleh menggebu-gebu meneriakaan yel-yel merdeka, sembari mengembalikan Otsus kepada pemerintah pusat. Tetapi di sisi lain, kita perlu berpikir ulang, jika dalam waktu dekat pemerintah pusat mengakomodir SK MRP No.14 ini? Apa respon dan tanggapan kita berikutnya.

Itupula yang ingin disampaikan dalam tulisan ini, bahwa harga dari pada referendum tidak sebanding dengan SK MRP No.14, bahkan UU Otsus sekalipun, karena lebih terinci sudah tentu SK MRP No.14 ini akan berbicara untuk pemenuhan kepentingan para elit-elit politik lokal di tanah Papua, bukan untuk kepentingan rakyat asli Papua yang hidup terlantar.

Berat Meninggalkan Kota Ini

2010-06-21T06:00:00.000-07:00

OCTHO- Memang berat meninggalkan kota ini. Nabire nama kotanya. Luas wilayah Kabupaten Nabire adalah 15.357,55 km2 , dan terletak diantara 134,35 BT – 136,37 dan 2,25 LS – 4,15 LS, 172.315.
Jumah pendudukan Kabupaten Nabire sebanyak 92.476 jiwa dan perempuan sebanyak 79.839 jiwa. Tahun 2004 terjadi peningkatan penduduk sebanyak 8.510 jiwa (jumlah penduduk tahun 2003 sebanyak 160.882 jiwa) atau meningkat sebesar 2,3%.

Nabire adalah kota tempat saya di besarkan. Sejak usia 5 Tahun saya telah tinggal di kota ini. telah berusah mencintai kota ini seperti kota kelahiran sendiri.

Memang saya bukan orang asli Nabire, namun kecintaanku pada kota ini telah lebih dari orang Nabire. Saya mencintai kota ini karena di kota ini terdapat banyak orang yang saya cintai. Mereka adalah teman, orang tua, para guru bahkan “sahabat-sahabat” yang pernah saya kencani. Mereka sungguh sangat berarti dalam kehidupanku.

Kota ini telah mengajari saya tentang arti pendidikan. Karena sejak Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas saya tempuh disini. Banyak suka dan duka selama pendidikan. Hal paling penting adalah mengerti akan makna dan arti penting pendidikan, bahwa sekolah itu bukan demi ijazah tetap demi hidup di masa depan nanti.

Saya memang pernah berpikir bahwa suatu waktu mau tidak mau saya harus keluar dari Nabire. Hal itu memang terbukti nyata. Saya telah keluar. Keluar, keluar jauh dari kota Nabire.

Banyak kenangan yang saya buat di kota Nabire. Mulai dari kenangan yang baik hingga pahit. Semua membuat saya semakin dewasa dan mengenal akan arti kehidupan. Di kota ini saya belajar menangis. Di kota ini saya belajar tertawa, bahkan di kota ini saya belajar “marah”, marah terhadap sebuah realita yang tidak menentu.

Kadang kemarahan membuat saya harus lebih giat belajar. Saya marah dengan realitas hidup orang asli Papua. Mereka sungguh terpuruk di tanah mereka sendiri. Mereka benar-benar di buat terpuruk. Sistem pemerintah Pusat mengharuskan mereka menjadi orang kelas nomor dua.

Di kota ini, saya belajar untuk berteriak lewat tulisan. Saya berusaha dengan segala ketidakmampuan. Namun tekad dan kemauaan menjadikan saya sedikit bisa. Hal ini memang terbukti. Banyak media yang bersedia memuat gagasan pemikiran saya.

Dengan menulis saya semakin mengerti, bahwa kehidupan harus ada arti. Kegiataan menulis kadang menjadi hobi bahkan menjadi sebuah “nafas” dalam kehidupanku. Saya memang berlatih banyak secara sendiri. Berlatih untuk menjadi pelita untuk orang lain. Kadang ada yang bertentangan, bahkan kadang juga ada yang menerima segala arah pikiranku.

Saya senang, kota Nabire juga mengajari saya arti penting cinta. Banyak kenangan di masa pendidikan, dimana harus belajar mencintai dan berusaha menerima cinta. Kadang pacaran di usia sekolah di anggap sebagai hal yang tabuh, memang iya sih, tapi kadang tidak bagiku.

Saya mengenal banyak “teman” pada masa pendidikan. Mereka mengajari saya bagaimana harus mengerti akan cinta. Dan mereka juga mengajari saya untuk mencintai berarti tidak harus memilki. Cinta, rasanya kadang pahit dan kadang juga rasanya begitu manis. Akan teras manis ketika pada masa-masa yang bahagia, dan akan terasa pahit ketika berada pada masa yang begitu sukar.

Banyak “teman-teman” yang turut mempengaruhi kehidupanku. Mereka orang yang berjasa dalam hidupku. Ketika membayangkan semua mereka, hanya teringat terhadap semua kenangan indah dan pahit itu. Rasanya sukar jika harus menyebut nama mereka satu persatu.

Kota Nabire juga mengajari saya tentang arti hidup mandiri. Saya memang tinggal di Asrama. Tetapi bukan berarti semua serba ada. Saya harus berusaha, semua untuk memenuhi kebutuhan hidup. Semua itu saya lakukan dengan kemauaan dan kerja keras. Hal ini terbukti, walau masih di bangku pendidikan, saya sering kemana-mana, memang sukar untuk di percaya.

Saya semakin mandiri, ketika ayah pergi saat saya berusia 8 tahun. Ibu pergi ketika berusia 13 Tahun. Memang jahat, mereka pergi tanpa pamitan, jika ada tak ada yang pernah memberitahuku. Semua keluargaku merahasiakan kepergiaan mereka hingga beberapa tahun sejak kepergiaan mereka.

Saat kukenang kepergiaan mereka, kadang hanya tangisan yang dapat mengobati semua rindu saya pada mereka. Sejak pertama kali saya harus pergi ke kampung halaman (Intan Jaya, Mbamogo), sejak berpisah saat usia 5 tahun, hanya tangisan yang bisa menahan amarah terhadap mereka, termasuk amarah terhadap keluargaku yang lainnya di kampung halaman.

Ada kedua kakak perempuan saya dan seorang kakak laki-laki, namun kakak saya yang laki-laki saat itu sedang berada di Timika. Memeluk dan mencium hangat mereka. Karena baru pertama kali bertemu sejak perpisahaan itu. Mereka katakan dengan jelas, bahwa mama dan papa telah pergi lama, kenapa kau tak pernah datang lihat, tak perlu saya jawab, kalian bisa pahami arti penting tentang kehidupan ini.

Kepergiaan dari kota Nabire juga turut meninggalkan semua teman-teman dan adik-adik yang telah lama bersama-sama. Sengaja tak ingin berjabat tangan dengan mereka sejak saya mau pergi. Mengapa? Tak ingin menangis lagi jawabannya.

Nabire, memang kota yang menyimpan banyak kenangan. Kota ini kadang di anggap tak ramai dan tak bersahabat, yah, memang benar, karena tak ada Mall, Plaza atau Supermarket besar seperti kota-kota besar lainnya. Tapi aku tetap mencintai kota ini, sampai kapanpun kota ini tetap ku cinta. Berharap bisa kembali, membangun Papua dan kota ini.

Catatan dari Villa Griya Canta Yumana,
Kota Trawas, Surabaya, 17 Juni 2010
Pukul 12:33 Wib

Ketidaksiapan Dalam Membangun Kabupaten Intan Jaya (4)

2010-06-20T21:02:00.001-07:00

OCTHO- Melanjutkan beberapa tulisan sebelumnya tentang ketidaksiapan pejabat dalam membangun Kabupaten Intan Jaya, penulis kembali memberikan saran dan kontribusi pemikiran kepada para pejabat sekalian. Ini bentuk dukungan penulis.

Bagian tulisan ini saya akan lebih fokus membahas kemampuan (capability), kesiapaan dan kemampuan pribadi seorang pejabat dalam mengarahkan dan memimpin Kabupaten Intan Jaya. Sekali lagi penulis tidak bermaksud mendikte “kelemahan” para pejabat sekalian, namun hanya berupa masukan yang bersifat membangun agar insaf dan membangun kemampuan diri pribadi untuk pembangunan Kabupaten Intan Jaya yang lebih baik.

Memang benar, bahwa Kabupaten Intan Jaya hanya bisa di bangun jika ada komitmen yang kuat antara masyarakat dan Pemerintah Daerah, tetapi kita tidak boleh lupa juga, bahwa kemampuan seorang pimpinan (kepala-kepala dinas) sangat menentukan perubahan di Kabupaten Intan Jaya.

Kemampuan seorang pejabat daerah sangat menentukan maju dan mundurnya sebuah organisasi, wadah dan kantor yang di pimpinnya. Dan karena itu, pejabat-pejabat daerah di Intan Jaya juga harus memunyai kemampuan dalam memimpin dan mengarahkan sebuah kantor yang di pimpinnya. Selain kantor, tidak boleh lupa juga, bahwa memimpin diri sendiri adalah hal terpenting yang harus di mulai.

Jika seorang pejabat daerah tidak memilki kemampuan, maka yang paling sering nampak terjadi dengan mudahnya diarahkan untuk mengambil hak orang lain (korupsi). Banyak pejabat beranggapan bahwa jika mendapat posisi yang baik di sturuktur pemerintahan atau birokrasi, maka sudah pasti korupsi adalah sebuah budaya yang akan terus menerus di kedepankan.

Ada saat-saat tertentu di mana peluang untuk korupsi tercipta. Peluang itu datang berkaitan dengan ketidakmampuan atau ketidaksiapan seorang pejabat dalam memimpin diri sendiri dan memimpin organisasi yang di pimpinnya. Banyak spekulasi yang berkembang, khususnya di lingkngan pemerintah daerah Kabupaten Intan Jaya, bahwa jika seorang pejabat daerah di tunjuk menjadi seorang pimpinan, maka sudah pasti akan dengan mudah meraup uang untuk menjawab kepentingannya, padahal tidak boleh berpikir demikian.

Di tambah lagi dengan jika setiap staf kantor di buat bungkam, ini pemandangan umum yang sering terjadi di seluruh lapisan birokrasi pemerintahan, dan semoga di Kabupaten Intan Jaya tidak demikian. Budaya korupsi kadang di anggap lumrah oleh segelintir pejabat. Hal ini memang berlangsung karena mereka di berikan peluang oleh negara untuk melakukannya.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dari Jakarta sedang melakukan perjalanan panjang ke beberapa Kabupaten di daerah pegunungan tengah, kemungkinan Kabupaten Intan Jaya juga akan di kunjungi dalam beberapa waktu ke depan. Kehadiran BPK sudah tentu memeriksa seluruh keuangan negara yang di pakai oleh pemerintah daerah. Pertanggung jawaban penggunaan dana itu harus jelas.

Jika di dapati ada kejanggalan dalam penggunaan dana, sudah pasti seorang pejabat harus bertanggung jawab dan berhadapan dengan hukum negara Indonesia. Hukum adalah panglima, jika seseorang berhadapan dengan hukum, sudah tentu perlakukann harus sama, walaupun kadang ada pejabat yang berani membayar apara penegak hukum untuk membungkam penegak hukum agar kasusnya tidak di lanjutkan.

Banyak pejabat di Papua yang harus berhadapan dengan aparat penegak hukum dan berujung di terali besi, semua karena salah dan dosa mereka mengambil uang yang bukan milik mereka. Ini memang perbuatan yang sangat keji dan hina. Misalnya, Bupati Kabupaten Yapen Waropen, Daud Soleman Betai, beliau di duga mengambil uang negara sebanyak 45 Milyar rupiah. Dan saat ini masih di tahan di LP Cipinang, Jakarta.

Selain itu, Bupati Jayawijaya, David Hubi juga harus berhadapan dengan hukum ketika mengambil uang yang bukan haknya. Semua ini terjadi karena tidak dewasanya seorang pejabat daerah. Selain itu, tidak punya kemampuan untuk mengatur dan mengarahkan dirinya sendiri. Seharusnya hal-hal begini tidak boleh terjadi. Hal ini juga sudah pasti “membenarkan”korupsi yang katanya menjadi budaya pejabat di tanah Papua.

Menyingung soal pribadi para pejabat di Kabupaten Intan Jaya, buntut dari pada ketidakmampuan dan ketidaksiapaan berlanjut kepada menjadi korbannya masyarakat di Intan Jaya. Kantor-kantor pemerintah yang walau telah di bangun dengan mengeluarkan dana yang besar, namun masih tertutup rapat, sebuah bukti ketidakmampuan seorang pejabat dalam mengatur kantor yang di pimpinnya.

Perumahan pejabat telah ada, namun tidak di temu para pejabat, hanya beberapa staf kantor, yang mereka juga pada bingung mau bekerja apa, ini lagi-lagi bukti ketidakmampuan seorang pejabat atau pimpinan, yang berbuntut pada pekerjaan di kantor yang tidak bisa di kerjakan dengan baik. Kita tidak bisa salahkan suhu, cuaca dan kondisi yang ada di Kabupaten Intan Jaya, para pejabat di pilih untuk mengubah segala ketertinggalan itu.

Memang sangat nampak perbedaan antara Intan Jaya dan beberapa kota di Papua, khususnya yang aksesnya telah mudah, bahwa harga bahan makanan sangat mahal, dan perbedaan itu sangat nampak. Memang menjadi sebuah kesulitan besar ketika harus hidup di daerah yang bahan makanan, dan kebutuhan pokoknya mahal begitu, ini memang patut di sadari.

Setahu penulis, selain dinas Keuangan, semua dinas telah di suruh pindah ke Sugapa sesuai dengan instruksi Pejabat Bupati, hanya saja yang membingungkan kenapa masih banyak dinas-dinas yang tidak berjalan optimal di Kabupaten Intan Jaya, dan malahan kepala-kepala dinasnya sering melakukan perjalanan ke luar Intan Jaya dan ke luar Papua tanpa alasan yang jelas.

Banyak spekulasi yang berkembang, bahwa banyak kepala dinas telah dan sedang mempersiapkan diri secara baik-baik untuk maju pada pemilihan bupati pada tahun berikut. Sudah pasti anggaran untuk operasional kantor, staf bahkan alokasi untuk memberdayakan masayarakat juga di gunakan untuk urusan Pilkada pada tahun 2011 mendatang. Ini tidak boleh terjadi. Saya tidak memfonis bahkan menuduh, namun opini yang berkembang di masyarakat akar rumput demikian.

Pejabat Bupati sebagai penanggung jawab poltik dan kepala daerah di Kabupaten Intan Jaya harus mengambil tindakan yang tegas, jangan sampai karena kepentingan segelintir pejabat mengorbankan seorang Bupati, masyarakat dan para pejabat yang lainnya. Bupati harus memperhitungkan dampak-dampak yang dapat di timbulkan jika praktek ini masih tetap di lakukan oleh seorang pejabat daerah. Ketika BPK maupun KPK melakukan audit keuangan di seluruh SKPD, yang akan di salahkan bukan para kepala dinas, melainkan seorang bupati yang akan di salahkan.

Saya hanya memberikan pendapat, jika seorang Bupati sebagai kepala daerah dan penanggung jawab politik tidak mengambil tindakan tegas, jangan salah jika kedepannya Intan Jaya dan seorang pejabat Bupati yang sedang merintis jalan siap menanggung malu, sudah tentu hal ini tidak kita inginkan bersama.

Beberapa tulisan termasuk tulisan ini hanya ingin menyampaikan amanat yang ingin di sampaikan oleh masyarakat Intan Jaya. Mereka tidak tahu sekelumit persoalaan yang terjadi di birokrasi pemerintahaan. Mereka juga tidak paham dengan jelas penggunaan anggaran oleh pejabat Intan Jaya, baik yang tujuaanya di pakai untuk kepentingan mereka, maupun kepentingan pemerintah daerah sendiri.

Saya bersuara mewakili mereka, agar pejabat dapat menggunakan kesempatan dan waktu yang ada untuk tetap menjawab kepentingan masyarakat sesuai dengan tujuan utama di mekarkannya Kabupaten Intan Jaya, bukan justru memakai kesempatan dalam kesempitan untuk memperkaya diri seorang pejabat. Saya menulis tidak mempunyai kepentingan apapun, selain kepentingan untuk membawah Kabupaten Intan Jaya agar lebih baik lagi.

Sekali lagi penulis ingin menyampaikaan, tulisan ini bentuk kritik membangun, agar sama-sama memikirkan cara dan jalan terbaik untuk membangun Kabupaten Intan Jaya kedepannya. Jika ada yang tidak berkenan dalam tulisan ini, mohon di maafkan, tetapi saya akan masih tetap menulis, agar kita bisa sama-sama saling kontrol dalam menjalankan amanat masyarakat Intan Jaya. Masing-masing kita mempunyai fungsi kerja yang berbeda, tidak perlu ada yang saling komplain dengan kerja-kerja itu, kecuali saling mengingatkan untuk sebuah kemajuan bersama. Amakane!!

Sumber: koran harian Papua Post Nabire

Ketidaksiapan Dalam Membangun Kabupaten Intan Jaya (3)

2010-06-07T07:02:00.001-07:00

OCTHO- MELANJUTKAN beberapa tulisan sebelumnya tentang ketidaksiapan pejabat dalam membangun Kabupaten Intan Jaya, penulis kembali menulis. Penulis baru saja turun dari Kabupaten Intan Jaya, hampir seminggu lamanya di Intan Jaya. Banyak persoalan yang penulis sempat saksikan dengan mata kepala, semua itu sebuah kenyataan yang tidak perlu kita elak kebenarannya.

Hari pertama tiba di Intan Jaya, sempat menyaksikan kepolosan dan keluguaan masyarakat Intan Jaya, banyak dari antara mereka yang telah mengetahui bahwa Intan Jaya telah menjadi sebuah Kabupaten, namun tidak banyak yang mengetahui dimana para pejabatnya tinggal dan berkantor. Bukan karena kantor belum di bangun dan bukan karena pula perumahan pejabat belum di bangun juga, keduanya sudah di bangun dengan mengeluarkan dana yang tidak sedikit.

Beberapa kantor telah di bangun, seperti kantor Dinas kesehatan yang di bangun persis di samping puskesmas yang telah di sulap menjadi rumah sakit. Kantor PU, Bapeda, dan beberapa kantor yang di bangun di samping bandara udara, dan masih banyak lagi kantor-kantor pemerintahan yang telah di bangun. Namun benar, aktivitas kantor sangat sepi. Kaca-kaca jendela bila di lihat dari kejauhaan tampak berdebu, menandakan tak ada orang yang pernah berkantor dan membersihkan.

Dari hari selasa hingga hari sabtu aktivitas kantor kesehatan betul-betul tidak berfungsi. Padahal pelayanan kesehatan kepada masyarakat Intan Jaya adalah hal paling urgent yang perlu di lakukan. Ketika di tanya, masyarakat sekitar mengatakan bahwa tidak ada orang yang berkantor, jika ada yang sakit hanya puskesmas terdekat yang selalu melayani, itupun tak di temukan obat-obat yang betul-betul menjangkau kebutuhan mereka.

Pejabat Intan Jaya di dinas kesehatan perlu berpikir keras persoalan ini. Jangan suka lebih lama tinggal di Kabupaten Nabire, sumpah serapan beberapa waktu telah di keluarkan saat pelantikan, dimana betul-betul bersedia untuk mengabdi pada negara, yakni; pada Kabupaten Intan Jaya sudah harus di wujud nyatakan.

Masyarakat Intan Jaya mengatakan dengan jelas kepada penulis ketika berbincang-bincang, bahwa pejabat-pejabat hanya akan datang ketika seorang penjabat Bupati datang ke Intan Jaya dan yang berikut ketika akan ada acara-acara yang melibatkan masyarakat umum. Selain dari kedua agenda ini tidak akan ada pejabat yang betah tinggal di Intan Jaya, jika ada hanya bisa di hitung dengan jari.

Contoh, beberapa hari lalu saat ada acara ulang tahun Kabupaten Intan Jaya yang berlangsung di sugapa, hampir semua pejabat melakukan perjalanan ke Kabupaten Intan Jaya untuk mengikuti kegiataan ini, namun setelah kegiataan berakhir tidak banyak yang bisa kita temukan lagi, semua telah pulang ke Kabupaten Nabire, memang mendapat sorotan tajam dari masyarakat, tapi tentu mereka tak akan jera dengan sorotan orang kecil seperti masyarakat Intan Jaya. Saya juga berpikir, mungkin dengan tulisan ini bisa lebih mengigatkan para pejabat lagi.

Seharusnya para pejabat insaf dengan perbuataan yang memang betul-betul tidak terpuji, dimana meninggalkan tempat tugas begitu lama dengan alasan yang tidak masuk di akal. Penulis bukan mau mendikte para pejabat sekalian, tapi hanya memberikan saran dan masukan yang bersifat kekeluargaan dalam berumah tangga di Kabupaten Intan Jaya.

Dan yang lebih di sayangkan, justru banyak anak asli Kabupaten Intan Jaya yang telah menjadi pejabat yang tidak betah tinggal di intan jaya. Ini menjadi pertanyaan, ada apa? Seharusnya anak-anak asli Kabupaten Intan Jaya yang memberikan contoh kepada para pejabat lain untuk bekerja dan mengabdi secara sungguh-sungguh di Kabupaten Intan Jaya, jika mendapati pejabat bukan asli Intan Jaya yang keluar terus menerus mungkin bisa di tolerir, tapi jika yang melakukan anak asli Intan Jaya sendiri bagaimana bisa di terima?

Ini harus menjadi perhatian semua kita. Membangun kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam membangun Kabupaten Intan Jaya dalam beberapa waktu mendatang sangat-lah penting dan yang menjalankan fungsi tugas ini adalah anak-anak asli Intan Jaya yang telah menjadi pejabat. Semoga ada yang bisa sadar dengan pekerjaan mulia ini.

Kemudian berbicara soal tempat tinggal. Rumah para pejabat telah di bangun dengan menghabiskan dana kurang lebih sekitar 3 Milyar, ini penuturan seorang staf pemerintah di Sugapa, hampir 10 rumah telah ada, sedikit lebih modern, dan penulis kira pantas di desain sedemikiaan rupa untuk kepentingan para pejabat agar betah tinggal di Kabupaten Intan Jaya.

Namun sungguh naïf, hampir seminggu lamanya penulis di Intan Jaya, rumah-rumah tersebut tidak di huni oleh para pejabat, ketika di tanya mereka semua tidak berada di tempat, hanya beberapa saja (para staf, bukan kepala dinas) yang masih ada. Para staf-pun mengaku tidak tahu dimana keberadaan para kepala dinas mereka.

Memang masih menjadi pertanyaan, dimana para pejabat tinggal, jika di luar Kabupaten Intan Jaya, apa sih yang di lakukan? Bukankah tempat mengabdi, kantor dan rumah untuk bekerja telah di bangun di Intan Jaya? Bukankah masyarakat di Intan Jaya ingin melihat seorang pejabat yang melakukan komunikasi dengan mereka untuk tujuaan membangun?

Penulis juga sempat melihat kantor Bupati Intan Jaya yang telah di bangun dengan megahnya. Namun penuturan beberapa masyarakat Intan Jaya, bahwa kantor tersebut awalnya kantor Camat, hanya di rehab menjadi baik, dan di gunakan sebagai kantor Bupati. Menjadi pertanyaan, dengan tujuaan apa tidak di bangun yang baru. Apakah tidak ada dana? Menghemat waktu? Atau tidak ada dana untuk membangun? Kalau pertanyaan ketiga merupakan hal aneh, karena terlalu banyak dana yang di alokasikan untuk Kabupaten Intan Jaya.

Tidak cukup membangun kantor, sama sekali tidak cukup. Dalam kantor tersebut di perlukan alat-alat kerja dan alat tulis apa saja yang ada untuk menunjang aktvitas kerja para pejabat itu. Supaya para pejabat tidak hanya tinggal berpangku tangan, datang, duduk, diam, dengar dan duit.

Salah satu contohnya penulis temui di kantor Bupati Intan Jaya, tidak cukup bangunan yang sedemikiaan megah, sangatlah tidak cukup. Saat penulis masuk, sama sekali tak di temukan alat kerja yang dapat menunjang para pejabat bekerja. Memang sedikit miris menyaksikannya, dimana beberapa pejabat hanya berdiri sambil berpangku tangan, menyaksikan aktvitas masyarakat di luar kantor (kebetulan di depan adalah pasar umum masyarakat Intan Jaya).

Jika berbicara mengenai kemampuan dan kesiapaan dalam bekerja dan mengabdi untuk Kabupaten Intan Jaya, tapi aktivitas setiap saat hanya datang ke kantor dan pulang ke rumah tanpa ada sesuatu yang di kerjakan, otomatis apa sih yang bisa kita banggakan? Seorang staf kantor mengaku kepada penulis, bahwa hampir beberapa bulan dia tinggal di Kabupaten Intan Jaya, kegiataannya hanya pergi ke kantor tanpa mengerjakan apa-apa, dan pulang ke rumah, pengakuaanya bahwa memang tidak ada yang perlu di untuk kerjakan.

Jika keadaannya begini, dan ada yang mengatakan bahwa telah berbuat banyak untuk kemajuan Intan Jaya, sangatlah salah. Ini mungkin menjadi pekerjaan rumah, bukan yang di kantor bupati saja, tapi di kantor-kantor lain, bahwa alat-alat tulis kantor paling penting dari segala kepentingan. Walau seorang kepala dinas atau pimpinan tidak berada di tempat, setidaknya seorang staf dapat mengambil alih kerja untuk melayani masyarakat dan menunjang pekerjaan kantor yang ada.

Selama berada di Intan Jaya juga beberapa masyarakat, intelektual dan mahasiswa mengatakan kepada penulis, bahwa kebutuhan mendasar yang paling urgent untuk di bangun di Intan Jaya adalah adanya pembangkit listrik (PLN) dan jaringan komunikasi untuk keperluaan komunikasi. Ini memang tugas berat, tidak mudah, sangat-sangat berat.

Menurut penulis, seharusnya Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perhubungan menjadikan agenda pembangunan PLN dan Jalur Komunikasi sebagai agenda utama. Alokasi dana di fokuskan kepada kedua pekerjaan besar ini. saya kira jika kedua instansi terkait memilki komitmen, kemauaan dan kesiapaan, sudah berarti akan memikirkan hal ini, tidak, jika kedua hanya beranggapan bahwa itu sebuah hal yang sulit.

Saya sangat yakin, jika jalur komunikasi telah terbuka lebar, listrik telah masuk di Intan Jaya, wajah Kabupaten Intan Jaya akan berubah drastis. Masyarakat akan menyatukan tekad, pemahaman dan persepsi untuk menerima sebuah perubahan, selain para pejabat akan betah tinggal di Kabupaten Intan Jaya, dan seluruh aktivitas kantor dapat berlangsung dengan baik.

Ketidaksiapaan para pejabat Intan Jaya bersumber dari ketidakmampun mengaktualisasikan potensi diri yang ada. Potensi dan kemampuan itu lebih di gunakan untuk “berbohong” dari pada membangun masyarakat. Tulisan yang lebih fokus kepada kemampuan, kapasitas dan integritas seorang pejabat (pimpinan) dalam mempimpin Kabupaten Intan Jaya akan di bahas pada tulisan selanjutnya.

Sekali lagi penulis ingin menyampaikaan, tulisan ini bentuk kritik membangun, agar sama-sama memikirkan cara dan jalan terbaik untuk membangun Kabupaten Intan Jaya kedepannya. Jika ada yang tidak berkenan dalam tulisan ini, mohon di maafkan, tetapi saya akan masih tetap menulis, agar kita bisa sama-sama saling control dalam menjalankan amanat masyarakat Intan Jaya. Masing-masing kita mempunyai fungsi kerja yang berbeda, tidak perlu ada yang saling komplain dengan kerja-kerja itu, kecuali saling mengingatkan untuk sebuah kemajuan bersama. Amakane!!

Sumber: koran harian Papua Post Nabire